Ditemukan 4274 data
130 — 60
Kegiatan yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian,ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangankenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan /atauujian nasional (berbasis kertas dan berbasis komputer). b.
Komponen pembiayaan dari kegiatan diatas meliputi:1)2)Fotokopi/ penggandaan naskah soal dan lembar jawaban;Fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian sekolah dan ujiannasional (berbasiskertas dan berbasis komputer) untukdisampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dariKepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan kepada orangtua/ wali peserta didik;= 22 neo no nonceBiaya konsumsi penyelenggaraan kegiatan evaluasipembelajaran, pemeriksaan dan/ atau pengelolaan hasil ujianCis Ko Ia pence eee reece
Kegiatan yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangantengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas,ujian tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan /atau ujian nasional (berbasiskertas dan berbasis komputer).b.
Kegiatan yang dapat dibiayai meliputi kKegiatan ulangan harian, ulangantengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas,ujian tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan /atau ujian nasional (berbasiskertas dan berbasis komputer).b.
kertas dan berbasis komputer).
55 — 9
Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 953.A Tahun 2007 Tentang Pemberian Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSP-BM) Mitra Tanah Laut Kabupaten Tanah laut Tahun Anggaran 2007.2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 5 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah,Bantuan Sosial,Belanja Bagi Hasil,Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanah Laut 3.
DEVI KESUMAWARDANI,SH. tertanggal 28 Desember Nomor : 36 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Asosiasi Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyakarat Mitra Tanah Laut.10.
Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 953.A Tahun 2007 TentangPemberian Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM) MitraTanah Laut Kabupaten Tanah laut Tahun Anggaran 2007.2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 5 Tahun 2007 Tentang TatacaraPemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah,Bantuan Sosial,Belanja BagiHasil,Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanah Laut3.
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,perbuatan terdakwa harus dipandang sebagai mereka yang melakukan atau yang turutserta melakukan, perobuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan rencana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untukmemberikan bantuan penguatan modal bagi Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan padaTahun 2007,selanjutnya pihak Asosiasi Lembaga Simpan Pinjam Berbasis
Dalam konteks60perkara ini, terlapor adalah pengurus LSM yaitu Asosiasi LSPBM (LembagaSimpan Pinjam Berbasis Masyarakat) MITRA TANAH LAUT.
Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 953.A Tahun 2007 TentangPemberian Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM) MitraTanah Laut Kabupaten Tanah laut Tahun Anggaran 2007.. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 5 Tahun 2007 Tentang TatacaraPemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah,Bantuan Sosial,Belanja BagiHasil,Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanah Laut.
Ni Made Pantini Asih
34 — 17
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ; Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon warga saksi ; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tempatlahir Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran yaitu NI KADEK PANTINIASIH lahir di Penarungan, Badung ; Bahwa saksi tahu perbedaan nama dan tempat lahir Pemohon pada waktuupdate data ternyata ada perbedaan tempat lahir dan nama Pemohon ; Bahwa pada waktu itu update data keseluruhan atas anjuran dari pemerintahKabupaten Badung yaitu update data berbasis
Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk namaPemohon ditulis NI MADE PANTINI ASIH, lahir di Badung, didalam AktaKelahiran dan Kartu Keluarga ditulis NI KADEK PANTINI ASIH, lahir diPenarungan, Badung sedangkan didalam ljazah, SD, SMP dan SMA ditulis NIKADEK PANTINIASIH, lahir di Penarungan tanggal 5 Mei 1995 ;e Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Gede Made Artanegara perbedaannama dan tempat lahir Pemohon ditemukan setelah dilakukan update datayang dianjurkan oleh pemerintah Kabupaten Badung yang berbasis
- Tentang : Pendidikan Tinggi Keagamaan
pendidikan vokasi dalam rumpuniimu agama dan sejumlah rumpun = ilmupengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan jikamemenuhi syarat dapat menyelenggarakanpendidikan profesi.Sekolah Tinggi keagamaan adalah PTK yangmenyelenggarakan pendidikan akademik dan dapatmenyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpunilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapatmenyelenggarakan pendidikan profesi.Mahad Aly adalah PTK yang menyelenggarakanpendidikan akademik dalam bidang penguasaanilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) berbasis
kitabkuning (turats) dan dirasah islamiyah.Pasraman adalah lembaga pendidikan yangmenyelenggarakan PTK Hindu dengan polapengasramaan dan pengasuhan berbasiskeagamaan.Seminari adalah lembaga pendidikan yangmenyelenggarakan PTK Katolik dengan polapengasramaan dan pengasuhan berbasis gerejaKatolik.13.
digunakan sebagaipedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untukmencapai tujuan Pendidikan Tinggi Keagamaan.Pasal 30Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan untuksetiap Program Studi di PTK, ditetapkan dandikembangkan oleh satuan PTK masingmasingdengan mengacu pada Standar NasionalPendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yangmencakup pengembangan kecerdasan intelektual,akhlak mulia, dan keterampilan.Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandengan berbasis
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Printer 2 pes 1.500.000 3.000.000 978.000 1.956.000 1.044.0004 Scanner LJK 1 pes 15.000.000 15.000.000 TOTAL LOST 15.000.000D PINTU MASUK1 Finger Print 1 pes 6.500.000 6.500.000 TOTAL LOST 6.500.000E KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAKLearning Management 1 pes1 System+bahan ajar min 365 15.000.000 15.000.000 TOTAL LOST 15.000.0002 Digital Resource for LMS 1pes 15.000.000 15.000.000 TOTAL LOST 15.000.000Software Pendukung 5s3 administrasi/akademik PAS DI 15.000.000 15.000.000 TOTAL LOST 15.000.000Bahan ajar berbasis
Sus/2015 E PERANGKAT LUNAKLearning Management 1 P1 System+bahan ajar min 365 gs 15.000.000 15.000.000 9.000.004 9.000.000 6.000.0002 aca (ftse 1 Pcs Gratis Gratis q3 Digital Resource for LMS 1 Pes 15.000.00Q15.000.000 0j 15.000.009Software Pendukung 1 P Grati Grati4 Administrasi/ Akademis PAS os 15.000.000 15.000.000 falls falls 15.000.000Bahan Ajar Berbasis TIK 1 Pes5 (Software Pembelajaran) 10.000.004 10.000.000 5.550.004 5.550.000 4.450.000F PENDUKUNGLANNYA1 Toolkits Jaringan 1 Set 3.000.000 3.000.004
Printer 2 pes 1.500.000 3.000.000 978.000 1.956.000 1.044.0004 Scanner LUK 1 pes 15.000.000 15.000.000 TOTAL LOST 15.000.000D PINTU MASUK1 Finger Print 1 pes 6.500.000 6.500.000 TOTAL LOST 6.500.000E KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAKLearning Management 1 pes1 System+bahan ajar min 365 15.000.000 15.000.000 TOTAL LOST 15.000.0002 Digital Resource for LMS 1pes 15.000.000 15.000.000 TOTAL LOST 15.000.000Software Pendukung pes3 administrasi/akademik PAS 15.000.000 15.000.000 TOTAL LOST 15.000.000Bahan ajar berbasis
Sus/2015 dari dit PSMA)3 Digital Resource for LMS 1 Pes 15.000.00Q 15.000.000 Oj 15.000.00qSoftware Pendukung 1 P Grati Grati4 Administrasi/ Akademis PAS cs 15.000.000 15.000.000 alls alls 15.000.000Bahan Ajar Berbasis TIK 1 Pes5 (Software Pembelajaran) 10.000.000 10.000.000 5.550.000 5.550.000 4.450.000F PENDUKUNGLANNYA1 Toolkits Jaringan 1 Set 3.000.004 3.000.004 92.500 92.500 2.907.5002 Kabel Belden 2 Box 2.000.000 4.000.004 1.100.00 2.200.000 1.800.0003 Connector 3 Box 1.000.000 3.000.000 60.004
Bahan Ajar Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)dan Manajemen Pembelajaran seperti aplikasi berbasis web(web based) tidak berfungsi karena tidak terinstal ;5.
- Tentang : Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
acara sumpah advokat oleh pengadilantinggi.(4) Calon Pengguna Terdaftar melakukan pendaftaranmelalui Sistem Informasi Pengadilan.Pasal 5(1) Pengguna Terdaftar berhak untuk menggunakan layananadministrasi perkara secara elektronik dengan segalafitur pendukungnya.https: / /jdih.mahkamahagung.go.id/(2)(3)(4)(1)(3)Domisili Pengguna Terdaftar adalah Domisili Elektronik.Pengguna Terdaftar wajib untuk tunduk pada syarat danketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem danpelayanan administrasi perkara berbasis
melakukan audit perkarasecara periodik.Pasal 21(1) Kepaniteraan pengadilan mengelola informasi, data dandokumen elektronik terkait perkara secara terpadu.(2) Terhadap perkara yang telah diputus dan telahberkekuatan hukum tetap, kepaniteraan pengadilanmengarsipkan data dan dokumen elektronik terkaitperkara tersebut secara terpadu.Pasal 22Ketua/Kepala Pengadilan bertanggung jawab ataspelaksanaan dan pengawasan proses serta layananadministrasi perkara secara elektronik.Pasal 23Administrasi perkara berbasis
56 — 36
Pecahan tablet paraMethoxyNmethylamphetamine (PMMAMA berat netto0,1567 gram nomor barang bukti 437/2014/NF;2 Pecahan tablet paraMethoxyNmethylamphetamine (PMMAMA berat netto0,2266 gram nomor barang bukti 438/2014/NF;dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertaspembungkus warna putih.e ~Berdasarkan Hasil Asemen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika PemeriksaanMedis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Kesatuan Peduli MasyarakatPelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS Berbasis
Terdakwa bahwa yang bersangkutan mulaimengkonsumsi ekstasy sejak umur 26 (dua puluh enam) tahun dan sekarang usiaTerdakwa sudah 32 (tigapuluh dua) tahun;e Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi ekstasy pada tanggal 15 Maret 2014;*Bahwa Terdakwa mengalami gejala putus zat dengan skor 13, termasuk dalam kategorisedang; Bahwa dari hasil Asemen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis,Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Kesatuan Peduli Masyarakat PelayananPenyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS Berbasis
laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwabarang bukti dengan Nomor 437/2014/NF dan 438/2014NE berupa berupa tablet warnapink tersebut diatas adalah benar mengandung (paraMethoxyNmethylamphetamine(PMMAMA) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa dari hasil Asemen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika PemeriksaanMedis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Kesatuan Peduli MasyarakatPelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS Berbasis
Budiman Jayaputra,Sp.Ki, dokter dari Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba &HIVAIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta yang berkesimpulan bahwa Terdakwaadalah merupakan penyalahguna narkotika golongan I jenis bukan tanaman(Amphetamine/Ecstasy) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi dirisendiri.
Terbanding/Tergugat : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : PT. KUSUMA MULIA SURYA PERKASA
114 — 88
KEWENANGAN MENGADILIGugatan Yang Diajukan Oleh Pelawan aquo, Bertumpu atau Berbasis atauBerpondasi Tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik, AdalahPersoalan Yang Tidak Tunduk Pada Kewenangan Pengadilan Perdata,Melainkan Tunduk Pada Mekanisme Hukum Praperadilan SebagaimanaTelah Diatur dan Ditentukan Oleh Hukum Acara Pidana ;Halaman 8 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 103/Pdt/2020/PT.DKI1.
Bahwa lanjut, Terlawan sampaikan uruturutan dalil dalam SuratGugatan Pelawansecara garis besar yang membuktikan bahwasebenarnya Pokok Gugatan Pelawan itu bertumpu/berbasis/berpondasipada keberatan atas tindakan penyitaan berdasarkan Penetapan SitaNo. 91/Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2017/PN.Jkt.Pst. tertanggal 25 Juli 2017yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmemberikan ijin kepada Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri untukmelakukan penyitaan terhadap surat/dokumen/barangbarang berupa :
Bahwa dalil Kesimpulan dalam Gugatan Pelawan tersebut di atas,jelas, tegas dan terang benderang membuktikan bahwa sesungguhnyaGugatan aquo memang benar bertumpu/berbasis/berpondasi padapersoalan penyitaan dalam proses Penyidikan Yang dilakukan olehTerlawan ;4.
Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti secara tegas danmeyakinkan bahwa Gugatan Pelawan bertumpu/berbasis/berpondasipada permintaan agar Pengadilan Perdata melakukan penilaian ataupengujian terhadap keabsahan tindakan penyidikan yang dianggapPelawan telah dilakukan oleh Terlawan dalam melakukan penyitaan.Selanjutnya terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa hal itu bukanmerupakan ranah wewenang Hakim Pengadilan Perdata untuk menilaiatau mengujinya, melainkan ranah wewenang Hakim pada PengadilanPidana
104 — 24
;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Nopember 2013,mediasi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yangselengkapnya sebagai berikut :Adapun yang menjadi alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara ini adalahsebagai berikut :1 Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan swasta nasional di Indonesia yang bergerak dibidang perdagangan dan peyediaan jasa telekomunikasi di Indonesia, yakni alatkomunikasi berbasis satelit, yang antara lain sebagai
penyedia perangkat keras(hardware) dan perangkat lunak (software), serta alatalat telekomunikasi pendukunglainnya yang berpotensi dalam memenuhi kepentingan kontrol manajemen yang sangatbermanfaat untuk keamanan dan keselamatan bagi suatu institusi dan perusahaan;Bahwa sejak didirikan pada tahun 13 Juli 2003 PENGGUGAT telah berkomitmen danberkonsentrasi dalam memberikan pengetahuan informasi teknologi berbasis satelit yangdimilikinya untuk kepentingan bangsa dan negara.
sebagai National Service Providerdi Indonesia dalam memasukan, mendistribusikan, menjual dan memperdaganganseluruh produkproduk Thuraya dan turunannya, antara lain : Thuraya SO 2510, ThurayaSG 2520, Thuraya XT, Thuraya XT Dual, Thuraya IP, Thuraya IP+, Seagull, FDU SO,FDU XT, Antenna Portable dan Antenna Maritim sebagaimana dijelaskan dalam ThurayaService Provider Agreement tanggal 31 Desember 2007;Bahwa perizinanperizinan yang dimiliki PENGGUGAT dalam menjalankan jasapenyelenggaraan telekomunikasi berbasis
satelit, antara lain :e Hak Labuh No. 002OS/DPIJT.1/HLS/1 1/2009 tanggal 3 November 2009;e jin Jasa telephoni berbasis satelit Thuraya no. 157/KEP/M.KOMINEFO/ 05/2010tgl 6 Mei 2010;e Surat Keterangan Laik Operasi dari Kementerian Telekomunikasi dan InformasiRepublik Indonesia no. 793/DJPT. 1/Kominfo/3/2010 tgl 11 Maret 2010;Bahwa kesepakatan kerjasama antara PENGGUGAT dengan Thuraya juga termasukdalam hal perizinan frekwensi atas produkproduk Thuraya di Indonesia, yang harusdiurusnya dan mendapat
ConnocoPhillipse Mabes Angkatan Laute HNSIe Danlainlain;Bahwa selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuantehknologi alatalat telekomunikasi Thuraya dan produkproduk telekomunikasi lainnyayang berbasis satelit, walaupun telah menghabiskan biaya yang sangat besar,PENGGUGAT telah mengirim TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengikutiseminar/workshop baik domestik maupun luar negeri, antara lain :e XT Dual Launching di Dubai, yang diikuti TERGUGAT I pada tanggal 26Maret 2011;see Seminar
RACHMAT HIDAYAT,
Tergugat:
RATU RINNY HANDAYANI,
178 — 43
Bahwa pada tanggal Empat bulan April tahun dua ribu dua puluh (04042020) Penggugat dan Tergugat telah menyepakati Perjanjian bawah tanganhutang piutang bank lewat aplikasi pinjaman berbasis online dankesepakatan peminjaman unit kendaraan merk daihatsu Sigra dengan nopolisi : B 1167 ERF warna putih tahun 2017 dengan dasar kepercayaan,danakan mengembalikan unit kendaraan tersebut dalam jangka waktu 1bulan(30 hari)dan akan juga mengembalikan dana pinjaman bank tersebutdalam Jangka Waktu dua belas (12
Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Tergugat telah meminjam uangdari Penggugat melalui aplikasi pinjaman berbasis online bernama BankDBS dengan pinjaman Rp.21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah) melaluiakun dan fasilitas pinjaman Penggugat dengan metode pembayarandengan cicilan/angsuran.per bulan sebesar Rp.1.500.000(satu juta limaratus ribu rupiah)selama 18 bulan ;3.
Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Tergugat juga telah meminjamuang dari Penggugat melalui aplikasi pinjaman berbasis online bernamaAmar Bank(aplikasi Tunaiku) dengan pinjaman Rp.15.000.000 (Lima belasjuta rupiah) melalui akun dan fasilitas pinjaman Penggugat dengan metodepembayaran dengan cicilan/angsuran.per bulan Rp.1.729.440 (satu jutatujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah)selama12 bulan ;4.
panggilan umum yaitupanggilan melalui Koran Sindo tanggal 1 Desember 2020 dan pangilan memaluiRadio Republik Indonesia tanggal 08 Januari 2021 namun Tergugat tidak hadirdan tidak menghunjuk wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehinggaberdasarkan pasal 125 HIR majelis hakim memutus perkara a quo tanpahadirnya Tergugat (Verstek) ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan padaposita 2 tergugat meminjam uang dari Penggugat padat tanggal 29 Agustus2019 melalui aplikasi pinjaman berbasis
1.ANITA MAIMUNAH
2.AHMAD ZAIM WAHYUDI
Terdakwa:
AHMAD FAUZI Alias AMAD Bin SAHRITON
71 — 2
STNK sepeda motor Mio Soul Hijautersebut dinyatakan tidak sesuai dengan yang diterbitkan oleh pihakyang berwenang (PALSU) padahal terdakwa sebelumnya menjaminsepeda tersebut tidak bermasalah, bahwa menurut petugas STNKtersebut diterbitkan oleh orang orang yang memiliki kepentingan lainhal itu terlihat dari bentuk Fisik dimana Hologrannya baik HologramPolri maupun Hologram Pemprov Kalsel ditempel secara manualserta apabila data yang tertera / tercantum pada STNK tersebutdimasukan pada system yang berbasis
STNK sepeda motor Mio Soul Hijau tersebut dinyatakantidak sesuai dengan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (PALSU)padahal terdakwa sebelumnya menjamin sepeda tersebut tidakbermasalah, bahwa menurut petugas STNK tersebut diterbitkan oleh orang orang yang memiliki kepentingan lain hal itu terlinat dari bentuk Fisikdimana Hologrannya baik Hologram Polri maupun Hologram PemprovKalsel ditempel secara manual serta apabila data yang tertera / tercantumpada STNK tersebut dimasukan pada system yang berbasis
Hijau tersebut dinyatakan tidaksesuai dengan yang di terbitkan oleh pihak yang berwenang atau dengankata lain Palsu padahal Terdakwa sebeblumnya menjamin sepedatersebut tidak bermasalah, bahwa menurut petugas STNK tersebutditerbitkan/diolah oleh orang orang yang memiliki kepentingan lain halitu terlinat dari bentuk Fisik dimana Hologrannya baik Hologram Polrimaupun Hologram Pemprov Kalsel ditempel secara manual serta apabiladata yang tertera / tercantum pada STNK tersebut dimasukan padasystem yang berbasis
dengan STNK yang setelah diteliti oleh Saksi berbeda dengan STNKHalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN Amtpada umumnya yang mana STNK tersebut kemungkinan diterbitkan olehpihak tertentu yang memiliki kepentingan lain namun tidak memilikilegalitas untuk menerbitkan STNK hal itu terlinat dari bentuk Fisik dimanaHologramnya baik Hologram Polri maupun Hologram Pemprov Kalselditempel secara manual serta apabila data yang tertera / tercantum padaSTNK tersebut dimasukan pada system yang berbasis
11 — 9
Melakukan pemeriksaan dengan membuka langsung fasilitas website sertaaplikasi lainnya yang berbasis IT yang ada di pengadilan.d. Melakukan uji petik.E. Waktu Pelaksanaan PengawasanPengawasan dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 7 April 2017, dengan Pengawas BidangAdministrasi Pemeriksaan Kas dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa: Dra.Hj.Hasnia HD,MH.
37 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
EDI PURWOKO, selaku Pj.Kasi Rehabilitasi danKonservasi Pantai pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten LampungSelatan yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Bupati Lampung SelatanNomor : 821.23/13/24/2001 tanggal 24 Februari 2001 dan selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) dalam program Pengelolaan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran2006 pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang diangkat / ditetapkanberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal KP3K berdasarkan laporan dari LembagaKemasyarakatan (LK) atau sebutan lain untuk itu; Bahwa berdasarkan keputusan Pengguna Anggaran nomor 07/PLBPM LS/2006 tanggal 20 Mei 2006 tentang penetapan desa prioritas lokasi Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) KabupatenLampung Selatan Tahun Anggaran 2006 telah menetapkan Desa RangaiTritunggal Kecamatan Ketibung sebagai desa yang memperoleh prioritaslokasi kegiatan program PLBPM tersebut ; Berdasarkan Surat Perjanjian
Direktur Jenderal KP3K berdasarkan laporan dari LembagaKemasyarakatan (LK) atau sebutan lain untuk itu ; Bahwa berdasarkan keputusan Pengguna Anggaran nomor 07/PLBPMLS/2006 tanggal 20 Mei 2006 tentang penetapan desa prioritas lokasi Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) KabupatenLampung Selatan Tahun Anggaran 2006 telah menetapkan Desa RangaiTritunggal Kecamatan Ketibung sebagai desa yang memperoleh prioritaslokasi kegiatan program PLBPM tersebut ; Berdasarkan Surat Perjanjian
Menetapkan barang bukti berupa :1)Asli suratsurat pernyataan ketua LK Trijaya tentang tidak dapatmelaksanakan sendiri kegiatan PLBPM tahun 2006 sebesarRp.151.511.000, (seratus lima puluh satu juta lima ratus sebelas riburupiah) tertanggal 15 September 2006 ;Proposal Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat(PLBPM) di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Ketibung KabupatenLampung Selatan ;3) Laporan Kegiatan Program PLBPM tahun 2006 Uang Pengembalian DanaProgram PLBPM tahun 2006 Desa Rangai
waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperolehkekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan ;Menetapkan barang bukti berupa :1) Asli Surat pernyataan Ketua LK Trijaya tentang tidak dapat melaksanakankegiatan PLBPM tahun 2006 sebesar Rp.151.511.000, (seratus limapuluh satu juta lima ratu sebelas ribu rupiah) tertanggal 15 September2006 ;2) Proposal Pengelolaan Lingkungan Berbasis
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI
3948 — 8479
.: Bahwa berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 13Desember 2019 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa PT.BARRACUDA FINTECH INDONESIA tidak terdaftar / mendapatkan izindari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Penyelenggara LayananPinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) diIndonesia dan semestinya PT.
Utr Bahwa berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 13Desember 2019 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa PT.BARRACUDA FINTECH INDONESIA tidak terdaftar / mendapatkan izindari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Penyelenggara LayananPinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) diIndonesia dan semestinya PT.
T.: Bahwa berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 13Desember 2019 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa PT.BARRACUDA FINTECH INDONESIA tidak terdaftar / mendapatkan izindari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Penyelenggara LayananPinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) diIndonesia dan semestinya PT.
VEGA DATA INDONESIA dalam prosespenagihan terhadap nasabah tidak diperkenankan menggunakankekerasan fisik dan mental karena telah diatur oleh Asosiasi FintechPendanaan bersama Indonesia (AFPI) dalam Buku Pedoman PerilakuPemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis TeknologiInformasi Secara Bertanggung Jawab pada bulan Nopember 2018.
51 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
tiga puluh enam juta enampuluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah koma lima puluh tujuhsen) ;Bahwa perbuatan ia Terdakwa tidak sesuai dengan:1sekitar itu;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana AlokasiKhusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2007,dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komitesekolah dan masyarakat disekitar sekolah sebagai bagian intergral darisistem manajemen berbasis
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaaan Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, dilaksanakansecara swakelola dengan melibatkan partisipasi komitesekolah dan masyarakat sekitar sekolah sebagai bagianintegral dari sistem manajemen berbasis sekolah; 2.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaaan Dana Alokasi Khusus(DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2007, dilaksanakan secaraswakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat sekitarsekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah; 2.Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)bidang pendidikan
Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikanTahun Anggaran 2007, dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkanpartisipasi komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah sebagai bagianintegral dari system manajemen berbasis sekolah; 2.
M. CHAIRUL
33 — 7
Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kePengadilan, karena hendak merubah atau memperbaiki nama anaknya,yang semula bernama Haura menjadi Haura; Bahwa, anak Pemohon tersebut berjenis kelamin perempuan; Bahwa, anak Pemohon tersebut merupakan anak kandung, hasilperkawinan Pemohon dengan Munikawati; Bahwa, anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran; Bahwa, Pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama anaknyatersebut, agar tidak kesulitan dalam menuliskan data nama anakPemohon dalam sistem online (berbasis
MUHAMMAD MUSLIH
27 — 3
khususnya pada pencantuman tahun lahir pemohon padaHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 309/Pat.P/2019/PN BywKartu Keluarga Pemohon sehingga tidak sesuai dengan identitas pemohonlalinnya sebagaimana dalam Ijazah nomor 13/1256/73, Duplikat Buku Nikahdan Kartu Tanda Penduduk NIK 3510060603540003;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,mulainya persoalan mengenai perbedaan identitas Pemohon tersebut bermulasejak ditetaokannya perekaman data kependudukan melalui Kartu TandaPenduduk berbasis
elektronik (eKTP), yang secara prinsip perekaman datapenduduk harus memiliki satu kesatuan identitas yang saling terintergrasi,sehingga perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik yang bersumberdari aktaakta otetintik lainnya, maka dokumen itulah yang dijadikan sumberdata rekaman, selain informasi dan keterangan langsung dari yangbersangkutan;Menimbang, bahwa faktanya, setelan melakukan perekaman data untukKartu Tanda Penduduk berbasis elektronik tersebut, ternyata Kartu Keluargarekaman datanya
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nyatanyata Majelis Hakim tidakmempertimbangkan sama sekali mengenai Hasil Assesment atau PengkajianPenyalahgunaan Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikologisyang dikeluarkan oleh : KESATUAN PEDULI MASYARAKAT PELAYANANPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA dan HIVAIDS BERBASIS MASYARAKATDKI JAKARTA (KELIMA);Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut menerangkan agar TerdakwaPANGIHUTAN SIAHAAN Bin GHOJALI SIAHAAN dinyatakan sebagaiPenyalahguna Narkotika Golongan Bukan Tanaman (JenisMethamphethamine/Shabu
) dengan pola pemakaian cobacoba bagi diri sendiri.Dengan demikian Dokter dari Hasil Assesment atau PengkajianPenyalahgunaan Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikologisyang dikeluarkan oleh : KESATUAN PEDULI MASYARAKAT PELAYANANPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA dan HIVAIDS BERBASIS MASYARAKATDKI JAKARTA (KELIMA), mengharapkan agar Terdakwa PANGIHUTANHal.6 dari 12 Hal.
Narkotika Pemeriksaan Medis,Kesehatan Jiwa dan Psikologis yang dikeluarkan oleh KESATUAN PEDULIMASYARAKAT PELAYANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA dan HIVAIDSBERBASIS MASYARAKAT DKI JAKARTA (KELIMA) dan dari Surat KeteranganYayasan Kelima terbukti Terdakwa termasuk Pengguna Narkotika;Bahwa berpegang pada Hasil Assesment atau PengkajianPenyalahgunaan Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikologisyang dikeluarkan oleh : KESATUAN PEDULI MASYARAKAT PELAYANANPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA dan HIVAIDS BERBASIS
135 — 92
Menetapkan barang bukti berupa :--------------------------1) 1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ; 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab.
P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 ; 4) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab.
Desember 2010 ; 30) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 6 Desember 2007 ; 31) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 6 Desember 2007 ; 32) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 02-10-2009 ; 33) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Rekening tanggal 02-10-2009 ; 34) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja CV Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor ; 35) 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budidaya Berbasis
(seratus empat puluh sembilan miliarsembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belasribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatanPengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut sebesarRp.6.700.000.000.(enam miliar tujuh ratus juta rupiah).Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula KepalaBappeda Provinsi Maluku Utara Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli,M.Si, sebagai KPA, Hadidjah Alhadar, SH selaku BendaharaPengeluaran dan A.K.
Uraian Volume (Rp) (Rp) I Pengembangan Agribisnis1 Berbasis Rumput Laut 250 Kg. 12.000,00 3.000.000,002 Rumput Laut 1 unit 23.350.000,00 23.350.000,003 Rakit 1 unit 68.000.000,00 68.000.000,00 13 Perahu + Mesin Jumlah Per Paket 94.350.000,00Jumlah 50 Paket 4.717.500.000,00Jumlahl 4.717.500.000,00Penenlitian danIl. PengembanganPenenlitian dan 1 paket 636.365.000,00 636.365.000,00PengembanganJumlah Il 636.365.000,00Il.
MalukuUtara No.SK.188.4/01/BAPPProv/2007 tanggal O05 Januari 2007,secara bersamasama dengan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly,M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnyadisebut KPA, Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama dan(yang disidangkan secara terpisah) dan Drs.Ilyas Salamaselaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalamproyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50(limapuluh) paket senilai Rp.6.301.750.000.
(seratus empat puluhsembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta duaratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapatalokasi kegiatan Pengembangan Agribisnis Berbasis RumputLaut sebesar Rp.6.700.000.000.(enam miliar tujuh ratus jutarupiah).
104 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
LMS + bahan ajar 15.000.000 15.000.000 Tidak berfungsi Paket Aplikasi Sekolah Free Free Free Tidak berfungsi= Digital Resource for LMS 15.000.000 15.000.000 Tidak berfungsi Suplemen PAS 15.000.000 15.000.000 Tidak berfungsi Bahan ajar berbasis TIK 10.000.000 10.000.000 Tidak berfungsi9.
Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran);14. 1 (satu) pcs. Tollkits Jaringan merk Kenmaster;15. 2 (dua) Roll. Kabel Belden;16. 3 (tiga) Box. Connector;17. 2 (dua) pcs. AC (2 Pk);18. 1 (satu) pcs. Software perpustakaan digital (ELips). Dan19.
Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran);1 (satu) pcs. Tollkits Jaringan merk Kenmaster;2 (dua) Roll. Kabel Belden;3 (tiga) Box. Connector;2 (dua) pcs. AC (2 Pk);1 (satu) pcs. Software perpustakaan digital (ELips).
Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran);14. 1 (satu) pcs. Tollkits Jaringan merk Kenmaster;15. 2 (dua) Roll. Kabel Belden;16. 3(tiga) Box. Connector;17. 2 (dua) pcs. AC (2 Pk);18. 1 (satu) pcs. Software perpustakaan digital (ELips). Dan19. Suratsurat yang dijadikan sebagai barang bukti yang terlampir dalamberkas perkara;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain atas nama Terdakwa MUSTAMAL, S.Pd;7.