Ditemukan 2375 data
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Denny Michael Lumolos
78 — 26
Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dankejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancamanpemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalammasalah penyalahgunaan Narkotika, maka seharusnyaTerdakwa menghilangkan jauhjauh keinginannya untukmengkonsumsi Narkotika, walaupun diimingimingi dengankenikmatan semu yang menggiurkan.
ALBINUS OKTOVIANUS KASE, S.Sos, M.AB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
91 — 117
mengkajinya ; Bahwa Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengkajiSurat Keputusan Bersama tersebut pertama review dilaksanakan olehinternal Lembaga Eksekutif ; Bahwa Ahli tidak tahu sudah ada lembaga yang berkompetenmisalnya Pengadilan, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusiyang membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri atautidak ; Bahwa Surat Keputusan Bersama dalam konteks ilmu hukumdikategorikan sebagai Beleidsregel atau peraturan kebijakan atauperaturan perundangundangan yang semu
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Diyar Endra Brahmanti
79 — 21
Bahwa yang dimaksud Positif Semu adalahsebenarnya Urine atau bahan yang akan di tes tidakmengandung Metafitamin tetapi alat tes(Rappid tes)menunjukkan hasil Positif , hal ini bisa terjadi karenamengetes Urine menggunakan Rappid Test tidakakurat dan sudah banyak terjadi kasus seperti iniketika di uji lab menggunakan metode KLT hasilnyaNegative .9.
254 — 535 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ruang simulasi peradilan semu; dan5. Ruang simulasi kantor advokat.Pasal 10Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pembukaanProgram Profesi Advokat ditetapkan oleh Direktur JenderalKelembagaan Iimu Pengetahuan, Teknologi, dan PendidikanTinggi;(Bukti P1)Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) PemohonKeberatan :1.
48 — 60
dipersidangan, karena tidak memenuhistandart hukum untuk dapat dibuktikan dalam penerapan Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH Pidana, karena nyatanya pembebanan pertanggung jawabanpidana hanya pada Terbanding/Terdakwa secara tunggal;Bahwa penetapan status sebagaimana tuntutan Pembanding/JPU, tidakmenggambarkan adanya kebersamaan atau jika dilakukanpenuntutansecara terpisah dengan terdakwa lain jika ada, sehingga suatu bukti yang53jelas bahwa surat dakwaan dan tuntutan Pembanding/JPU telah memuatsesuatu peristiwa yang semu
Bahwa penetapan status sebagaimana tuntutan Pembanding/JPU, tidakmenggambarkan adanya kebersamaan atau jika dilakukan penuntutan secaraterpisah dengan terdakwa lain jika ada, sehingga suatu bukti yang jelas bahwasurat dakwaan dan tuntutan Pembanding/JPU telah memuat sesuatu peristiwayang semu dan hanya seolaholah perbuatan dilakukan secara bersamasama;3. Bahw harusnya Pembandin ksa Penun mum harus mencantumkanhasil audit menurut Undangundang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
47 — 12
berbunyi:245 Meslwud e520 ab ab luoArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencarikemasalahatan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun mutah, nafkah madliyah, nafkah iddah dan nakfah anak bulanpertama merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harusdibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehinggaapa yang dituntut Penggugat bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidakmemandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
115 — 34
Dmktelah menyatakan bahwa hubungan hukum jual beli tanah obyeksengketa dengan hak menebus / membeli kembali antara Penggugatdengan SAERI bin KANAN tanggal 20 5 1989 bukan merupakanjual beli tanah obyek sengketa melainkan adalah hubungan hutang piutang yang semu dengan jaminan tanah obyek sengketamaka dalam diktumnya antara lain menyatakan : Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek Menyatakan obyek sengketa adalah sah milik PenggugatKarmani................Halaman 20 dari 47 Putusan
MOH. BASUNI MUSTOFA, S.T
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
82 — 28
mengkajinya ; Bahwa Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengkajiSurat Keputusan Bersama tersebut pertama review dilaksanakan olehinternal Lembaga Eksekutif ; Bahwa Ahli tidak tahu sudah ada lembaga yang berkompetenmisalnya Pengadilan, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusiyang membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri atautidak ; Bahwa Surat Keputusan Bersama dalam konteks ilmu hukumdikategorikan sebagai Beleidsregel atau peraturan kebijakan atauperaturan perundangundangan yang semu
30 — 110
Bahwa bantahan Termohon yang menyatakan dijebak dan difitnah telahselingkuh dengan lakilaki lain, tersebut Ssungguh pemutar balikan fakta danpembenaran semu semata, karena yang menangkap basah Termohonadalah saudara Termohon sendiri, dan dalam penggrebekan tersebut tidakada wnita yang Termohon katakana Termohon datang ke koskosan tersebutatas undangan teman wanita Termohon;6.
H. SYAHRUDDIN UJANG
Tergugat:
1.Kampus Politeknik Negeri Padang
2.PT.Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3.PT. Kawan Lama Cabang Padang, Kota Padang Sumatera Barat
78 — 29
Sistem dan badan yang bertindakmelakukan penyelesaian itu, disebut peradilan semu atau extra judicial. Kedudukandan organisasinya, berada di luar kekuasaan kehakiman. Meskipun antara badan itudengan PN (peradilan umum) terdapat koneksitas, tidak menimbulkan hilangnyapemisahan kewenangan absolut dimaksud.
336 — 215
Namun di masasekarang Terminologi Keppres ini sudah disempitkan menjadibentuk Beschikking (Keputusan/Penetapan) saja, Sedangkan untuk yangberbentuk Peraturan disebut dengan Peraturan Presiden (PERPRES).Selain Bentuk Regeling (Stau Regering Besluit) dan Beschikking, Adapulabentuk lainnya seperti Pseudo Wetgeving (Perundangan Semu salahsatunya adalah Beleidsregel), Concrete Normgeving (Norma Jabaran),dan Plan (Rencana). kesemuanya akan tunduk pada kaidah Hukum Publikkrena secara karakteristik sepihak
112 — 17
Bahwa, pada point 4 Posita Gugatannya, Penggugat MULYANI mengakuisecara semu atas terjadinya jualbeli antara DAENG BURHAN bin H.BEDUdengan H.MUHAMMAD bin H.ISMAIL tanah seluas + 2.212 m? yaituseluruh tanah milik DAENG BURHAN bin H.BEDU sisa penjualan kepadaM.NUR SAAT;Dimana Penggugat MULYANI berdalih bahwa jualbeli tanah yang keduakali ini melalui perantara TUGIRIN. Apa yamg didalilkan Penggugattersebut sedikitpun tidak benar, bohong sama sekali.
61 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
khawatir dimana nantinya sewaktu perkara inimasih dalam pemeriksaan di Pengadilan ini, terouka kemungkinan Tergugat baik secara sendirisendiri' maupun secara bersamasama akanmengalihkan hak atas sebagian. atau keseluruhan tanah sawah objekperkara kepada pihak lain, bila hal itu sampai terjadi disamping Penggugatakan sangat dirugikan juga akan mempersulit pengadilan ini dalammemeriksa perkaranya dan untuk menghindari ada keputusan hukum yangsia sia di mana nantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
1.MANGSUR SIMBOLON
2.JUNAN SIMBOLON
Tergugat:
1.DEH ROLIS SIMBOLON
2.DINAR SIMBOLON
3.DAULAT SIMBOLON
4.MUJUR SIMBOLON
5.JASIMBER SIMBOLON
6.HOTJON SIMBOLON
7.BOGOR SIMBOLON
8.RAULI BR SIMBOLON
9.KONDINER M.T. NAIBAHO
10.SUDUNG SIMBOLON
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
89 — 58
Jadi, fakta yangabstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai hal yang khayaliatau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untukmembuktikan kebenaran gugatan Para Penggugat;9.
Y.B. PAYANGAN
Tergugat:
PIUS PULO SAKKU' TANDUNG
70 — 40
Manggi untuk membantu menggarap sawah tersebut.Bahwa terakhir saksi melihat Mangngi menggarap sawah sengketatersebut sekitar tahun 1970an.Halaman 23 dari 44 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2017/PN.MakBahwa setelah Mangngi meninggal digarap oleh anaknya/Pius Pulo,itusaksi lihat karena tahun 1980 saksi Kepala Kampung di Talion.Bahwa pada waktu saksi Kepala Kampung di sana yang menagih pajaksawah baling tersebut adalah saksi, karena disuruh oleh Kepala Lembangpada saat itu Kepala Lembangnya bernama Pak Semu
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 517 PK/Pdt/2015sebagai pihak dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugatdengan para tergugat dalam perkara daftar Nomor 103/Pdt.G/2011/PN Ptkkarena selain tidak ada kepentingan hubungan hukum dengan para pihakjuga permohonan yang diajukan Pemohon bersifat kaku dan semu;Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan jawaban terhadappermohonan Intervensi tertanggal 2 Januari 2012 yang pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut :1.Dalam permohonanya Penggugat Intervensi mendalilkan
92 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Permasalahan tersebut misalnya, perdamaian negatifperdamaian semu yang bertahan dengan dampak tingkat kemiskinan yangtinggi, politik perwakilan yang menghadirkan Majelis Rakyat Papua dengantugas pokok dan fungsi yang tidak utuh, kebijakan yang tidak sepadandengan budaya lokal, ekstraksi sumberdaya alam yang tidak seimbang,pendekatan keamanan yang kerap menjadi pilihan Pemerintah dalammenghadapi kecurigaan terhadap separatisme, rendahnya tingkat modalHalaman 9 dari 62 halaman.
WISNAR M
Tergugat:
1.RENNY YUDIANTY Pamggilan RENNY
2.M.ALFI.S
153 — 27
ganggam bauntuak pagang bamansiang olehanggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala warissesuai dengan hukum adat minangkabau;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 517K/Sip/1968 memuat kaidah Ganggambauntuak menurut hukum adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggiadalah tetap harta pusaka, hanya pengelolaan dan pengambilan hasil sajauntuk kaum;Menimbang, bahwa penggunaan ganggam bauntuak terkandung artikepemilikan yang semu
44 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
PihakPenggugat maupuan Para Tergugat tidak menggunakan haknyauntuk mengajukan saksi(saksi) untuk didengarkan keterangannyadi depan persidangan meskipun telah diberikan kKesempatan olehMajelis Hakim yang memeriksa perkara a quo (vide Berita AcaraPersidangan);Bahwa oleh karenanya, pertimbangan Judex Facti tingkat Bandingyang berbunyi Majelis Hakim telah menjatunkan Putusan tanpamempertimbangkan buktibukti tertulis dan keterangan saksisaksiyang telah diajukan pemohon banding, adalah pertimbangan yangbersifat semu
58 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu, ia diposisikansebagai turut Tergugat (Tergugat semu). Sebenarnya dalam posisiyang demikian itu, pihak lain tersebut seharusnya tetap diposisikansebagai Tergugat, dengan cara memodifikasi formulasi posita maupunpetitum gugatan, misalnya hanya ditetapkan agar tidak dibebaniHal. 31 dari 48 Hal. Putusan Nomor 1614 K/Padt/2013hukuman, dengan bentuk seperti ini tidak akan mengubah ketentuanhukum acara perdata, knususnya HIR/RIB yang tidak mengenal istilahTurut Tergugat.