Ditemukan 3588 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonanã permohonann perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus
Register : 17-06-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 11-08-2019
Putusan PN MAKALE Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Mak
Tanggal 29 Juli 2019 — Pemohon:
1.MARTINUS RUFPANG alias PAPA MELIN
2.LINO
3.SIONG PANGGESO alias PAPA LIA
Termohon:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
63 — 35
  • Bahwa salah satu subyek hukum pemohon praperadilan dalam permohonana quo yaitu SIONG PANGGESO (a) PAPA LIA, tidak memiliki kapasitashukum untuk mengajukan permohonan praperadilan, karena SIONGPANGGESO (a) PAPA LIA bukan pihak yang ditetapkan selaku Tersangkamau pun pihak yang ditahan dan atau pihak yang disita barangnya dalamperkara pidana dimaksud dalam perkara ini, sehingga dengan demikianSIONG PANGGESO (a) PAPA LIA tidak memiliki hubungan hukum ataukepentingan dalam perkara ini karena itu pula
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 30-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
1.ADITYA NUGRAHA
2.INDRAJIT BAYU AJI
3.FAHRINIKO PANGESTU KURDI
4.MANGGITA AGUNG SIREGAR
5.ANDHIKA WIRATAMA GUSMAR
6.ADHITYA AJI PAMUNGKAS
Tergugat:
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
1006 — 2780
  • Keputusan tata usaha negara yang sudahdiperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasimenjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.2) Subjek Gugatan/Permohonan Pasal 53 ayat (1),Pasal 1 angka 9 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara(UndangUndang Peratun), dan Pasal 21 UndangUndangAdministrasi Pemerintahan:1) Penggugat/Pemohon: Orang atau Badan HukumPerdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan.2) Tergugat/Termohon: Badan/PejabatPemerintahan.3) Objek Gugatan/Permohonana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2021
Tanggal 28 Oktober 2021 — SUBOWO, DKK vs PRESIDEN RI;
1671 — 1608 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memenuhi syarat sebagai objekpermohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang MahkamahAgung untuk mengujinya;Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhipersyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentinganuntuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) dalam permohonana
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN BATAM Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia
Tergugat:
1.Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
2.PT Waagner Biro Indonesia
845 — 779
  • Padahal proses itu semua harusdilakukan di instansiinstansi Indonesia dengan menggunakan BahasaIndonesia.Berdasarkan halhal tersebut di atas maka terbukti selain mengadaada, Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara terang dan nyataadanya tipumuslihat sebagaimana didalilkan, sehingga Permohonana quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA47.48.VIL.49,Bahwa apa yang telah diutarakan pada bagian Dalam Eksepsi turutjuga dianggap tertuang kembali pada bagian
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Kehutanan
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — ROSITA KAYKATUI
208 — 107
  • Pengajuan Permohonana. Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan yang telah ditetapbkan oleh Menteri atauHalaman 36 dari 101 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Songubernur sebagai pemegang WIUP Mineral bukan logam ataubatuan, mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernursesuai dengan kewenangannya.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 20-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 P/HUM/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP, DKK VS PRESIDEN RI;
366 — 422 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDUL RAIS) TIDAKMEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)SEHINGGA TIDAK BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONANA QUO. Atas dasar alasan berikut:1)2)bahwa terhadap dalil Pemohon IV dan Pemohon VI yangmendalilkan kerugian karena Pasal 105 PP 24/2018, Termohonsampaikan bahwa substansi Pasal 105 PP 24/2018 hanyamengatur mengenai peralihan dari proses perizinan berusahamanakala Lembaga Online Single Submission belum siapberoperasi.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 18-06-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby
Tanggal 26 Juli 2021 — Pemohon:
1.CINDY JOVITA
2.DENNY LIONO TAN
Termohon:
1.GUNAWAN ANGKA WIDJAJA
2.TRISULOWATI
145 — 31
  • PKPU adalah penyerahanSatuan Rumah Susun Trans Park Cibubur dari TermohonPKPU kepada Pemohon PKPU.Menimbang, bahwa oleh karena, Pemohon PKPU tidakdapat membuktikan adanya fakta dan keadaan yangterbukti secara sederhana, sehingga permohonanPemohon PKPU tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayatHalaman 35 dari 108 Putusan PKPU Nomor 59/Pat.SusPKPU/2021/PN Niaga Sby(4) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti permohonana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. Odyssey Papua Perkasa. Diwakili oleh Tuan Ricky Rekmon WirajayaTuan
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG JASA PPSPKKUP BANDAR MARINDA WRA PADA BLPPBMN, SEKJEND KEMENHUB
Intervensi:
PT. AKAM
263 — 116
  • Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputusmelalui upaya banding administrasi menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara.2) Subjek Gugatan/Permohonan Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara (UndangUndangPeratun), dan Pasal 21 UndangUndang Administrasi Pemerintahan:1) Penggugat/Pemohon: Orang atau Badan Hukum Perdata, danBadan/Pejabat Pemerintahan.2) Tergugat/Termohon: Badan/Pejabat Pemerintahan.3) Objek Gugatan/Permohonana.
Pengadilan PA AMBON Perdata Agama
Register : 29-06-2018 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA AMBON Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Ab
Tanggal 8 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 33
  • termohon tetap dengandalilnya dalamjawaban, namun hanya dipertegaskan kembali bahwa dalil pemohon dalamrepliknyaadalah dalil yang tidak benar, karena dalam permohonan talak pemohonmengatakanbahwa termohon membawa kabur ke 2 dua orang anaknya, selain itu dalamrepliknyapoin 5 mengatakan bahwa yang membawa atau mengambil ke 2 (dua) oranganakpemohon dan termohon adalah orang tua termohon, untuk itu alasanpemohontersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia karena salingbertentanganantara dalil Permohonana
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
SUKMA ONI ISWARDANI bin MAKSUM
412 — 78
  • 1 (satu) bendel fotocopy Surat Permohonana Mengikuti Seleksi Direktur Utama PDAM Kab. Kudus atas nama Ayatullah Humaini,SE.MM
  • 1 (satu) bendel fotocopy Nota Dinas Nomor:539.4/016/05.00/2019 tanggal 9 Januari 2019 dari Asisten Ekonomi,Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Sekretaris Daerah Kab. Kudus kepada Bupati Kudus perihal Pengesahan rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Kab. Kudus tahun Buku 2019.
    Kudus periode Tahun 20192024:g. 1 (satu) bendel fotocopy Pakta Integritas ata nama AyatullahHumaini,SE.MM:h. 1 (satu) bendel fotocopy Pakta Integritas atas nama Sulikan,SE.i. 1 (satu) bendel fotocopy Pakta Integritas atas nama HermansyahBakri,SH;j. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Permohonana Mengikuti SeleksiDirektur Utama PDAM Kab.
    Kudus periode Tahun 20192024.. 1 (satu) bendel fotocopy Pakta Integritas ata nama AyatullahHumaini,SE.MM.. 1 (satu) bendel fotocopy Pakta Integritas atas nama Sulikan,SE.1 (satu) bendel fotocopy Pakta Integritas atas nama HermansyahBakri,SH.1 (satu) bendel fotocopy Surat Permohonana Mengikuti SeleksiDirektur Utama PDAM Kab.
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata
Register : 04-01-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor No.1/Pdt.G/2017/PN Pli
Tanggal 9 Agustus 2017 — Hj. Nurul Tasiah - Erwin Syahriza dkk
53 — 25
  • Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Tanggapan atas Permohonana Sari. Hj.Nurul Tasiah dengan Nomor : 500/990/Eko; tertanggal 15 April 2015,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
134 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALASANALASAN PENOLAKAN PERMOHONANA. Alasan FormilBahwa TERMOHON dan TERMOHON II berwenang mengeluarkanperaturan a quo karena peraturan a quo telah sesuai dengan PeraturanPerundangundangan yang ada, yaitu:1. Tidak bertentangan dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. (Bukti TA& T.II 4c).2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — PT. KARABHA DIGDAYA VS I. WALIKOTA DEPOK., II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK;
227 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam hemat Pemohon, ketika permohonan a quodikabulkan, Termohon harus mencabut seluruh pasalpasal PerdaNomor 1 Tahun 2015 yang pemohon ujikan dalam permohonana quo. Akibatnya akan terdapat kekosongan hukum.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 29-07-2009 — Putus : 04-03-2010 — Upload : 25-02-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG
Tanggal 4 Maret 2010 — HERMAN RAHAYAAN, DKK VS 1. BUPATI BOGOR, 2. DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 3. KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI
313 — 0
  • Oleh Komandan Batalyon Artileri Medan 10 yangditujukan Kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor; Menimbang, bahwa mencermati Surat Permohonan dari KomandanBatalyon Artileri Medan 10 Nomor B/271/II/2009tanggal 10 Maret 2009tentang Permohonan Surat Penetapan Lokasi Tanah TNI AD Jajaran Ciluar(Bukti T1b = Bukti TH Int 224) disebutkan yang menjadi Dasar Permohonana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK/53/DJA/1981tanggal 18 Mei 1981 tentang pembangunan Asrama POMAD, Yon Hubdan Yon Armed
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-08-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 13 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ACHMAD MIRZA MALAKA,SE
171 — 12
  • Permohonana pembayaran MC.02 100 % tanggal 28 Juli 2016 dari CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Juni 2016 — Drs. RUSLI SIBUA, M.Si VS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK-RI)
312 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi: Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; Dibuat sesuai prosedur; dan Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bahwaPenetapan Tersangka Pemohon dilakukan oleh Penyidik yang tidakberwenang menurut hukum melakukan penyidikan, selain itu juga tidakterpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam permohonana
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 15 Juni 2020 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
DAVID ULAN EKO Alias DAVID
368 — 55
  • Inrichi, Nomor : BA.111/K.5/BKW/.1/ TEK/ 8/ 2018, tanggal 23 Agustus 2018;2. 1 (Satu) lembar surat perihal : Permohonan Pemeriksaan Stock OPnameKayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri Tumbuhan TindakDilindungi UndangUndang yang termaksuk Appendiks Il Cites JenisSonokeling (Dalbergia Latifolia), Nomor : 05 / IRC / VII / 2018, tanggal 02Juli 2018; dan 1 (satu) lembarsurat permohonana Pemeriksaan StokOpname Kayu dan penerbitan SATSDN An. CV.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 28/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
AHMAD GHOZALI, M.M.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
PT ANGKASA PURA II
334 — 362
  • Memerintahkan kepada TERMOHON eksekusi yaitu KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakanPutusan Nomor: 2/P/FP/2019/PTUN.SRG tertanggal 7 Agustus2019 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi TERMOHON (Kepala KANTORPERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG);Dalam Pokok Permohonana. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;b.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Khusus Arbitrase
Register : 22-06-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Oktober 2021 — PT PLN (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Reggie Tentero, SH.MH, Rinaldi Ansori, S.H, Rinaldi Ansori, S.H., Kristoforus Jimmy Yans, S.H, Adhesa Pramudya Abiyanto, S.H., M.H, M.H. Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H.dan Elio Christian Ginting, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES – REGGIE TENTERO & PARTNERS berkantor di Royal Palace Blok C 11 Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai .…………..………..………... PEMOHON ; M E L A W A N : 1. PT SUMSEL ENERGI GEMILANG, BERALAMAT DI JL. KAPTEN A. RIVAI No. 56 Lt. 2-3 – KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, , untuk selanjutnya disebut sebagai ………………………....…. TERMOHON ; 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, 12760, untuk selanjutnya disebut sebagai …………………...TURUT TERMOHON ;
766 — 545
  • Jkt.Tim Tanggal 27 Oktober 2020Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon,bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalanputusan Arbitrase Badan Nasional Arbitrase Nasional IndonesiaNo. 42071/X/ARBBANI/2019 tanggal 10 Juli 2020, sehinggaputusan a quo menjadi pokok sengketa dan oleh karenanyaLembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalahsebagai pihak yang mengeluarkan putusan tersebut harusditarik dan dijadikan pihak utama/Termohon dalam permohonana quo.Menimbang, bahwa dalam permohonan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2023 — Putus : 17-05-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 17 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.RADEN TIMUR IBNU RUDIANTO, S.H
2.FAISAL BASNI, SH
Terdakwa:
HERPENSI BIN MUHAMAD NUR
139 — 73
  • >Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/432/SPD/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
  • Foto Copy Legalisir Rencana penggunaan dana Nomor: 900/432/SPD/PPKD/2018 TA 2018;
  • Foto Copy Legalisir Permohonan Pencairan Dana Desa yang Bersumber dari APBN Tahap I (pertama) TA 2018 sebesar 20 (dua puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/104/DPMD/V/2018, Tanggal 06 Maret 2018;
  • Foto Copy Legalisir Permohonana