Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Rekonvensi Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Meyatakan sah Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor001

;Bahwa atas dasar uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara, kepada Majelis Hakim Pemeriksa agarmemutuskan sebagai berikut:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor001/BWI/PPW/2011 tentang: Perobahan Peruntukan Tanah Wakaf seluas1.500 m?.

Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/Km15.01/02.03/IV/15/1987diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf Kecamatan Jombang tanggal 11 April 1987, Sertifikat Wakaf Nomor1159 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jombangtanggal 03 Februari 1988, surat keputusan tanggal 08 Maret 2011;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor001/BWI/PPW/2011 tentang: Perobahan Peruntukan Tanah Wakaf seluas1.500 m?.

nc nn nc nn nanan ncnTENTANG DUDUK SENGKETANYAMenimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 5Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan Register perkaraNomor : 38/G/2019/PTUNSMD, dan diperbaiki pada tanggal 5 September2019, dengan mengemukakan dalildalil sebagai berikut :OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.Obyek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tergugat berupaSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor001

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019 kepadaCV.NABILA N NAYBILA Perihal : Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaanPaket Pekejaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK 2019),3.

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan dalih Penggugatdalam gugatannya halaman 1 adalah :Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepadaCV. NABILA N NAYSBILA, Perithal : Penunjukan Penyedia untukPelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8(DAK 2019).Bersama ini kami sSampaikan eksepsi sebagai berikut :1.

PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruff kepada KPA.Bahwa dengan demikian dalil yang diajukan oleh Penggugat dimanamenyatakan bahwa Tergugat adalah pihak menerbitkan SuratPenunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, Tanggal 10 Juli 2019 sertamelakukan perbuatan melawan hukum merupakan pernyataan yangtidak berdasar.

Bahwa berdasarkan objek sengketa dalam perkara iniberdasarkan dalih Penggugat dalam gugatannya halaman 1 adalah :Surat = Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor001/SPPBJ/JL.ANGGREK/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepadaCV. NABILA N NAYSBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untukPelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Anggrek SMP 8 (DAK2019). Oleh karena itu seyogyanya perlu adanya kesinambungan atauhubungan antara sengketa tata usaha dengan Tergugat.

status objek bidang tanah dan dokumen kepemilikan berupaSertipikat Tanah/Surat Keterangan Tanah/Surat Tebas (G7) yang terletak diPulau Dompak yang tercantum dalam putusan paragraf 5.2 poin 1 dan 2merupakan Informasi yang dikecualikan karena Objek Bidang Tanah yangsaya mintakan informasi adalah Hak Milik Saya yang belum dibebaskanoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bukti Surat Asli Hak Kepemilikanatas tanah masih berada dengan saya;Bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor001

Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor001/I/KIKepriPS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkankeberatan;3.

0544656, sebagaimana yang diterbitkan oleh LPJK(Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksl) ;Bahwa Penggugat memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)dengan Nomor : 01.649.442.951 1000;Bahwa Tergugat adalah Pokja XIIA bagian layanan pengadaanbarang atau jasa kota Semarang;Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan Peraturan PerundangundanganVarig) er aK Uj assesHalaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG8.10.Bahwa berdasarkan dokumen pemilinan Nomor001

TawangmasmdkoroDPU/PuJ12a/2019 tanggal 25Februari 2019, Tergugat mengadakan pelelangan paket peningkatansistem polder tawangmasmadukoro sumber dana APBD (AnggaranPendapatan Belanja Daerah) kota Semarang Tahun Anggaran 2019,dengan HPS Rp.30.997.310.805,01 (Tiga puluh milyar sembilan ratussembilan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus limarupiah Satu SCN) nne on n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nen nneBahwa berdasar pada dokumen pemilihnan Nomor001/Syspol.tawangmasmdkoroDPU

Bahwa kabel panel listrik Sepanjang Kurang Lebih 6 (Enam) Meter YangDipotong Menjadi 4 (Empat) Bagian yang dibawa oleh terdakwa II adalahbukan milik dari terdakwa melainkan barang tersebut adalah milik PTENERGI UNGGUL PERSADA (EUP) yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor001/HRGAEUPKJ/SK/XII/2020 tanggal O7 Desember 2020 telahdikuasakan kepada saksi SUHARDI, SE Bin SELAMET dan saat terdakwa memotong dan memberikan kabel panel tersebut kepada terdakwa Il,dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin

setelan menerima kabel panel tersebut dari terdakwa kemudian terdakwa II pergi meninggalkan Gudang penyimpanan tersebutdengan membawa Kabel Panel Listrik Sepanjang Kurang Lebih 6 (Enam)Meter Yang Dipotong Menjadi 4 (Empat) Bagian tersebut.Bahwa kabel panel listrik Sepanjang Kurang Lebih 6 (Enam) Meter YangDipotong Menjadi 4 (Empat) Bagian yang dibawa oleh terdakwa II adalahbukan milik dari terdakwa melainkan barang tersebut adalah milik PTENERGI UNGGUL PERSADA (EUP) yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor001

Bahwa untuk melakukan operasional pekerjaan tersebut antaraPenggugat dengan Tergugat telah sama sama mempunyai iktikatbaik untuk mejalankan pekerjaan tersebut, maka Para Pihak dalamhal ini tetap berpedoman pada Perjanjian Kerjasama Nomor001/DJNTGPM/IV/09 tanggal 24 April 2009 dengan menggunakanPerusahaan CV Putra Anak Negeri dengan pertimbangan dimanaPerusahaan Penggugat PT Dadjuan Duta Niaga Tepatguna tidakmempunyai spesifikasi tenaga ahli sehingganya PerusahaanTergugat " CV Putra Anak Negeri yang

belumpernah dibatalkan, sehingga Penggugat berpedoman interval waktupenyelesaian pekerjaan tersebut tetap berakhir sesuai dengan SuratPerjanjian Jasa Borongan, sebab apabila dipahami totalitaspersoalan tersebut hal ini sangat jelas antara Perjanjian KerjasamaNomor 001/DJNTGPM/IV/09 tanggai 24 April 2009 dengan SuratPerjanjian Jasa Borongan yang tertanggal 16 dan 18 Februari 2009merupakan satu kesatuan kesepahaman yang tak terpisahkan, untukitu dapat juga Penggugat nyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor001

Bahwa berdasarkan domisili hukum, Tergugat bertempattinggal di Duri dan berada didomisili hukum Pengadilan NegeriDumai, yang seharusnya berwenang mengadili perkara aquo,Penggugat tidak mempuyai dasar hukum untuk memilih domisilihukum Tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang hanyaberpatok pada perjanjian kerjasama dibawah tangan Nomor001/DJNTGPM/IV/09, tanggal 24 April 2009, adalah tidak benar,dan tidak berdasarkan hukum, Karena penilaian Kerjasama dibawahtangan Nomor 001/DJNTGPM/IV/09 tanggal

gugatan Penggugat terdahuludinyatakan kurang para pihak adalah tidak benar, karenasesungguhnya gugatan tersebut diajukan dalam format atau bentukwanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum, = artinyawanprestasi secara hukum terkait didalam suatu surat perjanjian baiktertulis maupun consensual jadi sanggatlah tepat PemohonPeninjauan Kembali mengajukan gugatan kepada Termohon hanyaada dua pihak pada waktu itu yaitu Penggugat dan Tergugat sesualdengan ilegalitas +pembuktian perjanjian kerjasana Nomor001

tanggal 14 Mei tahun2009 yang pada inti pokok kuasa tersebut tetap pada orientasipengerjaan Proyek yang diadakan oleh PT Adhi Karya (Persero)Tbk yaitu dimaksudkan Proyek Abandon Fuel Tank PG&T Minasdan Pipe Replacement KB164400 meter, KB1151.800 meter danKB1251.400 meter;Bahwa untuk melakukan operasional pekerjaan tersebut antaraPemohon dengan Termohon telah sama sama mempunyai iktikatbaik untuk mejalankan pekerjaan tersebut, maka Para Pihak dalamhal ini tetap berpedoman pada Perjanjian Kerjasama Nomor001

Bahwa dari penjelasan Penggugat di atas, dan demi keadilanPenggugat sangat mengharapkan kepada Majelis Pengadilan Pajakdapat mempertimbangkan untuk menerima Surat Keberatan Nomor001/OM/PH/KKCN/IX/2011 sebagai surat keberatan yang seharusnyadiproses lebih lanjut sebagai keberatan wajib pajak, dengan perhitunganjumlah pajak terhutang sebagai berikut: Keterangan BSH ie(Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 203.921.277PPN Terhutang Kurang Dibayar 20.392.128Sanksi Kenaikan Pasal 13 (2) KUP 9.788.221Jumlah Pajak

Salinan Surat Nikah Atas Nama YUSAK SAMJAR, S.E. dan NITTASAMSIATI NATALIA, tertanggal 3 Februari 1987 dengan nomor001/L/I/2/SN/87, yang dikeluarkan Gereja GPIB Immanuel Samarinda;5. Salinan Surat Baptis Atas Nama NITTA SAMSIATI NATALIA, tertanggal 11Januari 1987 dengan nomor 009/M/I/1/SB/1987, yang dikeluarkan GPIBImmanuel Samarinda;6. Salinan Surat Sidi Atas Nama NITTA SAMSIATI NATALIA, tertanggal 17Oktober 1987 dengan nomor 012/L/I/X/1987, yang dikeluarkan Gereja GPIBImmanuel Samarinda;7.

Nopember 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Tuban, Nomor: 2479/Pdt.G/2011/PA.Tbn,telah mengajukan~ gugatan cerai terhadap Tergugatdengan uraian/alasan sebagai berikutBahwa, pada ttanggal Ol Januari 2006, Penggugatmenikah dengan Tergugat dan dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban,Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor001/01/1/2006 tanggal 02 Januari 2006;Bahwa 5 setelah pernikahan tersebut awalnyaPenggugat dan Tergugat membina rumah tangga

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor001 4/Pdt.G/2016/ PA.Bb. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutanperkara tersebut;3. Membebankan Penggugat untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp. 291.000, (dua ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 H oleh kami Dr.

November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00116/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00337/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Keberatan Pemohon Bandingatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor001

., SHAdvokat yang beralamat JIn Empang Sari RT. 033 RW.000Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambiberdasarkan surat kuasa khusus Nomor001/BNP/SKK/PA/IX/2009 tertanggal 23 September 2019,selanjutnya disebut Penggugat.melawan,TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di XXXX RT.052/000 Kelurahan Lingkar SelatanKecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, selanjutnya disebutTergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK

/sp/PALA/CLN/XII/2017 untuk melakukan Lelang EksekusiHak Tanggugan dan dengan surat nomor 2544 B/ SOMCLN/2018TERNYATA Terlawan telah melimpahkan pra lelang pada terlawan Illmelalui terlawan Il, bahwa perobuatan Para Terlawan adalah suatuperbuatan melawan hukum karena perjanjian kredit nomor001/SME/KDU/11 bukanlah akta otentik;22.Bahwa Para Pelawan menyataan keberatan atas perbuatan Terlawan yang meminta Terlawan Ill melakukan Pra Lelang melalui terlawan Ilkarenatelah melakukan suatu perbuatan melawan

hukum denganmelanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEQJK.07/2014Tentang Perjanjian Baku dan Peraturan Bank IndonesiaNo.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;23.Bahwa Para Pelawan menyatakan keberatan atas permohonan PraLelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan olehkarenanya Para Pelawan melakukan gugatan di Pengadilan NegeriKudus sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian kredit nomor001/SME/KDU

Fotokopi Perubahan ke1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor001/SME/KDU/11 Tanggal 28 Januari 2011 antara PT. Bank Cimb Niaga,Tok. dengan Tuan Sartono Agbas (Bdn Baston Group), tertanggal 05 Januari2012, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P.1.23 ;4. Fotokopi Perubahan ke2 Perjanjian Kredit Nomor 001/SME/KDU/11 Tanggal28 Januari 2011 antara PT.

Fotokopi Perubahan ke1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor001/SME/KDU/11 Tanggal 28 Januari 2011 antara PT. Bank Cimb Niaga,Tok. dengan Tuan Sartono Agbas (Bdn Baston Group), tertanggal 05 Januari2012, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.12 ;. Fotokopi Perubahan ke2 Perjanjian Kredit Nomor 001/SME/KDU/11 Tanggal28 Januari 2011 antara PT.

Dengan demikian, secara prosedural terdapat cacat proseduralyang dilakukan oleh Majelis Komisioner yang memeriksa perkara a quo dalammenetapkan putusan dalam sengketa informasi publik dalam perkara a quo.Sehingga sudah sepatutnya Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor001/PTSA/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 untuk dinyatakan tidak sah atausetidaktidaknya dinyatakan batal. Halaman 6 dari halaman 22 Perkara Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN.Smg.2.

Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor001/PTSA/II/2019 yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,pada paragraf 4.53, paragraf 5.8, dan paragraf 6.4 yang menyatakan padapokoknya bahwa kwitansi pembayaran penggunaan dana desa tahun 2017 bukanmerupakan informasi yang wajib untuk diberikan dengan alasan tidak diatur dalamketentuan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang StandarLayanan Informasi

2017, diberi tanda bukti TI7b;Fotocopy Bill of Lading Nomor : 023/BBSSP/X/2017 tanggal 14 Oktober2017, diberi tanda bukti TI7c;Fotocopy Cargo Manifest tanggal 14 Oktober 2017, diberi tanda bukti Tl7d;Fotocopy Certificate of sampling and Analysis tanggal 19 Oktober 2017,diberi tanda bukti Tl7e;Fotocopy Certificate of Draft Survey tanggal 19 Oktober 2017, diberi tandabukti TI7f;Fotocopy Certificate of Weight tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda buktiTI7g;Fotocopy Surat Tergugat kepada Tergugat I Nomor001

Fotocopy Invoice tTergugat kepada Tergugat II Nomor001/PT.BAPPT.PAKERIN/TT100%/II/2018 tanggal 7 Februari 2018, diberitanda bukti TI8b;28. Fotocopy Kwitansi Tergugat kepada Tergugat Il : Nomor001/PT.BAPPT.PAKERIN/TT100%/II/2018 tanggal 7 Februari 2018, diberitanda bukti TI8c;29. Fotocopy Surat Pernyataan Agung Astanto Soelaiman sebagai DirekturUtama PT Atlantic Bumi Indo tanggal 16 Desember 2015, diberi tanda buktiTI9;30.

Rp.760.000.000, (tujuh ratus enam puluh jutarupiah), bahwa Penggugat (debitur) menyetujuli dan menegaskan jumlahuang pokok yang telah diberikan sebagai pinjaman oleh Tergugat(PT.Bank SUMUT Cabang Jakarta) kepada Penggugat (debitur)berdasarkan pemberian fasilitas kredit tersebut telah diterima danPenggugat (debitur) telah berhutang kepada Tergugat (PT.Bank SUMUTCabang Jakarta) berdasarkan Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor001/KCKJAPK/KAL/2013 tanggal 20 Maret 2013, hal tersebut telahdituangkan

perusahaan dianggap mandiri dan berkuasa penuhuntuk dan atas nama perusahaan induk (kantor pusat) karena memilikkapasitas sebagai persona standi in judicio dan pimpinannya langsungberkedudukan sebagai legal mandatory ( full power), Putusan MahkamahAgung RI No.779K/Pdt/1992 mengatakan "kedudukan pimpian cabang suatubank berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat";Maka berdasarkan dalil hukum Tergugat tersebut diatas, selurun produkhukum yang terkait dengan Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor001

Bahwa para Penggugat tidak menguraikan secara jelas, terang sertakonkrit Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugatsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata danTergugat membantah dengan tegas pernyataan para Penggugat yangmenyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumkepada Penggugat terkait Persetujuan Membuka Kredit Nomor001/KCKJAPK/KAL/2013 tanggal 20 Maret 2013, maka oleh karenanyadalildali para Penggugat pada point 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22tidak

tinggal di Dusun Muntabak,RT.001, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, KabupatenBangka, selanjutnya disebut Pemohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksisaksi,serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 11 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor001

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 26 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.78420/PP/M.IB/16/2016, tanggal O7 Desember 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP774/WPJ.19/2015 tanggal23 April 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor001

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2382/WPJ.07/2015, tanggal 14 Juli 2015,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor001 11/406/12/055/14, tanggal 25 April 2014, atas nama PT SakaiIndonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.071.082.0055.000, beralamat sesuai Keputusan di Ejip industrial Park Plot3J1, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat dan AlamatHalaman 3 dari 8 halaman.