Ditemukan 2371 data
16 — 1
Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semu la kecuali yangsecara tegas diakui dalam oleh Termohon.Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 4349/Padt.G/2015/PA.BL2. Bahwa poin3 replik Pemohon tidak benar.a.
138 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon PK menolak setegastegasnya, tidak dapat menerimadan tidak sependapat atas dalildalil yang disampaikan Para TermohonPK/Para Tergugat karena dalildalil yang disajikan merupakan daliretorika semu tanpa dilandasi dengan dasar hukum dan dasarkeabsahan hak yang benar dan sah, melainkan hanya bertujuan untukmemenuhi keinginan subjektif yang beriktikad buruk bagi kepentingandan keadilan yang seharusnya menjadi hak dari Para PemohonPK/Penggugat;2. Bahwa adanya kewenangan yang ada pada PT.
36 — 8
kaidah usul figih yang berbunyi:Wlactl ule GLE prio swlaoll 55sArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah iddah, mutah dan nafkah anak merupakan kewajiban yangterjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebin dahulu sebelumTergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bisamenjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilansebagai putusan semu
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1412 K/Pdt/201010.11.12.Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan3. suatu hal tertentu.4. suatu sebab yang halal; Pasal 1338 :Semu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuanpersetujuan itutidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukupuntuk itu.
89 — 7
sebenarnya adalah sebagai jaminan hutang mereka, namunkalau hutang tersebut tidak dibayar, maka menurut hukum tidak dapatbegitu saja dapat ditarik menjadi milik Penggugat atau otomatisdialihkan menjadi obyek jual beli , atau karena timbulnya akte jual belitanah dan rumah sengketa tersebut, bermula dari masalah hutang piutangkemudian dengan menjaminkan tanah dan rumah sengketa tersebutkarena tidak dapat dilunasinya hutang itu lalu dijadikan jual beli, makaperjanjian tersebut merupakan perjanjian semu
55 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan ikutdipertimbangan dalam putusan oleh Judex Facti tingkat banding sebelummenjatuhkan putusan, namun sebaliknya Judex Facti tidakmempertimbangkannya;Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya halhal yang diajukan olehPemohon Kasasi/Pembanding tentang adanya kesalahan prosedural dancacat hukum serta mengindahkan prinsipprinsip dasar daldam proseseksekusi suatu perkara seperti yang dialami oleh PemohonKasasi/Pembanding, maka harapan untuk mendapatkan keadilan yangsama dimata hukum merupakan harapan semu
1.DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau
2.PD KEP SPSI Kepulauan Riau
Tergugat:
Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
Intervensi:
RAFKI RS, SE., MM
296 — 152
Kota tahun 2021 sama denganUpah Minimum tahun 2020 tanpa mempertimbangkan Regulasi yangberlaku.Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bukanlah merupakansuatu Produk hukum yang wajib dijalankan tanoa mempertimbangkanrujukan hukum dalam menetapkan Upah Minimum, sehingga SuratEdaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020tertanggal 26 Oktober 2020 bukanlah suatu Produk hukum yangdapat mengesampingkan Undangundang yang berlaku, melainkansuatu instrument kebijakan Administratif bersifat semu
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaanbukanlah suatu) produk hukum yang wajib dijalankan tanpamempertimbangkan rujukan hukum dalam menetapkan upah minimum,melainkan suatu instrument kebijakan administratif yang bersifat semu(beleidsregel), yang bersifat internal untuk memberikan petunjuk lebihlanjut terhadap suatu norma peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalamjawabannya masingmasing telah membantah dalildalil Para Penggugattersebut, yang pada pokoknya menyatakan
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kapolres Kabupaten Kupang
132 — 77
Dengan melihat pihak yang dipanggil dan diperiksa, proses pemeriksaanpraperadilan mirip dengan sidang pemeriksaan perkara perdata sehingga kedudukanpemohon dapat dikatakan sebagai penggugat sedangkan Pejabat yang menimbulkanterjadinya alasan permintaan pengajuaan pemeriksaan praperadilan dapat dikatakansebagai tergugat ;Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas dilihatdari Segi prosesual maka pemohon mirip berkedudukan sebagai Penggugat Semu danPejabat yang menimbulkan terjadinya
alasan permintaan pengajuaan pemeriksaanpraperadilan mirip berkedudukan sebagai Tergugat semu, sehingga penyebutan parapihak dengan menggunakan istilah kepada PEMOHON dengan sebutanPENGGUGAT dan kepada TERMOHON dengan sebutan TERGUGAT tidak membuatpermohonan ini menjadi kabur ( Obscuur Libel) maka terhadap eksepsi TermohonHalaman 52 dari 69 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olmangka 2 tersebut tidaklah beralasan oleh karena itu harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 3 tersebut
134 — 68
Norma yang terdapat dalam Lampiran III huruf B angka 16 Objek Sengketa yangmengatur mengenai kewajiban pemilik hak untuk mengajukan peningkatanperijinan menjadi UP Operasi Produksi paling lambat 3 bulan sebelum habisnyamasa berlaku perijinan adalah norma yang dalam hukum administrasi dikenalsebagai norma semu atau pseudo norm atau perundangundangan semu ataupseudo wetgeving atau dalam literatur sering disebut sebagai peraturankebijaksanaan (dibuat oleh Pejabat TUN, in casu. Tergugat).
78 — 46
Ditemukan pinjaman semu / fiktif atas nama PUTU MAWANsebanyak 2 (dua) kitir dengan jumlah total Rp. 434.000.000,(Empat ratus tiga puluh empat juta rupiah), pinjaman semu iniakibat adanya pendapatan bunga fiktif yang di lawankan dengantransaksi pinjaman atas nama PUTU MAWAN;c.
107 — 39
kondisi sebagai berikut:@Jumlah karyawan 42 orang dengan total pengeluaran untukGaji Rp 160.000.000, per bulanMKewajiban terhadap Bank Prima Master sebesar Rp73.000.000, per bulan@ Kewajiban bunga terhadap pinjaman dari Pemegang Sahamdalam hal ini adalah Turut Tergugat sebesar Rp 10.300.000,per bulan@ Biaya operasional sebesar Rp 150.000.000, per bulanMPendapatan perusahaan sebesar Rp 390.000.000, Rp600.000.000, per bulan.Pada bulan Februari dan Maret 2014 terdapat penjualankonsinyasi atau penjualan semu
58 — 29
Legislasi Semu (PSEUDO WETGEVING) ;Seperti: Hukum bayangan, warga agar maumembersihkan atau mengelola lingkungan dan lainlainuntuk mengalihkan perhatian agar Legatitas PengurusRW.06 dan Laporan Keuangan di RW.06 Anggrek 3 tidakdiributkan lagi ;Dari keempat pilar di atas ini Sangat dirasakan sebagaidampak adanya SK (Surat Keputusan) yang dibuat olehTergugat dan menyatakan Pengurus RW.06 ilegal sudahaman dan sah dalam jabatannya ;14.
102 — 24
Bahwa Tergugat tidak pernah membayarkan upah pesangon yang semu seperti24171819yang dituduhkan Penggugat dalam gugatannya.
53 — 27
Meskipun jualbeli tanah itu melalui prosedur peraturan Perundangan ( PPAT ) ataudihadapan Notaris (sebagai jual beli semu faktanya) namun karenapembeli beritikad buruk maka jual beli tanah yang demikian ini adalahbatal demi hukum dengan tidak mengurangi hak pembeli untuk menuntutuang kepada sipenjual tanah tersebut.Hal 20 dari 38 hal. Pts.pdt.No.106/Pdt/2015/PT.S MG4.
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut 13,6 (tiga belas koma enam) hektar tersebutkarena Para Pemohon Kasasi tinggal puluhan tahun di tanah tersebut yangdikatakan di atas tanah Fasos atau Fasum sebagai alasan TermohonKasasi tanpa bukti yang nyata, maka Para Pemohon Kasasi hanyamengharapkan ganti rugi akibat dihancurkan petugas Satpol PP malamsubuh tanggal 12 Juni 2013 atas pembiayaanpembiayaan TermohonKasasi oleh karenanya wajiblah ditanggung jawabi Para Termohon KasasiI, Il, Il mengganti rugi sebagaimana tuntutan dalam gugatan semu
35 — 24
narkotika, serta peringatankhusus dari Kasdim 0106/Ateng maupun dari ayah Terdakwa sendiri,maka seharusnya Terdakwa menghentikan kebiasaannya mengkonsumsisabusabu, dan selanjutnya selaku prajurit TNI ikut membantu aparatMenimbangMenimbangMenimbang25penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaannarkotika, atau setidaktidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauhmungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika.Namun hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan sesaat walaupunbersifat semu
83 — 35
penyalahgunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabusabu ataupun ganja,dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, ditambah lagi denganancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah penyalahgunaannarkotika, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauhjauh keinginannya untuk mengkonsumsinarkotika, walaupun diimingimingi dengan kenikmatan semu
41 — 5
Indonesia juga dalam rangka melakukanpencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredarangelap narkotika dan prekusor narkotika ;e Bahwa terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana peredaran gelapnarkotika yang melakukan tindak pidana sematamata bertujuan untukmencari keuntungan yang sebesarbesarnya dari bisnis tidak sahnarkotika, jika dibandingkan dengan pelaku tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang memakai narkotika hanya untukmendapatkan efek halusinogen ataupun kesenangan semu
Pembanding/Penggugat II : Nelson Hutasoit Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat III : NY. RUNGGU SITANGGANG BR NAIBAHO Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Terbanding/Tergugat I : EDISON LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat II : REINHARD LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat III : REMUS LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat IV : OKTO LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat V : TINUR LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat VI : NURTIAH LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat VII : DIANA LUMBAN TOBING
162 — 73
Batak ) tallik mulani juma , sakkul mulani hakna = yaknisiapa yang mulai membuka dan mencangkul itulah yang berhak.Bahwa dalildalil Para Penggugat berdasarkan fakta yang konkret danrelevan yang bersifat prima facie , yaitu membuktikan suatukeadaanatauperistwayang langsung berkaitan eratdenganperkara.Jadi, fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikansebagai hal yang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilaisebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dari ParaTergugat/Terbanding
79 — 10
tangga, maka pada diriPemohon sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang serta hormat kepadaTermohon, padahal hal tersebut merupakan sendi terwujudnya rumah tanggayang sakinah, mawaddah warahmah ;Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Termohon menyatakan masihtetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namunkarena keinginan tersebut hanya dari satu pihak saja, maka apabila rumahtangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, maka Termohonhanya akan mendapatkan kebahagiaan yang semu