Ditemukan 11604 data
24 — 7
PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 09 Oktober 1998 di Gampong Ulee MatangKecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
34 — 31
StrIl yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2011, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangansampai terjadi
27 — 13
Putusan No.2253/Pdt.G/2019/PA.Tgrstersebut pada Tergugat adalah untuk proses pendaftaran pendidikananak Khanaya Tarisya.Tergugat menghalangi dan mempersulit hakhak anak Khanaya dalambertemu dengan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya.Tergugat selalu melakukan penekanan dan ancaman jika Tergugatmemberikan izin mempertemukan antara anak Khanaya Tarisya denganPenggugat.Tergugat berlaku kasar dan mempertontonkan kekerasan dihadapananak Khanaya tarisya yang terjadi pada saat Penggugat ingin bertemuanak Khanaya
62 — 10
perkawinan yang bersangkutan tidak terbukti adanyahalangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmem punyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
8 — 5
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatusPerawan dan Tergugat berstatus Perjaka.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumah yangberalamat di Tegal Rejo Rt/Rw 001/001/ Desa Gading Rejo Kecamatan GadingRejo Kabupaten Prengsewu hingga akhirnya bepisah4.
26 — 9
antara Pemohon dengan PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 1996 di Kecamatan Matang Kuli,Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan mereka dilangsungkan setelahberlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
68 — 14
baju sebelah kanan, isi rokok gudanggaram, dengan motif bertuliskan FENDI merk Yulusijia, celana kain panjang warna abuaburobek diselangkangan merk crocodile, celana dalam warna biru merk tifa, ikat pinggang bahankulit warna coklat, tempat handphone bahan kulit warna hitam bertuliskan Nokia;e@ Benda disamping mayat : tidak terdapat benda disamping mayat;@ =Kaku mayat terdapat pada : sedni tangan dan kaki, sukar dilawan;@ Lebam mayat terdapat pada : Leher, kaki warna biru keunguan tidak hilang pada penekanan
10 — 0
Soritahan Hasibuan di Rumah Orang tua Penggugat yangberalamat di JI Kebudayaan Rt 001 Rw 004 Kelurahan Bagan Batu KecamatanBagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatusPerawan dan Tergugat berstatus Jejaka.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri(bada dukhul) namun belum dikaruniahi anak.Bahwa setelah pernikahan Penggugat
20 — 19
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu)anak yang diberinama : Xxxx(Umur 9 Tahun).
30 — 21
pekarangan tertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidakdikehendaki oleh yang berhak ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yangdidakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntutumum, oleh karena itu penekanan
19 — 10
Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.Halaman 1 dari 12Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2020/PA. Gdt. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah sendiriyang beralamat di Dusun Kampung Sawah RT/RW: 001/002, DesaKedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran hingga 2016..
15 — 16
dengan wanita bernama J binti HS tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
73 — 7
Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;16Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama
Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak18pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama
170 — 61
menyadaritentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan teori lainberpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti, akan tetapi cukupdengan membayangkan akan akibat yang bisa terjadi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasanKekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupa kekerasan fisik sepertimemukul, menendang dan sebagainya yang menimbulkan perasaan tidak nyaman dan dapatbula berupa kekerasan mental seperti penekanan
penekanan etrtentu baik seperti mengancamakan melakukan kekerasan atau setidaktidaknya melakukan perbuatan yang menimbulkanketakutan atau rasa tidak tenang dan tidak aman ;Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Undangundang ini adalah seseorangyang belum berumur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin ;Putusan No.38/Pid.Sus/2013/PN.Slw.
53 — 19
.6) Putusan Pengadilan Militer 03 Padang Nomor : 67K/PM +03/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 a.n PrakaCHAIRUL.7) Putusan Pengadilan Militer 103 Padang Nomor : 61K/PM OS3/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2014 a.n PratuRONI ENDREAN.Dari beberapa contoh diatas, saya sangat mengharapkandengan adanya hukuman yang sama seperti yangdijatunkan di atas dengan meniadakan pemecatanmengingat saya merupakan prajurit yang berprestasi.Penutup.Bahwa selama ini yang menjadi dasar pemecatanterhadap prajurit adalah adanya penekanan
Kemudian STKasad Nomor : STR/118/2013 tanggal 18 Februari 2013tentang perintah dan penekanan ulang dari Kasad dalammencegah dan menindak pelanggaran narkoba di dalamST tersebut perlu ditegaskan dan kami garis bawahiadalah BILA PERLU bukan katakata WAJIB sehinggaterlalu dini jika Semua pengguna harus dipecat, sementaradalam ST tersebut menunjukkan bahwa penerapanpemecatan kasus tergantung apakah prajurit tersebutsebagai pengedar atau pengguna, saya setuju jikaseseorang prajurit terbukti sebagai pengedar
I Dewa Nyoman Karya
Tergugat:
PT BPR Mitra Bali Mandiri
70 — 53
Meski demikian TERGUGAT tidakserta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelangsecara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkarjanji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepadaPENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negarahukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatanmelawan hukum.
Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut HukumKetentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepadaTERGUGAT untuk menghentikan ancaman ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.6.
MUCHAMMAD ARIFIN, SH
Terdakwa:
ALPENTRI PGL IPEN Bin AZISMAN
38 — 20
YUDHI LEO PRIMA dengan hasil pemeriksaanditemukan patah tulang tertutup pada lengan atas kanan akibat kekerasantumpul, tepat di bahu kanan terdapat gangguan fungsi, teraba patah sertanyeri pada penekanan, cedera tersebut mengakibatkan saksi RAJU untuksementara waktu terhalang dalam menjalankan aktifitasnya;Bahwa Terdakwa sudah berupaya damai dengan pihak saksi RANGGAmaupun saksi RAJU, namun perdamaian tidak terwujud karena Terdakwatidak sanggup memenuhi permintaan dari pihak saksi RANGGA yangmeminta
YUDHI LEO PRIMA, pada pemeriksaan saksi RAJUPUTRA ISKANDAR dengan hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang tertutuppada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul, tepat di bahu kanan terdapatgangguan fungsi, teraba patah serta nyeri pada penekanan, cedera tersebutmengakibatkan saksi RAJU untuk sementara waktu terhalang dalammenjalankan aktifitasnya;Putusan Perkara Pidana Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Pnn Hal. 19 dari 17 HalamanMenimbang, bahwa benar kondisi luka yang dialami oleh saksiRANGGA PERMAN dan
22 — 12
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
27 — 10
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;5.
15 — 4
berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan