Ditemukan 2375 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semy semua sebu setu samu sempu seru
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olm
Tanggal 28 Juli 2020 — Pemohon:
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kapolres Kabupaten Kupang
122 — 73
  • Dengan melihat pihak yang dipanggil dan diperiksa, proses pemeriksaanpraperadilan mirip dengan sidang pemeriksaan perkara perdata sehingga kedudukanpemohon dapat dikatakan sebagai penggugat sedangkan Pejabat yang menimbulkanterjadinya alasan permintaan pengajuaan pemeriksaan praperadilan dapat dikatakansebagai tergugat ;Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas dilihatdari Segi prosesual maka pemohon mirip berkedudukan sebagai Penggugat Semu danPejabat yang menimbulkan terjadinya
    alasan permintaan pengajuaan pemeriksaanpraperadilan mirip berkedudukan sebagai Tergugat semu, sehingga penyebutan parapihak dengan menggunakan istilah kepada PEMOHON dengan sebutanPENGGUGAT dan kepada TERMOHON dengan sebutan TERGUGAT tidak membuatpermohonan ini menjadi kabur ( Obscuur Libel) maka terhadap eksepsi TermohonHalaman 52 dari 69 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olmangka 2 tersebut tidaklah beralasan oleh karena itu harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 3 tersebut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 22-04-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Mei 2016 — PT. INDOENERGI CONSULTANT ; NSPEKTUR JENDERAL – KEMENTERIAN ESDM REPUBLIK INDONESIA, DKK
134 — 86
  • Indikasinya adalahsebagai berikut:1)Dari 29 data pelelangan yang berhasil kami inventarisasisepanjang tahun 2014, ada 17 paket patut diduga terindikasimelakukan penawaran semu/KKN (harga penawarannya 2 95%HPS) dan 8 paket patut diduga terindikasi melakukanpersekongkolan tender (90% < harga penawarannya < 95% HPS),tetapi yang dijadikan sampling audit justru) paket yangdimenangkan oleh PT. Indoenergi Consultant dengan hargapenawaran yang sangat responsif/kompetitif (harga penawarannya< 80%).
    Dan tingkatkebocoran dalam pengadaan barang/jasa bisa mencapai 3035%.Mengapa Auditor menutup mata dengan fakta tersebut danmembiarkan penawarpenawar semu berkeliaran dengan tenangtak tersentuh oleh Auditor???
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
315 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (i) Pelaksanaan tahap pertama dari serangkaian Transaksi Illegal SIIPadalah dibuatnya skenario rekayasa seolaholah terjadi perikatandasar/pokok semu jual beli Notes sebesar US$ 70.000.000,, dimanaTergugat V/OBV sebagai penerbit/penjual akan menjual Notestersebut kepada para pembeli Notes;(II) Untuk memuluskan skenario rekayasa ini, telah ditandatangani TrustDeed (Perjanjian Trust) tertanggal 13 Juli 2007 (vide Bukti P9a danBukti P9b), sebagai suatu perjanjian induk (umbrella agreement)yang memayungi
    Dapat dibuktikan bahwa PerjanjianPerjanjian Transaksi Illegal SIIPsifatnya adalah semu, purapura dan Proforma belaka, karenadiatur seolaholah PerjanjianPerjanjian Transaksi Illegal SIIP berisi2 (dua) perikatan transaksi terpisah dengan jumlah uang yangditransaksikan berbeda yang terdiri dari transaksitransaksi denganpenjelasan sebagai berikut :Hal. 27 dari 143 hal Put.
    Pengaturan 2 (dua) transaksi perikatan yang diatur atau dituangkandalam (i) Trust Deed (Perjanjian Trust vide Bukti P9a dan BuktiP9b), (ii) Purchase Agreement (Perjanjian Pembelian SuratBerhargavide Bukti P10a dan Bukti P10a) dan (iii) FacilityAgreement (Perjanjian Fasilitas Pinjamanvide Bukti P11a danBukti P11b) hanyalah merupakan pengaturan dan perjanjian semu,purapura dan profrma belaka, karena fakta dan bukti terkait dengankebenaran material yang sesungguhnya dari transaksi ternyataberbeda, bertentangan
    Perbuatan melawan hukum dan Penyelundupan Hukum Yang KeenamTerkait Dengan Transaksi Illegal SIIP: Mengeruk Keuntungan PajakDengan Melawan Hukum;I.6.1.II.6.2.Selain bertujuan menjalankan praktek tengkulak dan lintah daratuntuk mendapat keuntungan uang yang besar dari Tergugat I/SIIP,dilaksanakanya skenario rekayasa berupa 2 (dua)perikatan/transaksi semu yang berbeda dan terpisah dalamTransaksi llegal SIIP juga sematamata bertujuan untuk mengerukkeuntungan perpajakan yang timbul dari pelaksanaan transaksiilegal
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pilkada
Register : 02-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 24-10-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 19 Oktober 2020 — Tata Usaha Negra 1. drh. MARIA GEONG, Ph.D 2. SILVERIUS SUKUR, SP PARA PENGGUGAT MELAWAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT TERGUGAT
414 — 361
  • BuktiBuktiyang ada sebagaimana telah dikemukakan di atas, serta telah berimplikasimelahirkan persoalan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etikdan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Hukum dalamPenetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mabar Tahun 2020, yangmengncam BATAL, TIDAK SAH dan harus DICABUT melalui PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya.Bahwa PARA PENGGUGAT, berpandangan bahwa TERGUGAT,sesungguhnya sedang membangun demokrasi semu
    Oleh karenanya dalildaliltersebut harus ditolak, karena tidak relevan untuk ditanggapi.Bahwa tentang dalil penggugat pada poin 12 dan 13 halaman 25 dan26 yang pada pokoknya menyatakan: "7ERGUGAT sesungguhnya sedangmembangun demokrasi semu di atas sikap tidak jujur, tidak terpuji,melanggar hukum dan berkolaborasi dengan perilaku yang nyatanyataPutusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 82bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila,membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan Masyarakat
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama Perceraian
Register : 22-12-2015 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PA BLITAR Nomor 4349/Pdt.G/2015/PA.BL
Tanggal 25 Juli 2016 — PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI
15 — 1
  • Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semu la kecuali yangsecara tegas diakui dalam oleh Termohon.Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 4349/Padt.G/2015/PA.BL2. Bahwa poin3 replik Pemohon tidak benar.a.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 17-01-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 500/Pdt.G/2020/PA.Sby
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 8
  • kaidah usul figih yang berbunyi:Wlactl ule GLE prio swlaoll 55sArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah iddah, mutah dan nafkah anak merupakan kewajiban yangterjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebin dahulu sebelumTergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bisamenjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilansebagai putusan semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 PK/PDT/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — TIO SOELAYMAN vs 1. PT. KANTOR TATA USAHA VERSLUIS,2. PT. ARBENA INDONUSA,3. PT. ADUMA NIAGA,4. PT. KERTA NIAGA,5. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, dan 1. R. AY. SRI HARTINI, S.H,2. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
117 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon PK menolak setegastegasnya, tidak dapat menerimadan tidak sependapat atas dalildalil yang disampaikan Para TermohonPK/Para Tergugat karena dalildalil yang disajikan merupakan daliretorika semu tanpa dilandasi dengan dasar hukum dan dasarkeabsahan hak yang benar dan sah, melainkan hanya bertujuan untukmemenuhi keinginan subjektif yang beriktikad buruk bagi kepentingandan keadilan yang seharusnya menjadi hak dari Para PemohonPK/Penggugat;2. Bahwa adanya kewenangan yang ada pada PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 19 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat I : TIMBUL NAIBAHO Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat II : Nelson Hutasoit Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat III : NY. RUNGGU SITANGGANG BR NAIBAHO Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Terbanding/Tergugat I : EDISON LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat II : REINHARD LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat III : REMUS LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat IV : OKTO LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat V : TINUR LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat VI : NURTIAH LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat VII : DIANA LUMBAN TOBING
145 — 56
  • Batak ) tallik mulani juma , sakkul mulani hakna = yaknisiapa yang mulai membuka dan mencangkul itulah yang berhak.Bahwa dalildalil Para Penggugat berdasarkan fakta yang konkret danrelevan yang bersifat prima facie , yaitu membuktikan suatukeadaanatauperistwayang langsung berkaitan eratdenganperkara.Jadi, fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikansebagai hal yang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilaisebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dari ParaTergugat/Terbanding
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 36 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 6 Januari 2016 — I GUSTI NYOMAN SUTAPA Alias GUSTI TOPONG.
73 — 36
  • Ditemukan pinjaman semu / fiktif atas nama PUTU MAWANsebanyak 2 (dua) kitir dengan jumlah total Rp. 434.000.000,(Empat ratus tiga puluh empat juta rupiah), pinjaman semu iniakibat adanya pendapatan bunga fiktif yang di lawankan dengantransaksi pinjaman atas nama PUTU MAWAN;c.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 04-09-2013 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 13 Maret 2014 — PT. SENTIKA MITRA PERSADA; melawan BUPATI PENAJAM PASER UTARA; PT. KALTIM JAYA MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI);
127 — 60
  • Norma yang terdapat dalam Lampiran III huruf B angka 16 Objek Sengketa yangmengatur mengenai kewajiban pemilik hak untuk mengajukan peningkatanperijinan menjadi UP Operasi Produksi paling lambat 3 bulan sebelum habisnyamasa berlaku perijinan adalah norma yang dalam hukum administrasi dikenalsebagai norma semu atau pseudo norm atau perundangundangan semu ataupseudo wetgeving atau dalam literatur sering disebut sebagai peraturankebijaksanaan (dibuat oleh Pejabat TUN, in casu. Tergugat).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 160/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 28 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA KSP SB Diwakili Oleh : KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA KSP SB
Terbanding/Tergugat I : Sdr Benny Tjokrosaputro
Terbanding/Tergugat II : PT Rimo International Lestari, Tbk
Terbanding/Tergugat III : PT. NongHyup Korindo Securities Indonesia
212 — 162
  • Bahwa kerugian Imaterial yang dialami Penggugat dikarenakan munculnyarasa cemas, gelisah, susah tidur selama satu tahun ini, serta kondisipsikologis terganggu yang menghantui Para Pengurus Penggugat danKaryawan Penggugat dikarenakan termakan gambaran semu bisa ditaksirsenilai: Rp.100.000.000.000, (Seratus Miliar Rupiah);26.Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini menjadi illusoir/siasiadikemudian hari dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidakmelaksanakan isi Putusan yang telah mempunyai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-06-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/Pdt/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — DULLAH MONI vs YAYASAN LEMBAGA ALKITAB
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan ikutdipertimbangan dalam putusan oleh Judex Facti tingkat banding sebelummenjatuhkan putusan, namun sebaliknya Judex Facti tidakmempertimbangkannya;Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya halhal yang diajukan olehPemohon Kasasi/Pembanding tentang adanya kesalahan prosedural dancacat hukum serta mengindahkan prinsipprinsip dasar daldam proseseksekusi suatu perkara seperti yang dialami oleh PemohonKasasi/Pembanding, maka harapan untuk mendapatkan keadilan yangsama dimata hukum merupakan harapan semu
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 20-02-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Krw
Tanggal 31 Juli 2013 — SIGIT SETIAWAN LAWAN 1. Tuan MOHAMAD ARTASIM Bin BASARI 2. Nyonya Hj. NYAI ROSIDAH AR.
76 — 7
  • sebenarnya adalah sebagai jaminan hutang mereka, namunkalau hutang tersebut tidak dibayar, maka menurut hukum tidak dapatbegitu saja dapat ditarik menjadi milik Penggugat atau otomatisdialihkan menjadi obyek jual beli , atau karena timbulnya akte jual belitanah dan rumah sengketa tersebut, bermula dari masalah hutang piutangkemudian dengan menjaminkan tanah dan rumah sengketa tersebutkarena tidak dapat dilunasinya hutang itu lalu dijadikan jual beli, makaperjanjian tersebut merupakan perjanjian semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1412 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — RIDWAN WIJAYA, DKK VS DIREKSI PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), DKK
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1412 K/Pdt/201010.11.12.Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan3. suatu hal tertentu.4. suatu sebab yang halal; Pasal 1338 :Semu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuanpersetujuan itutidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukupuntuk itu.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 18-12-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 42/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
NURMILA ODE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA
Intervensi:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Mimika
117 — 19
  • .> Pasal 3:Halaman 15 dari 79 halaman Putusan Nomor : 42/G/2017/PTUN JPR.(1)(1) Sistem koordinat nasional menggunakan sistemkoordinat proyeksi Transverse Mercator Nasional dengan lebar zone 3 (tigaderajat) dan selanjutnya dalam Peraturan ini disebut TM3.(2) Meridian sentral zone TM3 terletak 1,5 (Satukoma lima derajat) di timur dan barat meridian sentral zone UTM yangbersangkutan.(3) Besaran faktor skala di meridian sentral (k) yangdigunakan adalah 0,9999.(4) Titik nol semu yang digunakan adalah
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 19-03-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat:
SYAHRUDDIN
Tergugat:
Muhadi Parlindungan Alias Lindung
61 — 14
  • Agar persidanganbersifat tidak semu dan ambigu, maka sangat beralasan dinyatakangugatan aquo tidak memenuhi formulasi dalam Pasal 8 Rv yangmempersyaratkan setiap dalil gugatan harus merumuskan dasar yangmendahulut hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa;. Surat Kuasa Mengandung Cacat Formila.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-10-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — 1. PT BUNGA MULIA INDAH, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
123 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamperkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 109/K/PDT.SUS/2009tanggal 30 September 2009 yang dapat dikutip sebagai berikut:"Kesimpulan belaka tidak dapat dijadikan ukuran bahwa telah terjadi indikasipersaingan semu untuk memenangkan salah satu paket tender tersebut";17.
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 10-06-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1274/Pdt.G/2016/PA.Bjn
Tanggal 15 Nopember 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
19 — 6
  • PA.BjnArtinya:Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencarikemaslahatan .Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah madhiyah, nafkah iddah, mutah dan nafkah anah pada bulanpertama merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harusdibayar terlebin dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehinggaapa yang dituntut Penggugat bukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadikenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagaiputusan semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-06-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1039 K/Pdt/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — CHANDRA, DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERHUBUNGAN cq. DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT cq. KSOP (KEPALA KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN) TELUK BAYUR PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT, DKK
94 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangutama rusaknya sistim tata kelola dan kerja sebagaimana diatur dandiamanatkan oleh peratuaran yang ada untuk dijaga, dihormati dandilaksanakan di dilingkungan Pelabuhan Teluk Bayur Padang, belum lagianggota buruh Penggugat yang sebahagian besar hidup keluarganyabergantung atas nafkah bagi kehidupan yang jika dinilai dengan uangsebesar, yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);12.Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2179 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — 1. PT KUSUMA RAYA UTAMA, 2. KUSUMA LINGGA WIDJAYA VS 1. YAYASAN SAWERIGADING, 2. Ir. Drs. NAFTALI WIRDJODIGOENO
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2 Subjek yang sama Yayasan Sawerigading;3 Putusan perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN Jkt Bar adalah perkara semu yaituperkara didaftar tanggal 5 Juni 1995 dan diputus tanggal 10 Juli 1995 hanyakurun waktu +30 hari sudah diputus, yang merupakan perkara rekayasa.4 Bahwa dengan demikian putusan perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN Jkt Bartersebut sebenarnya telah nebis in idem karena sesuai Putusan MARI Nomor 145K/SIP/1967 tanggal 6 Desember 1967 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 647K/SIP/1973 tanggal 13 April