Bupati Bandung Barat agar Surat penjatuhan hukumandisiplin terhadap Penggugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 bukan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.Berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat telah melanggarperaturan yang berlaku dan bertindak sewenangwenang serta tidakobjektif dan tidak netral karena berdasarkan Pasal 3 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tugas Tergugat yaitu memeriksa danmengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil, pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin lebih dahulu daripejabat , dari Peraturan tersebut Penggugat telah memenuhi kewajibandengan diterbitkannya Surat Keputusan No. /0/RO.HP/2011Tertanggal 21 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala BagianProtokol dan Perjalanan Provinsi Sulawesi Tengah

/PN.TPGPetunjuk Pelaksanan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang di dalam pasal3 PP No 45 Tahun 1999 ayat 1 telah merumuskan yaitu Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajio memperoleh ijin atau surat keteranganlebih dulu dari pejabat.

Bahwa Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan halhalyang menyebabkan Terdakwa terjerumus kedalam tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika golongan bagi diri sendiri bukankeinginan pribadi melainkan korban bujukan/rayuan oleh orang sipilyang memberikan sabusabu kepada Terdakwa yakni ditawari olehSdr.

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagaiDosen. ++ errr eee ee2. Bahwa Pemohon menikah dengan TERMOHON I, padatahun 1997 sebagaimana termaktub dalam Kutipan AktaNikah Nomor ; 479/24/1/1997 tertanggal 22 Januari 1997yang dikeluarkan oleh KUA . 3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan TERMOHONI dikarunia 2 (dua) orang anak.4.

Putusan No.38/Pid.B/2016/PN.BtlPRATIWI dengan menyatakan apabila pembayaran sudah lunas makaakan mendapat Surat Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang ada di Hologram/ Barcode sambil menunjukkan tiga lembar NotaDinas Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada di Hologram/ Barcode, selainitu terdakwa menunjukkan kepada saksi RINAWATI PRATIWI dokumenberupa 1 (satu) bundel Nota Dinas KEMENPANRB DENGANPANSELNAS perihal Jadwal Keberangkatan Kerja KemenpanRB yangditerbitkan di Jakarta tanggal 07

CPNS) janji terdakwa tidak kunjung terealisasisehingga saksi merasa curiga maka kemudian ibu saksi yang bernamasaksi RUSMINI mencoba menanyakan hal tersebut kepada terdakwa laludijawab oleh terdakwa silahkan saja cek ke Pusat kalau mau nanti adapegawai pusat yang dipindahkan garagara ibu, dan kemudian terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi, saksi AFIDATUL UMMAH dan saksiRUSMINI dengan menyatakan apabila pembayaran sudah lunas makaakan mendapat Surat Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang

mencoba menanyakan hal tersebut kepada terdakwa laludijawab oleh terdakwa dengan nada menekan silahkan saja cek kePusat kalau mau nanti ada pegawai pusat yang dipindahkan garagaraibu, dan kemudian terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi, saksiAFIDATUL UMMAH dan saksi RINAWATI PRATIWI dengan menyatakanapabila pembayaran sudah lunas maka akan mendapat Surat PengantarNota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada di Hologram/ Barcodesambil menunjukkan tiga lembar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Bukti fotokopi surattersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Ketua Majelisdiberi kode T.10, tanggal dan paraf;11.Fotokopi Keputusan Bupati Bulungan Nomor 882/55/BUP/ BKPSDMIV/2020 tertanggal O09 Juli 2020 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia atas nama Senam, SE yang dikeluarkan olehBupati Bulungan.

Pasal 105 huruf (c) KompilasiHukum Islam tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan(hadhanah), pendidikan dan kesehatan terhadap anakanak tersebutmenjadi tanggungan Tergugat selaku ayah dari anakanak tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memiliki penghasilan tetap disetiap bulan, dihubungkan danmemperhatikan kKemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadapketiga anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Huruf b dan c danPasal 105 Huruf

telah menyampaikankesimpulan secara lisan, masing bertetap pada permohonannya dan gugatanrekonvensi semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakanbagian yang tak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensiadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon konvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang

Nomor 45 tahun 1990perubahan dari PP nomor 10 tahun 1983, tentang izin Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan perceraian, dan Pemohon di dalam sidang telahmenyerankan surat izin dari atasan Pemohon yang ditandatangani oleh atasnama Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 688/2020 tanggal 09Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerahsebagaimana bukti surat P.3, disamping itu pula diperkuat dengan bukti suratP.2, yaitu berita acara pemeriksaan dari atasan Pemohon.

Asmaul Kusmiati alis Mia ( Saksi 3), barangbukti sabusabu tersebut dan alat untuk menghisapberupa bong pipet dan korek api gas digunakan untukperkara Saksi 2 dan Saksi 3 yang merupakan warga sipilyang menjadi kewenangan peradilan umum.10.

Asmaul Kusmiati alis Mia ( Saksi 3), barangbukti sabusabu tersebut dan alat untuk menghisapberupa bong pipet dan korek api gas digunakan untukperkara Saksi 2 dan Saksi 3 yang merupakan warga sipilyang menjadi kewenangan peradilan umum.11.

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/003/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 NomorHalaman 18 dari 91 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.814.2/065/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/003/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/065/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ismail.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/003/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/065/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ismail.4.

dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b danhuruf c merupakan keputusan yang batal atau dapatdibatalkan.Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017;Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019dan berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 10 Juni 2019,sehingga objek sengketa secara nyata telah bertentanganPasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Bukti T.15Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13 September 2018;Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang discan, SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur SipilNegara Yang Melakukan Tindak Pidana

IP, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerangkan bahwa di Loleo pada tanggal 17 Desember 2003 telahlahir Anak Korban anak ke tiga, perempuan dari ayah Anak Korban dan IbuSaksi 2.* Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korbanberdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/270/PKMW/2020 UPTDPUSKESMAS RAWAT INAP WAIRORO tanggal 14 Juli 2020 yangditandatangani oleh dr.

Melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwaPemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karenamencapai batas usia pensiun, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan I ( satu ) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiuntersebut ; =~ == == = + = $= nn nnn none nb.

Jabatan struktural eselon II ; Menimbang, bahwa untuk perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipilyang sedang menduduki jabatan eselon II di Pemerintahan Kabupaten Flores Timur,kewenangannya ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten, yang dalam hal iniadalah Bupati Flores Timur yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:BKD.852.4/106/PP/2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipilatas nama Penggugat (bukti P.4 = T II.2); Menimbang, bahwa Objek sengketa II in litis

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang PenegakanHukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan TindakPidana Korupsi (fotokopi dari hasil print out);Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

menurut Majelis Hakim pada pokoknya diketahui bahwaposisi Penggugat pada saat diberhentikan adalah merupakan staf atau fungsionalumum pada Dinas Pendidikan Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yangmenurut ketentuan tersebut di atas dipersamakan dengan Jabatan Administrasi(JA);Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa in /itis dari segi wilayah, dapat diketahui dengan isu hukum: apakah objeksengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JFahli utama.Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat halaman 3romawi V poin 3, Bukti P.4, Bukti P.7, Bukti P.8 dan Bukti P.9, maka diperoleh faktahukum yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan atau ditempatkan di instansi daerah kabupaten yang merupakanfungsional umum pada Dinas Pendidikan Pemerintah kabupaten Pesisir Selatanyang dipersamakan dengan Jabatan Administrasi (JA);Menimbang

lanjut sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam permohonan tertanggal 5 November 2020yang diajukan oleh Pemohon, khususnya pada halaman 3 bagian ObjekPermohonan angka 10 disebutkan bahwa Pemohon Prinsipal atas nama Subri Sadalah paman kandung dari Titin Suryani, sedangkan ketika Pemohon Prinsipalhadir pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 November 2020menyatakan bahwa dirinya adalah paman kandung dari Andi Noprizal yangmerupakan mantan suami dari Sinta Arzaniah in casu Pegawai Negeri Sipilyang

Pegawai NegeriSipil daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara melalui KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4517.03/00075/KEP/P/13 tanggal29 Desembe 2000 sampai pada jabatan terakhir Pelaksana di Dinas Pendidikanpada instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Vide Bukti P1 jo.P3Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Karena melalukan tindakPidana Korupsi (vide Bukti P13=T10) yang telah memiliki kekuatan hukumMenimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilYANG DerDUNYi: nnn nnn nnn nnn neem nn nnn nnn nen nn nnn ne nnnnnnnnnnnanannnnsPasal 266; Hal 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS karenamelakukan

Terdakwatersebut selanjutnya saksi mengetahui beratnya setelah melihat hasilpemeriksaan dari surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikdengan berat shabushabu tersebut 0,0175 gram (nol koma nol satu tujuhlima gram) ;Bahwa saksi Jusriani, saksi Hismawati, saksi Basri, dan saksi Elmirantitersebut masih dalam taraf penyelidikan Polres Jeneponto dan apabiladitemukan alat bukti yang cukup maka akan ditingkatkan prosespenanganan kasusnya ;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang Pengawai Negeri Sipilyang

Sus/2014/PN.JOKriminalistik dengan berat shabushabu tersebut netto : 0,0175 gram (nolkoma nol satu tujuh lima gram) ; Bahwa saksi Jusriani, saksi Hismawati, saksi Basri, dan saksi Elmirantitersebut masih dalam taraf penyelidikan dan bila ditemukan alat bukti yangcukup maka akan ditingkatkan proses penanganan kasusnya ; Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah seorang Pengawai Negeri Sipilyang bertugas di kantor BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa) kabupaten Jeneponto dalam memiliki

Sesuai Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990 mengatakan, PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau SuratKeterangan terlebih dahulu dari Pejabat :1) Bagi PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat, untuk memperoleh izin atau SuratKeterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaansecara tertulis;2) Dalam Surat Permintaan Izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraianuntuk mendapatkan Surat