Ditemukan 3400 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-07-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 344/Pid.B/2019/PN Mre Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.ARYANSA, S.H
2.ESTER MARISSA R SIHOMBING,SH
Terdakwa:
IMRON YAHIDAL BIN YAHIDAL
110 — 23
1.ARYANSA, S.H
2.ESTER MARISSA R SIHOMBING,SH
Terdakwa:
IMRON YAHIDAL BIN YAHIDAL
110 — 23
tangani oleh Aziz Koswaradan Imron Yahidal;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa bukti surattersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksisaksi, majelis hakimmenilai bukti Surat tersebut dipergunakan terdakwa untuk meminta sejumlahuang kepada saksi korban Aziz Koswara dengan maksud apabila keinginanterdkawa tidak dipenuhi maka terdakwa mengancam akan membuka rahasiadengan melaporkan perbuatan saksi Aziz kepada pimpinan ditempat saksiAziz bekerja dengan maksud agar saksi Aziz diberikan sangsi
Register : 06-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
1.Tahan Bardansyah
2.Makmur Hasibuan
3.Joko Suprianto
4.Yudha Timur Tiono
34 — 21
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
1.Tahan Bardansyah
2.Makmur Hasibuan
3.Joko Suprianto
4.Yudha Timur Tiono
34 — 21
relatif sedikit, sehingga hal tersebut akandipertimbangkan nantinya dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 04-09-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1722 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 4 September 2015 — Drs. BUDIONO IKSAN, DK
78 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim TingkatPertama tidak menjatuhkan hukuman pidana uang pengganti denganpertimbangan bahwa sangsi pengembalian kerugian kepada negaramenjadi tidak relevan lagi dibebankan kepada Para Terdakwa karenasecara riil kerugian negara sudah dikembalikan oleh masingmasing PNSyang bersangkutan atau yang memperoleh kenaikan jabatan, golongandan gaji yang dinyatakan illegal ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi Penuntut Umumtersebut Mahkamah Agung berpendapat :Hal. 24 dari 31 hal.
Putus : 20-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 850 K/Pdt/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 — HENDRI PRASTOWO VS SENDI BINGEI PURBA SIBORO
105 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena eksepsi tersebut,yaitu keberatan para pihak dimaksud terkait dengan upaya mendapatkan kebenaransubtansial dan menghindari pembatalan putusan yang tidak berorientasi padakeadilan karena pihak yang dihukum tidak ditarik dalam perkara ini untukmemberikan penjelasannya, lagi pula putusan Pengadilan tidak akan dapatmenjangkau atau membebani atau rnelepaskan sangsi kepada pihak yang tidakmenjadi bagian dari perkara ini; Selanjutnya pula, meskipun eksepsi Pelawanmerupakan upaya Pelawan untuk mencoba
Register : 19-11-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 229-K/PM.II-09/AD/XI/2013 Tanggal 20 Januari 2014 — Terdakwa K
108 — 80
108 — 80
Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru dan dilakukanoleh prajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni kehidupan prajurit TNI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatan Terdakwa.Menimbang Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanyamemidana orang yang bersalahmelakukan tindak pidana tetapi juga
Putus : 18-11-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 122/Pid.B/2013/PN. Nnk Tanggal 18 Nopember 2013 — MUHAMMAD YUSUF Bin H. IBRAHIM
136 — 99
136 — 99
Bumi Simanggaris Indah(PT.BSI) merencanakan melakukan negoisasi dengan kelompokterdakwa akan tetapi mengenai kelanjutannya apakah negoisasitersebut dilaksanakan atau tidak saksi tidak mengetahuinya karenasaksi sudah tidak bekerja lagi ;Bahwa saksi juga mendengar bahwa pihak perusahaan kemudian jugamerasa sangsi atas Photo Copy Surat Keterangan PerawatanPerladangan tersebut dan meminta kepada Polres Nunukan untukmenguji keabsahan Surat Keterangan Perawatan Perladangantersebut ;Bahwa saksi mendengar
Putus : 20-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2606 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 20 April 2011 — MARCELINUS KAUT ;
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2606 K/Pid.Sus/2010Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Khusus BidangPendidikan Tahun Anggaran 2007 ;*Bahwa peraturanperaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan DanaAlokasi Khusus (DAK) tahun 2007 tersebut tidak satupun memuat sangsiancaman pidana, dan hanya berupa sangsi administrasi bagi pihakpenerima Dana Alokasi Khusus (DAK) meliputi pemerintah daerah dan pihaksekolah, apabila di dalam pelaksanaannya terdapat penyimpanganpenyimpangan, maka akan dipertimbangan pada tahun berikutnya
Register : 12-10-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN CBN Tanggal 11 Oktober 2017 — Pidana:
Penuntut Umum:
- SURYAMAN TOHIR,SH
Terdakwa:
- KARYADI bin SURYAN
84 — 16
84 — 16
terdaftar saja;Bahwa SPB dikeluarkan oleh Syahbandar;Bahwa SPB untuk kapal yang penangkapan ikannya perhari berlakunya 1(satu) Minggu;Bahwa apabila SPB sudah dikeluarkan namun tidak digunakan oleh Nahkodamaka SPB tersebut jika akan berangkat harus diperbaiki untuk berlayarberikutnya;Bahwa setiap kapal perikanan harus mempunyai SPB sehingga SPB wajibdan kalau masa berlakunya habis, maka harus diperpanjang;Bahwa SPB identik dengan Pelayaran, namun untuk kapalkapal yang dibawah 10 GT hanya untuk diberi sangsi
Register : 25-02-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 04/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb Tanggal 19 Mei 2015 — ZHUANG DEZHENG; Dkk
62 — 29
62 — 29
Perikanan; Apabila Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) suatu kapal dicabut makapejabat yang mencabut harus mengirimkan surat pencabutan tersebutkepada perusahan atau pemilik kapal, pelabuhan panggkalan danpengawas pantai seperti TNIAL, POLRI dan Perikanan untukselanjutnya disampaikan ke kapal yang dimaksud; Bahwa sebelum diberi sanksi pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI), maka perusahan atau pemilik kapal diberikan teguran lisan atautertulis dan di klarifikasi apabila tidak dipatuhi maka sangsi
Register : 18-07-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 43 / G / 2012/ PTUN. Smg Tanggal 20 Nopember 2012 — Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt.DESS Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
132 — 72
132 — 72
bekerjadi Inspektorat Kabupaten Kendal0nn nnn nn nnn nnn nnn Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai panitia pengadaan barang tidakpernah melakukan halhal yang dilakukan seperti Penggugat yaitumenandatangani berita acara tetapi barang belum diterima; Bahwa berita acara dibuat setelah semua barang diterima semua; Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai panitia pengadaan barang tidakada kendalakendala yang dialami; Bahwa apabila rekanan pergi akan berdampak pada temanteman panitia; Bahwa menurut saksi sangsi
Register : 13-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Brt Tanggal 24 Februari 2021 — Pemohon:
LINDA DHALIA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA BARAT
126 — 42
LINDA DHALIA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA BARAT
126 — 42
dengan alasan belum cukup bukti atau peristiwatersebut bukan merupakan tindak pidana;Bahwa ahli menerangkan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindakpidana karena setelah dilakukan penyidikan ternyata peristiwa tersebutbukan merupakan perkara pidana;Bahwa ahli menerangkan bahwa indicator perkara tersebut bukanmerupakan tindak pidana yaitu jika perbuatan tersebut tidak memenuhiunsurunsur perbuatan pidana ;Bahwa ahli menerangkan bahwa hubungan setiap perbuatan bisa terdapatsangsi perdata dan sangsi
Putus : 22-12-2011 — Upload : 22-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 12/TIPIKOR/2011/PT.PLG. Tanggal 22 Desember 2011 — Ir. FAISAL MUAZ dan Ir. HADIANTO EKO PUTRO
115 — 69
115 — 69
Hadiyanto Eko Putro dansebagian lagi berjumlah Rp. 53.350.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus limapuluh Rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barangbukti dalam perkara terdakwa Deddy Zatta;Menimbang, bahwa pidana yang dijatunkan kepada terdakwa tidakhanya bertujuan untuk mendidik dan membina serta membuat jera bagiTerdakwa, melainkan juga diharapkan sebagai contoh sangsi bagi pelakutindak pidana korupsi sehingga dapat mencegah masyarakat dan atauPenyelenggara Negara untuk
Register : 03-10-2011 — Putus : 15-12-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 202-K/PM.III-12/AL/X/2011 Tanggal 15 Desember 2011 — - Leonardo Husni, Letda Laut (KH) NRP 18898/P
115 — 33
115 — 33
berikutBahwa benar setelah Terdakwa melanjutkan sefungdi Kobangdikal surabaya untuk ~ mengikutipendidikan lanjutan kemudian diperintahkanuntuk mengisi daftar ulang dan Nominatifuntuk didi isi sebagaimana keadaansebenarnya.Bahwa benar agar supaya identitas dan keadaanTerdakwa yang sebenarnya tidak diketahuioleh orang lain maka terdakwa dalam daftarnominatif sengaja tidak mengisi poin tempatdan tanggal kawin dengan alasan agar tidakdiketahui kalau) Terdakwa sudah berkeluargayang akhirnya akan mendapatkan sangsi
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
444 — 389
444 — 389
kebijakan51ekonomi dan atau menugaskan Termohon untuk menjadi Penasehat Pemerintah, dengandemikian pasal 35 huruf e ini tidak tepat apabila dugunakan Termohon sebagai dasarhukum untuk mensahkan tindakannya memerintahkan Pemerintah dalam hal ini penyidikagar mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar laranganmonopoli termasuk juga tindakan Termohon memerintahkan penyidik untuk mengambiltindakan kepada pelaku usaha atau Pemohon dalam pengadaan tinta sidik jari pemilulegislatif.Bahwa sangsi
yang dijatuhkan kepda Pemohon dalam Putusan Termohon aquo adalahbertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi penegak hukum dan keadilan, sebabTermohon hanya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sangsi kepada pelaku usahasebagaimana ditentukan dalam pasal 36 hurufi UU No. 5 tahun 1999.
No. 5 Tahun 1999Bahwa berdasarkan Pasal 47 (1) UU No. 5 Tahun 1999, kewenangan Termohon adalahmenjatuhkan sangsi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yangmelanggar ketentuan UndangUndang ini. Apa yang dimaksud dengan tindakanadministratif disebutkan dalam Pasal 47 (2)nya, yaitu :a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampaiPasal 13, Pasal 15, dan pasal 16, dan ataub.
AndreeKumaat, Nucke Indrawan, Musab Muhammad, Melina Alaydroes dan Yulinda dalambentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan barangdan atau jasa di KPU maupun KPUD selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannyakePutusan ini.Bahwa dengan amar Putusannya angka 15 diatas, Termohon telah memberikankePutusanyang melampaui kewenangan yang diberikan oleh undangundang, dalamhal ini pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana dikutip diatas, oleh karena tidakdisebutkan dalam pasal 47 tersebut sangsi
Register : 19-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN AMBON Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
KARMINI SYARIFUDIN
Tergugat:
PT. BANK MALUKU MALUT
179 — 75
KARMINI SYARIFUDIN
Tergugat:
PT. BANK MALUKU MALUT
179 — 75
perilaku yang tertib, rapi, tepat waktu, tidak ingkar janji danmenjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malumelakukan perbuatan yang tidak terpujrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melanggar 9 butir perilakubudaya perusahan khususnya pada butir perilaku budaya perusahaan kesatudan ketujuh;Menimbang, bahwa atas pelanggaran Peraturan Perusahaan tersebut diatas selanjutnya Penggugat telah diberikan sangsi
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 38/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT. LATANINDO MINING
Termohon:
Bupati Morowali Utara
321 — 171
PT. LATANINDO MINING
Termohon:
Bupati Morowali Utara
321 — 171
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN WATES Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wat Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ERIKSA RICARDO, S.H.
Terdakwa:
PUJI ASTUTI Binti WARIS
142 — 40
ERIKSA RICARDO, S.H.
Terdakwa:
PUJI ASTUTI Binti WARIS
142 — 40
Bahwa fakta persidangan terungkap kalau sistem pelaporan keuanganyang ada pada kantor Notaris Hersa Krisna Muslim tidak berjalan dengan baikterbukti ketika saksi ENI NURWATI bagian keuangan tidak mampumemberikan penjelasan secara jelas terhadap sistem pelaporan keuangandan tidak memberikan teguran dan sangsi bagi karyawan yang melakukanpelanggaran management kantor dan atau setidak tidaknya memberitahukankepada atasannya dalam hal ini Hersa Krisna Muslim bahwa apa yangdilakukan oleh terdakwa tidak
Putus : 27-06-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PN TEBO Nomor 35 / PID / B / 2013 / PN.TEBO. Tanggal 27 Juni 2013 — Sumarno Als Marno Bin Saeno
61 — 17
61 — 17
perjanjian lahan /tanah seluas 12 hektar dengan harga Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah) setelah tanah sudah dibersihkan / imas tumbang olehsaksi Marudut dan saksi Roni mendapat tanah seluas 8 (delapan)hektar sedangkan terdakwa mendapat bagian 4 hektar ;e Bahwa, saksi, saksi Riki dan Kaswanto juga membeli tanah dariterdakwa sebanyak 1 titik (+ 6 hektar) dengan harga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;e Bahwa, saksi tergerak untuk membeli tanah tersebut karena Riadimengatakan pokoknya kamu ngak usah sangsi
Register : 25-02-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Amb Tanggal 18 Mei 2015 — CHEN XIANGQI,Dkk
195 — 80
195 — 80
penangkapan ikan (SIPI) suatu kapal dicabutmaka pejabat yang mencabut harus mengirimkan suratpencabutan tersebut kepada perusahan atau pemilik kapal,pelabuhan panggkalan dan pengawas pantai seperti TNIAL,POLRI dan Perikanan untuk selanjutnya disampaikan ke kapalyang dimaksud;Hal.21 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN AmbBahwa sebelum deberi sanksi pencabutan Surat izinpenangkapan ikan (SIPI), maka perusahan atau pemilik kapaldiberikan teguran lisan atau tertulis dan di klarifikasi apabilatidak dipatuhi maka sangsi
Register : 26-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.SMG Tanggal 25 April 2019 — Pemohon:
1.Siti Mustab Siroh
2.Zulaikah
Termohon:
Bupati Demak
112 — 59
1.Siti Mustab Siroh
2.Zulaikah
Termohon:
Bupati Demak
112 — 59
Itu artinya TERMOHON harus aktif menindak bawahannya(Kepala Desa Tlogopandogan) yang didalam putusan Peradilan terbukti MelakukanTindakan Melawan Hukum dengan cara menjatuhkan sangsi padanya;76.