Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dariTurut Terbanding semula Turut Tergugat serta kontra memori banding dari TurutTerbanding Il semula Turut Tergugat Il, Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujulsebagian dari pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebutsebagaimana dikemukakan bahwa fterhadap dalildalil gugatan tersebutsebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengenal SKMHT Majelis Hakimberpendapat bahwa memang benar Penggugat tidak menandatangani APHTtersebut namun APHT

telah mengajukanalat bukti berupa saksisaksi dan suratsurat sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwaberdasarkan bukti surat Tergugat bertanda T I10 berupa foto dokumentasipenandatangan surat, bukti surat Tergugat II bertanda T II19, surat bukti TergugatIl bertanda T IIl21 dan keterangan Saksi Tergugat dan Tergugat II atas namaEBED LEO dan AGUS RIYANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwasebelum penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT

), Notaris(Tergugat 1) membaca Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) kepada semuapihak diantaranya Penggugat dan isteri Penggugat setelah itu diparaf perlembardan ditandatangani oleh para pihak selanjutnya Penggugat sebagai pihak pertamaberurusan dengan pihak kedua (KSP Sahabat Mitra Sejati) serta keterangan SaksiKARTO SIMANJUNTAK yang pada pokoknya menerangkan: bahwa saksi pernahmenandatangan APHT antara Penggugat dan Tergugat Il dimana saksi mewakilipihak Tergugat II selaku Kreditur dan Penggugat

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan tersebut, sebaliknyaTerbanding semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II dapatmembuktikan dalil bantahannya, sehingga tidak tepat Majelis Hakim TingkatPertama yang menyatakan bahwa memang Penggugat tidak menandatanganiAPHT,Menimbang bahwa karena telah terbukti Pembanding semula Penggugattelah menghadap pada Terbanding semula Tergugat sebagaimana tertuangdalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT

memberikan keterangan tidak benar sehinggaTerbanding semula Tergugat selaku PPAT telah Melakukan Perbuatan MelawanHukum tidak dapat dibuktikan oleh Pembading semula Penggugat dan sebaliknyaTerbanding semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II dapatmembuktikan dalil bantahannya maka cukup beralasan hukum untuk menolakgugatan Pembanding semula Penggugat;Menimbang bahwa karena telah terbukti Pembanding semula Penggugathadir pada tanggal sebagaimana tertera dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Sah dan mengikat hukum Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2207.1219;
3. Menyatakan Sah dan mengikat hukum Perjanjian Kredit Nomor : 3 (tiga) tanggal 7 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH;
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 1155/ APHT / IX /2022;
5. Menyatakan

Nomor 2656 K/Pdt/2015.membuat akta pemberian hak tanggungan ("APHT") Para Penggugat, danpara pihak dalam perjanjian pokok darl APHT Para Penggugat.Gugatan Para Penggugat mempersoalkan 2 (dua) hal berikut ini.

(a) Keabsahan hak tanggungan di atas tanah milik Para Penggugat dalamberbagai APHT antara Para Penggugat dan Tergugat ("APHT ParaPenggugat") dan gadai atas saham milik Penggugat dan Il di PTIndoasia Cemerlang (Turut Tergugat) tertanggal 25 Maret 2011("Gadai Saham Penggugat dan Penggugat II");(6) Keabsahan perjanjian pokok dari APHT Para Penggugat dan GadaiSaham Penggugat dan Il;(APHT Para Penggugat dan Gadai Saham Penggugat dan II untukselanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Jaminan Para Penggugat

Ketidakikutsertaan ParaNotaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut tentunya akanmengakibatkan pemeriksaan perkara ini menjadi tidak lengkap;Demikian juga, gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan Para pihakdalam perjanjian pokok dari APHT Para Penggugat yakni:(a) International Ferro Pte Ltd.(b) Tan Beng Phiau Dick.

(c) Jason Surjana TanuwidjayaPadahal berdasarkan hukum acara perdata, Para Penggugat sudahseharusnya mengikutsertakan pihakpihak tersebut di atas terutamamengingat gugatan Para Penggugat juga menuntut pembatalan perjanjianpokok dari APHT Para Penggugat tersebut. Kedudukan para pihak dalamperjanjian pokok dari APHT Para Penggugat tersebut jelasjelas sangatkrusial dalam pemeriksaan perkara ini dan karenanya harus diikutsertakansebagai Para pihak dalam perkara ini;Halaman 10 dari 23 hal.Put.

Nomor 2656 K/Pdt/2015.Perjanjianperjanjian pokok dari APHT Para Penggugat tersebut adalahberikut ini;(a) Share Purchase Agreement tertanggal 30 Januari 2011 yang dibuatantara International Ferro Pte.

APHT No.07/15, kepada PELAWANIsebagai TERMOHON EKSEKUSII dan PELAWANII sebagaiTERMOHON EKSEKUSIII, yang disampaikan oleh Jurusita PengadilanNegeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Oktober 2017 dan; RelaasPanggilan Aanmaning No.32/2017.Eks/ PN. Jkt.Tim. Jo. APHT No.07/15, kepada PELAWANI sebagai TERMOHON EKSEKUSII danPELAWANII sebagai TERMOHON EKSEKUSIII, yang disampaikanoleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22Hal 6 Put.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur padatanggal 25 Oktober 2017, No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim jo APHT No.07/15,tidak dapat dilaksanakan;6.

APHT No.07/15 pada tanggal 25Oktober 2017, pelaksanan eksekusi hak tanggungan yang dieksekusiberdasarkan Pasal 224 HIR, yang dimulai dengan teguran dan berakhir denganpelelangan tanah yang dibebani hak tanggungan.

APHT NO. 07/2015 adalah sebesar Rp. 4.276.820.000, (empatmilyar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh riburupiah);Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh ParaPelawan/Para TermohonEksekusi adalah Perlawanan yang tidak benar dan tidak beralasan secarahukum karena berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Timur No. 32/2017. Eks/PN. Jkt. Tim. Jo. APHT Hal 22 Put.

APHT No.07/15 tanggal 31Oktober 2017 dan Relaas Panggilan Aanmaning No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.

Bank Mandiri (Persero)Tbk, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 24 April 2012Nomor 259/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan Sertipikat HakTanggungan (SHT) Nomor 2155/2012 yang diterbitkan oleh TurutTergugat II:SHM No.992 atas nama: Ujang Suherman (Tergugat ), tercatat HakTanggungan peringkat pertama atas nama PT.

Bank Mandiri (Persero)Tbk, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 10 Juli 2012Nomor:549/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan Sertipikat HakTanggungan (SHT) tanggal 17 Juli 2012 Nomor 2094/2012 yangHalaman 8 dari 28 hal.Put.

Bank Mandiri(Persero) Tbk, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal10 Juli 2012 Nomor:549/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat danSertipikat Hak Tanggungan (SHT) tanggal 17 Juli 2012Nomor:2094/2012 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II.adalah batal demi hukum:Bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 3, maka jelas dan nyataberdasarkan hukum:Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 24 April 2012Nomor: 260/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan Sertifikat HakTanggungan (SHT) tanggal

7 Mei 2012 Nomor 1207/2012 yangditerbitkan oleh Turut Tergugat II:Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 24 April 2012Halaman 22 dari 28 hal.Put.

Nomor 2016 K/Pdt/2016mNomor 259/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan SertifikatHak Tanggungan (SHT) Nomor 2155/2012 yang diterbitkan oleh TurutTergugat : Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 24 April 2012mNomor 260/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan SertifikatHak Tanggungan (SHT) tanggal 7 Mei 2012 Nomor 1207/2012 yangditerbitkan oleh Turut Tergugat ; Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 10 Juli 2012 Nomor549/2012 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan Sertifikat HakTanggungan

Begitu pula sejak awalalmarhumah RUKIJAH telah diberi penjelasan oleh TERGUGATII perinal HAKmiliknya beralin menjadi HAK TERGUGATII berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor : 85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26 Nopember2010 yang diterbitkan oleh VERONICA MAYA LESTARI, SH. sebagai PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) dan kemudian diterbitkan pula Sertipikat HakTanggungan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 03009/2010 tertanggal 13 Desember 2010 oleh Kantor Pertanahan

Bahwa mengingat Obyek Sengketa telah diikat dengan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) Nomor : 85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26Nopember 2010 yang diterbitkan oleh VERONICA MAYA LESTARI, SH. sebagaiPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kemudian diterbitkan pula Sertipikat HakTanggungan (SHT) dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :03009 / 2010 tertanggal 13 Desember 2010 oleh Kantor Pertanahan KabupatenPurbalingga yang adalah SAH menurut hukum, sehingga lelang yang dilakukanoleh

Hak Tanggungan (APHT) Nomor :85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26 Nopember 2010 yang diterbitkan olehVERONICA MAYA LESTARI, SH. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)dan kemudian diterbitkan pula Sertipikat Hak Tanggungan dari Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor : 03009 / 2010 tertanggal 13 Desember 2010oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga masih tetap SAH dan hingga saatini tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan Akta yang dimaksud.

;Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 12 adalah tidak benarkarena faktanya objek sengketa sebagai jaminan oleh Tergugat1 secara hukumsudah diikat dengan Akta Pemberiah Hak Tanggungan (APHT) Nomor :85/APHT/KTS/XII/2010 dan dan dilanjutkan diikat dengan Sertifikat HakTanggungan (SHT) Nomor : 03009/2010 dan ketika dilakukan pelelangan ParaTergugat tidak pernah melakukan keberatan.

;Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 13 adalah tidak benarkarena faktanya yang terjadi adalah hubungan hukum antara Rukijah aliasNy Somawikarta dengan Tergugat11 yang diikat dengan Akta pemberiah HakTanggungan (APHT) Nomor : 85/APHT/KTS/XII/2010 dan dan dilanjutkan diikatdengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 03009/2010, dan kesepakatantersebut tidak pernah dibatalkan.

Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian KreditNo. 14 tanggal 23 Oktober 2013 yang telah dideklarasikan didalam APHT APHT tersebut, PELAWAN telah menyetujui untuk memberikanjaminan jaminan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam point 2diatas, sehingga dengan demikian dalil PELAWAN bahwa jaminandiberikan secara tanpa hak dan melawan hukum adalah dalil yangmengadaada;4.

Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian KreditNo. 14 tanggal 23 Oktober 2013 yang telah dideklarasikan didalam APHT APHT tersebut, PELAWAN telah menyetujui untuk memberikanjaminan jaminan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam point 2Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No. 253/PDT/2020/PT.BDG.diatas, sehingga dengan demikian dalil PELAWAN bahwa tidak adaproses yang melibatkan PELAWAN merupakan dalil yang mengadaada;.

Bahwa terhadap dalil PELAWAN point 6 dalam Surat GugatanPERLAWANAN, TERLAWAN I menegaskan bahwa PELAWAN ielahmenandatangani APHT APHT dimana PELAWAN telah menyetujuliuntuk memberikan jaminan jaminan atas fasilitas kredit yang telahditerima oleh TERLAWAN II dari TERLAWAN I, sehingga dengandemikian dalil PELAWAN bahwa PELAWAN tidak menjaminkan diridalam fasilitas kredit adalah dalil yang mengadaada;.

Bahwa terhadap dalil PELAWAN point 7 dalam Surat GugatanPERLAWANAN, TERLAWAN I menyatakan bahwa dalil ini merupakandalil yang mengadaada karena sudah jelas dalam APHT APHTtersebut telah ditandatangani oleh PELAWAN dan terhadap APHT APHT tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) atasjaminan, sehingga sudah jelas tidak ada peraturan hukum yangdilanggar;.

Putusan No. 253/PDT/2020/PT.BDG.10.11.mySehingga sudah jelas TERLAWAN I sebagai pemegang Hak Tanggunganmemiliki Kewenangan untuk melakukan lelang atas jaminan jaminantersebut:Bahwa terhadap dalil PELAWAN point 9 dalam Surat GugatanPERLAWANAN, TERLAWAN I menegaskan bahwa dalam APHT APHTyang telah ditandatangani oleh PELAWAN, didalam Pasal 2 APHT APHT tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut :Kuasakuasa tersebut dalam akta ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari peranjian kredit dimaksud

dengan : APHT No. 44/2003 tanggal 5 Mei 2003 ditanda tangani oleh TuanH.Nemah bin H.Muhabar selaku Pemilik bidang tanah Hak MilikNo.00701 yang dalam APHT tersebut bertindak selaku Pemberi HakTanggungan dan Tuan Torang Gultom yang mewakili PT.

Tata cara pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan tahappemberian Hak Tanggungan di hadapan PPAT yang berwenang dandibuktikan dengan APHT dan diakhiri dengan tahap pendaftaran HakTanggungan di Kantor Pertanahan setempat;7.

H.Sayuti,Nik.09.5101.300656.0193 , yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda TT 5;Fotokopi dari fotokopi : Kartu Keluarga (KK) Pemohon APHT No.106803 KodeBlangko : 000710 B , yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda TT 6;Fotokopi dari fotokopi : Kutipan Akta Nikah Pemohon APHT No.82/34/4/1994,yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda TT 7;Fotokopi dari fotokopi : Surat Keterangan Domisili Perusahan PD MetroNo.07/1.824, yang selanjutnya

Apakah benar Pembuatan Akita Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangdilakukan oleh Turut Tergugat atas permintaan dari Tergugat dan Tergugat lldengan jaminan sertipikat milik Penggugat tersebut adalah merupakanperbuatan melawan hukum ? Atau sebaliknya APHT atas tanah aquo telahdibuat sesuai prosedur yang benar ?

Atau sebaliknya APHT atas tanah aquotelah dibuat sesuai prosedur yang benar ?

., Notaris/PPAT Kabupaten Sukoharjo yang berkantor di Dompilan, RT 01 RW 01, Kel.Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo (sebagai Tergugat IV),baik untuk penandatangan SKMHT (Surat Kuasa Memasang HakTanggungan) yang tertuang pada atau APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) tertanggal 15 Maret 2012, Nomor 201/Bendosari/2012,maupun SKMHT yang tertuang pada atau APHT, tertanggal 23 Oktober2012 yang keduanya dibuat di hadapan Yulistika Setyadewi, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Sukoharjo (Sebagai

Tergugat IV);Bahwa atas dasar SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan)/APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) tersebut di atas posita angka 4gugatan, Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan PertamaNomor 2168/2012 serta Sertifikat Hak Tanggungan Kedua Nomor6695/2012, yang karena menyalahi prosedur hukum yang wajib dilakukan,sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau setidak tidaknya dapatdibatalkan;Bahwa di dalam SKMHT atau APHT sebagai akta autenthik yang bentukdan redaksinya

Nomor 767 K/Pdt/201612.13.14.15,16.Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, pada kenyataanya ParaPenggugat tidak pernah datang dan menghadap di kantor Tergugat IV tersebut;Bahwa prosedur pembuatan SKMHT/APHT oleh Terugat IV SKMHT (SuratKuasa Memasang Hak Tanggungan) yang tertuang pada atau APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) Pertama tertanggal 15 Maret 2012, Nomor201/Bendosari/2012, maupun SKMHT yang tertuang pada atau APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) Kedua, tertanggal 23 Oktober 2012 atas objeksengketa

Maka Tergugat II harus dihukum untuk menolak/tidakakan melaksanaan parate eksekusi lelang yang bersangkutan;Bahwa oleh karena Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) danatau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas sebidang tanah danbangunan tersebut sertifikat Hak Milik Nomor 1232 yang terletak di desaSugihan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, seluas + 215 m,atas nama Sariyem Witowiyono (Turut Tergugat Il) tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan mengikat, maka Sertifikat Hak Tanggungan

) persetujuan seluruh ahli waris termasuk Para Penggugat harus tercatatpada SKMHT/APHT dimaksud dengan akta autentik, dan apabila persetujuandari Para Penggugat/Para Pembanding/ Para Pemohon kasasi ada diluarSKMHT/APHT dengan demikian Para Penggugat /Para Pembanding/ParaPemohon Kasasi tidak tunduk pada janjijanji yang termuat pada Pasal 1 ,Pasal 2, Pasal 3, maupun Pasal 4 dan 5 dalam Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) tersebut, maka pengikatan hak tanggungan tersebut cacatHalaman 14 dari 17 hal.Put

hukum secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri terhadap harta bersama tersebut dalam poin 3 petitum di atas ; Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ; Menyatakan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 143 Tanggal 17 November 2007 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Sabaruddin Salam, SH (Tergugat III) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT

) Nomor 501/2007 tertanggal 19 November 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat V, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 120, atas nama Iskandar Junaidi, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT) Nomor 501/2007 tertanggal 19 November 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat V, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Iskandar Junaidi, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Menyatakan Akta Pemberian Hak

Tanggunan (APHT) Nomor 501/2007 tertanggal 19 November 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat V, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 104 atas nama Iskandar Junaidi, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Menyatakan Sertifikat Hak tanggungan Nomor 544 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Iskandar Junaidi, Sertifikat Hak Milik Nomor 120 atas nama Iskandar Junaidi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 104 atas nama Iskandar Junaidi adalah tidak mempunyai kekuatan

Bahwa setelah itu kemudian Penggugat menanyakan langsung kepada TergugatV selaku penjabat yang membuat APHT terhadap harta bersama Penggugat, danTergugat V menjelaskan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan dibuat ataspermintaan Tergugat IV setelah diberi kuasa membebankan hak tanggungan olehTergugat I, dan ketika Penggugat meminta diperlihatkan ASKMHT tersebut,Tergugat V mengatakan ASKMHT tersebut ada di Tergugat III tidakdilampirkan pada saat Tergugat IV meminta dibuatkan APHT;.

)No: 501/2007 tertanggal 19November 2007 yang diminta oleh Tergugat IV adalah Akta Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 143 Tertanggal 17November 2007, seharusnya Tergugat V dengan jelas dapat melihat danmemeriksa dilembaran akhir ASKMHT ada kolom persetujuan kosong karenatidak ditanda tangani oleh Penggugat sebagai istri, Tergugat V wajib menolakuntuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggunan ( APHT) yang diminta buatkanoleh Tergugat IV terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat I,

sehinggahak Penggugat tidak diabaikan begitu saja, Oleh karena Akta Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan (ASKMHT) Nomor 143 Tertanggal 17November 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat III adalah tidak sah, makasecara hukum Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT) Nomor 501/2007tertanggal 19 November 2007 terhadap Sertifikat Hak Milik No: 120, AktaPemberian Hak Tanggunan (APHT) Nomor 501/2007 tertanggal 19 November2007 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 113 dan Akta Pemberian HakTanggunan ( APHT ) Nomor

) Nomor 501/2007tertanggal 19 November 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat V, terhadapSertifikat Hak Milik Nomor 120, atas nama Iskandar Junaidi, adalah tidak sahdan harus dibatalkan demi hukum;Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT) Nomor 501/2007tertanggal 19 November 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat V, terhadapSertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Iskandar Junaidi, adalah tidak sahdan harus dibatalkan demi hukum;Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT) Nomor 501/2007tertanggal

Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT)Nomor 501/2007 tertanggal 19 November 2007 yang dibuatdihadapan Tergugat V, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor120, atas nama Iskandar Junaidi, adalah tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;8.10.11.Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT)Nomor 501/2007 tertanggal 19 November 2007 yangdibuat dihadapan Tergugat V, terhadap Sertifikat HakMilik Nomor 113 atas nama Iskandar Junaidi, adalahtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menyatakan Akta Pemberian

Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikatsecara hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh TurutTergugat Ill sebagai berikut : APHT No. 1297/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat olehPUSPASARI DEWI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kota TangerangSelatan; APHT No. 1298/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat olehPUSPASARI DEWI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kota TangerangSelatan; APHT No. 1299/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat olehPUSPASARI DEWI, S.H., M.Kn selaku

PPAT di Kota TangerangSelatan;Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT BTN APHT No. 1300/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat olehPUSPASARI DEWI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kota TangerangSelatan; APHT No. 1301/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat olehPUSPASARI DEWI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kota TangerangSelatan; APHT No. 1302/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat olehPUSPASARI DEWI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kota TangerangSelatan; dan APHT No. 1303/2016 tanggal 16 November 2016

Bahwa sangat tidak benar dalil Para Pelawan pada point 4 apabila tidakmengetahui terkait lelang tersebut, dalam penerbitan APHT No592/55/APHT/PLS/Vm/2010 Aim. Karmo dan Nyonya Mudjiyem selakuisteri dari Alm. Karmo telah menyetujui penandatangan APHT tersebutsebagai jaminan dari perjanjian utangpiutang yang dibuat danditandatangani oleh Musri Novita Sari selaku anak dari Alm Karmo danMudjiyem dengan PT.

Karmo dan Mudjiyem telahmenyetujui penandatangan APHT No. 592/55/APHT/PLS/VHI/2010sehingga Para Pelawan sebagai ahli waris dari Alm. Karmo merupakanpihak TERLELANG.

. 592/55/APHT/PLS/VII/2010, jelas bertentangan denganhukum, oleh karenanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawanadalah cacat hukum, tidak berdasar, harus dibatalkan.3.

Bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Jadwal Angsuran Murabahah, telahtegas dan jelas dalam perkara Perlawanan ini adalah perkara syariah yaitujual beli Murabahah bukan Hak Tanggungan, sehingga terbit APHT nomor592/55/APHT/PLS/VII/2010, adalah tidak berdasar dan Cacat Hukum.4. Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P3, P.4, P.8, P.9 dan T.3 telah tegasdan jelas, Terlelang adalah Musri Novita Sari bukan Para Pelawan.5.

Nomor592/55/APHT/PLS/VIII/2010 karena alm.

Bahwa gugatan a quo masih kurang pihak karena tidak melibatkan AmirHamzah, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangmenerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 63/2003,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 20/PK/2006 denganobyek yang dibebani yaitu Sertifikat Hak Milik (GSHM) Nomor 28 atasnama Endah Hariati (Penggugat), Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor 1/2004, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor19/PK/2006 dengan obyek yang dibebani yaitu Sertifikat Hak

Milik (GHM)Nomor 190 atas nama Lusihono Dianto serta Diatining Tjahyani, SarjanaHukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 105/MGR/2006, denganobyek yang dibebani yaitu Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 28 atasHal.5 dari 11 hal.

Nomor 2006 K/Pdt/2012nama Endah Hariarti, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor109/PK/2006, dengan obyek yang dibebani yaitu Sertifikat Hak MilikNomor 190 atas nama Lusihono Dianto;b. Bahwa 6 (enam) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangditerbitkan oleh 2 (dua) Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimanatersebut pada butir 2.a di atas adalah dibebankan atas obyek sengketasebagaimana tersebut pada butir 01 posita Surat Gugatan;c.

Bahwa oleh karena Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sangaterat kaitannya dengan pembuktian apakah Pelawan mengetahui atautidak atas obyek sengketa dijadikan jaminan dari fasilitas kredit yangdiberikan kepada Terlawan maka sudah seharusnya Pejabat PembuatAkta Tanah sebagaimana disebutkan pada butir 2.a di atas disertakansebagai pihak Terlawan;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telahmemberikan Putusan Nomor 22/Pdt.Plw/2008/PN.Mkt. tanggal 26 November2008 yang amarnya sebagai

Disamping itu juga Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan telah dipaksa untuk menandatangani APHTyang kosong (belum diisi) sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan tidak mengetahui isi dari APHT yang ditandatangani serta obyekapa saja yang dijadikan obyek hak tanggungan. Fakta tersebut adalahmembuktikan telah terjadi pbemaksaan kehendak dan perbuatan melawanhukum yang dilakukan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;d.

Menyatakan menurut Hukum perbuatan dan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang membuat dan menempatkan keterangan sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.70 tertanggal 28 Juli 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.212 / 2015 tertanggal 28 Juli 2015 tanpa melibatkan dan mendapat persetujuan dari para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (on rechtmatig daad);6.

Menyatakan menurut hukum bahwa karena dalam membuat Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.70 tertanggal 28 Juli 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.212 / 2015 tertanggal 28 Juli 2015 tanpa melibatkan para Penggugat maka Sertifikat Hak Tanggungan No.2270 / 2015 atas Obyek sengketa / SHM No.2141 Jajar dengan Pemegang Hak Tanggungan Tergugat II / Raden Mas Haryo ARYO HIDAYAT ADI SENO adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;7.

Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.70tertanggal 28 juli 2015 tersebut dibuatkan Akta Pemberian HakTanggungan ( APHT ) No.212 / 2015 tertanggal 28 juli 2015 olehTergugat Ill ( tiga ), tanpa mendapat persetujuan dari PARAPENGGUGAT sebagai ahli waris Alm Drs .SSUMANTRI.9.

.70 tertanggal 28 juli 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan( APHT ) No.212 / 2015 tertanggal 28 juli 2015 yang dibuat oleh Tegugatlll ( tiga ) tanpa melibatkan atau mendapat persetujuan Para Penggugatselaku ahlii waris dari Alm drs.

Sumantri.merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Rech Matig Daad) .12.Bahwa karena Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.70tertanggal 28 juli 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT )No.212 / 2015 tertanggal 28 juli 2015, yang dibuat oleh Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill dengan melawan hukum maka dengandemikian Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.70 tertanggal 28juli 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) No.212 / 2015tertanggal 28 juli 2015 tersebut adalah cacat Hukum

Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 70tertanggal 28 Juli 2015 dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 202/ 2015 tertanggal 28 Juli 2015 oleh Tergugatlll danHalaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pat.G/2016/PN Skttelah terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02270/2015, atas namapemegang Hak Tanggungan Raden Mas Haryo Aryo Hidayat Adi Seno;Bahwa terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor212/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan

Sumantri dan Tergugat yaitu para Penggugat;Bahwa didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.70tertanggal 28 Juli 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.212 / 2015 tertanggal 28 Juli 2015 yang dibuat oleh Tegugat Ill (tiga)tanoa melibatkan atau mendapat persetujuan para Penggugat selakuahlii waris dari Alm Drs.

;Bahwa atas adanya wanprestasi tersebut TERLAWAN pada tanggal15 Desember 2013 selaku Pemohon Eksekusi telah mengajukanpermohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggunggan Peringkat diPengadilan Negeri Tangerang dan telah terdaftar dengan No.07/PDT.EKS/APHT/2014/PN.TNGBahwa atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Tangerangmenerbitkan Penetapan Peneguran (Aanmaning) Nomor07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG tanggal 30 Januari 2014 ;Bahwa berdasarkan BERITA ACARA TEGORAN No. 07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG tanggal

;Bahwa selanjutnya Terlawan (Pemohon Eksekusi) mengajukan SitaEksekusi dimana Ketua Pengadilan Negeri Tangerang telahmenerbitkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 07/PENEKS/APHT/2014/PN.TNG tanggal 6 Mei 2014.

/APHT/2014/PN.YNG.

, yangselanjutnya diberi tanda P1s/dIV 3;Fotocopy Penetapan Eksekusi Pengadilan TangerangNo.07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG., tanggal 6 Mei 2014, yang selanjutnyadiberi tanda P1 s/d V 4;Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi No.07/BA.EKS/APHT/2014/PN.TNG.

Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG., tertanggal 30 Januari 2014, yangselanjutnya diberi tanda T 1;2. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG., tertanggal 6 Mei 2014, yang selanjutnyadiberi tanda Tl 2;3. Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG., tertanggal 28 Mei 2014, yang selanjutnyadiberi tanda T 3;4.

Bahwa gugatan Penggugat dalam petitum nomor: 4 disebutkan:Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 7/2014 tanggal 10Februari 2014 yang dibuat dihadapan Tergugat IV........... dst; sedangkandalam uraian posita Nomor: 3c halaman 2 disebutkan bahwa: APHT Nomor:07/2014, tanggal 10 Februari 2014 yang dibuat Tergugat V (Ni WayanStarningsih, SH) selaku PPAT;4.

Nomor: 07/2014, tanggal 10 Februari2014 yang dibuat Tergugat V (Ni Wayan Starningsih, SH) selaku PPAT, MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.V5, yaitu foto copi AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 07/2013 tanggal 10 Februari 2014,yang dibuat oleh Ni Wayan Starningsih, SH, PPAT Kabupaten Badung/Tergugat V sudah jelas bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor: 07/2013 tanggal 10 Februari 2014 dibuat oleh Tergugat V (sebagaimanatermuat

dalam posita gugatan Penggugat poin 3 c), sehingga dengan demikianMajelis Hakim berpendapat yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannyaadalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 07/2013 tanggal 10Februari 2014 dibuat oleh Tergugat V dan bukan oleh Tergugat IV karenapenulisan nomor dan tanggal dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)pada posita dan petitum gugatan Penggugat sudah benar, sehingga dengandemikian eksepsi ini haruslah ditolak pula;Hal 28 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor

APHT No. 07/2014, tanggal 10/02/2014 yang dibuat oleh TergugatV (Ni Wayan Starningsih, SH) selaku PPAT dinyatakan batal, tidaktidak berlaku dan tidak memiliki Kekuataan hukumd. Sertifikat Hak Tanggungan nomor 1449/2014 tanggal 20 Agustus2014, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT dinyatakanbatal, tidak tidak berlaku dan tidak memiliki kekuataan hukum8.

Apakah sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Kuasa MembebankanHak Tanggungan Nomor:02 tanggal 6 Februari 2014, Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor: 07/2013 tanggal 10 Februari 2014, danSertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1449/2014?

APHT No.368/2011, SHT No. 4813/2011 jo. APHT No. 353/211, SHT No. 4873/2012jo. APHT No. 356/2012, SHT No. 5662/2012 jo. APHT No. 355/2012 jelasmerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu,merujuk pada ketentuan Pasal 47 jo.

APHT No. 368/2011, SHT No. 4813/2011 jo. APHT No. 353/211, SHTNo. 4873/2012 jo. APHT No. 356/2012, SHT No. 5662/2012 jo.

APHT No.356/2012, SHT No. 5662/2012 jo.

APHT No. 368/2011, SHTNo. 4813/2011 jo. APHT No. 353/211, SHT No. 4873/2012 jo. APHT No.356/2012, SHT No. 5662/2012 jo. APHT No. 355/2012 atas SHM No. 5386,SHM No. 3242 SHM No. 3243, SHM No. 3247.

APHT No.368/2011, SHT No. 4813/2011 jo. APHT No. 353/211, SHT No. 4873/2012jo. APHT No. 356/2012, SHT No. 5662/2012 jo.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 909/2018 tanggal 02Oktober 2018 dibuat oleh Makbul Suhada, SH Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) di Kabupaten Bogor.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 909/2018tanggal 02 Oktober 2018 dibuat oleh MAKBUL SUHADA,S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di KabupatenBogor.3.

(tujuh ratus lima puluhsembilan meter), dan tidak pernah datang ke kantor Notaris/PPAT untukmenandatangi akta /surat pengakuan hutang dan Akta Pembebanan HakTanggungan (APHT) ataupun Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan (SKMHT) pada tahun 2018;.

Akta PemberianHak Tanggungan No. 33/APHT/Kdwg/2008 tanggal04 Februari 2008.Selanjutnya telah diikat dan dibebani dengan HakTanggungan peringkat Ill dan telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan No : 1715/2011 tanggal13 Juni 2011 berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan No. 25/APHT/Kdwg/2011 tanggal 31Januari 2011.2.

SHM No. 1873/Jenggrik atas nama SunarmiSHM tersebut telah diikat dan dibebani dengan HakTanggungan peringkat dan telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan No : 233/2005 tanggal 14Februari 2005 berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan No. 32/APHT/Kdwg/2005 tanggal 28Januari 2005.Selanjutnya telah diikat dan dibebani dengan HakTanggungan peringkat Il dan telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan No : 1848/2008 tanggal20 November 2008 berdasarkan Akta PemberianHak Tanggungan No. 33/APHT/Kdwg/2008

SHM No. 1877/Jenggrik atas nama PardiSHM tersebut telah diikat dan dibebani dengan HakTanggungan peringkat dan telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan No : 01604/2006 tanggal12 Desember 2006 berdasarkan Akta PemberianHak Tanggungan No. 220/APHT/Kdwg/2006 tanggal27 Juni 2006.Selanjutnya telah diikat dan dibebani dengan HakTanggungan peringkat Il dan telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan No : 1509/2011 tanggal26 Mei 2011 berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan No. 21/APHT/Kdwg/2011 tanggal

Akta Pemberian Hak Tanggungan No.25/APHT/Kdwg/2011 tanggal 31 Januari 2011.Sertifikat Hak Tanggungan No : 5517/2013 tanggal 12 September2013 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1067/2013 tanggal 28 Maret 2013.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1846/2008 tanggal 20 November2011 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.34/APHT/Kdwg/2008 tanggal 4 Februari 2008.: Sertifikat Hak Tanggungan No : 1689/2011 tanggal 7 Juni 2011berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.22/APHT/Kdwg/2011 tanggal

Pemberian Hak Tanggungan No.23/APHT/Kdwg/2011 tanggal 31 Januari 2011.Sertifikat Hak Tanggungan No : 5748/2013 tanggal 23 September2013 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1066/2013 tanggal 28 Maret 2013.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1659/2009 tanggal 26 Agustus2009 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.77/APHT/Kdwg/2009 tanggal 4 Maret 2009.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1505/2011 tanggal 26 Mei 2011berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.24/APHT/Kdwg/2011 tanggal 31 Januari

No. 1739 K/Pdt/20081 Agustus 1997 No. 2805/97 yang tertulis dan tercatat atas namapemegang hak Terbantah adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.Karenanya pula Surat Penetapan Penegoran tanggal 13 Januari 1999 No.200/PEN.EKS/APHT/1998/PN.TNG., Surat Penetapan Sita Eksekusitanggal 11 September 1999 No. 20/PEN.EKS/APHT/1998/PN.TNG., adalahtidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat kembali ;Bahwa apabila benarbenar terjadi pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadapsebidang tanah seluas

;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penerbitan Sertifikat HakTanggungan Peringkat Pertama tanggal 18 Agustus 1997 No. 2805/97 yangtertulis dan tercatat atas nama Terbantah ;Menyatakan tidak sah serta batal demi hukum Surat Penetapan Penegorantanggal 13 Januari 1999 No. 200/PEN.EKS/APHT/1998/PN.TNG., SuratHal. 5 dari 16 hal. Put.

No. 1739 K/Pdt/200812.13.14.15.16.17.18.19.Penetapan Sita Eksekusi tanggal 28 Juni 1999 No. 2000/PEN.EKS/APHT/1998/PN.TNG., dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 8 Juli 1999No. 200/BA/EKS.APHT/1998/PN.TNG., serta Surat Penetapan LelangEksekusi tanggal 11 September 1999 Nomor: 200/PEN.EKS/APHT/1998/PN.TNG.

dalam perkara ini ;Bahwa dengan tertangguhnya lelang jaminan utang dimaksud dalamperkara No. 200/Pen.Eks/APHT/1998/PN.TNG., yang semula akandilaksanakan pada tanggal 18 November 1999 yang lalu berakibat kerugianPenggugat Rekonvensi ;Bahwa kerugian yang Penggugat Rekonvensi alami adalah hilangnyakeuntungan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari nilai Hak Tanggungsebesar Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) yangmelekat diatas obyek lelang dimaksud dalam Perkara No. 200/Pen.Eks/APHT

Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat rekonvensi mengalamikerugian akibat tertangguhnya lelang eksekusi jaminan utang dimaksuddalam perkara No. 200/Pen.Eks/APHT/1998/PN.TNG., terhitung sejaktanggal 18 November 1999 sehubungan dengan gugatan Tergugatrekonvensi dalam perkara ini ;3.