Redaksi : Rp. 5.000, Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)wo eeeeeeee Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Pemohon sendiri pada hari: Jumat, tanggal 28 Februari 2014oleh saya:PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,DOMINIKUS MAMOHcoeeee Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Para Pemohon sendiri pada hari: Kamis , tanggal 27 Februari2014 oleh saya:PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,DOMINIKUS MAMOH10PENETAPANNomor

Leges : Rp.3.000, Jumlah : Rp. 100.000, 15(seratus ribu rupiah)wooeee Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Para Pemohon sendiri pada hari : Kamis , tanggal 14 Agustus2008 oleh saya:WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,D.M, TALAHATU, S.Sos, SH.NIP : 040046324,

PPN, tidak dapat dikreditkan;bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 atas PKP yangmelakukan kegiatan usaha terpadu (integrated), untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan/atau JKPtidak dapat dikreditkan;bahwa Terbanding berpendapat usaha Pemohon Banding terdiri dari unit kebun dengan produkakhirnya adalah TBS yang tidak terhutang PPN dan unit produksi dengan produk akhir adalah CPOdan turunannya

yang terhutang PPN;bahwa Terbanding berpendapat pemahaman pengertian penyerahan adalah dalam hal apabilaproduk tersebut dilakukan penyerahan tidak dalam pengertian penyerahan yang sesungguhnya danoleh karena terdapat dua produk yang dihasilkan yaitu, TBS dan CPO beserta turunannya, maka atasbiaya terkait produksi TBS yang penyerahannya merupakan produk yang dibebaskan dari PPN, makaPajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkan biaya terkait produksi CPO beserta turunannyaPajak Masukannya dapat

(enam ribu seratus dua puluhsatu meter persegi) beserta turunannya;Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 47/2013 Tanggal 15 Maret 2013antara Penggugat dengan Tergugat II, yang dibuat dihadapan TurutTergugat Ill, perihal jual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di JalanManunggal RT 006, RW O09, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan BekasiTimur seluas 6.121 m? (enam ribu seratus dua puluh satu meterpersegi) beserta turunan Akta Jual Beli tersebut:Halaman 2 dari 8 hal.

(enam ribu seratus duapuluh satu meter persegi) beserta turunannya;Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 47/2013 Tanggal 15 Maret 2013antara Penggugat dengan Tergugat II, yang dibuat dihadapan TurutTergugat Ill, perihal jual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak diJalan Manunggal RT 006, RW 09, Kelurahan Aren Jaya, KecamatanBekasi Timur seluas 6.121 m?

(Turut Tergugat) tentang Pendirian Yayasan Marta Berlian Husadabeserta turunannya;Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untukmengembalikan Akademi Kebidanan (AKBID) Martapura beserta jjinpenyelenggaraannya (Surat Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 50/D/O/2003, tanggal 7 Mei 2003 tentangPemberian ljin Penyelenggaraan Program Studi Baru dan PendirianAkademi Kebidanan Martapura), serta seluruh assetnya kepadaPenggugat;Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian

MH, beserta turunannya;Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isiputusan;Menolak gugatan Pembanding II semula Penggugat untuk selain danselebihnya;Menghukum Pembanding semula Tergugat , Tergugat Il, TergugatIll, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat bandingditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Halaman 5 dari 8 hal. Put.

Perlu Pemohon Banding informasikan bahwaPemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kelapa sawit di manaproduk yang dijual oleh Pemohon Banding adalah Crude Palm Oil (CPO), PalmKernel (PK) dan turunannya.

Adapun CPO, PK, dan turunannya tersebutmerupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dikenakan PPN.Sebaliknya Pemohon Banding sama sekali tidak melakukan penyerahan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, Pemohon Bandingmengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar(TBS).

Adapun TBS hasil perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding ini tidakdijual, melainkan seluruhnya akan diolah lebih lanjut menjadi produk minyakkelapa sawit CPO, PK, dan turunannya.

Produkproduk berupa CPO, PK, danturunannya yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain danmerupakan pendapatan bagi Pemohon Banding;Bahwa sebagaimana diatur dalam UU PPN dan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang perubahanketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan / atauPenyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskandari penggenaan PPN, produk CPO, PK dan turunannya tidak termasuk

sebagaibarang atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga ataspenyerahan CPO, PK dan turunannya yang dilakukan oleh Pemohon Bandingharus dikenakan PPN;Bahwa kemudian di Pasal 9 ayat 5 UU PPN No 18/2000 mengatur bahwa:"Apabila dalam suatu masa pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukanpenyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutangpajak, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukanyang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak

dan hingga saat iniPELAWAN dan PELAWAN Il masih tetap tinggal pada objek perkara,serta tidak pernah ada penandatanganan Akta Pengalihan hak DenganGanti Rugi di hadapan TERLAWAN NV, dan juga tidak pernah ada alashak yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ke atas namaTERLAWAN Il, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan AktaPengalihan Hak Dengan Ganti Rugi No.3 bertanggal 03 September 2010yang diperbuat oleh TERLAWAN IV beserta seluruh turunannya

adalahtidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Bahwa oleh karena Akta Pengalihan Hak Dengan Ganti Rugi No.3bertanggal 03 September 2010 yang diperbuat oleh TERLAWAN IVbeserta seluruh turunannya telah dinyatakan tidak sah dan tidakberkekuatan hukum maka tentunya Surat perjanjian nomor: 12.985/CUHK/SPP/IX/2010, tertanggal 03 September 2010 haruslah jugaPutusan No.437/PDT/2015/PTMdn. hal. 7 dari 31 halaman.dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena telahdidasarkan pada Akta Pengalihan hak

dengan Ganti rugi yang tidak sahdan tidak berkekuatan hukum;Bahwa dengan demikian sangat berdasar dan beralasan pula bagiMajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perlawanan a quo untukmenyatakan Surat perjanjian nomor: 12.985/CUHK/SPP/IX/2010,tertanggal 03 September 2010 beserta turunannya adalah tidak sah dantidak berkekuatan hukum ;Bahwa oleh karena terbukti PELAWAN lIlah yang menjadi pemilik satusatunya atas objek perkara dan dimana Akta Pengalihan Hak denganGanti Rugi No. 13 bertanggal 03

Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 3 bertanggal 03September 2010 yang diperbuat dihadapan TERLAWAN IVbeserta seluruh turunannya ;b. Surat perjanjian nomor: 12.985/CUHK/SPP/IX/2010, tertanggal03 September 2010 beserta seluruh turunannya;5.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pelepasan Hak denganGanti Rugi Nomor 3 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapanTERLAWAN IV beserta seluruh turunannya.2. Saya menolak membayar ganti kerugian secara tanggung rentengkepada PARA PELAWAN sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah) karena saya sudah menjalankan tugas jabatan saya berdasarkanUndangUndang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang tidakberpihak maupun konspiratif3.

Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah memperolahpersetujuan KITE berdasarkan Terbanding Nomor: Kep205/BC/2003 tanggal 31Desember 2003, yang mana keseluruhan hasil produksi Pemohon Banding adalahdengan tujuan ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat dengan fasilitas BeaMasuk dibebaskan, PPN ditangguhkan, PPh Pasal 22 dibayar;Bahwa selama ini (8 tahun) atas anjuran Terbanding Pemohon Bandingdianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19.000 untuk impor bahan bakuPemohon Banding yaitu 100% cotton atau turunannya

Dalam penjelasan Pemohon Banding keapda merekaBahwa untuk penerapan tarif anti dumping tersebut Pemohon Banding tidakpernah merasa diberitahukan/disosialisasikan oleh Terbanding serta mengenaimasalah penggunaan HS, Pemohon Banding menggunakan HS Nomor:5209.19.000 adalah atas anjuran Terbanding untuk impor bahan baku PemohonBanding yaitu 100% cotton atau turunannya, Pemohon Banding beritahukanbahwa antara HS 5209.19.000 dengan HS 5208.11.0000 pungutan tarifnya untukBea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22

Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telah lamaditekuni atau digeluti oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengantujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, PEMOHON PENINJAUANHalaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2014KEMBALI memperoleh fasilitas KITE tersebut.

Dalam Laporan Hasil Audit 6(enam) tahun terakhir ini tampak bahwa penggunaan HS 5209.19.00.00untuk jenis 100% Cotton dan turunannya tidak pernah dipermasalahkanoleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, sebagaimana yang tertuangdalam LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007 dan LHA No. 36/WBC.07/ BD.05/KITE/2010 yang menunjukan penggunaan HS 5209.19.00.00 telah tepatdan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.(Lampiran1 (LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007)).

Akta.Pid/2014/PN.Lbs, Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal17 September 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor56/Pid.B/2014/PN.Lbs, tanggal 11 September 2014 dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 25 September 2014 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtanggal 22 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLubuk Sikaping tanggal 22 September 2014 dan turunannya

telah disampaikankepada Kuasa Hukum Terdakwa, pada tanggal 25 September 2014 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan MemoriBanding tanggal 2 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLubuk Sikaping tanggal 2 Oktober 2014 dan turunannya telah disampaikan kepadaHal 8 dari 11 Hal.

Nomor 175/PID/2014/PT PDGPenuntut Umum, pada tanggal 3 Oktober 2014 ;Menimbang, bahwa atas Memori Bading dari Penuntut Umum tanggal 22September 2014, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra MemoriBanding tanggal 2 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLubuk Sikaping pada tanggal 2 Oktober 2014 dan turunannya telah disampaikankepada Penuntut Umum, pada tanggal 3 Oktober 2014 ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri LubukSikaping tanggal 18 September

penggugat; Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan baikbaiksaja tetapi setelah penggugat melahirkan anak pertama tersebut, kehidupan rumahtangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, tidak harmonis dan kemudianterus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagiuntuk hidup rukun sebagai suami istri; Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat, karenatergugat tidak bekerja dan tidak mampu ememberi nafkah kepada penggugat dananak turunannya

Tergugat mempunayi kebiasaan minum yang tidak dapat disembuhkan; d.Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada penggugat dan anak turunannya;e.

halaman, Putusan Nomor 5552/Pdt.G/2020/PA.Kab.MIg Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukundan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisihdan bertengkar; Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang seringadalah cekcok mulut; Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak menafkahipenggugat dan anak turunannya

5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5552/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah tidakharmonis karena sering berselisin dan bertengkar; Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalahsering cekcok mulut; Bahwa saksi tahu penyebab perselisihnan dan pertengkaran tersebutadalah Tergugat tidak menafkahi penggugat dan anak turunannya

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahipenggugat dan anak turunannya;5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugatadalah sejak tahun 2017sd. Sekarang antara penggugat dengan tergugattelah hidup pisah rumah , yaitu penggugat pulang ke rumah orang tuanyadi Desa Klepu SumberManjingwetan sedangkan tergugat tetap di DesaKetawang Gondanglegi6.

ABDUL AZIZ yang terletak di Kelurahan LubukBuaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, beserta turunannya;2. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1524/Kelurahan Lolong Belanti, Surat UkurNo. 00340/2004 tanggal 06 April 2004 seluas 6.054 M2/sisa, tertulis atasnama 1.

ABDUL AZIZ yang terletak di Kelurahan LubukBuaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, beserta turunannya;b. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1524/Kelurahan Lolong Belanti, Surat UkurNo. 00340/2004 tanggal 06 April 2004 seluas 6.054 M2/sisa, tertulis atasnama 1.

Kaharuddin, BC.AN yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman,Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padangbeserta turunannya, karena % (setengah) bagian dari tanah tersebutada hak Tergugat sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugatkepada Penggugat;Keduanya dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan kewajibanTergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat agar mengosongkan dari segala hakmiliknya atau hak orang lain atas izin Tergugat dan selanjutnyamenyerahkannya

Kaharuddin, BC.AN yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman,Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padangbeserta turunannya, karena % (setengah) bagian dari tanah tersebutada hak Tergugat sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugatkepada Penggugat;Memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan penjualan/pelelanganterhadap assetasset milik Tergugat tersebut guna pembayaran/pelunasanseluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut;Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan proses dan

16051996 ; Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai anak kembar yaitu FALDOAFRIANT tersebut lahir di Bogor pada tanggal 25 September 1996 anakke kedua kembar pertama nomor dua dari pasangan suami istri RONALDEFRAYIM PANGEMANAN dan ELLY SULISTIYANTI; Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalahuntuk mengganti nama anak Pemohon dari nama semula FALDOEFRIANT menjadi FALDO EFRIANT PANGEMANAN karenamenambahkan nama Marga keluarga agar keturunan Marga Pangemanantersebut tidak putus untuk turunannya

(empat ribu sembilan ratus tujuh puluhmeter persegi) (berikut penggantian/turunannya atas Sertipikattanah SHM Nomor 1086 yang ditetapkan oleh pihak yangberwenang) dan asli Sertipikat tanan SHM Nomor 1081 yang terletakdi Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan (dahulu KabupatenTangerang), Kelurahan Bakti Jaya (dahulu Desa Babakan), atasnama Ir. Kistranggono (Tergugat ) (berikut penggantian/turunannyaHalaman 4 dari 13 hal. Put.

(empat ribu sembilan ratus tujuhpuluh meter persegi) (berikut penggantian/turunannya atassertipikat tanan SHM Nomor 1086 yang ditetapkan oleh pihakyang berwenang) dan asli sertipikat tanah SHM Nomor 1081yang terletak di Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan(dahulu Kabupaten Tangerang), Kelurahan Bakti Jaya (dahuluDesa Babakan), atas nama Ir.

Kistranggono (Termohon Kasasi1) berikut penggantian/ turunannya atas Sertipikat Tanah SHMNomor 1081 yang ditetapkan oleh pihak yang berwenangkepada Rufina Indrawati Tenggono, S.H., Notaris di Tangerangdan segera melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur, yaitusebagai berikut:a. Ketentuan Pasal 1 huruf d, e, f dan huruf g Akta PJB Nomorasb.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

• Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
• Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum : Akta Perjanjian Perdamaian No. 3 tanggal 11 Desember 2018 dan turunannya berupa Akta kuasa No. 4 tanggal 11 Desember 2018;
• Menolak Gugatan Penggugat selain dan

Menyatakan batal demi hukum: - Akta Pengikatan Jual Beli No. 42 tanggal 24 Nopember 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Terbantah I beserta turunannya; - Salinan Kuasa Jual No. 44 tertanggal 24 Nopember 1998 yang dibuat dihadapan Turut Terbantah I; - Salinan Akta Perjanjian No. 06 antara Terbantah IV sebagai Pihak Pertama, Terbantah II sebagai Pihak Kedua dan Terbantah III sebagai Pihak Ketiga, tertanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Terbantah II beserta turunannya

; - Salinan Pemindahan Kuasa (Substitutie) No. 09 tertanggal 14 Oktober 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Terbantah II;- Salinan Akta Perjanjian No. 34 antara Terbantah II sebagai Pihak Penjual dan Terbantah I sebagai Pihak Pembeli, tertanggal 23 Agustus 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Terbantah III beserta turunannya; - Salinan Pemindahan Kuasa (Substitutie) No. 36 tertanggal 23 Agustus 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Terbantah III;5.

Salinan Akta Perjanjian No. 34 antara Terbantah II sebagai PihakPenjual dan Terbantah sebagai Pihak Pembeli, tertanggal 23Agustus 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Terbantah Illbeserta turunannya.

Salinan Akta Perjanjian No. 34 antara TERBANTAH Il sebagai PihakPenjual dan TERBANTAH sebagai Pihak Pembeli, tertanggal 23Agustus 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAH Ilbeserta turunannya.

Salinan Akta Perjanjian No. 34 antara TERBANTAH Il sebagai PihakPenjual dan TERBANTAH sebagai Pihak Pembeli, tertanggal 23Agustus 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAHlll beserta turunannya.

ONG LINDAWATI sebagaiPihak Penjual dan SUPRIYANTO, ST. sebagai Pihak Pembeli, tertanggal23 Agustus 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan PENGGUGATREKONVENSI beserta turunannya.

Unsur yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan";dari ketiga unsur di atas (unsur a, b dan c) tersebut Majelis Hakim telahmematahkan unsur b dan selanjutnya juga mematahkan unsur c sehinggamenyatakan tidak terpenuhi dan bermuara pada justifikasi bahwa dakwaankesatu Jaksa Penuntut tidak terbukti, padahal di dalam pertimbanganyaMajelis Hakim telah menyebutkan definisi hasil hutan adalah bendabendahayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal1 huruf m

UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999), sedangkan dalampenjelasan Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan hasil hutan dapat berupa hasilnabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput rumputan,jamurjamur, tanaman obat, getahgetahan, dan lainlain, serta bagian daritumbuhtumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuhtumbuhan di dalamhutan, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang mengutip Pasal 1huruf m UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 serta dikaitkan denganpenjelasan Pasal 4 Ayat (1) tersebut maka

No. 393 K/PID.SUS/2013pemilikan atau penguasaan hasil hutan berupa kayu Merbau oleh Terdakwasama sekali tidak disertai suratsurat yang sah, namun terhadap faktatersebut Majelis Hakim mengaburkannya sehingga menyatakan dakwaankedua juga tidak terbukti;Adapun kekeliruan atau pengaburan terhadap unsur pasal dalam dakwaankedua Penuntut Umum oleh Majelis Hakim secara nyata terlihat karenamengangkangi peraturanperaturan sebagaimana berikut ini:e Hasil Hutan adalah bendabenda hayati, nonhayati dan turunannya

, sertajasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 huruf m UndangUndang RI Nomor41 Tahun 1999);e Hasil hutan dapat berupa hasil nabati beserta turunannya seperti kayu,bambu, rotan, rumput rumputan, jamurjamur, tanaman obat, getahgetahan, dan lainlain, serta bagian dari tumbuhtumbuhan atau yangdihasilkan oleh tumbuhtumbuhan di dalam hutan (penjelasan Pasal 4Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999);e Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak(Pasal 5 UndangUndang RI Nomor 41

No. 393 K/PID.SUS/2013Hasil Hutan adalah bendabenda hayati, nonhayati dan turunannya,serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 huruf m UndangUndang RINomor 41 Tahun 1999);Hasil hutan dapat berupa hasil nabati beserta turunannya seperti kayu,bambu, rotan, rumputrumputan, jamurjamur, tanaman obat, getahgetahan, dan lainlain, serta bagian dari tumbuhtumbuhan atau yangdihasilkan oleh tumbuhtumbuhan di dalam hutan;Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak(Pasal 5 UndangUndang

permintaan akanpemeriksaan dalam tingkat banding oleh PenasihatHukum terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu dengan caraSerta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding tersebut dapatditerimaMenimbang bahwa, Penasehat hukum Terdakwamengajukan Memori Banding tertanggal 25 Maret2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBlora juga pada tanggal 25 Maret 2014 dan memoriBanding tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama dan turunannya

diserahkan kepada kepadaJaksa Penuntut Umum oleh jJurusita PenggantiPengadilan Negeri Blora pada tanggal 26 Maret 2014;Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umummengajukan Memori Banding tertanggal 7 April 2014yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blorajuga pada tanggal 7 April 2014 dan memori Bandingtersebut telah diberitahukan dengan cara seksamadan turunannya diserahkan kepada kepada PenasihatHukum terdakwa oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Blora pada tanggal 8 April 2014;Menimbang

bahwa, Jaksa Penuntut Umummengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7April 2014, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Blora juga pada tanggal 7 April 2014 danKontra memori Banding tersebut telah diberitahukandengan cara seksama dan turunannya diserahkankepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8AprilMenimbang, bahwa permintaan akanpemeriksaan dalam tingkat banding oleh PenasihatHukum Terdakwa maupun oleh Jaksa PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara serta syaratsyarat

SKEP.131/K/DPP/X/2004, Tanggal 20 Oktober 2004Tentang : Pembatalan hasilhasil musyawarah Daerah IX Ulang DPDORGANDA DKI Jakarta Tanggal 12 Mei 2004 dan Turunannya SuratKeputusan DPP ORGANDA No. SKEP. 117/K/DPP/V/2004 tentangPengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Personalia DewanPimpinan Daerah ORGANDA Propinsi DKI Jakarta Periode 2003 s/d2008, Tanggal 2 Juni 2004 Jo. Keputusan DPP ORGANDA No.

SKEP.131/K/DPP/X/2004, Tanggal 20 Oktober 2004Tentang : Pembatalan hasilhasil Musyawarah Daerah IX Ulang DPDORGANDA DKI Jakarta Tanggal 12 Mei 2004 Dan turunannya SuratKeputusan DPP ORGANDA No. SKEP. 117/K/DPP/V/2004 tentangPengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Personalia DewanPimpinan Daerah ORGANDA Propinsi DKI Jakarta Periode 2003 s/d 2008,Tanggal 2 Juni 2004 Jo. Keputusan DPP ORGANDA No.

SKEP.131/K/DPP/X/2004, tertanggal 20 Oktober 2004 tentang : Pembatalan hasilhasil Musyawarah Daerah IX Ulang DPD ORGANDA DKI Jakarta, tanggal 12Mei 2004 dan hasil turunannya Surat Keputusan DPP ORGANDA No.SKEP.117.K.DPP/V/2004 tentang Pengukuhan dan Pengesahan SusunanPengurus dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA Propinsi DKIJakarta Periode 2003 sampai dengan 2008, tanggal 2 Juni 2004 Jo.Keputusan DPP ORGANDA No.

Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat ORGANDA No.SKEP.131/K/DPP/X/2004 tanggal 20 Oktober 2004tentang: Pembatalan hasilhasil Musyawarah Daerah IX Ulang DPDORGANDA DKI Jakarta tanggal 12 Mei 2004 dan Turunannya SuratKeputusan DPP ORGANDA No. SKEP.117/K/DPP/V/2004 tentangPengukuhan dan Pengesahan susunan Pengurus dan Personalia DewanPimpinan Daerah ORGANDA propinsi DKI Jakarta periode 2003 s/d 2008tanggal 2 Juni 2004 jo.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa Seluas 50.000 M2(lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Pasi-Pasi, Desa Pasi-Pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang diperoleh dari Pemerintah pada tahun 1988, berdasarkan Rekomendasi No. 590/387/pem. 1988 tanggal 23 November 1988 dan turunannya Surat Keterangan Asal Garapan Tambak 50 Hektar

2019, dengan batas-batas sebagai berikut;

Nopember 2005, dan saksi hadir dalam akad nikah tersebut; Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugatbertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena seringberselisin dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan Tergugat tidakmemberi nafkah kepada penggugat dan anak turunannya

menikahtanggal 21 Nopember 2005 dan saksi hadir dalam akad nikah tersebut;Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugatbertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtuaPenggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena seringberselisin dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan Tergugat tidakmemberi nafkah kepada penggugat dan anak turunannya

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dananak turunannya, dan Tergugat kasar dan mengeluarkan katakata kotorkepada penggugat;4.

nafkah kepada penggugat dan anak turunannya, dan Tergugat kasar danmengeluarkan katakata kotor kepada penggugat, Majelis berpendapat hal inimenunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuahperkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj almaksuroh atau dalamhukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluargalandasannya bukan sematamata adanya pertengkaran fisik (ohsysical cruelty),akan tetapi termasuk juga kekejaman