Ditemukan 2371 data
174 — 111
Put No 83/PDT/2017/PT KPGsetelah membeli tanah dari Penggugat Intervensi sampai sekarang olehkarenanya penggugat intervensi tidak dapat menuntut suatu hak apapun terhadap SONY CHANDRA, sehingga perbuatan Penggugatintervensi yang menggugat SONY CHANDRA setelah menerimapembayaran harga tanah sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta) adalah perbuatan yang didasari etikad tidak baik daripenggugat intervensi dan secara semu telah menempatkan obyeksengketa yang sudah diakui kepemilikannya sebagai
/PT KPGselanjutnya Tergugat II Intervensi Sony Chandra melanjutkan pagar temboksampai selesai dan tidak ada keberatan luas sebelum dan setelah membelitanah dari Penggugat Intervensi sampai sekarang oleh karenanya PenggugatIntervensi tidak dapat menuntut suatu hak apapun terhadap Sony Chandrasehingga perbuatan Penggugat Intervensi yang menggugat Sony Chandrasetelah menerima pembayaran harga tanah Rp. 250.000.000 adalah perbuatanyang didasari etikat tidak baik dari Penggugat Intervensi dan secara semu
1.ENDANG MARINTAN, SH.
2.Mila Gustiana Ansyari, S.H., M.H.
Anak Berhadapan dengan Hukum:
RICHO ARIANATA PRATAMAGRAHA Bin RUDIANATA
98 — 10
l dan Tramadol bila diminum tidaksesuai dengan dosis yang dianjurkan maka akan menyebabkan efekeuphoria dan halusinasi pengelihatan dan stimulant sehinggamemberikan rasa kesenangan semu (euphoria) serta apabila digunakanbersama alkohol efeknya bisa sangat berbahaya serta dapatmenyebabkan kematian.
Pembanding/Penggugat II : GUNTUR KOMPOI Diwakili Oleh : SOLIHIN JAMAIN SH
Terbanding/Tergugat I : HJ. WIDYASTUTI,S.KOM
Terbanding/Tergugat II : ALAMSYAH MILEE
74 — 34
menjatuhkan putusan dengan memberi pertimbanganyang keliru, sehingga hal itu relevan dengan Putusan Mahkamah Agung RItanggal 10 Agustus 1972.N0.672 K/Sip/1972 yang bunyinya adalah :Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukupdipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danterdapat ketidak tertiban beracara.KEBERATAN KEDUABahwa di era Milenial seperti zaman sekarang ini ,harusnya para pemutuskeadilan berfihak pada kebenaran yang hakiki tidak terbelenggu padaprosedur yang semu
19 — 4
pembayarankewajiban akibatperceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayesebelum pengucapan ikrar talak;Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas , oleh karena itu MajelisHakim berpandanganSekalipun nafkah iddah, mutah dan nafkah anakmerupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harus dibayaterlebih dahulu sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sehingga hakhakTermohon bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandangputusan pengadilan sebagai putusan semu
196 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persekongkolan dalamtender dapat dilakukan secara terangterangan maupun diamdiam melaluitindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan atau menciptakanpersaingan semu atau menyetujui dan memfasilitasi;Berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat praktek menyebutkan persaingan usaha tidaksehat pada persekongkolan dalam tender dapat terjadi apabila memenuhiunsurunsur yaitu:a. Unsur pelaku usaha ;b. Unsur bersekongkol ;c.
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal mana dapat dibuktikan denganadanya Laporan Polisi Nomor Pol: LP/55/II/2012/Polres Malang, tanggal18 Pebruari 2012 yang telah menempatkan Penggugat selaku tersangka,sedangkan Para Tergugat lainnya belum pernah melaporkan yangtentunya hanya dikategorikan sebagai korban semu. Dengan demikianseharusnya Fuad Razak dalam gugatan perkara a quo ditempatkansebagai Tergugat bukanlah pada posisi Turut Tergugat yang nantinyahanya dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;.
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena Judex Juris telahmelakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, denganpertimbangan sebagai berikut ;Bahwa Judex Juris dalam hal mempertimbangkan terhadap kasus a quo,yaitu para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan sebagaimanatersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tanpamemberikan pertimbangan yang lengkap dan sempurna terhadap semu
742 — 595 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 624 K/Ag/201715.16.17.yang lebih ironis lagi putusan yang dimohonkan kasasi tersebut akan dapatmenumbuh suburkan pelanggaran asasasas yang berlaku dalam kontrakyang diatur dalam hukum ekonomi syariah terutama asas salingmenguntungkan dan asas iktikad baik yang berakibat para nasabah tetapberada dipihak yang lemah, dari dan oleh karenanya pertimbangan hukumdan putusan yang keliru tersebut haruslah dianulir dan dibatalkan olehJudex Juris Mahkamah Agung RI;Bahwa pembenaran semu yang dilakukan
11 — 2
Bahwa keterangan saksi dari Pihak Penggugat bersifat semu danbanyak kebohongan yang sifatnya lebih menguntungkan pihakpenggugat.4.Bahwa pihak Tergugat mengajukan sangkalan atas dalil dalilPenggugat dengan bukti bukti yang kongkrit.Maka : Berdasarkan kesimpulan Tergugat diatas saya mohonPutusan Cerai Talak, nomor: 0485/Pdt.G/2019/PA.TA Halaman 19 dari 36kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenankiranya1. Mengabulkan semua tuntutan saya (Tergugat)2.
9 — 3
, halhal tersebutdi atas dilakukan berulangulang yang menyebabkan Penggugat tidak tahanuntuk hidup berumah tangga lebih lanjut dengan Tergugat, karena kebahagiaanyang ada hanyalah bersifat semu.
Pembanding/Penggugat II : SULANI Binti H. SATIRI,
Pembanding/Penggugat III : MANSYUR Bin H. SATIRI
Pembanding/Penggugat IV : JOHAN Bin H. SATIRI
Pembanding/Penggugat V : ELFIDA FITRA
Terbanding/Tergugat I : FARRY TANDEAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Terbanding/Tergugat IV : PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE,
Terbanding/Turut Tergugat : NOTARIS RETNO RINI PURWANINGSIH DEWANTO
125 — 90
Bahwa dengan adanya klaim sepihak penguasaan fisik oleh ParaPenggugat berdasarkan Surat Pernyataaan Penguasaaan Fisik adalahtidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkankebenarannya, hal tersebut adalah semu (Psycohandeling) dikarenakansifatnya sepihak sehingga perlu diuji kebenarannya, mengingat faktanyasecara yuridis maupun fisik tanah dikuasai oleh Tergugat dan haltersebut didukung oleh terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)Nomor Nomor 1901/Cilandak Barat sejak tanggal 30
116 — 53
Bahwa prosedur adanya pemberitahuan dan pengumuman adalah untukmengantisipasi agar tidak terjadi pelelangan semu atau pelelangan telah dirancangdengan harga rendah, yang menurut pendapat ahli A.P.
61 — 21
khawatir dimana nantinyasewaktu perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan ini, terobukakemungkinan Tergugat baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama akan mengalihkan hak atas sebagian. atau keseluruhantanah sawah objek perkara kepada pihak lain, bila hal itu sampai terjadidisamping Penggugat akan sangat dirugikan juga akan mempersulitpengadilan ini dalam memeriksa perkaranya dan untuk menghindari adakeputusan hukum yang sia sia di mana nantinya hanyalah kebenaran dankeadilan semu
791 — 634 — Berkekuatan Hukum Tetap
Casanova milik Pemohon Kasasi/semu Penggugat di beberapaNegara di dunia dan kekeliruan pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyatakan bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat tidak dapatmenunjukkan bukti apakah merek atas nama Pemohon Kasasi/semulaPenggugat telah diperpanjang dan merupakan merek terkenal, makaPemohon Kasasi/semula Penggugat merasa perlu untuk mengajukan buktibukti tambahan dalam perkara ini guna melengkapi dan mendukung buktibukti dan dalildalil Pemohon Kasasi/semula Penggugat yaitu
103 — 64
Bahwa karena memang Terdakwa disini dikatakanterbukti melakukan tindak pidana kejahatan kesusilaanseperti yang telah diputuskan oleh Mejelis HakimPengadilan Militer Il11/Yka , kami berpendapat danmemohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menolakmemori banding dan kontra memori banding dari OditurMiliter ll11/Yka dikarenakan keberatankeberatan dariOditur Militer ini terlalu sangat dipaksakan, karena apaapa yang telah dituangkan dalam Memori Bandingnyamerupakan skenario semu dari Sdri.
90 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut BagirManan, Surat Edaran (Pemohon menganggap Objek Sengketasebagai Surat Edaran), merupakan aturan kebijakan (legislasi semu),yang tidak termasuk kategori Peraturan PerundangUndangan (BagirManan. DasarDasar PerundangUndangan Indonesia. Jakarta: INDHILL.CO, 1992.)
REINHARD TALILESSY
Tergugat:
JANTJE SIETO
165 — 78
yangkepemilikan masih bersifat permature atau semu;Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Nomor 244/dt.G/2019/PN Amb15. Bahwa bertolak dari uraian butir 14 di atas, berdasarkan Pasal 19ayat (2) butir a Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999, makasalah satu syarat penerbit sertifikat tidak sesuai dengan prosedurPendaftaran Tanah.
36 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarenanya transaksi jual beli yang terjadi antara Penggugat denganTergugat adalah jual beli semu/purapura;12.
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6% (enam persen) pertahunmenurut undangundang dari jumlah kerugian Penggugat semu biaya yangdikeluarkan selama tugas belajar Tergugat (6 % x Rp.44.706.242,50)terhitung sejak tahun 1992 hingga lunas ;6.
62 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
dewasa ini, oleh karenanya Para Tergugat harusdibebani biaya ganti kerugian materiel maupun moril yang diderita dandikeluarkan oleh Penggugat selama ini yaitu kerugian materil sebesar +Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan atas beban moril(immateril) yang dialami dan diderita oleh Penggugat yang jika dihitungdengan uang dinilai sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);16.Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu