Dalam penjabaran petak seluas 30 are2. Dalam penjabaran petak II seluas 25 are3. Dalam penjabaran petak III seluas 25 are4. Dalam penjabaran petak IV seluas 25 are5. Dalam penjabaran petak V seluas 45 areJadi total luas dalam penjabarannya yaitu seluas 1,50 Ha dan 5 petak sawah,sehingga ada perbedaan seluas 3.910 M?dan ada kelebihan petak sawah Hal. 7 dari 22 Hal.

Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor331/HK/KPTS/2012 tanggal 20 September 2012 dan merangkap sebagai KetuaTim Fasilitasi APBDes Tingkat Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 5/HK/KPTS/2015 Tanggal 5Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT.PBRJanuari 2015 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sekretariat dan KelompokKerja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran2015 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran

(fotocopy);1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak Nomor5/HK/KPTS/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang PembentukanTim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesTahun anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Kepala DesaTentang Penjabaran APBDes Kabupaten Siak tentang Tata CaraPengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung.

AnggaranPendapatan dan Belanja Kampung Suak Merambai TahunAnggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda Nomor : 84/BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung TelukMerempan tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaKampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan PeraturanPenghuluy Teluk Merempan tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Beanja Kampung Teluk Merempan TahunAnggarn 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);1 (Satu) bundel Surat Keputusan Sekda nomor 85/BPMPD

Anggaran Pendapatan dan BelanjaKampung Jati Baru tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015(fotocopy);1 (Satu) bundel surat Keputusan Sekda nomor 92 /BPMPD/2015tentang Rancangan Peraturan Kampung Tualang Timur tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran2015v dan Rancangan Perturan Penghulu Tualang TimurHalaman 76 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT.PBR184.185.186.187.188.189.tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaKAmpung Tualang Timur tahun Anggaran 2015 TAnggal

Anggaran Pendapatan danBelanja Kampung Rawang Air Putih Tahun NAggaran 2015tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda Nomor 101/BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung PinagSebatang Timur tentang Anggarn Pendapatan dan BelanjaKampung taun Anggaran 2015 dan Rancangan PeraturanPenghulu Pinang Sebatang Timur tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Kampung Pinang Sebatang timurTahun Anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);1 (satu) bundel Surat Keputusan

Peraturan Walikota Malang Nomor 37 tahun 2009 tentang Penjabaran PertanggugjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2009 ; 8. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 tahun 2010 tentang Penjabaran PertanggugjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2009 ; 9. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 tahun 2008 tentang penjabaran perubahan AnggaranPendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009 ; 10.

Peraturan Walikota Malang Nomor 39 tahun 2008 tentang penjabaran perubahan AnggaranPendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008 ; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang nomor; 800.05/35.73.310/ 2009 tentangPenunjukan pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan pelaksanaa Tehnis Kegiatan (PPTK) DinasPerhubungan tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 ; 12.

PertanggugjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2009 ; Peraturan Walikota Malang Nomor 33 tahun 2010 tentang Penjabaran PertanggugjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2009 ; Peraturan Walikota Malang Nomor 43 tahun 2008 tentang penjabaran perubahan AnggaranPendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009 ; 10.Peraturan Walikota Malang Nomor 39 tahun 2008 tentang penjabaran perubahan AnggaranPendapatan dan belanja daerah tahun

Untuk mengetahui proyek pemerintah atau tidak, harusdipastikan ada atau tidak dalam dokumen daerah baik berupa Perda APBD danPerbub Penjabaran APBD;Bahwa pertimbangan Judex Factie Him. 71 s/d 73 tentang proyekreklamasi pantai Balauring dan pertimbangan Him. 74 tentang proyekpembukaan jalan wisata lintas Lohu BalauringDolulolong dalam putusan a quobertentangan dengan hukum dan tidak sesuai fakta yang terungkap dalampersidangan;Bahwa terlebin dahulu para pembanding / dahulu para penggugatkeberatan

DPPA dibentukberdasar Perbub Penjabaran APBD. Perbub Penjabaran APBD dibentukberdasar Perda APBD.

Kalautalud seperti di sepanjang pantai Lewotolok, di Lewotolok itu talud, diBalauring itu reklamasi pantai.e Benar pekerjaan reklamasi pantai tidak bisa digabung dengan taludpengaman pantai, karena program dan jenis kegiatannya berbeda.e Benar kalau bicara anggaran, Perada APBD adalah segalanya danPerbub Penjabaran tidak boleh bertentangan dengan Perda APBD.e Benar saksi tidak tahu kenapa dalam perbub nomor 41 tahun 2018muncul angka Rp 1,7 milyar.

Bukti Surat P.3juga menjelaskan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 41 tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 52 tahun 2017tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 hanya ditemukan pengadaan tanahtanah di Lewoleba, Kec Wulandoni dan Kec Buyasuri senilai Rp2.572.602.427,00.

Lembata (Direktur CV Lembata Mandiri) dengan IsrafilTeba, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Paket PekerjaanReklamasi Pantai Balauring selain dipatahkan dengan bukti surat P.1 dan P.2dan keterangan Ketua DPRD, dan Surat Perjanjian Kontrak hanya bisaterbentuk berdasar DPPA, dan DPPA dibentuk berdasar Perbub PenjabaranAPBD (P.2) dan Perbub Penjabaran APBD dibentuk berdasar Perda APBD(P.1).

;

1. 1 (satu) buah Buku Bank Desa Aik Ketekok Tahun Anggaran 2015;
2. 1 (satu) buah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Aik Ketekok Tahun Anggaran 2015;
3. 1 (satu) Laporan Realisasi APBDES Desa Aik Ketekok Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) Buah Peraturan Kepala Desa Aik Ketekok Nomor : 03 / PERKADES/AK/XI/2015 tentang Perubahan penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
5. 1 (satu) Buah Peraturan

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

2016;

Desa Aik Ketekok Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

2016tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran 2016;1 (Satu) buah Buku Bank Desa Aik Ketekok Tahun Anggaran 2017;1 (satu) Laporan Realisasi APBDes Desa Aik Ketekok Tahun Anggaran2017;1 (Satu) buah Fotokopi peraturan Kepala Desa Aik Ketekok Nomor: 02 /PERKADES/AK/V/2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Tahun Anggaran 2017;1 (satu) Buah Peraturan Desa Aik Ketekok Nomor: 01 Tahun 2018tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;1 (

satu) Buah Peraturan Desa Aik Ketekok Nomor: 02 Tahun 2018tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran 2018;1 (Satu) Buah Peraturan Desa Aik Ketekok Nomor: 03Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Tahun Anggaran 2018;1 (Satu) buah Buku Kas umum Desa Aik Ketekok Tahun Anggaran 2015;1 (Satu) buah Buku Kas umum Desa Aik Ketekok Tahun Anggaran 2016;1 (Satu) buah Buku Kas umum Desa Aik Ketekok Tahun Anggaran 2017;1 (Satu) buah Buku Kas umum

Ketekok Tahun Anggaran 2017;1 (Satu) Laporan Realisasi APBDES Desa Aik Ketekok Tahun Anggaran2017;1 (Satu) buah Fotokopi peraturan Kepala Desa Aik Ketekok Nomor: 02 /PERKADES/AK/V/2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Tahun Anggaran 2017;1 (satu) Buah Peraturan Desa Aik Ketekok Nomor: 01 Tahun 2018tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;1 (satu) Buah Peraturan Desa Aik Ketekok Nomor: 02 Tahun 2018tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa

AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;1 (satu) Buah Peraturan Desa Aik Ketekok Nomor: 01 Tahun 2016tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;1 (satu) buah Peraturan Kepala Desa Aik Ketekok Nomor: 02/PERKADES/AK/V/2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Tahun Anggaran 2016;Halaman 112 dari 146 halaman Put No 9/ Pid.

(satu) Buah Peraturan Desa Aik Ketekok Nomor: 01 Tahun 2018tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;1 (satu) Buah Peraturan Desa Aik Ketekok Nomor: 02 Tahun 2018tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran 2018;1 (satu) Buah Peraturan Desa Aik Ketekok Nomor: 03 Tahun 2018tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa Tahun Anggaran 2018;1 (Satu) buah Buku Kas umum Desa Aik Ketekok Tahun Anggaran 2015;1 (Satu) buah Buku Kas umum Desa

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPASKPD kepada Bendahara Umum Daerah untuk diverifikasi denganmerujuk pada Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untukkemudian disahkan DPA masingmasing SKPD oleh Kuasa BendaharaUmum Daerah.

Dengan demikian setelah tertuangnya muatan APBDyang ada dalam Perda APBD maupun dalam Peraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran APBD maka SKPD secara nyata telah dapatmelakukan kegiatan yang direncanakan yang tertuang dalam DPA SKPDsebagai dokumen pelaksanaan anggaran;Halaman 125 dari 197 Putusan Nomor 30 /Pid.SusTPK/2015/PN Pdg;Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam penerbitan/oembuatan DPPASKPD adalah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;Bahwa benar DPPA SKPD merupakan dokumen pelaksanaan

Dengan demikian Pemerintah Daerah tidakdibenarkan menambah nomenklatur kegiatan sementara anggarankegiatannya tidak terdapat dalam APBD maupun penjabaran APBD;Bahwa yang menyusun RDPPA SKPD mapun DPPA SKPD dan siapayang mengesahkan DPPA adalah Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja tahunberikutnya maka penyusunan RDPPA dilakukan oleh Kepala SatuanKerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.

Menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2011 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2011. Menimbang bahwaselain sebagai anggota Tim TAPD, terdakwa jugadiangkat sebagai Plh. Kepala DPKD sekaligus sebagai Plh.

Perbup No. 20/2011 Tentang Penjabaran APBDP TA 2011.12.

Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004.. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004..

Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004..

Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004.3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.4.

Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.10.11.12.12.14.Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran

Anggaran 2004.Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran

Kegiatan Pengadaan Kendaran Dinas Bupati dan WakilBupati Kabupaten Pasaman Barat dari Sumber Dana APBD TA 2010dengan Nilai Kontrak Rp1.072.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh duajuta rupiah) dengan Pelaksana Baladewa Indonesia;2) 1(satu) rangkap fotocopy Dokumen Peraturan Bupati Pasaman BaratNomor 15 Tahun 2009 tentang "Sistem Prosedur PengelolaanKeuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PasamanBarat:3) 1(satu) rangkap fotocopy Dokumen Peraturan Bupati Pasaman BaratNomor 56 Tahun 2011 tentang Penjabaran

dokumen Peraturan Bupati Pasaman BaratNomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon Il,Eselon Ill, dan Uraian Tugas Eselon IV pada Sekretariat DaerahKabupaten Pasaman Barat;6) 1(satu) rangkap fotocopy Dokumen Peraturan Bupati Pasaman BaratNomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III danUraian Tugas Eselon IV pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Pasaman Barat;7) 1(satu) rangkap fotocopy Dokumen Peraturan Bupati Pasaman BaratNomor 65 Tahun 2011 tentang Penjabaran

Celly Decilia Putri,S.E Akt:Barang bukti angka 35, dikembalikan kepada Celly Decillia Putri:36) 1(satu) lembar daftar Spesifikasi Toyota Prado TX dari Mitra Motor;37) 1(satu) rangkap Dokumen Penjabaran Perubahan APBD TA 2010 tanpatanda tangan a.n.

Baharuddin selaku BupatiPasaman Barat tertanggal 06 Oktober 2010;44) 1(satu) rangkap fotocopy SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 903/231/DPKD2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan daerahKabupaten Pasaman Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah TA 2010 dan Rancangan Peraturan BupatiPasaman Barat tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 yang ditandatangani olehHal. 11 dari 21 hal.

06/2008 tanggal 12 juli 2012;34. asli peraturan daerah (perda) kabupaten bengkayang nomor : 01 tahun 2008 tentang apbd kabupaten bengkayang tahun anggaran 2008; lampiran iii tentang rincian apbd mernurut urusan pemerintahan daerah, organisasi skpd, pendapatan belanja dan pembiayaan, urusan pemerintahan : 1.03 urusan wajib pekerjaan umum, organisasi : 1.00 01 dinas pekerjaan umum, halaman 37 sampai dengan halaman 44;35. asli peraturan bupati kabupaten bengkayang nomor : 07 tahun 2008 tentang penjabaran

apbd kabupaten bengkayang tahun anggaran 2008; lampiran ii tentang penjabaran apbd kabupaten bengkayang ta. 2008, halaman 148 sampai dengan halaman 184;36. asli peraturan bupati bengkayang nomor : 40 tahun 2008 tentang penjabaran perubahan apbd kabupaten bengkayang tahun anggaran 2008; lampiran ii tentang penjabaran apbd kabupaten bengkayang, halaman 145 samp;ai dengan halaman 182;37. asli peraturan daerah (perda) kabupaten bengkayang nomor : 09 tahun 2008 tentang perubahan apbd kabupaten

pembiayaan, halaman 39 sampai dengan halaman 60.38. asli halaman 30 sampai dengan halaman 32 peraturan daerah (perda) kabupaten bengkayang nomor 3 tahun 2007 tentang apbd kabupaten bengkayang tahun anggaran 2007;39. asli halaman 31 sampai dengan halaman 39 peraturan daerah perda) kabupaten bengkayang nomor 9 tahun 2007 tentang perubahan apbd kabupaten bengkayang tahun anggaran 2007; 40. asli halaman 110 sampai dengan halaman 157 peraturan bupati bengkayang nomor 14 tahun 2007 tentang penjabaran

apbd kabupaten bengkayang tahun anggaran 2007;.41. asli halaman 101 sampai dengan halaman 141 peraturan bupati bengkayang nomor 25 tahun 2007 tentang perubahan penjabaran apbd kabupaten bengkayang tahun anggaran 2007.dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;8. membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Asli halaman 110 sampai dengan halaman 157 Peraturan Bupati BengkayangNomor 14 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang TahunAnggaran 2007;.41.

Asli halaman 101 sampai dengan halaman 141 Peraturan Bupati BengkayangNomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Penjabaran APBD KabupatenBengkayang Tahun Anggaran 2007.Dipergunakan dalam perkara lain yakni dalam perkara tersangka VINSENSIUSAnak SILVERIUS MULYADI.7 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,(lima ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yangmengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa Asmajaya

APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008;Lampiran II tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang TA.2008, halaman 148 sampai dengan halaman 184;36 ~=Asli Peraturan Bupati Bengkayang Nomor : 40 Tahun 2008 tentangPenjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran2008; Lampiran II tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang,halaman 145 samp;ai dengan halaman 182;37.

Asli halaman 110 sampai dengan halaman 157 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor14 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang TahunAnggaran 2007;.4941.

Asli halaman 110 sampai dengan halaman 157 Peraturan Bupati BengkayangNomor 14 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten BengkayangTahun Anggaran 2007;.41.

RUMAJAR selaku Walikota Tomohontanggal 8 November 2007 yang bertuliskan Buku beserta lampirannya;1 (satu) buah buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.14 Tahun 2007tanggal 8 November 2007 tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yangditandatangani oleh JEFFERSON S.M.

RUMAJAR selakuWalikota Tomohon serta lampirannya;31.1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2008tanggal 03 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani lehJEFFERSON S.

RUMAJAR selaku Walikota Tomohontanggal 8 November 2007 yang bertuliskan Buku beserta lampirannya;1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.14 Tahun 2007tanggal 8 November 2007 tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yangditandatangani oleh JEFFERSON S.M.

RUMAJAR selakuWalikota Tomohon serta lampirannya;1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2008tanggal 03 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani lehJEFFERSON S.

Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBDTahun Anggaran 2004 (aturan tersebut berlaku surut);Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2005 untuk melakukanpembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH,ternyata berdasarkanketerangan Sdr. MELKIANUS MANU dan keterangan Sdr. FRIDS E. SINE,SE., Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selakuKepala Bappeda telah mendesak Sdr.

Nomor 227 PK/Pid.Sus/201610.1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasamaantara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa tenggaraTimur, Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rote NdaoNomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005.2. 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004.5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasamaantara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa tenggaraTimur, Indonesia dengan Deutsche Winguard GmbH, Varel GermanyNomor :1.A.

Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016Nm1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 201 Tahun2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Kabupaten

Sby.dari Perjanjian Kerja Bersama ini, akan dimusyawarahkan denganberlandaskan semangat Hubungan Industrial yang harmonis ;Bahwa menurut pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian Kerja Bersamatentang KETENTUAN PENUTUP mengatakan : ayat (2) Ketentuanketentuan yang merupakan pengaturan teknismaupun penjabaran lebih lanjut dari isi PKB ini akan diatur danditandatangani bersama sejauh tidak bertentangan denganpasalpasal yang tercantum dalam PKB, dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari PKB ini ;

Bahwa hal yang menjadi pokok dan pertimbangan PENGGUGATmengajukan Pasal 20 tentang WIN MENINGGALKAN PEKERJAANDENGAN MENDAPAT UPAH ATAU TANPA UPAH pada ayat (2) perludibuatkan Ketentuanketentuan yang merupakan pengaturan teknismaupun penjabaran lebih lanjut dari isi PKB ini sehingga terhadappekerja dengan status bulanan termasuk yang juga harus diatur danPasal 27 tentang UPAH SELAMA SAKIT perlu dimusyawarahkan lagipengaturan tentang bukti surat keterangan Dokter yang diakui olehperusahaan, adalah

sehubungan dengan tidak diaturnya ketentuan no work no paypada Pekerja dengan status bulanan sebagaimana isi PKB pada pasal20 tentang IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN MENDAPATUPAH ATAU TANPA UPAH, maka sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat(2) Perjanjian Kerja Bersama Jo Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan joPasal 93 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka perlu dibuatkan Ketentuanketentuan yangmerupakan pengaturan teknis maupun penjabaran

Mendapat musibah bencana alam (kebakaran, kebanjiran yangberdampak langsung terhadap Pekerja);Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa ketentuan tersebut untukpekerja dengan status bulanan tidak diatur, sehingga ketentuan ini perludibuatkan Ketentuanketentuan yang merupakan pengaturan teknismaupun penjabaran lebih lanjut dari isi PKB ini akan diatur danditandatangani bersama sejauh tidak bertentangan dengan pasai pasalyang tercantum dalam PKB, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkandari PKB ini, sebagaimana

Bahwa, kemudian terkait dengan pasal. 47 ayat (3) dalam PKB tersebut,Tergugat menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Bersama tersebut berlakusejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu 2 (dua)tahun, kecuali adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk merubahisi dari PKB tersebut, kKemudian pasal. 49 ayat (2) dan ayat (3) terkaitdengan pengaturan teknis maupun penjabaran PKB akan diatur danditandatangani bersama oleh para pihak pembuat PKB tersebut ;3.

2012, Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani SPD, SP2D Dan SPM Serta pejabat Yang Diberi Wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012;

• Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 26 Tahun 2011, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
• Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone

Tahun Anggaran 2012 ;

Pengumuman Pelelangan Umum DenganPasckualifikasi Nomor : 02/POKJAUPL/SD/III/2012 ;Foto copy Revisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranLanjutan Satuan Kerja Perangkat daerah ( DPAL SKPD ) TahunAnggaran 2012 ;Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 64 Tahun 2012,Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penetapan Pejabat Yang DiberiWewenang Menandatangani SPD, SP2D Dan SPM Serta pejabatYang Diberi Wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 26 Tahun 2011,Tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;42.43.44.45.46.47.48.49,50.Si.17Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011,Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKabupaten Bone Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 10 Tahun 2012, TentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2012 ;Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2011Nomor

Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011,Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKabupaten Bone Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 10 Tahun 2012,tentang...Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2011Nomor : 06 Tahun 2011 Tanggal

Pelelangan Umum DenganPasckualifikasi Nomor : 02/POKJAUPL/SD/III/2012 ;Foto copy Revisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranLanjutan Satuan Kerja Perangkat daerah ( DPAL SKPD )Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 64 Tahun2012....2012, Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penetapan PejabatYang Diberi Wewenang Menandatangani SPD, SP2D Dan SPMSerta pejabat Yang Diberi Wewenang mengesahkan SPJ TahunAnggaran 2012;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 26 Tahun 2011,Tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011,Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKabupaten Bone Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 10 Tahun 2012,Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2011Nomor : 06 Tahun 2011 Tanggal 01 Nopember

merenovasiGedung Dinas Perhubungan Kota Langsa yang rencananya akan digunakan untukgedung ruang rapat (sidang) DPRK Langsa dan pada saat itu pihak DPRK Langsasetuju untuk dibangun gedung baru dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dikerjakan secara tahun jamak (multi years)yang dana pembangunannya bersumber dari APBK Langsa tahun anggaran 2010sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Wali KotaLangsa nomor 38 tahun 2010 tentang Penjabaran

ARCENAUFALCONSULTANT dengan sumber Anggaran dari APBK Langsa T.A 2010 pos anggarandi Bagian Umum Serektariat Daerah Kota Langsa sebesar Rp. 49.500.000, (empatpuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor :07/SPK.PL/UMSETDA/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 berdasarkan Peraturan WaliKota Langsa Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2010 halaman 254;Bahwa sekira bulan Mei tahun 2010, terdakwa Zahrial, ST yang

Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Kota Langsa tahun 2010 halaman 84 dan T.A 2011 sebesar Rp.809.065.000, (delapan ratus sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) berdasarkanPeraturan Wali Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa T.A 2011 halaman 81 Pos Anggarandi Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa.

Tipikor/2015/PTBNAKota Langsa Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2010 halaman 254.Bahwa sekira bulan Mei tahun 2010, terdakwa Zahrial, ST yang bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa Linmas Pemerintah Kota Langsamenemui Wali Kota Langsa dan bermohon agar diberi kesempatan untuk menjadiKonsultan Pengawas/Supervisi pada pekerjaan Perencanaan Pembangunan RuangRapat (sidang) DPRK Langsa Tahun Anggaran 20102011 melalu

Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Kota Langsa tahun 2010 halaman 84 dan T.A 2011 sebesar Rp.809.065.000, (delapan ratus Sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) berdasarkanPeraturan Wali Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa T.A 2011 halaman 81 Pos Anggarandi Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa.

Nomor : 02/POKJA-UPL/SD/III/2012 ; Foto copy Revisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat daerah ( DPAL SKPD ) Tahun Anggaran 2012 ; Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 64 Tahun 2012, Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani SPD, SP2D Dan SPM Serta pejabat Yang Diberi Wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012; Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 26 Tahun 2011, Tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ; Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012 ; Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 10 Tahun 2012, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ; Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor

Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa ;Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 / PMK.07 /2011 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi KhususTahun Anggaran 2011 tanggal 04 Oktober 2011 ;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.4142tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat SrukturalEselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bonetanggal 23 Juni 2008 ;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone nomor : 821.430tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat StrukturalEselon...25 Tentang Penjabaran

yangdiberi wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012tanggal 09 Oktober 2012;Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22mei 2012;Foto copy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis PenggunaanDana...A7 2012, Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penetapan PejabatYang Diberi Wewenang Menandatangani SPD, SP2D Dan SPMSerta pejabat Yang Diberi Wewenang mengesahkan SPJ TahunAnggaran 2012;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 26 Tahun 2011,Tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011,Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKabupaten Bone Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 10 Tahun 2012,Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2011Nomor : 06 Tahun 2011 Tanggal 01 Nopember

2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.

5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.

6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.

7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.

8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.

9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.

10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.

11.

Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004.3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.4.

Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.10.11.12.13.14.15.86Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran

Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.10.11.12.13.14.15.99Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran

Peraturan Daerah tentang APBD danditempatkan dalam Lembaran Negara.e Bahwa sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Batangperiode 19992004 saat menjelang akhir masa jabatannyatelah menerima uang Bantuan Kesejahteraan PersiapanPensiun yang diterimakan pada tanggal 14 Januari 2004untuk 3 orang pimpinan DPRD @ sebesar Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) sedang 42 anggota DPRD @sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah),bahkan terdakwa melalui Surat Keputusan Bupati BatangNo.12 Tahun 2004 tentang Penjabaran

Bambang Bintoro, SE.1 (satu) bendel Perda Nomor 22 Tahun 2000 Tanggal 9 Maret2000 tentangAPBD Kabupaten Batang Tahun 2000.1 (satu) bendel Perda Nomor 01 Tahun 2001 tanggal 12 Maret2001 tentang APBD Kabupaten Batang Th. 2001.1 (satu) bendel SK Bupati Batang Nomor 39 Th. 2001 Tanggal29 Desember 2001 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab.Batang Th. 2001.1 (satu) bendel Perda Nomor 01 Th. 2002 tanggal 06 Maret 2002tentang APBD Kab.

Batang Th. 2003.Hal.2 1 dari36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.1 (satu) bendel SK Bupati Batang Nomor 3 A Th. 2003 tgl. 06Maret 2003 tentang Penjabaran APBD Kab. Batang 2003.e 1 (satu) bendel Perda Nomor 10 Th. 2003 tentang PerubahanAPBD kab. Batang th. 2003.e 1 (satu) bendel SK Bupati Batang Bonor 12 Th. 2003 tentangpenjabaran APBD Kab.

Jawa Tengah an.Bambang Bintoro, SE.e 1 (satu) bendel Perda Nomor 22 Tahun 2000 Tanggal 9 Maret2000 tentang APBD Kabupaten Batang Tahun 2000.e 1 (satu) bendel Perda Nomor 01 Tahun 2001 tanggal 12 Maret2001 tentang APBD Kabupaten Batang Th. 2001.e 1 (satu) bendel SK Bupati Batang Nomor 39 Th. 2001 Tanggal29 Desember 2001 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab.Batang Th. 2001.e 1 (satu) bendel Perda Nomor 01 Th. 2002 tanggal 06 Maret 2002tentang APBD Kab.

Batang Th. 2003.e 1 (Satu) bendel SK Bupati Batang Nomor 3 A Th. 2003 tgl. 06Maret 2003 tentang Penjabaran APBD Kab. Batang 2003.e 1 (satu) bendel Perda Nomor 10 Th. 2003 tentang PerubahanAPBD kab. Batang th. 2003.e 1 (satu) bendel SK Bupati Batang Bonor 12 Th. 2003 tentangpenjabaranHal.27 dari36 Halaman Put.No.66/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.APBD Kab.

Ahli adalah PNS pada Balai Konservasi Sumber Daya AlamBengkulu sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Muda BalaiKSDA Bengkulu;Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Ahli adalah melakukan inventarisasipotensi flora fauna di kawasan konservasi, pembinaan kaderkonservasi, sosialisasi dan penyuluhan serta pembinaan desapenyangga,Bahwa sebelumnya Ahli pernah menjadi Ahli;Bahwa untuk menentukan satwa yang dilindungi tergantung denganpopulasi penyebaran dan reproduksi satwa tersebut di habitatnyasesuai dengan penjabaran

Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjualsatwa tersebut; Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli jengkol; Bahwa Terdakwa tidak tahu jika satwa tersebut tidakboleh dibawa; Bahwa untuk menentukan satwa yang dilindungitergantung dengan populasi penyebaran dan reproduksi satwa tersebutdi habitatnya sesuai dengan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa

dari ciriciri utama yang memiliki sisikmenutupi seluruh tubuh bagian atas, cakar panjang pada bagian kaki depan,ekor melingkar, tubuh jika terganggu akan melindungi bagian bawah tubuh yangtidak bersisik;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa ,Trenggiling termasuk satwayang dilindungji;Menimbang, bahwa untuk menentukan satwa yang dilindungitergantung dengan populasi penyebaran dan reproduksi satwa tersebut dihabitatnya sesuai dengan penjabaran

IDRUS EFFENDY KUBE, MsSidengan cara sebagai berikut ; Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Bupati BombanaNomor 11 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBDKabupaten Bombana Tahun 2006 tanggal 4 Desember 2006anggarannya ditetapkan Anggaran Seketariat DaerahKabupaten Bombana sebesar Rp. 107.440.375.992, (seratustujuh milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratustujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh duarupiah) dan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan BupatiBombana Nomor 33 Tahun

2007 tentang Penjabaran PerubahanAPBD Kabupaten Bombana tahun 2007 tanggal 01 Desember2007 ditetapkan Anggaran Seketariat Daerah KabupatenBombana sebesar Rp. 114.515.051.920, (seratus empatbelas milyar lima ratus lima belas juta lima puluh saturibu) sembilan ratus dua puluh rupiah).

tentang Penjabaran PerubahanAPBD Kabupaten Bombana tahun 2007 tanggal O01 Desember2007 ditetapkan Anggaran Seketariat Daerah KabupatenBombana sebesar Rp. 114.515.051.920, (seratus empatbelas milyar lima ratus lima belas juta lima puluh satu11ribu) sembilan ratus dua puluh rupiah).

Peraturan Bupati Bombana Nomor : 33 Tahun = 2007tentang penjabaran perubahan pendapatan dan BelanjaDaerah Kab. Bombana Tahun Anggaran 2007 ;. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM: 140/PKtanggal 2 Juni 2006 untuk keperluan : belanjaaparatur dan belanja Publik dana bantuan Setda Kab.Bombana untuk Triwulan 1 (satu) Tahun Anggaran 2006sesuai SPP terlampir ;.

Peraturan Bupati Bombana Nomor : 33 Tahun = 2007tentang penjabaran perubahan pendapatan dan BelanjaDaerah Kab. Bombana Tahun anggaran 2007 ;. Surat perintah membayar TA.2 006 Nomor SPM : 140/PKtanggal 2 Juni 2006 untuk keperluan : belanjaaparatur dan belanja Publik dana bantuan Setda Kab.Bombana untuk Triwulan 1 (satu) Tahun anggaran 2006sesuai SPP terlampir ;.

DPPA SKPD : 1.20.04.01.02.05.5.2. yang diatur dalam PerdaNomor : 13 Tahun 2015 tentang APBD Perubahan Tahun 2015 dan PerbubNomor : 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2015;. Bahwa kegiatan yang dimaksud dalam point 2 diatas oleh Tergugat sebagaiPengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Tergugat Il sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Skretariat DPRD Kab. Merangin danPenggugat sebagai Bendaharanya;.

Merangin Tahun 2015,selanjutnya diberi tanda bukti P2;Fotocopi dari fotocopi Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2015tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P3;Fotocopi dari fotocopi Surat Pernyataan Pimpinan dan Anggota BadanAnggaran (Banggar) serta Tim SKPD Sekretariat DPRD Kab. Merangintentang Persetujuaan Pengadaan Kendaraan Dinas Double Gardan padaAPBD Perubahan Kab.

Merangin sudah disahkan dalam Perda Nomor 13Tahun 2015 tentang APBD Perubahan Tahun 2015 dan Perbub Nomor 47 Tahun2015 tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2015 sehingga PimpinanDPRD dan Bupati Kab. Merangin juga harus diikutsertakan sebagai tergugat,selanjutnya Sdr.

DPPA SKPD : 1.20.04.01.02.05.5.2. yang diatur dalam PerdaNomor : 13 Tahun 2015 tentang APBD Perubahan Tahun 2015 dan PerbubNomor : 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2015, danpengadaan tersebut telah melalui evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Tingkat Propinsi Jambi dan telah disetujui bersama oleh semua anggotaDPRD Merangin;Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan kegiatan tersebut ada kendaladalam pembayaran tagihan dari PT.

DPPA SKPD :Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2017/PN Bko1.20.04.01.02.05.5.2. yang diatur dalam Perda Nomor : 13 Tahun 2015tentang APBD Perubahan Tahun 2015 dan Perbub Nomor : 47 Tahun 2015tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2015, dimana Tergugat sebagai Pengguna Anggaran dan Tergugat Il selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) di Sekretariat DPRD Kab. Merangin sedangkanPenggugat sebagai Bendaharanya dan PT.