Ditemukan 3405 data
22 — 4
Unsur tanoa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapat di tebenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatanitu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku dan melanggar peraturanhukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangan dengan asasasashukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat
SRI INDRIYANI,SE
Tergugat:
Mukhammad Dzulkarnaen
Turut Tergugat:
ENNY WISMALIA,S.H.
150 — 119
Somasi adalah tegurankeras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supayadebitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atauhukuman yang akan dijatuhnkan atau diterapkan, apabila debiturwanprestasi atau lalai.Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya pihak Penggugattelah mengajukan bukti Surat P1 s.d P7 serta keterangan 2 ( dua ) orang saksiyaitu saksi Yuni Nurhayati dan saksi Rian Riksana Dwipayana;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka sebelummembuktikan
130 — 53
telahterbukti bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukanoleh Terdakwa yaitu. mengimpor Narkotika golongan yangdalam bentuk bukan tanaman maka beratnya melebihi 5 gramsudah cukup bukan melebihi 1 kg karena melebihi 1 kgitu. untuk Narkotika golongan yang berupa dalam bentuktanaman atau melebihi 5 batang pohon ;Menimbang, bahwa sehingga kwalifikasi yangtepat adalah Tanpa hak dan melawan hukum mengimporNarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnyamelebihi 5 gram ; 18Menimbang, bahwa mengenai sangsi
45 — 31
2016, serta berkas PerkaraHalaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 215/PID.SUS/2016/PT.PBR23yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan padaPengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding, Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding tidak sependapat terhadap Keberatan PenuntutUmum tersebut diatas, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkatbanding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat danbenar mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan dan sangsi
30 — 7
hanyamenyadari/menginsyafi Kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikutiperbuatan itu .Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (do/lus) adalah merupakanbagian dari kesalahan (schuld);Menimbang, bahwa ada atau tidaknya suatu kesengajaan dalam suatuperbuatan dapat disimpulkan dari niat awal dan rangkaian tindakan dari Terdakwa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, yaitu bertentangandengan hukum baik itu kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum yang tidak tertulisyang memiliki sangsi
Sabri Fitriansyah Marbun, SH
Terdakwa:
Raja Imansyah
24 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
182 — 126
Bahwa untuk menindaklanjuti sangsi disiplin pegawai dan sangsiatas penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh pegawaiPD.BKK WEDI Kabupaten. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, perluditetaokan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BadanKredit Kecamatan (PD.BKK) WEDI Kabupatene.
31 — 27
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dantidak boleh terjadi apalagi dilakukan oleh seorangPerwira, oleh karena itu agar tidak = ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas agar memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata matahanya memidana orang yang bersalah melakukan tindakpidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yangbenar menjadi warga negara/prajurit yang
68 — 31
Bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan inidan perbuatan ini tidak ditiruoleh prajurit TNI yang lain maka Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadapperbuatan yang demikian.Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanyamemidana orang yang bersalahmelakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai' tujuanuntuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yangbaik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
60 — 22
Penggugatterhadap Tergugat dan Tergugat Il Khususnya terkait penerbitan aktapernikahan atau kutipan akta perkawinan.Bahwa ketentuan hukum yang wajib dijalankan oleh Tergugat II dalammenerbitkan akta pernikahan nonmuslim, harus berdasarkan ketentuan yangtelah Tergugat uraikan pada dalil eksepsi point B angka 1 diatas.Maka jika Tergugat II menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat IItidak berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka hal itumerupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat sangsi
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan tanggal 19 Februari 1998 Nomor: 001/ADMIN/II/1998 Perihal tunggakan angsuran dan bunga fasilitasKredit yang dibuat oleh Tergugat dan ditunjukan kepada Penggugat ,adalah sebagai tidak benar dan atau tidak sah dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum dan sangsi hukum apapun dengan segala akibathukumnya ;.
68 — 25
Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan istrisesamd...sesama istri anggota TNI AD yang sedang melaksanakan tugas Pamtas MalaysiaIndonesia hal ini tidak sesuai dengan norma dasar kehidupan prajurit yaitu SaptaMarga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan wajib saling melindungi kehormatankeluarga TNI, oleh karena sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa ini sangatmembahayakan harmoni kehidupan militer maka sangsi bagi perbuatan seperti iniharus dijatuhi pidana tambahan berupa
69 — 31
Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh prajurit TNIyang lain, maka Majelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadappelanggaran yang demikian.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yangbersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurityang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
17 — 7
bersama Penggugat( berdasarkan pengakuan Penggugat ke TERGUGAT pada saat itu ), masih dibulan November 2011 TERGUGAT diminta oleh PENGGUGAT untukdatang ke Anambas/Tarempa untuk dapat menenangkan Kati dan perasaanserta untuk mendampingi PENGGUGAT menghadap ke KEPEGAWAIANKABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUANRIAU.Bahwa fakta sebenarnya PENGGUGAT menghadap ke KEPEGAWAIANKABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUANRIAU yang tujuannya agar permasalahan PENGGUGAT tidak dilanjutkandan mendapatkan sangsi
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Edi Rizky Suryadi
103 — 44
Bahwa agar perbuatan Terdakwa yang menginggalkan dinasbegitu lama tidak ditiru dan mempengaruhi pola pembinaan disatuannya serta terulang pada Prajurit yang lain maka Terdakwaharus diberikan sangsi yang tegas.Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapatdengan Oditur Militer bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagiHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 83K/PM.II09/AU/VI/2020dipertahankan sebagai prajurit TNI AU dan harus dipisahkandengan prajurit lain dengan cara dipecat dari dinas Militer.Menimbang
76 — 31
atau mengunakan SIUP, SIPI , dan SIKPI Palsumelanggar pasal 94A Jo pasal Jo Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta menetapkanbarang bukti kapal KM BV 9980 TS untuk dirampas untuk dimusnahkan dandibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu tupiah) sesuai dengan apayang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggah17Desember 2015; QRU ;Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Um gajukanbanding hanya terhadap penjatuhan sangsi
305 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibayar olehTergugat adalah sebesar Rp190.339.255,00 (seratussembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu duaratus lima puluh lima rupiah);Bahwa berdasar Pasal 8 ayat (3) SPPP, Tergugat wajibmembayar denda keterlambatan sebagai akibat tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yangdisepakati;Pasal 8(3) Jika terjadi keterlambatan Pelaksanaan yakni melampauiWaktu Pelaksanaan yang telah ditetapkan pada Pasal 6SPPP ini maka atas keterlambatan ini Pihak kedua dapatdikenai sangsi
45 — 11
dalamperkara ini bahwa terdakwa MUMUH MUNAJAT alias KOYEN binMARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmenurut hukum melakukan tindak pidana Memberi kesempatankepada khalayak umum untuk bermain = judi yangsebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303ayat (1) ke 2 KUHPidana dan tidak ditemukan adanya alasanpembenar atau alasan pemaaf sehingga terhadap terdakwaMUMUH MUNAJAT alias KOYEN bin MARTA harus dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadap terdakwapatut dijatuhi sangsi
13 — 1
Sudah mendapatkan sangsi / hukuman dari ibu Walikota Surabaya berupapenurunan pangkat dari golongan ruang II/c menjadi II/b karena ulah penggugatsendiri;f.
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
Erwin Syahputra Alias Ewin
22 — 2
KisMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi