Ditemukan 11604 data
34 — 19
Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danPerbuatan Melawan Hukum (ontrecht mateg daad) kepada penggugat makaakan dilakukan upaya hukum perbuatan tindak pidana karena menyimpangdari tata cara hukum jual beli keperdataan secara Hukum dan Menghukumkepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa HM.No.230Luas 1445 M2,dan SHM.No.2525 Luas 1410 M2,.AN.Penggugat. kepadaPenggugat dalam keadaan sempurna tanpa sarat dan menghalangi atashak milik penggugat menyertai baik dari
43 — 21
No. 4/Pdt.P/2017/PA Mrs.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan
21 — 6
berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
11 — 3
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah kontrakan, hingga akhirnya berpisah;4.
17 — 4
perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/dPasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
55 — 21
danbesaran uang pensiun/manfaat uang pensiun dan diberitahukan pula kepadakaryawan tersebut untuk menghitung dan mengecek bersamasama supayatidak ada kekeliruan dalam perhitungan ;Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran/manfaat uang pensiun karyawanyang pensiun menerima dan menanda tangani cek dan sekaligus menandatangani surat kesepakatan (STATEMENT LETTER) dan ditandatangani2(dua) orang saksi dari pihak DAPEKAMI;Menimbang, bahwa penandatanganan surat kesepakatan (STATEMENT LETTER)tersebut bukanlah penekanan
23 — 5
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
11 — 6
karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam sertaanak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jikadidasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan padausia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
29 — 4
halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayatHalaman 9 dari 12 putusan Nomor 368/Padt.P/2019/MS.Sgi(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
28 — 3
rburupiah) Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barangbukti langsungdiamankan dan diawab ke Polreta Palembang gunapemeriksaan lebih lanjut ;Terhadap keterangan saksi, yang dibacakan tersebut Terdakwamembenarkannya dan tidak berkeberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa, terdakwa pernah di periksa di polisi sehubungandengan perkara terdaka ini ;e Bahwa, pada saat terdakwa di periksa di kantor polisi tidakada paksaan ataupun penekanan
20 — 6
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
34 — 9
lakilaki bernama Sariyanto binLasari tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan
238 — 46
Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan atau pemaksaan kepada saksiSamsury Alias Asam sampai ke Notaris untuk membuat surat perjanjian; Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan dengan katakata ancamanKalau tidak dibayar tetap ditahan; Bahwa seingat saksi, laporan Terdakwa Mawardi Alias Odes tersebut telah diSP3, saksi tidak mengetahui apa alasan SP3 dan saat itu ada pergantianPimpinan dan saksi dimutasikan menjadi Kapolsek Meureubo; Bahwa menurut saksi sebagai Penyidik, laporan Terdakwa Mawardi
Bahwa saksi Jon Darwin tidak ada melakukan penekanan dengan katakataancaman Kalau tidak dibayar tetap ditahan;9.
Bahwa saksi Jon Darwin tidak ada melakukan penekanan dengan katakataancaman Kalau tidak dibayar tetap ditahan;.
Bahwa saksi Jon Darwin tidak ada melakukan penekanan dengan katakataancaman Kalau tidak dibayar tetap ditahan;Hal 83 dari 95 halaman Putusan No.156/Pid.B/2014/PNMBO.9.
82 — 41
., namun didepanTergugat Majelis Hakim menekan Penggugat agar mau menerimatawaran Tergugat dan kalau tidak mau menerima Penggugat akan kalah(itulan penekanan Ketua Majelis kepada Penggugat);. Bahwa penekanan oleh Ketua Majelis Hakim terhadap Penggugat untukmenerima tawaran Tergugat tersebut dilakukan didepan Tergugat danHal.11 dari 81 hal. Put.
Bahwa tawaran Tergugat melalui penekanan Ketua Majelis tersebutPenggugat tidak dapat menerimanya, sehingga berselang sehari (1 hari)setelah Peninjauan lokasi Ketua Majelis memanggil kembali Penggugatke kantor Pengadilan Agama Makassar tanpa dihadiri oleh Tergugat danPara Kuasa hukum masingmasing Penggugat/Tergugat, berkaitandengan tawaran Tergugat, namun Penggugat lagilagi menolak tawaranTergugat tersebut;8.
Bahwa tindakan Ketua Mejelis Hakim yang bermaksud menyelesaikansengketa gonogini dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugatadalah merupakan tindakan yang mull nterhormat, namun denganCaracara penekanan dan keberpihakan tersebut sungguh telahmenyalahi kode etik Hakim;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dari rangkaianperistiwa hukum, sejak dari proses pembayaran Peninjauan setempat (PS) danpermohonan penyitaan (sita Marital) kemudian penekanan terhadap Penggugatadalah suatu rangkaian
KetuaMajelis menyampaikan kepada Penggugat Prinsipal bahwa:konsep ini sudah bagus dan menguntungkan kamu, dan samasekali Ketua Majelis tidak pernah melakukan penekanan dalambentuk apapun dan tidak pernah mengatakan: kalau tidak maumenerima Penggugat akan kalah. Alasan ini sungguhmengadaada dan tidak berdasar. Namun terlepas darisegalanya, hal ini merupakan domain kode etik hakim danbukan alasan banding.2.
7 — 0
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan danTergugat berstatus Perjaka.3. Bahwa setelah Pernikahan Tinggal di Tempat Tinggal Orang TuaPenggugat, di desa XXXX Kecamatan XXXX sampai akhirnya berpisah.4.
34 — 3
Bahwa pernikahan kami didaSAKSI atas suka sama suka, salingmencintal tanopa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik orang tua Penggugat sesuai alamat tersebut di atas selamakurang lebih 11 (Sebelas) tahun, sedangkan Tergugat sudah 7 bulan terakhirpindah dan tinggal bersama orang tuanya di Kec.
13 — 1
16Februari 2016 di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
39 — 2
Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama yaitu
36 — 21
yangdiambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau denganmemakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orangselaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwamelakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, olehkarena itu penekanan
23 — 2
Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Bujang.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di lampung Timur kurang lebih 1(satu) tahun, laluPenggugat dan Tergugat mengontrak rumah selama 1(satu) tahun,kemudian Pengugat dan Tergugat membuat rumah sendiri dan tinggalbersama, hingga akhirnya berpisah.4.