BAM ditetapbkan pemenangnya oleh PPK ArifSambudi;Bahwa kami Panitia Lelang mengambil perhitungan EE dari PT.

Surat Nomor640/772/PPK/AB/MY/XI/2009 tanggal 16 November 2009 denganmenetapkan PT.

Batur Artha Mandiri dan ditujukan kepada ARIF SAMBUDI, ST(PPK pada anak kontrak 1);Bahwa BURLIAN DARHIM, ST, ME (PPK pada anak kontrak II dan anakkontrak Ill) selanjutnya PPK membuat Berita Acara Pemeriksaanpekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Batur ArthaMandiri selaku Kuasa Direktur WENDY LEO HERIAWAN, diperiksa danditanda tangani oleh Konsultan Pengawas PT.

Batur Artha Mandiri dan ditujukan kepada ARIF SAMBUDI,ST (PPK pada anak kontrak I), BURLIAN DARHIM, ST, ME (PPK pada anakkontrak II dan anak kontrak III);Menimbang, bahwa selanjutnya PPK membuat Berita Acara Pemeriksaanpekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Batur Artha Mandiriselaku Kuasa Direktur WENDY LEO HERIAWAN, diperiksa dan ditanda tanganioleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultan Ir.

Batur Artha Mandiri dan ditujukan kepada ARIF SAMBUDI,ST (PPK pada anak kontrak I), BURLIAN DARHIM, ST, ME (PPK pada anakkontrak II dan anak kontrak III);Menimbang, bahwa sebagai Plh. Kepala Dinas Pekerjaaan UmumKabupaten Tanjung Jabung Barat, terdakwa Ir.

dengan Gambar Situasi atas nama Joel IIlu Nasaku;Bukti PPK 4 berupa :Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 1997 atas nama Joel lu Nasaku,sebagai bukti bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Joel Illu Nasaku, yang diperoleh dari Bernadus Oematan II;Bukti PPK 5 berupa :Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1997 atas nama Joel IIlu Nasaku,sebagai bukti bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Joel Illu Nasaku, yang diperoleh dari Bernadus Oematan II;Bukti PPK 6 berupa :Kwitansi Pembayaran

Joel Ilu Nasaku, sehinggatanah tersebut sudah menjadi milik Joel lu Nasaku;Bukti PPK 13 berupa :Sertifikat Hak Milik No. 363 atas nama Nicolaus Bala dengan tanah seluas 1.225M2 yang diperoleh dari Bernandus Oematan II, adalah anggota suku Oematan denganbukti kepemilikan surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1968 dan tahun1969; Bukti PPK 14 berupa :Sertifikat Hak Milik No. 354 atas nama Petrus Makoni, seluas 1.133 m?

Foenay, tanggal 16 Agustus 1993;Bukti PPK 21 berupa :Tanda Terima satu ekor babi untuk acara syukuran wisuda tanggal 01 September1995 yang diterima oleh Tarzan Fr. L. Foenay, BA;Bukti PPK 22 berupa :Tanda Terima Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ganti rugisebidang tanah pekarangan yang diterima oleh Tarzan Fr. L. Foenay tanggal 20Desember 1997;Hal. 15 dari 25 hal. Put.

Foenay, BA,sebagaimana tanda terima dalam (bukti PPK.17,PPK.18,PPK.19,PPK.20,PPK21,PPK22, PPK23, PPK24, PPK25, PPK26), bukti yang bersifat menentukan ini baruditemukan;Bahwa berdasarkan buktibukti Novum tersebut diatas ternyata adanya faktafaktahukum bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali Itelah dibayar ganti rugi kepada Pemilik tanah Joel Illu Nasaku, sedangkan tanahTergugat II telah dibayar ganti rugi kepada Pemilik tanah adat suku Foenay.

.27 dan PPK,28 serta bukti PPK,29 aslidipegang oleh Penggugat in casu Termohon PK, Para Pemohon PK mengajukan fotoHal. 21 dari 25 hal.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/183/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 18 April 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/183/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 18 April 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sesuai dengan Kontrak

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/183/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 18 April 2018 sebesar Rp15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Yudi Artangali sedangkan PPK : H. Anmad Rusli dan rekananadalah PT. Wijaya Karya PT.

berdasarkan keuntungan yangwajar maka PPK melanggar ketentuan Lampiran , Bab , huruf E, angka 2,huruf b Perpres82006: HPS yang disusun oleh panitia pengadaan danditetapkan oleh PPK telah memperhitungkan HPS telah memperhitungkan:a.

ke4 tenaga ahli tersebut di atas adalah sudahmendapatkan persetujuan dari pihak Pimpro Air Bersih/PPK Tahap Il(ACHMAD RUSLI), hal tersebut dibuktikan dengan adanya tanda tanganPimpro/PPK (ACHMAD RUSLI) dalam laporan supervisi, sehingga haltersebut menjadi dasar penagihan ke pihak proyek; Bahwa Pimpro/PPK (ACHMAD RUSLI) sangat mengetahui keadaantersebut dan Terdakwa sudah melaporkannya namun Pimpro/PPK(ACHMAD RUSLI) mengatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut; Bahwa Saksi 32: Sofyan Noralamsyah

dari pihak Pimpro Air Bersih/PPK Tahap II(ACHMAD RUSLI), hal tersebut dibuktikan dengan adanya tanda tanganPimpro/PPK (ACHMAD RUSLI) dalam laporan supervisi, sehingga haltersebut menjadi dasar penagihan ke pihak proyek; Bahwa Pimpro/PPK (ACHMAD RUSLI) sangat mengetahui keadaantersebut dan Terdakwa sudah melaporkannya namun Pimpro/PPK(ACHMAD RUSLI) mengatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Cahyo AdhiOktaviari selaku Direktur CV.

WIBISONO, MMselaku PA/PPK.

OKU TA. 2015, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Halaman 15 dari 109 hal.

OKU TA. 2015, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Halaman 17 dari 109 hal.

OKU TA. 2015, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Halaman 37 dari 109 hal.

;e Copy Legalisir Surat Pernyataan Pengguna anggaran / PPK sdrDrs.

:Ayat (1) Ketua PPK/PPD wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta Rapatrekapitulasi hasil penghitungan suara.Ayat (2) Peserta Rapat rekapitulasi Hasil penghitungan suara terdiri dari Saksi Panwaskecamatan/Distrik , PPS dan sekretaris PPSPasal 9 :Ayat (1) Ketua PPK/PPD melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK/PPD, Ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan rekapitulasi hasilpenghitungan suara di TPS.Ayat (2) Pembagian tugas PPK sebagai beikut :a Ketua PPK

memimpin Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.b Anggota PPK , Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir model DAAKWKdan model DAAKWK Pleno.c Ketua/anggota PPS bertugas membacakan formulir C1K WK beserta lampiran.d Sekretariat PPK dan PPS bertugas mencatat rekapitulasi hasil penghitungan suara diformulir DAAKWK dan model DAAKWK Pleno untuk hasil penghitungan diTPS.Pasal 12 :Formulir yang disiapkan pada rekapitulasi penghitungan suara PPK/PPD adalah :a Model DAAKWK, b).

Model DA6 KWK dank).Model DA7 KWKPasal 14.1 Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK dan1 (satu) orang Anggota PPK, dandibantu oleh Anggota PPS, Sekretaris PPK dan Sekretariat PPS.2 Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suarasebagaimana dimaksud pada ayat (1);3 Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai :a agenda rapat; danb tata cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan.Pasal 17 :

:a Ketua PPK memimpin Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.b Anggota PPK , Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir modelDAAKWK dan model DAAKWK Pleno.c Ketua/anggota PPS bertugas membacakan formulir ClKWK besertalampiran.d Sekretariat PPK dan PPS bertugas mencatat rekapitulasi hasil penghitungansuara di formulir DAAKWK dan model DAAKWK Pleno untuk hasilpenghitungan di TPS.Pasal 12:Formulir yang disiapkan pada rekapitulasi penghitungan suara PPK/PPD adalah :a Model DAAKWK, b).

ModelDA6 KWK dan k).Model DA7 KWKPasal 14.1 Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK danl (satu) orangAnggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretaris PPK danSekretariat PPS.2 Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil PerhitunganSuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);3 Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai :a agenda rapat; danb tata cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan.Pasal 17 :Ayat

Rp.5.105.546.725,. dilaksanakan oleh Satlak PPK IPM KotaTasikmalaya.c.

Satlak PPK IPM Kota Tasikmalaya Ir.

Syarif Hidayat.37 Bahwa dana bantuan PPK IPM tahun 2006 disalurkan melalui BankJabar Cabang Tasikmalaya ke Rekening Ketua Satlak PPK KotaTasikmalaya dengan No. Rekening 0001119737001, dan pada tahun 2007Dana Bantuan PPK IPM disalurkan melalui Kas Daerah sebagai Pospenerima Bantuan dariPropinsi Jawa Barat untuk PPK IPM, yangselanjutnya dianggarkan pada Pos belanja sebagai bantuan Keuangan WaliKota Tasikmalaya untuk Satlak PPK IPM.

Irma akan mencairkan ataumenarik dana PPK IPM denga media cek, yang saat itu terdakwasampaikan kepada Sdr. Irma Irma saya pusing sama pengurus kamu yangselalu ingin menarik dana PPK IPM.

Akselerasi Peningkatan IndekPembangunan Manusia (PPK IPM) Jawa Barat,.

Bimbing di Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, yangdiberi tanda (Bukti PPK.2). Pajak Bumi dan Bangunan atas ObjekSengketa tahun 2015 (Bukti PPK.3) dan Pajak Bumi dan Bangunanatas Objek Sengketa tahun 2016 (Bukti PPK.4) ditemukan di bulan 07September 2016 di kantor lembang;Bahwa dengan Novum (Bukti PPK.2).

Bahwa dengan Novum bBerupa Pajak BumiBangunan tahun 1998 (Bukti PPK.2), Pajak Bumi Bangunantahun 2015 (Bukti PPK.3), Pajak Bumi Bangunan tahun 2016(Bukti PPK.4), membuktikan adanya Hak Pemohon PeninjauanKembali atas tananh Obyek Sengketa. Jika dikaitkan denganHalaman 17 dari 28 Hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt/2017(Bukti P.6) berupa peta tanah Obyek Sengketa (atas namaSapan Pangalinan/ayah Pemohon PK), maka terdapat riwayatpemilikan tanah Obyek Sengketa dari Pemawis PemohonPeninjauan Kembali.

.2), (Bukti PPK.3), dan BuktiPPK.4), oleh Pemohon Peninjauan Kembali membuktikanPemohon Peninjauan Kembali hingga sekarang menguasaiObyek Sengketa secara Yuridis, selanjutnya keberadaanTermohon PK diatas Obyek Sengketa, sejak nenek merekaadalah atas izin dari Nenek Pemohon PK, bukan ataspembukaan lahan; Tidak adanya keberatan atas Pembayaran (BuktiPPK.2), (Bukti PPK.3), dan Bukti PPK.4), oleh PemohonPK, yang berlangsung puluhan tahun, dalam kehidupanmasyarakat adat merupakan pengakuan atas kepemilikanobjek

Nomor 40 PK/Pdt/2017Peninjauan Kembali tidak serta merta menjadikan Tanah ObyekSengketa adalah miliknya;Jadi keberadaan tenang dan tanpa gangguan Termohon PK diatastanah Objek Sengketa, karena sejak nenek Para Termohon PK tinggaltetap mengakui Objek Sengketa adalah milik Tongkonan Karapi.Pengakuan kepemilikan Tongkonan Karapi ini berlangsung terusmenerus, sehingga pada tahun 1998 Obyek Sengketa dibayar Pajaknya(Bukti PPK.2), (Bukti PPK.3), dan Bukti PPK.4), oleh ahli waris Karapi,tanpa keberatan

(Bukti PPK.2)Halaman 24 dari 28 Hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt/20176.Pembayaran Pajak tanah Obyek Sengketa tahun 1998 (penerbitanawal PBB).

MUARA CONSULT) yang diwakili saudaraOktian Wiguna dengan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) denganpembahasan sebagai berikut : nnn nnn nnn nnn ncn ncnHalaman 7 dari 60 Halaman Putusan Nomor :45/G/2013/PTUNSRGe Pihak PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) meminta pekerjaandapat dikerjakan oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) secarainternal dengan alasan bahwa system harus terintegrasi danmemudahkan dalam proses updating system; e Pihak PENGGUGAT (PT.MUARA CONSULT) sementara meminta waktuuntuk melaporkan dan mendiskusikan

MUARACONSULT) memberikan jawaban bahwa pekerjaan silakan untuk dikerjakanoleh Pihak PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPk) dengan persyaratan tertibadministrasi dan dilakukan sharing (pembagian kerja) antara Pihak PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK) dengan PENGGUGAT (PT. MUARACONSULT). Namun Pihak PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) menolakdan menyerahkan kembali seluruh pekerjaan kepada PENGGUGAT (PT.MALARIA GONS UIT) juan9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 PENGGUGAT (PT.

PermintaanLaporan Pendahuluan dilakukan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPk)karena Laporan Pendahuluan yang sudah disampaikan dinyatakan hilang danPENGGUGAT (PT.

Staf PEJABAT PEMBUATKOMITMEN (PPK) yang selalu bekerjasama dengan PENGGUGAT pun tidakdapat berbuat banyak karena PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPk)memerintahkan agar pekerjaan dihentikan dan akan dilakukan pemutusanI aa22.Bahwa sampai pada akhirnya PENGGUGAT (PT. MUARA CONSULT) tidakmendapatkan keputusan baik secara tertulis maupun secara lisan.

MUARACONSULT ) memberikan jawaban pekerjaan silahkan untuk dikerjakanoleh pihak PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPk) dengan persyaratantertib administrasi dan dilakukan sharing (pembagian kerja) antara pihakPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) dengan PENGGUGAT ( PT.MUARA CONSULT );. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka PENGGUGAT ( PT.

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov.

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab.

EDDY PURNOMO,MTselaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDAKalimantan I Prov.

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan AirBaku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov.

Walaupun demikian, terdakwasebagai PPK tetap melakukan pembayaran kepada PT.

Roch Dianto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa mengadakan perjanjiankerja sama dengan PT.

Sri Nurhayati, M.M. dan sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) untuk wilayah Jawa dalam program BSPS tahun 2013adalah Ir. Roch Dianto, Dipl. Soc. Sci.

penyaluran dana BSPS kepada penerima bantuandilaksanakan melalui Bank BRI Pusat yang telah membuat Perjanjian KerjaSama antara PPK Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian PerumahanRakyat RI dengan PT.

melaluibank atau pos penyalur yang diserahkan langsung kepada penerimabantuan BSPS;Bahwa untuk pelaksanaan program BSPS di daerah dan termasuk untukDesa Pangauban, PPK bekerja sama dengan P.T.

(Rutilahu) dialinkan kepada masyarakat yang berhak menurut Terdakwasehingga ada 85 penerima bantuan dalam SK PPK dialihkan kepada 85 orangdi luar nama dalam SK PPK yang seharusnya sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1)Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 tahun 2013 menyebutkan,"Dalam hal penerima dana BSPS tidak memenuhi criteria dan persyaratanpenerima bantuan karena sesuatu hal yang timbul kemudian hari setelahditerbitkan surat Keputusan penetapan penerima dana BSPS, PPK vwajibmenarik kembali

09 Desember 2011.7. 1 ( satu ) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang Nomor : 104 /PPK/03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 berikut Lampirannya dari CV.TESAR kepada Panitia pemeriksa dan serahterima paket pengadaan laboratorium Universitas Bangka Belitung TA.2011.8. 1 ( satu ) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang Nomor : 140/PPK/BASTB/03/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011 berikut berita acara lampirannya dari CV.TESAR kepada PPK pengadaan laboratorium

Universitas Bangka Belitung TA.2011.9. 1 ( satu ) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang berikut Lampirannya Nomor:143/PPK/03/BA-STB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dari PPK kepada KPA Universitas Bangka Belitung.10.

Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang tahap dua, Nomor: 104.A / PPK / 03 / BA-PB / I / 2012 tanggal 27 Januari 2012 berikut berita acara lampiran dari CV . TESAR kepada Panitia pemeriksa / panitia penerima barang.11.

/ BASTB / 03 / XII / 2011,tanggal 30 Desember 2011 berikut 8 ( delapan ) lembar foto copy legalisir lampiran Berita Acara serahterima barang Nomor : 140 / PPK / BASTB / 03 / XII / 2011 yang ditandatangani oleh PPK Sdr.

,M.Si.77. 1 ( satu ) lembar fotocopy legalisir Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPK UBB Sdr. M TANGGUNG,SE.

CCO antara PPK dengan Penyedia barang Ir.

benar, karena waktu tandatangan ditunjukanoleh PPK M.

oleh PPK M.

Ke PPK Nomor : 140/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk dokumen pencairan dana dengan menggantilampiran yang dibuat oleh PPK M.

No.104/PPK/03/BAPB/XH/2011dengan hanya kurang 7 item dan seolaholah pekerjaan selesai 100% yang dipakai oleh PPK M.

Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ; 35.2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu PelakseLapangan dari Ketua Kelompok Tani Harapan kepada PPK Satker Dinas Pertanian TanaKab. Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ; 36.2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu PelakseLapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah kepada PPK Satker Dinas PertaniaPangan Kab.

Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011 ; 37.2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu PelakseLapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik kepada PPK Satker Dinas Pertanian TPangan Kab.

(Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yangditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK, selanjutnya diterbitkanRekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial yang ditandatangani olehsaksi Ir.

ISDAWARNIselaku PPK, saksi EDDY SOFIANDA PUTRA selaku Tim LeaderPendamping, saksi RUTA (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), saksi HASANBASRI (Ketua Kelompok Tani Harapan), saksi HASBI, S (Ketua KelompokTani Pantan Tengah), saksi BAHGIA (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik),dalam pertemuan tersebut saksi RUTA tetap meminta pencairan dana tahapIl kepada PPK dan saksi RUTA juga menyatakan dana tahap dalamrekening Kelompok Tani Sari Coklat belum dipergunakan, namun oleh karenapekerjaan masih belum sesuai

PPK
2.PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PERKERJAAN UMUM

Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) bendel catatan hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka penilaian kemajuan pekerjaan kegiatan APBD tahun anggaran 2011 ; - 1 (satu) bendel pengajuan Surat Pengajuan Mmembayar (SPM) Kepada Bupati Tuban tanggal 23 Desember 2011 ; - 1 (satu) bendel pengajuan Surat Pengajuan Mmembayar (SPM) Kepada Bupati Tuban tanggal 5 Maret 2012 ; - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (STT-I) Nomor : 602.1/210/PPK/414.050/2012 tanggal 1 Pebruari

2012 ; - 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 601/230/BASTHP/414.050/2011 tanggal 22 Desember 2011 ; - 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 900/215/PAB/414.050/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 ; Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban melalui saksi Dra HENY INDRIANA, MM ; - 1 (satu) Berita Acara Penambahan Pengurangan Pekerjaan (CCO) ; - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 14/SLTP-SLTA.SMAN SENORI/PPK

dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedungbidang SMP, SMA, SMK Tahun 201 1;e Bahwa yang mengangkat saksi sebagai PPK dengan SK Nomor berapa dan apa sajatugas dan pokok PPK adalah PA (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKab.

Sutrisno, MM dengan SK pengangkatan Nomor : 188.45/047/KPTS/414.050/2011 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Tanggal 5 Januari 2011 ;e Bahwa yang menjadi dasar penunjukan proyek pembangunan gedung SMAN 1 Senoriadalah Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah Nomor : 920/0130/BL/414.056/2012dengan nomor DPA/DPPA/DPALSKPD : 1.01.01.17. 127.5.2 ;e Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikasi dan seharusnya menjadi PPK harusmempunyai sertifikasi, adapun dasar pengangkatan saya selaku PPK saya tidakHal 11 dari 60

(Pejabat Pembuat Komitmen) dalam proyek PembangunanGedung SMAN 1 Senotri ;Bahwa saksi diangkat sebagai PPK oleh Drs.

Setelah itu kami diminta untuk membuat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima prosen) dari nilai penawaran yaitu sebesar Rp. 47.300.000, (Empat puluhtujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan masa berlaku jaminan pelaksanaan 90(Sembilan puluh) hari kalender oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Setelahjaminan kami serahkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Perjanjian(Kontrak) untuk ditandatangani bersama tertanggal 22 September 2011.

HENY INDRIANA (PPK),SUGENG WALUYO (PPTK), EKO SISWARSITO, ST (Konsultan Perencana),RAIS (Pengawas Lapangan), SUNTOYO (Perwakilan PU), Ir. NURCHOLIS(Kontraktorpelaksana/ Direktur CV.

Pembuat Komitmen (PPK), sehingga yang paling bertanggung Halaman 35 Putusan Perkara No.63/Pid.Sus/2015/PN.Mksjawab dalam pekerjaan Anjungan Pantai Lamangkia Desa LamangkiaKec.

Yang dimulai dengan konsultan pengawas melaporkan kepadaTerdakwa selaku PPK bahwa pekerjaan telah selesai 100 %. KemudianTerdakwa menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaankembali pekerjaan di lapangan. Setelah ada laporan dari Tim pemeriksahasil pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% kemudian PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.957/BAPP/PUDSDA/XV2014 tanggal O03 November 2014 yangditandatangani oleh PPK, Bahar lItung selaku Direktur CV.

pekerjaan, para pihak (PPK,Penyedia, Konsultan Pengawas, tim teknis PPK), melakukan surveylapangan bersama (mutual Check) dalam rangka mencocokkan volumedan item/jenis pekerjaan didalam kontrak dan gambar rencana dengankondisi riil lapangan.

dan Tim PHO namun ternyatavolume pekerjaan berbeda dengan kontrak, maka untuk menentukansiapa yang bertanggungjawab terhadap kondisi tersebut, Peran PPK,Wakil PPK (Direksi Teknis/PPTK) dan Konsultan Pengawas.

Selaku PPK bersama terdakwaSyahruddin, Tiar, ST. maupun Bahar litung (rekanan) selakupemilik/Direktur CV.

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov.

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab.

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVTPelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov.

Lebong Tahun Anggaran 2015 pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran XV, Lampiran XII, Lampiran XVIII, Lampiran XX, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVIII, Lampiran XXXI, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI dan Lampiran XXXVIII;

(Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan Pembantu PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;

SYAMSUL HIDAYAT ditujukan kepada PPK Konstruksi RSUD KLU;

Asuransi Umum Videi;

Zaeni, S.St;

Zaeni, S.St;

Anggaran /Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang/Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tata Kota Kota Batam Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran tanggal 25 Juli 2014;6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Organisasi 1.05.56 Dinas Tata Kota Kota Batam;7. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor KPTS.02/Kontrak-APBDP/PERN/-EP/PPK-PROG-DTK

Rancang Adhya Selaras;9. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Dinas Tata Kota- Kota Batam tahun Anggaran 2014 berserta lampiran; 10. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 01d/KONTRAK/DTK/PPK-PROG/APBD/II/2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen /Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota Batam Tahun Anggaran 2009 dengan PT.

/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 Paket Pekerjaan Konstruksi : Konsultan Pengawas Lampu Hias dalam Arena MTQ;30. 1 (satu) Bundel Shop Drawing Addendum No : 02/ADD.KONTRAK/KONST-LAMPU/ PPK- PROG-DTK/V/2014 dalam pekerjaan Lampu Hias dalam Arena MTQ (1 paket) Tahun Anggaran 2014;31. 1 (satu) As Built Drawing Addendum No : 02/ADD.KONTRAK/KONST-LAMPU/PPK-PROG-DTK/V/2014 dalam pekerjaan Lampu Hias dalam Arena MTQ (1 paket) Tahun Anggaran 2014;32. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan (laporan

KONTRAK/ KONST-LAMPU/PPK-PROG-DTK/V/2014 Tanggal 09 Mei 2014 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) KPTS.02/ ADD.KONTRAK/KONST-LAMPU/PPK-PROG-DTK/III/2014 Tanggal 26 Peb. 2014 pekerjaan lampu hias dalam arena MTQ antara Kepala Bidang Program Perkotaan Dinas Tata Kota Kota Batam Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV.

Mustika Raja Tahun Anggaran 2014;51. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor KPTS.02/KONTRAK/KONST-LAMPU/PPK-PROG-DTK/II/2014 Tanggal 26 Pebruari 2014 Paket Pekerjaan Lampu Hias dalam Arena MTQ (1 paket).52. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KPTS.02/KONTRAK-APBDP/PERN-EP/PPK-PROG-DTK/XI/2013 tanggal 01 Nopember 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Kota Kota Batam Tahun Anggaran 2013 dengan CV.

Dan ini seharusnya di susun oleh PPK namun pada saat akan dilelangSK PPK belum diterima; Bahwa yang membuat dan menyusun HPS adalah :a. PPK Perencanaan sekaligus Kepala Bidang Sdr.lIndra Helmi ;b.

, untuk itupertanyaan itu akan kami sampaikan ke PPK.

Indra Helmi, MTP selaku PPK dengan sdr. RIVARIZAL, ST,MMselaku direktur CV.

PPK yang dijabat oleh pejabat eselon dan Il di K/L/D/; dan/atau2.

Indra Helmi, MTP selaku PPK).