Sidoarjo dengan akta nikah No. 0802 / 113 / VI / 20132. Bahwa seblum menikah Penggugat bersetatus perawan danTergugat bersetatus jejaka.3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat danTergugat mengambil tempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugatselama 6 (enam) tahun.4.

Nomor 2231 K/Pdt/20132. Turut Tergugat pada tanggal 30 Mei 20133.

Terlawan V);Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 391K/Pdt/20132. H. Mhd. Amin Adnan (ic. Terlawan IV);e. Isteri V (Hj. Lailatul Kaftiah) dengan dikaruniai 4 (empat) orang anakkandung yaitu masingmasing bernama:1. H. Adlan Adnan (ic. Turut Terlawan Ill);2. H. Hamdani Adnan (ic. Terlawan IV);3. H. Ali Adnan (ic. Terlawan V);4. H. M. Azrul Adnan (ic. Pelawan);Bahwa dari susunan keluarga alm. H. Adnan Matkudin tersebut di atas makajumlah ahli waris yang sah ditinggalkan oleh alm. H.

Penyidik sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 06 Mei 20132. Perpanjangan oleh jaksa penuntut umum sejak tanggal 07 Mei2013 s/d tanggal 04 Juni 20133. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 17 Juni 20134. HAKIM Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tangal 18 JUni 2013 s/d17 Juli 20135.

Penyidik sejak tanggal :08 Februari 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2013;3. Penuntut Umum sejak tanggal4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal s/d 27 Februari: 28 Februari 2013s/d 02 April 2013; 5.

Penyidik, sejak tanggal 19 Pebruari 2013 s/d 10 Maret 20132. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tangga 11 Maret2013 s/d 19 April 2013.3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2013 s/d 21 April 20134. Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 15 April 2013 s/d 14 Mei2013.5.

No. 396 K/AG/20132. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang terjadi,yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.570.700,00 (satu juta lima ratustujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan paraPenggugat putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut dibatalkan olehPengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 215/Pdt.G/2012/PTA.Sby, tanggal 6 Agustus 2012 M. bertepatan tanggal 17 Ramadhan1433 H. yang amarnya sebagai berikut:1.

Nomor 1142 K/Pid.Sus/20132. Menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkankepadanya karena Terdakwa sedang menderita sakit gangguan jiwa;3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana;Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;Memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya Terdakwa dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa untuk menjalani terapi / pengobatan hingga sembuh;6.

No. 2 K/PID.SUS/20132. Sosialisasi, Pendataan dan Pemetaan Wilayah masingmasing RT yangikut/memohon Ajudikasi;3. Penerbitan Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah, SuratPernyataan Garapan, dan Penerbitan Buku Sertifikat;4. Pengawasan dari Lembaga Desa BPD dan LPMD untuk kelancarankegiatan Ajudikasi;5. Penerbitan Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah, SuratPernyataan Garapan, dan Penerbitan Buku Sertifikat;Dengan kesimpulan: bahwa perincian pembiayaannya, sebagai berikut:1.

No. 2 K/PID.SUS/20132 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang dari bendahara Ajudikasi kepadaSdr. M. ROSDY;2 (dua) buah buku warna merah rekap pengeluaran dan pemasukan uangdari Pembuatan Sertifikat Ajudikasi yang dibuat oleh Sdri. LIA JUNISA;1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari bendahara Ajudikasi untukpembelian tanah kas Desa Sungai Rengas kepada Sdr. M.

Putusan Nomor 513 K/Pdt/20132. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah eks HGUNomor 1/Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Bulelengseluas 2.465 m?;3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah eks HGU Nomor1/Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas2.465.000 m? adalah tanpa hak dan melawan hukum;4.

Putusan Nomor 513 K/Pdt/20132. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah eksHGU Nomor 1, Desa Pemuteran, Kecamatan Grokgak, KabupatenBuleleng, seluas 2.465.000 m2;3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah eks HGUNomor 1, Desa Pemuteran, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng,seluas 2.465.000 m? adalah tanpa hak dan melawan hukum;4.

Putusan Nomor 234 K/TUN/20132. H. HERU BANTOLO, SH., MH.3. DARYO MUKTIKNO, SH.4.

Putusan Nomor 234 K/TUN/20132,a.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor Sk. : 271/HGB/BPN.31/BTL /2011 tgl. 30112011 tentang Pencabutan danPembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 227550.209.032008tgl. 22092008 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepadaYayasan Pendidikan Kristen Ketapang berkedudukan di Jakarta,diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding/ Tergugat untukmelaksanakan

Putusan Nomor 234 K/TUN/20132/7550.209.032008, tanggal 22092008 tentang PemberianHak Guna Bangunan kepada Yayasan Pendidikan KristenKetapang berkedudukan di Jakarta" Tidak termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutUndangUndang ini karena '"dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan" tersebut;Bahwa "hasil pemeriksaan badan peradilan" yang digunakansebagai dasar dikeluarkannya "Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah KhususIbukota

KAK pembangunan LPG mini plant di musi banyuasin tertanggal 28Maret 20132.

PembangunanLPG Mini Plant di Musi Banyuasin lelang 2 Vol 2 dari 2,PTPasadena Enginering Indonesia,1 (satu ) lembar foto copy Nota Dinas kementrian ESDM RIDerektorat Jendral dan Gas Bumi Nomor 009/PPK/LPGKIL/2013tanggal 4 Juni 2013 perihal pelaksanaan lelang1 (satu) lembar Nota Dinas Kementrian ESDM RI Nomor : 36/PDMO/2013 tanggal 12 Juli 20134(empat) lembar berita acara pelelangan pembangunanPembangunan Kilang Mini LPG di Musi banyuasin (lelang ulang)Nomor : 07/BA.HP/PK/PDMO/2013 tanggal 12 Juli 20132

(dua) lembar asli berita acara evaluasi penawaranPembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lelang ulang)Nomor: 06/BAEP2/PK/PDMO/2013 tanggal 8 Juli 20132 (dua) lembar asli berita acara evaluasi penawaranPembangunan Kilang Mini LPG di Musi Banyuasin (lelang ulang)Nomor: 01/BAEP2/PK/PDMO/2013 tanggal 2 Juli 20131 (satu) lembar daftar hadir Pekerjaan Pembangunan Kilang MiniLPG di Musi Banyuasin (lelang ulang)3 (tiga) lembar asli berita acara Pembuktian data isiankwalifikasi Pekerjaan pembangunan

Hokasa Mandiribulan Oktober 20132 (dua) lembar Fotokopi legalisir Kartu Pengawasan KontrakSatker: 412559 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi DKIJakarta Raya tentang pembayaran Paket Pekerjaan KonstruksiPembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin dengan JumlahBersih Rp 10.690.909.091,1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor: 413735H/019/110 tanggal 30 Desember 2013tentang pembayaran THP.I : Paket Pekerjaan KonstruksiPembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin1

Putusan Nomor : 177K/PM.lIll19/AD/XII/20132. Bahwa pada tanggal 27 januari 2013 sekira pukul 00.00 WitSaksi dengan Sdr. Sebedius menuju Toko Matoa dan bertemudengan Sadr. Feri (Saksi10) dan Sdr. Joni (Saksi3) sedangdan Saksi bergabung minum miras jenis sopi sebanyak 2(Dua) botol Vitdisamping Toko Matoa Kota Merauke bersamadengan temantemannya yang berjumlah 11(sebelas) orangsampai dengan pukul 02.30 Wit.

KelapaLima Kab.Merauke.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidakada hubungan keluarga.Hal 11 dari hal 33 Putusan Nomor : 177K/PM.Ill19/AD/XIV/ 20132. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 22.30 Wit,Saksi bersama Sdr. John (Saksi2), Sdr. Ongen, Sdr. Boy(saksi6), Sdri. Maria (Saksi9), Sdri. Nela (Saksi8) dan 6(enam) orang dari Saudara Ongen yang Saksi tidak kenal,berjalan kaki dari depan rumah Sdr. Ongen menuju JI.

Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/20132)3)1)2)3)Bahwa Faktur Pajak dan Nota Retur hanya mencantumkan jenismobil tanpa mencantumkan rincian dan spesifikasi mobil yang diretur.

Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/20132) Dengan demikian, berdasarkan faktafakta yang telah diuraikan diatas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perpajakan yangberlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa terbukti adanya kelemahan Majelis Hakimdalam melakukan pemeriksaan dan penilaian pembuktian atassengketa koreksi Peredaran Usaha PPh Badan Tahun Pajak 2007atas koreksi retur penjualan aksesories sebesarRp1.012.545.470,00 yang terkait dengan DPP PPN Masa PajakSeptember 2007

KEP.232/MEN/2003;Hal. 15 dari 18 hal.Put.Nomor 124 K/Pdt.SusPHI/20132.

No. 978 K/Pid.Sus/20132. Surat Direktur Utama PT. Pelindo IV Nomor : 4/KB.303/I/DU2006tanggal 27 Desember 2006 perihal Penyelesaian Retribusi IMB ;Bahwa atas permohonan dari PT. Pelindo IV tersebut, Terdakwa selakuKepala Dinas Tata Kota, Kota Bitung telah menyetujui permohonanpengurangan pembayaran/reduksi atas besaran retribusi IMB dari PT.

No. 978 K/Pid.Sus/20132. Surat Wakil Walikota Bitung No.650/TK/290/2006 tanggal 3 Juli2006 perihal Penyelesaian Retribusi IMB ;3. Surat Wakil Walikota Bitung No.974/TK/408/2006 tanggal 6September 2006 perihal Pemberitahuan III/Terakhir ;4. Surat Wakil Walikota Bitung No.650/TK/587/2006 tanggal 4Desember 2006 perihal Pembayaran Lanjutan Retribusi IMB ;5. Surat Walikota Bitung No.974/TK/629/2006 tanggal 20 Desember2006 perihal Penyelesaian Retribusi IMB ;Bahwa atas penagihan tersebut, maka PT.

No. 978 K/Pid.Sus/20132.ribu enam puluh tujuh rupiah dua nol sen) ditambah Jasa PembuatanGambar Bangunan, Jasa Pembuatan Gambar Lokasi danAdministrasi sehingga dibulatkan menjadi Rp88.409.000,00 (delapanpuluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ; Penggunaan Bangunan Generator Room dengan jumlahRp7.839.913,60 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribusembilan ratus tiga belas rupiah enam nol sen) ditambah JasaPembuatan Gambar Bangunan, Jasa Pembuatan Gambar Lokasidan Administrasi

No. 978 K/Pid.Sus/20132/.28.29.30.31.32.33.1 (satu) lembar foto copy Surat PEMBERITAHUANPEMBAYARAN, tercantum Rincian : Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) Peti Kemas dan Bangunan Penunjang Lainnya Permanen (PanjarTahap Il), jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)yang ditanda tangani oleh Drs. H.D. SOETANTO Kepala Dinas TataKota, tanpa tanggal, tahun 2006, tercantum nama D.S.

Lembaran disposisi surat dan surat keputusan dari Bupati AgamNomor 234 Tahun 2013 tentang Perubahan atas keputusan BupatiAgam Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Penetapan Unit PengelolaKegiatan Sebagai Pengelola Bantuan Langsung MasyarakatProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PedesaanTahun 20132 (dua) Eksemplar laporan pekt kegiatan Belanja Modalyang sudah dilaksanakan oleh tim Direksi Teknis PembangunanFisik Kota Bukittinggi tahun 2009 s/d. Desember 2009.DI KEMBALIKAN KEPADA YASRIL M.26.

(Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal PemberdayaanMasyarakat Dan Desa).Halaman 33 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDGDikembalikan kepada kepada YELMI SEFRIYANTI, SPD25.Lembaran disposisi surat dan surat keputusan dari Bupati AgamNomor 234 Tahun 2013 tentang Perubahan atas keputusan BupatiAgam Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Penetapan Unit PengelolaKegiatan Sebagai Pengelola Bantuan Langsung MasyarakatProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PedesaanTahun 20132 (dua) Eksemplar laporan

(Kementerian Dalam Negeri Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat Dan Desa).Dikembalikan kepada kepada YELMI SEFRIYANTI, SPD25,Lembaran disposisi surat dan surat keputusan dari BupatiAgam Nomor 234 Tahun 2013 tentang Perubahan ataskeputusan Bupati Agam Nomor 112 Tahun 2013 TentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai PengelolaBantuan lLangsung Masyarakat Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun 20132(dua) Eksemplar laporan pekt kegiatan Belanja Modalyang sudah dilaksanakan

PUTUSANNomor xxx/Pdt.G/2019/PA.MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara CeraiGugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yangdiajukan oleh:Penggugat , umur 29 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempattinggal di Kecamatan Medan Selayang, KotaMedan, Sumatera UtaraIndonesia, Kode Pos(20132) , berdasarkan

No. 202 K/Pid/20132. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Emma Purnama binti BonnyMachbonni dan Terdakwa 2.

Pelatinan Sertifikat Uang Rupiah pada tahun 20132. Training Of Trainer tentang cirriciri Keaslian uang rupiah pada tahun Bahwa sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1),(2),(5),(9) danayat (14) UU RI NO.07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bahwa yangdimaksud dengan hal hal tersebut diatas adalah sebagai berikut: a. Uang adalah Uang yang dikeluarkan NKRI yang selanjutnyadisebut Rupiah. b. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Cc.