Ditemukan 3588 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-10-2012 — Upload : 23-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — PT. BANGUN BEJANA BAJA (“PT. BBB”), vs. PT. BUANA INTI ENERGI (“PT. BIE”)
108100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun dalam poin 18 halaman 10 Permohonana quo, PEMOHON juga mendalilkan bahwa selain sebagaipemegang saham, PEMOHON juga memberikan pinjamanpinjamandana kepada TERMOHON;. Bahwa dengan dasar dalil tersebut, PEMOHON telah menegaskansecara tersurat maupun tersirat bahwa legal standing PEMOHONdalam mengajukan Permohonan a quo juga sebagai pihakKREDITUR, dan TERMOHON sebagai DEBITUR.
Register : 25-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 19/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 19 Juni 2017 — Dr. RIDWAN TOHOPI, M.Si ; MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
8336
  • Si tertanggal 25 Oktober2015 (fotokopi sesuai dengan asili);Surat Badan Pertimbanagan Kepegawaian Nomor :275/BAPEK/S/2015 tertanggal 8 Desember 2015Perihal : Permohonana Tanggapan Dan HukumanDisiplin Yang Diajukan Oleh Saudara DR. H.Ridwan Tohopi., M.
Register : 02-01-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn
Tanggal 22 April 2019 — Roslenni Sitepu, S.Kp., MARS lawan Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumatera Utara .STIKES SU
7828
  • tersebut, namun Penggugat tidakdiputus hubungan kerjanya oleh Tergugat oleh karena nya terkait petitumPenggugatangka 4 huruf a tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 berupa surat permohonantertulis pengunduran diri atas nama Penggugat tertanggal 5 April 2018, dimanapada surat pengunduran diri tersebut penggugat memohon terhitung mulaitanggal 9 April 2018 Pengguat menyatakan telah mengundurkan diri dan padatanggal 12 April 2018, Tergugat membalas surat permohonana
Register : 28-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Januari 2019 — Ruly Sidarta,SH LAWAN Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung, DKK
14483
  • sebagaimanadimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tatacara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke PengadilanNegeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalameksepsi di atas, bahwa dengan bukti awal yang diajukannya dan telahmemenuhi syarat pembuktian, Pemohon sebagai badan hukum perdatayang telah berbadan hukum berkapasitas untuk mengajukan permohonana
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 11 Juli 2018 — MUHAMMAD NURKHOLIS MAJID (Penggugat) Melawan PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk (Tergugat I) RUDDYANTHO TANTRY, SH (tergugat II) Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN di Jakarta (tergugat III) Kantor Pertanahan Kota Samarinda (tergugat IV) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda (Tergugat V) Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat VI)
22151
  • Fotocopy sesuai aslinya Surat permohonana lelang eksekusi keKPKNL No. 1050/SAM/EXT tanggal 25 Juli 2017 (diberi tanda TI13) ;14. Fotocopy sesuai aslinya Surat Penetapan Lelang No. s592/WKN.13/KNL.02/2017 tanggal 03 Agustus 2017 (diberi tanda TI14) ;15. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan lelang No.1147/SAM/EXT/17 Tanggal 07 Agustus 2017 (diberi tanda TI15) ;16. Fotocopy sesuai aslinya Pengumuman lelang pertama berupaselebaran pada tanggal 08 Agustus 2017 (diberi tanda TI16) ;17.
Register : 26-11-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 26/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 18 Desember 2020 — Pemohon:
PT.MINERALINDO MANDIRI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
16992
  • 14 September 2020, kemudian setelah 10 (Sepuluh) harikerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan a quo, Termohonterbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakanHalaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PLsesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanyaberdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaktidaknya setelah10 (Sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonana
Register : 18-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 September 2020 — Pemohon:
1.FIKCHE DAHLIA, S.E.
2.ENGGAR PRATIWI
Termohon:
PT. DUTA SENAWIJAYA MANDIRI
15657
  • tanggal didaftarkannyasurat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaankewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjukseorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama Termohon mengurusharta Termohon Berdasarkan halhal yang telah dikemukakan di atas serta didukungdengan buktibukti yang dilampirkan oleh Para Pemohon PKPU, bersama iniPara Pemohon PKPU mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga JakartaPusat yang memeriksa dan mengadili Permohonana
Register : 11-08-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Kpg
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat: Drs. Agustinus Bire Logo, M.Si Tergugat: 1.Lyli Hermani 2.Yosshafat Pelle 3.Netty Pelle 4.Yeni Endah Kurnia Pelle 5.Badan Pertanahan Kota Kupang 6.Dr. Jefirtson R Riwu Kore, M.M., M.H
10842
  • Foto copy Surat permohonana kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaKupang, selanjutnya diberi T.V. 4;5. Foto copy surat Kuasa dari Jefritson R. Riwu kepada Hengki Famdale, SH,selanjutnya diberi T.V. 5;6. Foto copy surat permohonan sertifikat pengganti tanggal 1 Juni 1991,selanjutnya diberi T.V. 6;7. Foto copy surat permohonan sertifikat pengganti tanggal 22 Januari 1994,selanjutnya diberi T.V. 7;8. Foto copy Berita Acara Penerbitan sertifikat kedua No. 630/7/P dan PT,selanjutnya diberi T.V. 8;9.
Putus : 31-07-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 31 Juli 2012 —
315
  • .; Bahwa mekanisme pencairan UPK mengajukan pencairan dana melalui KPAselanjutnya KPA meneruskan permohonana pencairan dana tersebut ke KPPN dandana dari KPPN langsung ditransfer ke rekening masingmasing UPK dan selanjutnyaUPK menyerahkan dana program tersebut ke TPK dan kemudian TPK membelanjakandana sarana dan prasarana sedangkan untuk dana SPP diserahkan kepada ketuakelompok masingmasing, untuk dana perguliran SPP yang sudah masuk ke UPKpenyaluran guliranya dilakukan langsung oleh UPK kepada ketua
    Skretaris : AGUS FADAL. ; Bendahara :INDAH SISKA APRILIAWATI, SH ; Bahwa mekanisme pencairan dananya UPK mengajukan pencairan dana kepada PJOKKecamatan kemudian PJOK Kecamatan mengajukan pencairan dana melalui KPAselanjutnya KPA meneruskan permohonana pencairan dana tersebut ke KasatKerpenguasa pengguna anggaran ( BPMP) kemudian Kasat ker ( BPMP) mengajukan keKPPN dan dana dari KPPN langsung ditransfer ke rekening masingmasing UPK danselanjutnya UPK menyerahkan dana program tersebut ke TPK dan kemudian
Register : 19-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2020
Tanggal 16 April 2020 — SARLOTA DONGGORI, DKK vs GUBERNUR PAPUA;
26791 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 21 P/HUM/2020Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agungmempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untukmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) dalam permohonana quo, sebagai berikut:Bahwa Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — PARYATUN, S.1. Pust., DKK vs MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI
18496 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangcukup lama, tapi tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam formasikhusus seleksi CPNS Tahun 2018, karena pada umumnya usia mereka lebihdari 35 tahun per tanggal 1 Agustus 2018;Menimbang, bahwa sudah seharusnya tenaga pendidik honorer /guruhonorer yang telah mengabdi cukup lama mendapat dukungan dan prioritasdari pemerintah untuk diberikan peluang mengikuti seleksi CPNS sesuaipersyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa pengaturan norma dalam objek permohonana
Register : 22-05-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 87/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SARTANA, S.Pd
2.Drs. SETIYADI
3.SUWARNO, S.Pd
4.Drs. ENDRO SUKMONO
Tergugat:
BUPATI PACITAN
330196
  • Para Penggugat (Para Penggugat) Nomor :93/G/2019/PTUN.SBY adalah tidak dapat diterima, dengan pertimbanganhukum Para Penggugat (Para Penggugat) belum pernah mengajukanupaya administratif berupa keberatan dan banding atas Surat KeputusanBupati Pacitan tersebut yang menjadi objek perkara.Halaman 8 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2020/PTUN.SBYBahwa berdasarkan surat Nomor 079/PKSKB/ADVBS/VII/2019 tanggal30 Juli 2019 Para Penggugat telah mengajukan kepada BupatiKabupaten Pacitan Surat Permohonana
Register : 27-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 9/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 22 Januari 2020 — Pemohon:
TRIADI BUDI SETIJONO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
181748
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 24-12-2019
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4414
  • Pasal14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, maka Pemohon memiliki egal standing untuk mengajukan permohonana quo;Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kKuasa kepada AswanAbdulrahman, SH. dkk, berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan.
Register : 05-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.PBR
Tanggal 4 Februari 2021 — Pemohon:
1.Syurya Hardi
2.R. Rosnaini
3.Muh Zaudi
Termohon:
Lurah Industri Tenayan
136177
  • FP/2021/PTUN.PBRkemudian Para Pemohon mengajukan sporadik tersebut kepada Termohonuntuk ditandatangani dan diberi nomor register, akan tetapi Termohon tidakmenandatangani sporadik tersebut tanpa alasan dan Termohon dalamjawabannya halaman 4 (empat) mendalilkan pada pokoknya Termohon menolakpermohonan Para Pemohon seluruhnya;Menimbang, bahwa Standar Operasional Prosedur dalam untukmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau TindakanPenandatanganan Blangko Sporadik dari BPN sebagaimana objek permohonana
Register : 20-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (LPPBMN)
598647
  • Tak (dalambuku: Hoofdlijnen Van Het Nederlans AdministratiefProcesrecht) artinva adalah yang terkena secara langsungadalah objek itu sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain;Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dalam permohonana quo adalah pihak yang memohon kepada Termohon untukmenetapkan atau melakukan keputusan dan/atau TindakanTata Usaha Negara sebagaimana dalam permohonanPemohon adalah Permohonan untuk menjatuhkan sanksiterhadap pihak lain dalam hal ini Sdr.
Register : 13-01-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg
Tanggal 15 April 2015 — PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk lawan YULIANSJAH
310106
  • Jawaria tgl. 25 Mei 2012 diberi Tanda P19.20.Form Kunjungan Debitur tgl. 14 Februari 2012diberi Tanda P20.21.BA Bipartit tgl. 08 Nopember 2013 diberi Tanda P21.a.22.BA Bipartit tgl. 11 Desember 2013 diberi Tanda P21.b.23.Surat Permohonana jin PHK tgl. 04 Maret 2014diberi tanda P22.24.Anjuran igl. 12 Juni 201 4 diberi Tanda P23.25.Surat Jawaban atas Anjuran tgl. 25 Juni 2014diberi Tanda P24.Menimbang, bahwa buktibukti tertulis Penggugat yang diberi Tanda P1,P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10, P11, P17, P18
Putus : 20-08-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 418/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 20 Agustus 2014 — PT.KARYA CIPTA KARSA LAWAN MARTIN TORANG HERMANTO HUTAGALUNG
8514
  • Bahwa dengan demikian permohonan sita jaminan (conservatoirbeslaag) sebagaimana dimohonkan oleh PENGGUGAT tersebut tidakrelevan dan tidak ada dasar hukumnya, diajukan dalam permohonana quo dan oleh sebab itu haruslah ditolak dan dikesampingkan.Bahwa untuk itu sebaliknya dalil gugatan PENGGUGAT karena jelashanya bersifat mengadaada (tidak benar), maka secara tegas harusdikesampingkan.Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas dan nyata sekali bahwagugatan PENGGUGAT hanya mengadaada dan sama sekali
Register : 13-02-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
1.TRISNA MAULANA
2.ASRI PALUPI UTAMI
Tergugat:
PT. PANAH EMAS SUKSES
4412
  • Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.atau,Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonana quo berpendapat lain, Tergugat memihin Putusan yang seadiladilnya (exAquo et Bono).Halaman 31 dari 51 hal.
Register : 12-03-2013 — Putus : 21-09-2010 — Upload : 12-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.BLT
Tanggal 21 September 2010 — BASAR PURWOTO,S.Sos.M.Si VS ANIK KHIDAYATUS CHOLICHAH
3831
  • Kwitansi STIKes Patria Husada Blitar tertanggal 4 Februari 2009 perihal uangDPP/ Lab yang diserahkan oleh STIKes Patria Husada Blitar kepada AnikHidayatus Cholichah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberi tandaP.10 ;Daftar Penerimaan Bantuan Biaya Jjin/Tugas Belajar Semester Genap TahunAkademik : 2008/2009 dari STIKes Patria Husada Blitar tertanggal 10 Februari2009, salah satunya Anik Hidayatus Cholichah sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima jutalima ratus ribu rupiah), diberi tanda P.11 ;Surat Permohonana