Ditemukan 18112 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-03-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Trg
Tanggal 16 Agustus 2018 — PPK
2.PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PERKERJAAN UMUM
325113
  • PPK
    2.PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PERKERJAAN UMUM
Register : 25-01-2016 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 15-02-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 9/PID.SUS/2016/PT JAP
Tanggal 26 Januari 2016 — YULIANUS MAGAI, SKM
4420
  • :Ayat (1) Ketua PPK/PPD wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta Rapatrekapitulasi hasil penghitungan suara.Ayat (2) Peserta Rapat rekapitulasi Hasil penghitungan suara terdiri dari Saksi Panwaskecamatan/Distrik , PPS dan sekretaris PPSPasal 9 :Ayat (1) Ketua PPK/PPD melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK/PPD, Ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan rekapitulasi hasilpenghitungan suara di TPS.Ayat (2) Pembagian tugas PPK sebagai beikut :a Ketua PPK
    memimpin Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.b Anggota PPK , Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir model DAAKWKdan model DAAKWK Pleno.c Ketua/anggota PPS bertugas membacakan formulir C1K WK beserta lampiran.d Sekretariat PPK dan PPS bertugas mencatat rekapitulasi hasil penghitungan suara diformulir DAAKWK dan model DAAKWK Pleno untuk hasil penghitungan diTPS.Pasal 12 :Formulir yang disiapkan pada rekapitulasi penghitungan suara PPK/PPD adalah :a Model DAAKWK, b).
    Model DA6 KWK dank).Model DA7 KWKPasal 14.1 Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK dan1 (satu) orang Anggota PPK, dandibantu oleh Anggota PPS, Sekretaris PPK dan Sekretariat PPS.2 Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suarasebagaimana dimaksud pada ayat (1);3 Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai :a agenda rapat; danb tata cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan.Pasal 17 :
    :a Ketua PPK memimpin Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.b Anggota PPK , Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir modelDAAKWK dan model DAAKWK Pleno.c Ketua/anggota PPS bertugas membacakan formulir ClKWK besertalampiran.d Sekretariat PPK dan PPS bertugas mencatat rekapitulasi hasil penghitungansuara di formulir DAAKWK dan model DAAKWK Pleno untuk hasilpenghitungan di TPS.Pasal 12:Formulir yang disiapkan pada rekapitulasi penghitungan suara PPK/PPD adalah :a Model DAAKWK, b).
    ModelDA6 KWK dan k).Model DA7 KWKPasal 14.1 Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK danl (satu) orangAnggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretaris PPK danSekretariat PPS.2 Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil PerhitunganSuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);3 Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai :a agenda rapat; danb tata cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan.Pasal 17 :Ayat
Register : 30-04-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tlk
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
PT.RAMAWIJAYA
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan Kabupaten Kuantan Singingi
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Cq. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
123256
  • Penggugat:
    PT.RAMAWIJAYA
    Tergugat:
    1.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan Kabupaten Kuantan Singingi
    2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Cq. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
    II) yang dipimpin oleh PPK(Tergugat I) dan dihadiri oleh peserta rapat, antara lain :1.
    PPK; (Tergugat 1)PPTK;PT.RAMAWIJAYA;CV. MULTY DESEKO (selaku Konsultan Pengawas);Asisten I;Kabag Hukum;Kepala Inspektoral;Kadis Disdikpora; (Tergugat II)Kadis PUPR;10.
    PPK dan PPTK memberikan kesempatan kepada pelaksana untukmenyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu selama 50 (lima puluh)hari Kalender, terhitung dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 19Februari 2021.Dalam waktu pemberian kesempatan PPK telah mengeluarkansurat peringatan progres pekerjaan pada tanggal 15 Februari 2021 Nomor425/PPK/SARPRASI/II/02.10 kepada Direktur PT.
    PPK telah menyampaikan permintaan pencairanJaminan Pelaksanaan melalui Surat Nomor 425/PPK/SARPRAS/II/03.05tanggal 5 Maret 2021 perihal pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. Ra yangditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. BRI Agroniaga, Tbk. Sampai denganpemeriksaan berakhir, jaminan pelaksanaan tersebut masih belum dicairkanoleh Bank BRI Agro.
    Fotocopy Surat Nomor: 425/PPK/SARPRAS/II/02.16, tanggal 15Februari 2021, diberi tanda bukti T.I.113;14. Fotocopy Surat Nomor 425/PPK/SARPRAS/II/02.16, tanggal 23Februari 2021, diberi tanda bukti T.I.114;15. Fotocopy Surat Nomor: 425/PPK/SARPRAS/II/02.17, tanggal 26Februari 2021, diberi tanda bukti T.I.115;16. Fotocopy Surat Nomor 425/PPK/SARPRAS/II/03.05, tanggal 5Maret 2021, diberi tanda bukti T.1.II16;Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN TIk17.
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
ZAHARUDDIN SINAGA, SE
16047
  • ;Addendum Kontrak Nomor 02/ADD/PPK/PDAM/XI/2014 TerhadapAddendum Kontrak Nomor 01/ADD/PPK/PDAM/X/2014 TerhadapKontrak Nomor 45/KTR/SPP/PDAM/IV/2014 Tanggal 02 April 2014;Addendum Kontrak Nomor 05/ADD/PPK/PDAM/XII/2014 TerhadapAddendum Kontrak Nomor 02/ADD/PPK/PDAM/XI/2014 TerhadapAddendum Kontrak Nomor 01/ADD/PPK/PDAM/X/2014 TerhadapKontrak Nomor 45/KTR/SPP/PDAM/IV/2014 Tanggal 02 April 2014.
    Suratsurat PPTK kepada PPK, PPK tidak tegas danPPK tidak ada melakukan tindakan yang Konkrit, PPK bersikap tidak mautahu ;Bahwa Pekerjaan tersebut selesai dilaksankan pada akhir bulan Juni2015, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan pembayaran.
    Surat PPK Nomor : 102/PPK/PDAM/XII/2014 tanggal 12 Desember2014 perihal MohonPencairan Biaya Pembayaran Termyn II (30 %);b. Berita Acara Pembayaran Termyn Il (30 %) Nomor103/PPK/BAP/PDAM/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014;c.
Putus : 20-09-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 37_PID_SUS_TPK_2016_PN_Kendari
Tanggal 20 September 2016 —
396
  • Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-076.01.2.659470/2013 tanggal 05 Desember 2012;2 Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 30/PPK/KPU /XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013;3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 31/PPK/KPU /XI/2013 Paket Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal 13 November 2013;4 Polis Asuransi Jaminan
    Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkah-langkah batas akhir kontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.
    Bombana Nomor 40/PPK/KPU/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 perihal permintaan klaim asuransi Nomor : KDI/SBB/01033/13 sebesar Rp. 109.780.000,- beserta tanda terima surat;11.Notulen hasil rapat antara KPU Bombana, CV. KARYA MERANTI dan PT. ASURANSI PAROLAMAS untuk penyelesaian klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung KPU Kab. Bombana; 12. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab. Bombana Nomor : 35/BAKP-PPK/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;13.
    ,M.Si (selaku sekretaris).23. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196470D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal pembayaran tahap I atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) No.35/BAKP-PPK/KPU/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013.Sebesar Rp 586.824.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang ditandatangani
    oleh Kepala Seksi Pencairan Dana An.Jabal Nur dan Kepala Seksi Bank An.Paulus Petrus Tahya.24. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196378D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal Pembayaran Jasa Perencanaan Konstruksi pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.016/PPK/KPU/IX/2013 tanggal 11 September 2013, BAST No.20/BAST/KPU/XI/2013 Tanggal 4 November 2013 dan BAP No.25/BAP/KPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dengan Nilai Kontrak Rp 100.000.000
    Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XIV/2013tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batasakhir kontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/X1I/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/X1V/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.
    Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatankepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.6.)
    Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/X tanggal 19Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batas akhirkontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/X1V/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/X1I/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan konitrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.
    Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/X1/2013tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batasakhir kontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/X1I/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/X1V/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan konitrak;10.Surat Sekretaris KPUD Kab.
    Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/X1/2013tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batasakhir kontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/X1V/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/X1V/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;Halaman 64 dari 67 halaman Putusan No. 37/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Kdi10.Surat Sekretaris KPUD Kab.
Putus : 19-09-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1759 K/PID.SUS/2018
Tanggal 19 September 2018 — HERAWATI binti TAHIR MADDA
7349 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ke Rekening Sekretariat PPK KecamatanSimbang Nomor Reg 496401008763539 sebesarHal. 10 dari 37 hal.
    No. 1759 K/PID.SUS/2018Bendahara PPK Tanralili atas nama SAHARUDDIN danditerima oleh Sdr. HADRI LATIEF;1 (satu) lembar tanda terima uang baliho dan spanduk dari PPKMarusu sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus riburupiah) tertanggal 20 Desember 2013 yang diserahkan olehKetua PPK Marusu atas nama Ir. MUSAFIR., M.M dan diterimaoleh Sdr.
    Kecamatan Moncongloe;1 (satu) rangkap fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes KantorBRI 4968 Unit Pasar Sentral Maros dengan nomor rekening 496801004128539, atas nama PPK Kecamatan Tanralili bercapstempel PPK Kecamatan Tanralili;1 (satu) rangkap fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes KantorBRI 4966 Unit Hasanuddin Maros dengan nomor rekening 496601015261534, atas nama PPK Kecamatan Mandai bercapstempel PPK Kecamatan Mandai;1 (satu) lembar asli Data Printed Trans Description PanitiaPemilihan Kecamatan Marusu
    Kecamatan Maros Barubercap stempel PPK Maros Baru bersama:1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPh 22atas pembelian spanduk dan baliho Pileg 2014 PPK KecamatanMaros Baru;1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPn ataspembelian spanduk dan baliho Pileg 2014 PPK KecamatanMaros Baru;1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPh 22atas pembelian spanduk dan baliho Pileg 2014 PPS seKecamatan Maros Baru;1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPnpembelian
    , atas nama PPK Kecamatan Bontoa bercap stempelPPK Kecamatan Bontoa;1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Biaya percertakan baliho danspanduk sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus riburupiah) ke rekening Bank BNI Cabang Syariah Makassar dengannomor rekening 7788788786, atas nama HENDRA SOSILO;1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes KantorBRI 4964 Unit Bantimurung Maros dengan nomor rekening 496401008761537, atas nama PPK Kecamatan Bantimurung bercapstempel PPK Kecamatan Bantimurung
Register : 26-12-2022 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 26-12-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Tng
Tanggal 16 Desember 2020 — Nurjanah 4.Chodiatus Sadiah Turut Tergugat: Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Ruas Jalan Tol Cengkareng Batuceper Kunciran
13931
  • Nurjanah4.Chodiatus SadiahTurut Tergugat:Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Ruas Jalan Tol Cengkareng Batuceper Kunciran
Putus : 22-10-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN BALIGE Nomor 202/Pid.B/2014/PN. Blg
Tanggal 22 Oktober 2014 — JORIS SIRAIT
6828
  • Kemudian agar berkas tersebutkeseluruhan lengkap, terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaankredit (PPK) dimana pada kolom pasangan konsumen DinarTampubolon selaku isteri terdakwa belum menandatangani. Lalu saksiBENNI PONTRI PANJAITAN kembali mendandatangani perjanjianpembiayaan kredit (PPK) an.
    Saksi selakuKepala Cabang;Bahwa yang membawa surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen(PPK) atas nama terdakwa kepada Saksi adalah Benni PontriPanjaitan;Bahwa Pada saat terdakwa membawa surat PerjanjianPembiayaan Konsumen (PPK) kepada Saksi, tidak ada Saksitanyakan apakah benar atau tidak tandatangan Dinar Tambubolonselaku isteri terdakwa yang ada pada surat PerjanjianPembiayaan Konsumen (PPK) tersebut karena mengenaikebenarannya itu adalah sudah dipercayakan dan tanggung jawabBenni Pontri Panjaitan
    );Bahwa yang menandatangani surat Perjanjian PembiayaanKonsumen (PPK) adalah Konsumen, Isteri atau Suami Konsumendan pihak PT.Mega Auto Finance;Bahwa nama dan tandatangan atas nama Dinar Tampubolonselaku isteri terdakwa ada tercantum pada surat PerjanjianPembiayaan Konsumen (PPK) akan tetapi yang menandatanganiadalah Benni Pontri Panjaitan ;Bahwa maksud dan tujuan Benni Pontri Panjaitanmenandatangani tandatangan Dinar Tampubolon selaku isteriterdakwa pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK
    PPK) adalahKonsumen, Isteri atau Suami Konsumen dan pihak PT.Mega Auto Finance.dengan kata lain dalam permohonan kredit yang diajukan Terdakwatandatangan isteri ada tercantum pada surat Perjanjian PembiayaanKonsumen (PPK).
    Bahwa Saksi keberata terdakwa mengkredit sepeda motorkarena untuk mengkredit sepeda motor tersebut ada surat PerjanjianPembiayaan Konsumen (PPK) dan pada surat perjanjian PembiayaanKonsumen (PPK) tersebut ada tercantum nama dan tanda tangan Saksi selakuisteri terdakwa menyetujui mengkredit sepeda motor tersebut, padahal Saksitidak pernah menyetujui dan tidak pernah menandatangani PerjanjianPembiayaan Konsumen (PPk) tersebut dan tanda tangan Saksi tersebut adalahdirekayasa atau dipalsukan.
Register : 16-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtp
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.GUSTI RAKHMAD SAMUDERA, S.H.
2.IRWAN SUKMANA, S.H., M.H.
3.RM INDRA ADITYO, S.H.
Terdakwa:
1.GUSTI IRHAMNI alias IIR bin GUSTI KAZUIANI
2.HERI KUSNADI, S.Pd bin ABDUL AZIZ
3.MUHAMMAD MARZUKI bin ABDUL RASYID
4.SALAPUDIN alias UDIN bin ARBAIN
13323
  • M E N G A D I L I
    1.Menyatakan Terdakwa I GUSTI IRHAMNI alias IIR bin GUSTI KAZUAINI, Terdakwa II HERI KUSNADI, S.Pd bin ABDUL AZIZ, Terdakwa III MUHAMMAD MARZUKI bin ABDUL RASYID dan Terdakwa IV SALAPUDIN alias UDIN bin ARBAIN tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan anggota PPK karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertiflkat

    HAIRUL FALAH, S.E Bin SUPIANOOR
    -1 (satu) Berkas SK Pengangkatan PPK Kecamatan Karang Intan
    Dikembalikan kepada sdr. MUHAIMIN, S.Ag Bin SALAHUDDIN PENCAK
    -1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS x 453 M, Warna Hitam
    -1 (satu) Unit Komputer Portable Merk ACCER ASPIRE Z1-601 (AZ1-601-LubN2830
    -2 (dua) Unit Printer Merk CANON PIXMA MP 287, Warna Hitam.
    .;> Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara DA.1 yang telah dibuatoleh PPK Karang Intan baik DA.1 yang PERTAMA ataupun yang KEDUA, danSurat pernyataan yang dibuat oleh PPK karang Intan atas kesalahan melakukanpenginputan data ke dalam DA.1 yang KEDUA;> Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi kKeanggotaan PPK karangIntan berjumlah 5 (lima ) orang namun saksi tidak mengenal dengan semuaanggota PPK karang intan tersebut;Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan
    adalah pengakuan salah dari PPK Karang Intan yangmereka ditandatangani.Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja keanggotan PPK Karang Intannamun setelah adanya rapat sidang pleno bawaslu di hotel ratan Inn barulahsaksi mengetahui bahwa keanggotaan PPK Karang Intan adalah Gusti Irhamni,Amd,Kep (Ketua PPK), Heri Kunadi, S.pd (Anggota), Riswan Ihwani (Anggota),Muhammad Marzuki (Anggota) dan Salapudin (Anggota);Bahwa namanama tersebut diatas diangkat dan ditetapkan menjadi PPKKarang Intan Berdasarkan
    dihadiri oleh semua anggota panwascam karang intandan para saksi pihak Parpol, dan pihak PPK;Bahwa ketika proses rekapitulasi tinggat PPK pihak PPK membuatkan beritaacara hasil rekapitulasi berupa DA1 dan ditandatangani oleh para saksi pihakParpol dan anggota PPK;Bahwa setelah rekapitulasi di Kecamatan pada waktu itu sepengetahuan saksikemudian ditanyakan kepada para yang pada saat itu hadir, apakah ada yangmerasa keberatan dan ternyata para saksi yang hadir menerangkan tidak yangkeberatan dan kemudian
    berpesan kepada saksi untuk tidak meninggalkantempat untuk menunggu print out hasil rekapitulasi oleh PPK;Bahwa terkait dengan siapa yang membuat berita acara DA1 tersebut saksitidak mengetahuinya yang jelas adalah anggota PPK yang terdiri dari 5Anggota yaitu sdr GUSTI IRHAMNI (selaku Ketua PPK), sdr HERI KUSNADI(Anggota), sdr RISWAN.!
    yang lain masih mengerjakan yanglain;Bahwa saksi dalan keanggota PPK Karang Intan sebagai anggota;Bahwa saksi dan para terdakwa diangkat dan ditetapkan menjadi PPK KarangIntan Berdasarkan surat keputusan Nomor: 56 / PP.O5 1 PU / 6303 / KPU Kab / Ill / 2018 tentang Daftar Nama Calon Anggota PPK terpilin danpengumuman Nomor: 438/PP.051Pu/6303/KPUKab/XII/2018 TentangPerubahan Penetapan Calon Tambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) se Kabupaten Banjar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun2019
Putus : 18-06-2012 — Upload : 05-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 6/ Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn
Tanggal 18 Juni 2012 — - AHMAD SYAFRIL LUBIS alias MAK PIN
4124
  • Pembuat Komitmen (PPK)Mahyaruddin Dalimunthe,ST menerbitkan Surat Penunjuk Penyedia Jasa(SPPJ) dengan nomor : 003.16/PKLBS/PPK/DPUPE/2009 yang ditujukankepada CV.
    ) karena Polis diberikan kepada PPK sebagai jaminan atas CV.
    CahayaGemilang dengan PPK dan saksi pernah lihat kontrak tersebut ;1.
    tersebutmaka PPK membuar Berita Acara Pembayaran yang diketahui Kepala Dinas.
Register : 14-10-2006 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 10 Januari 2017 — Hj. MUKMINATI, SKM Binti HASAN BASRI;
14330
  • Menetapkan barang bukti berupa :1) Rencana Kerja Angaran Satuan Perangkat Daerah (RKA SKPD) Urusan Wajib Kesehatan RSUD Talang ubi Tahun Anggaran 2013;2) Surat Keputusan direktur RSUD Talang Ubi Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor : 010/SK/RSUD-TL/XI/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia/Penajabat Penerima Hasil Pekerjaan; 3) Surat Keputusan direktur RSUD Talang Ubi Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 006/SK
    /RSUD-TL/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Revisi I Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia/Penajabat Penerima Hasil Pekerjaan; 4) Surat Keputusan direktur RSUD Talang Ubi Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 049/SK/RSUD-TL/IV/2013 tanggal April 2013 tentang Revisi II Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia/Penajabat Penerima Hasil Pekerjaan;5) Kerangka Acuan (TERM OF REFERENCE) Tanggal 10 April 2013;6) Spesifikasi Barang dan Harga Perkiraan
    900/0038/SPM/BL-LS/RSUD-TL/2013 tanggal 21 Juni 2013;22) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang-Jasa) Nomor : 900/0038/SPP/BL-LS/RSUD-TL/2013 tanggal 21 Juni 2013;23) Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Tanggal 21 Juni 2013;24) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Tanggal 21 Juni 2013;25) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 0646/BL/LS/ PPKAD/2013 Tanggal 01 Juli 2013;26) Berita Acara Pembayaran nomor : 75/PPK
    Mandiri Diesel mengalami kekosongan stock mesinGenset jenis Sets Prime Power 275 KVA yang sesuai kontrak tersebut,menghadapi hal itu ISKANDAR ANWAR, SE menyuruh KOTAM untukkoordinasi hal tersebut langsung dengan terdakwa selaku PPK, yaitu KOTAMmenyampaikan kepada terdakwa selaku PPK bahwa jenis 275 KVA ada akantetapi harus indent/pesan selama 1 (Satu) bulan, kemudian KOTAM jugamenyampaikan kepada terdakwa selaku PPK bahwa kalau jenis 350 KVAada/Readystock dan saat itu Terdakwa selaku PPK setuju untuk
    Mandiri Diesel mengalami kekosongan stock mesinGenset jenis Sets Prime Power 275 KVA yang sesuai kontrak tersebut,menghadapi hal itu ISKANDAR ANWAR, SE menyuruh KOTAM untukkoordinasi hal tersebut langsung dengan terdakwa selaku PPK, yaitu KOTAMmenyampaikan kepada terdakwa selaku PPK bahwa jenis 275 KVA ada akantetapi harus indent/oesan selama 1 (Satu) bulan, kemudian KOTAM jugamenyampaikan kepada terdakwa selaku PPK bahwa kalau jenis 350 KVAada/Readystock dan saat itu Terdakwa selaku PPK setuju untuk
    COO(Certifikat Of Original) kurang meyakinkan (palsu) ditanya sandipada PPK ya seperti itulah sertifikatnya;Bahwa, saksi dan kawankawan bersedia menanda tangani Berita Acarakarena PPK menunjukan pada saksi surat pernyataan Terdakwa Nomor :058/DAU/SPB/VV/2013;Bahwa, setelah saksi tanda tangan Berita Acara ada yang menanyakanpada PPK kenapa mesin ini tidak menggunakan garansi Caterpilar tetapidari PT.Mandiri Diesel, dijawab oleh PPK PT.
    COO (Certifikat Of Original) kurang meyakinkan (palsu) ditanya saksipada PPK, ya seperti itulah sertifikatnya;Bahwa, saksi dan kawankawan bersedia menanda tangani Berita Acarakarena PPK menunjukan pada saksi surat pernyataan Terdakwa Nomor :058/DAU/SPB/VV/2013 ;Bahwa, setelah saksi tanda tangan Berita Acara ada yang menanyakanpada PPK kenapa mesin ini tidak menggunakan garansi Caterpilar tetapidari PT. Mandiri Diesel, dijawab oleh PPK PT.
    Mukminati selaku PPK dan Kotammenyampaikan kepada Hj. Mukminati selaku PPK, Bahwa, jenis 275 KVAsudah terjual dan diganti dengan 350 KVA;Bahwa, Hj.
Register : 29-12-2014 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 272/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 21 April 2015 — PT. DAYATUNAS MEKARWANGI;KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
15668
  • DKIJakarta dalam gugatan ini cukup disebut PPK Biro Umum Setda Prov.DKI Jakarta dengan Nomor : 9150/SKPPKBU/X1/2014 Tanggal 17Nopember 2014 dalam gugatan ini cukup disebut Surat Undangan ;Bahwa adapun maksud dan tujuan Surat Undangan dari PPK Biro UmumSetda Prov. DKI Jakarta kepada Penggugat adalah mengundangPenggugat agar hadir pada tanggal 18 Nopember 2014 di KantorSekretariat PPK Biro Umum Balaikota DKI Jakarta Blok F Lantai 4 padaJam 10.00 wib untuk : a.
    DKIJakarta yang diterima oleh Penggugat ; Catatan: surat PPK dimaksud patutlah disebut telah diketahui dandisetujui oleh Tergugat karena surat PPK itu dikirimkanjuga kepada Tergugat dalam bentuk tembusandengan, demikian Penggugat meyakini dengan seyakinyakinnya pastilah Tergugat terlebih dahulu menerimasurat PPK tersebut dari pada Penggugat karena PPK danTergugat berada dalam satu kantor ;Bahwa dalam Surat Undangan itu disebutkan bahwa surat ULP DKIJakarta dengan Nomor : 14406/076.98 Tertanggal 14
    DKI Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014.Dengan demikian dari waktu penerbitan Surat Undangan terlihat jelasbegitu PPK Biro Umum Setda Prov. DKI Jakarta menerima Hasil Lelanghari itu juga ditindaklanjuti kepada Penggrgat dan tentunya Penggugatdapat memahami tindakan itu dilakukan karena PPK Biro Umum SetdaProv.
    DKI Jakarta sebagaimana terlihat dalam buktitanda terima yang dibuat oleh staff PPK Biro Umum Setda Prov. DKIJakarta sendiri bernama Mushor ;4.
    Jika itu yang dibuat dan dipilih tentulahmasa pelaksanaan pekerjaan bagi Penggugat sebagaimana dikehendakioleh PPK Biro Umum Setda Prov.
Register : 25-06-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN SOASIU Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Sos
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.SAFRI ABDUL MUIN, SH
2.Dedy Santosa, SH
Terdakwa:
HOSKIN KOLONG ALIAS OKI
191124
  • Halmahera Timur;
  • 6 (enam) lembar salinan Form C-1 (Fersi PPK) DPRD Kab/Kota pada TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur;
  • 5 (lima) lembar salinan SK Pengangkatan sebagai PPK Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/I/ 2019, Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.
    Haltim, Nomor :01/Hk.03.1-Kpt/8206/Kab/I/ 2019, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
  • 4 (empat) lembar salinan SK Pengangkatan sebagai PPK Kec.Wasile Utara Kab. Halmahera Timur Nomor : 03/HK. 03. 1 .Kpt/8206/Kab/I/2019,Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
  • 5 (lima) lembar Salinan SK Pengangkatan sebagai Panwaslu Kec. Wasile Utara Kab.
    Halmahera Timur Nomor : 02/SK/PWS-HT/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekabupaten Halmahera Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
  • 2 (dua) lembar dokumentasi hasil C-1 Plano Fersi (KPPS) dan Fersi (PPK) DPRD Kab/Kota dari Partai Amanat Nasional (PAN) TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur;
  • 11 (sebelas) lembar salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab.
    Halmahera Timur;
  • 11 (sebelas) lembar salinan Form DA-1 PPK DPRD Kab/Kota Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur;
  • 11 (sebelas) lembar salinan Form DB-1DPRD Kab/Kota Kab. Halmahera Timur;

Dikembalikan kepada saksi BASRI SUAIB, S.Pd. M.Pd Alias Basten;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah itu salah 1Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyerahkankotak suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diterima olehAnggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wasile Utara yaitu SdrDEDI BOI DODOPO.
Wasile Utara pada massa pleno tingkat PPK diberi tahu lewat Teleponoleh Ketua Panwaslu Kec.
(Terdakwa) dan anggota PPK Kec.
Pada Pleno tingkat PPK Kecamatantersebut telah ada protesprotes, sehingga saksi selaku Ketua PanwasluKecamatan Wasile Utara merekomendasikan untuk turun satu tingkat yaknirekap hasil pemilu dengan menggunakan Form C1 Plano, dan Plenotingkat PPK tersebut selesai tanpa ada masalah;Bahwa Terdakwa adalah Ketua PPK (penyelenggara Pemilu) Kec. WasileUtara Kab.
Halmahera Timur;6 (enam) lembar salinan Form C1 (Fersi PPK) DPRD Kab/Kota padaTPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur;5 (lima) lembar salinan SK Pengangkatan sebagai PPK Kec. WasileUtara Kab.
Register : 06-02-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 14 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.DJINO D. TALAKUA, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT,S.P
10899
  • Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka (30%) Nomor : 440.22/SPP-DINKES/PPK/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016.
  • Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 779/BEL/DISHUB/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016.
  • Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Uang Muka (30%), tanggal 05 Agustus 2016.
  • Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran II (50%) Nomor : 440.22/BAP-II/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
  • Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1369/BEL/DINKES /X/2016, tanggal 11 Oktober 2016.
  • Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran II (50%), tanggal 11 Oktober 2016.
  • Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (95%) Nomor : 440.22/BAP-IV/DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  • Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2986/BEL/DINKES /XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
  • Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran IV (95%), tanggal 20 Desember 2016.
  • Asli 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi V (5%) Nomor : 440/23/BA.R/SPP- DINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  • Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2987/BEL/DINKES /XII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
  • Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Angsuran V (5%), tanggal 20 Desember 2016.
  • Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Pengawasan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantai Nomor : 440/467.a/ SPK/Pws.PPRIUP/PPK-DAU/DINKES/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
  • Fotokopi 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : 440/467.a/ BA.P/Pws.PPRIUP/PPK-DAU/DINKES/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
  • Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2988/BEL/DINKES/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
    Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA, SEselanjutnya ditindaklanjuti oleh PPK Saksi MUHAMAD ZEN PATTIMURA,SE dengan membuat surat permohonan Nomor:440.22/SPPK/DINKES/PPK/X/2016, tanggal O6 Oktober 2016 perihalPermohonan Pembayaran Angsuran Il, yang ditujukan kepada KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi dr.
    Berita Acara Pembayaran Angsuran II (50%) Nomor: 440.22/BAPII/DINKES/PPK./X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.b. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran II Nomor:440.22/SPPK/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.c. Surat Penyampaian Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:440.22/SPPP/DINKES/PPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.d. Progress Report (laporan kemajuan pekerjaan) periode September Oktober, tanggal 19 September 04 Oktober 2016.e.
    Berita Acara Pembayaran Retensi 5% Nomor: 440/23/BA.R/SPPDINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.b. Surat Permohonan Pembayaran Retensi 5% #Nomor:4440.22/BA.R/SPP DINKES /PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember2016.c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor:440.22/PHO/SPPDINKES/PPK/X/2016, tanggal 15 Oktober 2016.d.
    Untuk pembayaran Retensi 5% Saksi MUHAMMAD ZENPATTIMURA, SE menandatangani dokumen antara lain :a.Berita Acara Pembayaran Retensi 5% Nomor:440/23/BA.R/SPPDINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember2016.Surat Permohonan Pembayaran Retensi 5% Nomor:4440.22/BA.R/SPP DINKES /PPK/XII/2016, tanggal 19Desember 2016.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor:440.22/PHO/SPPDINKES/PPK/X/2016, tanggal 15 Oktober2016.Hal 104 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN AMBd.
    Berita Acara Pembayaran Retensi 5% Nomor:440/23/BA.R/SPPDINKES/PPK/XII/2016, tanggal 19 Desember2016.b. Surat Permohonan Pembayaran Retensi 5% Nomor:4440.22/BA.R/SPP DINKES /PPK/XII/2016, tanggal 19Desember 2016.c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor:440.22/PHO/SPPDINKES/PPK/X/2016, tanggal 15 Oktober2016.d. Surat Permitaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNomor : 182/SPPLS/DINKES/XII/2016 Tahun 2016, tanggal 19Desember 2016..
Putus : 10-01-2012 — Upload : 10-05-2012
Putusan PN KABANJAHE Nomor 152/Pid.B/2011/PN-KBJ
Tanggal 10 Januari 2012 — - Drs. KAMPUNG SITEPU
117135
  • /2009 tanggal 07 September 2009(Asli) ;Satu set Addendum Kontrak Nomor : 020/647/PPK/2009 tanggal 4 Desember 2009(Asli);Satu set Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 450/PPK/DPPKAD/2009 tanggal 14Agustus 2009 tentang penunjukan Konsultan Pengawas (CV.
    Karo, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 07Desember 2009, kemudian oleh PPK diproses dan selanjutnyadibuatkan kwitansi, Berita Acara Pembayaran 95% dan 5% yangditanda tangani oleh PPK, Saksi selaku kontraktor dan diketahui olehDrs.
    ;Bahwa Menurut saksi, semua pekerjaan TPS sudah selesai saksikerjakan dan sudah sesuai dengan kontrak/addendum kontrak dansudah diserahterimakan kepada PPK ;Bahwa setelah TPS diserahkan kepada PPK, kemudian adapemeriksaan dari Inspektorat Kab.
    /2009tanggal 07 September 2009 (Asli);Satu set Addendum Kontrak Nomor : 020/647/PPK/2009 tanggal4 Desember 2009 (Asili);Satu set Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 450/PPK/DPPKAD/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang penunjukanKonsultan Pengawas (CV.
    Ninta Nomor : 004/BAPP/XI/2009tanggal 09 Desember 2009, perihal penyelesaian pekerjaankepada PPK DPPKAD Kab.
Register : 01-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terbanding/Terdakwa I : BAYU DAMAYANTO
Terbanding/Terdakwa II : FAJAR SIDIQ R.
14997
  • Sidoharjo Pacitan;

    17) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Membayar TA 2018 No. 00198/SPM/LS/3.02.01/III/2018 tanggal 03 Agustus 2018;

    18) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Membayar TA 2018 No. 00269/SPM/LS/3.02.01/IV/2018 tanggal 08 Oktober 2018;

    19) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Membayar TA 2018 No. 00450/SPM/LS/3.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018;

    20) 1 (satu) bendel foto copy Adendum No. 640/15/PPK

    /PPwu-P.PK/VII/2018 Dokumen Kontrak No. 640/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018;

    21) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Tugas No. 090/07/408.18/2018 tanggal 06 Maret 2018;

    22) 1 (satu) bendel foto copy Lampiran Berita Acara Addendum;

    23) 1 (satu) bendel foto copy Lampiran Berita Acara CCO;

    24) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata,Kepemudaan dan Olah Raga Kab.

    Pacitan No. 6000/84/408.35.2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkungan Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Pacitan Tahun Anggaran 2018;

    25) 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepada Bendahara Penerima BPKAD Kab.

    Pacitan;

    26) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Kontrak No. 012/PARKIR.PK-PGWS.PJPWU/PPK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018;

    27) 1 (satu) bendel asli tanpa materai CCO No. 640/17/PPK/PPWU-P.PK/IX/2018 tanggal 24 September 2018;

    28) 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 06.12/CV.BT/IXX/2018 tanggal 06 Desember 2018;

    29) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Bupati Pacitan No. 900/160/408.49

    Pacitan;

    30) 1 (satu) lember klarifikasi Hasil Pemeriksaan Fisik;

    31) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Kontrak No. 640/05/PPK/PPWU-GG/VII/2018 tanggal 07 Juni 2018 Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan;

    32) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Pacitan No. 9001/857/408.35/2019 tanggal 14 Juni 2019 Kepada Direktur CV.

    , Putusan NOMOR 33/PID.SUSTPK/2020/PT SBYBahwa selanjutnya SARNO UTOMO, S.Sos., MM. selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian berdasarkan SuratPerjanjian (Kontrak) Nomor: 640/05/PPK/PPWUP.PK/VII/2018 tanggal 20Juli 2018 yang ditandatangani oleh SARNO UTOMO, S.Sos., MM. selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa BAYU DAMAYANTO DirekturCV.
    oleh SARNO UTOMO, S.Sos., MM.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), NEVI ELINDAWATI KuasaDirektur CV.
    2018 yang ditandatangani oleh SARNOUTOMO, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwaBAYU DAMAYANTO Direktur CV.
Putus : 25-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 788 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 25 Mei 2011 — MOCHAMAD RIFA
2615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majalengkayang memiliki tupoksi yaitu. : memimpin, mengkoordinasikan danmengendalikan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program PengembanganKecamatan (PPK) pada Kecamatan Dawuan.e Bahwa pada Tahun 2003, Tahun 2004 dan Tahun 2005 Unit PengelolaKegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) padaHal. 2 dari 21 hal. Put.
    Dawuan Kab.Majalengka;Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) No.07/SPPD/PPK/VIIV2005 tanggal 1 Agustus 2005;Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Penggunaan dana Kolektif (BAPDK)No.07/BAPDK/PPK/VII/2005 tanggal 1 Agustus 2005;Copy 2 (dua) lembar rekening Bank BRI Unit Dawuan No. Rek.33216202 tanggal 1 desember 2004 dengan saldo sebesar Rp.73.498.286.,dan Rp.10.000.277,;Copy 1 (satu) bundel Kwitansi Angsuran SPP An. Kelompok M.
    Majalengka tanggal 4 Agustus 2004;e Copy 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat (SKC) Dawuan untukBantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) hari Jumat tanggal17 Juni 2005;Terlampir dalam berkas perkara ;8.
    No. 788 K/Pid.Sus/201 1Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 ayat (1) KUHP).Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan perbuatan TerdakwaMOCHAMAD RIFA'l, S.Ag. yang telah menyalahgunakan keuangan danabergulir yang ada di UPK PPK Kec. Dawuan tersebut dilakukan secaraberulangulang dalam kedudukannya sebagai Ketua UPK PPK Kec.
    pada pertimbangan putusan halaman 37 s/d 38, yangmenyatakan bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian pegawai negeri,karena Terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai Ketua UPK PPK Kec.Dawuan mendapatkan gaji dari UPK PPK Kec.
Putus : 01-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381 PK/Pdt/2016
Tanggal 1 September 2016 — ESAU OCTOVIANUS NAIMANU vs KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KATHOLIK ARNOLDUS KUPANG, dkk.
7529 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan KeputusanBupati/Kepala Daerah Tingkat Il atas nama Gubernur/KepalaDaerah Tingkat dan bukti baru/novum PPK.2, PPK.4, PPK.6 danPPK.8, adalah sama dengan bukti Penggugat P.14, yaitu berupaGambar Kasar (GS), dan khusus bukti baru/novum PPK.2 berupaGambar Situasi (GS) atas tanah Hak Milik Kobo Bene, bagian Utaraberbatasan langsung dengan tanah sengketa (tanah milik ayahPenggugat (Simon Naimanu = almarhum), sedangkan buktibaru/novum PPK 1, PPK.3, PPK.5 dan PPK.7 adalah sama denganbukti Penggugat
    Nomor 381 PK/Pdt/2016dibuat oleh Terggugat II dan Terggugat Ill sendiri di tempat yang samayaitu di Kampung Penfui Timor, sekarang Desa Penfui Timur,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dalam waktu dantempat pembuatan yang bersamaan yaitu: Tarus, 2 Desember 1968(bukti baru/novum PPK.2, PPK.4, PPK.6, PPK.8), sedangkan bukti baru/novum PPK.1, PPK.3, PPK.5, dan PPK.7 dan Bukti Penggugat P.13berupa (Berita Acara Pemeriksaan Tanah Hak Milik oleh PanitiaLandreform Kecamatan Kupang Tengah), walaupun
    Simon Naimanu = almarhum), sedangkan buktibaru/novum PPK 1, PPK.3, PPK.5 dan PPK.7 adalah sama denganbukti Penggugat P.13 yaitu tentang Berita Acara Panitia LandreformHalaman 58 dari 70 hal.
Register : 29-07-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 2 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HERY FADLULLAH, SH
Terdakwa:
AHMAT THOHA, SE. Bin ABIDIN
218152
  • Pembuatan DED Gerbang Batas Kota Palembang Nomor : 06.02/PPK GEDUNG/DE/PUCKP/2013 Tanggal 07 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Ir.
    ,MTP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
  • 1 (Satu) Bundel Addendum Kontrak / CCO Pekerjaan Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang Ogan Ilir Jakabaring Kec.SU.I / Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 39.A/PPK/ Gedung/DPUCKP/APBD/2013 Tanggal 5 September 2013 yang ditanda tangani oleh AHMAT THOHA (Direktur CV.PUTRA JASUMA) selaku Kontraktor Pelaksana atau Penyedia Barang / Jasa dan KHAIRUL RIZAL, ST.
    Cabang Bank BJB Cabang Palembang Nomor : 82 / PPK Gedung / DPUCKP / APBD / 2013 Tanggal 3 September 2013 perihal Penyaluran Termin yang ditanda tangani oleh KHAIRUL RIZAL, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ERMIATI AGUSTINA, ST selaku Bendahara Pengeluaran;
  • Surat yang ditujukan kepada PPK Pekerjaan Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang Ogan Ilir Jakabaring Kec.SU.I Palembang Nomor : 35 / CV.PJ / IX / 2013 Bulan September Tahun 2013 perihal Perincian Penggunaan
    ,MT selaku KPA, dan ALI, SE selaku Pejabat Penata Usahaan Keu SKPD;
  • Surat Perjanjian Kerja Nomor : 39 / PPK Gedung / DPUCKP / APBD / 2013 Tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh KHAIRUL RIZAL, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan AHMAT THOHA (Direktur CV.
    ., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  • Surat Rekomendasi Nomor : 1220/DPU.CKP/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh KHAIRUL RIZAL, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan RAMALY, ST.,MT selaku KPA;
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTBJ) Langsung Nomor : 1220 / KEU / DES / 2013 yang ditanda tangani oleh KHAIRUL RIZAL, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RAMALY, ST.
    ., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);Surat Rekomendasi Nomor : 1220/DPU.CKP/XII/2013 tanggal 10Desember 2013 yang ditanda tangani oleh KHAIRUL RIZAL, ST., MTselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan RAMALY, ST.,MTselaku KPA;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTBJ) LangsungNomor : 1220 / KEU / DES / 2013 yang ditanda tangani olehKHAIRUL RIZAL, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),RAMALY, ST.
    CITA &CITRA) selaku Penyedia Jasa / Kontraktor Pelaksana, NYIMASDEWIE HIKMAH INDAH, ST selaku PPK, dan ARKAP RASYID, ST.
    Melaporkan perkembangan pelaksanaan di lapangan kepada PPK;3. Membuat Laporan harian, mingguan dan bulanan;4.
    ,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);Surat Rekomendasi Nomor : 1220/DPU.CKP/XII/2013 tanggal 10Desember 2013 yang ditanda tangani oleh KHAIRUL RIZAL, ST., MTselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan RAMALY, ST.,MT selakuKPA;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTBJ) Langsung Nomor :1220 / KEU / DES / 2013 yang ditanda tangani oleh KHAIRUL RIZAL,ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RAMALY, ST.
Putus : 30-04-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2432 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 30 April 2012 — MASYKUR EFENDI bin KHOLIDI
5325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten OI dengan Kelompok Tani Sungai Buntutanggal 02 Juni 2009 ;13.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten OI dengan Kelompok Tani Tembus tanggal 02Juni 2009 ;14.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten Ol dengan Kelompok Tani Mulya Tani tanggal02 Juni 2009 ;15.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten OI dengan Kelompok Tani
    Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten Ol dengan Kelompok Tani Abadi Il tanggal 02Juni 2009 ;21.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten OI dengan Kelompok Tani Maju Karya tanggal02 Juni 2009 ;22.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten OI dengan Kelompok Tani Karya Bakti Itanggal 02 Juni 2009 ;23.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten
    No.2432 K/Pid.Sus/201 129.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten Ol dengan Kelompok Tani Sido Mulyo tanggal02 Juni 2009 ;30.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten OI!
    Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten Ol dengan Kelompok Tani Mulia Tani tanggal02 Juni 2009 ;20.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten Ol dengan Kelompok Tani Abadi Il tanggal 02Juni 2009 ;21.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten OI dengan Kelompok Tani Maju Karya tanggal02 Juni 2009 ;22.Asli Surat Pernyataan dan Asli Perjanjian Kerjasama antara PPK SatkerPERBUNTAN Kabupaten