Notarisdi Jakarta ;Bahwa Penggugat adalah pemenang Lelang atas pekerjaanPengadaan MRI Low Tesla Tahun Anggaran 2009,berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenPemenuhan Dan Peningkatan Fasilitas Sarana DanPrasarana Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal BinaPelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran2009, Nomor : PL.01.02/3/252/1X/09. tanggal 11September 2009, Tentang Penetapan Pemenang PengadaanMRI Low Tesla ;Bahwa sebagai kelanjutan dari Ditetapkannya PihakPenggugat sebagai

PL.01.02/3/555/XII/09 a quo, pihakPenggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkansurat keberatan / somasi kepada Tergugat dengansuratnya tertanggal 28 Desember 2009, No.027/FERANTA/SOMDITII/X11/09, Hal Somasi / JawabanSurat No. PL.01.02/3/555/X11/09 perihal Pengadaanperalatan MRI 2009, yang pada pokoknya berisi menolakdan membatalkan surat No.

PL.01.02/3/555/X11/09 tanggal18 Desember 2009 dan menetapkan Surat KeputusanPenetapan Pengadaan Barang Dan Jasa (SPPBJ) = danmenerbitkan Kontrak pengadaan MRI atas nama Penggugatberdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenPemenuhan Dan Peningkatan Fasilitas Sarana DanPrasarana Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal BinaHalaman 17 dari 128 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2010/PTUN JKT18Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran2009, Nomor : PL.01.02/3/252/XI1/09, tanggal 11September 2009

/3/604/XII/09 tanggal 30Desember 2009, padaitanggal 30 Desember 2009diterbitkan Surat Perintah Kerja Pengadaan PeralatanMRI untuk Bantuan Rumah Sakit NomorPL.01.02/3/605/XII/09 tertanggal 30 Desember 2009 olehTergugat yang disetujuai oleh Pihak Penggugat ; Halaman 19 dari 128 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2010/PTUN JKT10.20Bahwa Panitia Penerimaan Barang Dan Jasa diLingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal BinaPelayanan Medik Tahun Anggaran 2009 pada tanggal 30Desemher 2009 Jam 19.00 WIB sampai

PL.01.02/03/604/XI1/09Tanggal 30 Desember 2009 tentang pengadaanPeralatan Magnetic Resonance Imaging (MRI)Bantuan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009. Dengansurat tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen padapokoknya memberikan jawaban kepada PENGGUGAT42bahwa berhubung pembayaran atas barang = yangdiadakan berdasarkan.

AH.01.02.Tahun 51475.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 17 2012 tanggal 2 OktoberSeptember 2008, tentang 2012, tentang PersetujuanPersetujuan Perubahan Perubahan AnggaranAnggaran Dasar Perseroan Dasar Perseroan(Objek Sengketa) Berdasarkan Akta Akta No. 42, tanggal 15 Akta Nomor 03, tanggalAgustus 2008, yang dibuat; 13 Maret 2012, yangoleh Ny.

, dan ;b) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU51475.AH.01.02.Tahun 2012, tertanggal 2Oktober 2012 (i.c.

Dengan demikian, menurut PENGGUGAT masalah utama dalam perkaraini adalah adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU51475.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 02 Oktober 2012.

BATUTAMA mempunyai 2 (dua) SuratKeputusan yang mengatur hal yang sama, yaitu : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU64651.AH.01.02.Tahun 2007,tanggal 17 September 2007, dan ; Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU51475.AH.01.02.Tahun 2012,tanggal 2 Oktober 2012 ;d.

Pasal23 ayat (1) UUPT No. 40/2007, dapat disimpulkan bahwa denganlahirnya keputusan objek sengketa in casu "Surat KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU51475.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 2 Oktober2012 maka dengan sendirinya "Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU64651.AH.01.02. Tahun 2007, tanggal 17 September zoor:menjadi tidalk berlaku;4.5.

Bahwa Tergugat pada tanggal 14 Mei 2012 telah menerbitkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU25802.AH/01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan PT.

AHU25802.AH.01.02 Tahun2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan PT. Manggala Puri Sakti dan Penolakan Persetujuanatas Akta Nomor 4 tanggal 04 April 2012 tentang PernyataanKeputusan Rapat PT.

AHU25802.AH.01.02 Tahun 2012tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan PT.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap terbitnya suratkeputusan Tergugat Nomor : AHU25802.AH/01.02 Tahun 2012tanggal 14 Mei 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan PT.

AHU25802.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Manggala Puri Saktiserta penolakannya pada tanggal 16 Juli 2012 dengan Nomor Surat0041/EHP/VII/2012 (sebagaimana bukti P6) ; 10. Bahwa adapun kepentingan Penggugat dengan terbitnya SuratKeputusan Tergugat Nomor : AHU25802.AH/01.02 Tahun 201211.tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanPT.

AH.01.02. Tahun 2010tanggal 15 April 2010.. Bahwa tata cara pengajuan permohonan persetujuanperubahan anggaran dasar PT.

Nomor:AHU19349.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas PT. Perusahaan Dagang Johny SuryaBAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGATTIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANGBAIK.9.Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.I. Nomor: AHU19349.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 15April 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas PT.

Nomor: AHU19349.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan42Terbatas PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Sakti,berkedudukan di Medan, Kota Medan :3.

Nomor : AHU19349.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT. PERUSAHAAN DAGANG JHONNY SURYA SAKTI (PT.

Nomor : AHU19349.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT. PERUSAHAAN DAGANG JHONNY SURYA SAKTI.3.

Reinaldi George Tanudjaja, tepatnya pada tanggal10 Oktober 2009 dan telah dibuat Akta Perjanjian Pengikatan JualBeliSaham dengan Akta Nomor 22 tanggal 09 Oktober 2009 dan mendapatpengesahan dari Tergugat dengan Keputusan tertanggal 16 November2009 dengan Nomor : AHU55395.AH.01.02 Tahun 2009 (ObyekSengketa) ;Bahwa dalam proses jualbeli saham PT.

Keputusan Tergugat Nomor : AHU55395.AH.01.02.Tahun 2009tanggal 16 Nopember 2009 (Obyek Sengketa) produk Tergugat,secara substansial didasarkan pada Akta Notaris Nomor 22tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris lswandonoPoerwodinoto, SH.

Bahwa terlebih lagi, jika Keputusan Tergugat Nomor : AHU55395.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 (Obyek Sengketa)produk Tergugat yang didasarkan pada Akta Notaris Nomor 22 tanggal9 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Iswandono Poerwodinoto, SH.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah:1Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia(Tergugat) Nomor : AHU55395.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 16November Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan AnggaranDasar Perseroan atas nama PT. Inti Murni ;Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia(Tergugat) Nomor : AHUAH.01.1015313.

Fotocopy SK Nomor : AHU55395.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16Nopember 2009;karena telah sesuai dengan ketentuan maka Tergugat menerbitkanuntuk menerbitkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor : AHUAH.01.1016947 Tanggal 10 Mei 2012 Tentang PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Sasangga Banua Banjar Tanggal 28 Juni 2011 sampai adanya PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap;II DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Nomor AHU32538.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sasangga Banua Banjar Tanggal 28Juni 2011;3 Mewajibkan TERGUGAT mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Nomor AHU32538.AH.01.02.

Putusan Nomor 76 PK/TUN/2014AH.01.02.Tahun 2011,tanggal28 Juni2011.TentangPersetujuanPerubahanAnggaranDasarPerseroanPT.SasanggaBanuaBanjar;MewajibkanTergugatmencabutSuratKeputusanMenteriHukum danHak AsasiManusiaRepublikIndonesia,NomorAHU32538.AH.01.02.Tahun 2011,tanggal 28Juni = 2011TentangPersetujuanPerubahanAnggaranDasarPerseroanPT.SasanggaBanuaBanjar;MenghukumTergugat danTergugat IIIntervensiuntukmembayarbiaya yangtimbul dalamperkara inisebesar Rp.432.000,(empat ratustiga puluhdua riburupiah),

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, Nomor AHU32538..AH.01.02. Tahun 2011, tanggal28 Juni 2011. Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Sasangga Banua Banyjar;3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, Nomor AHU32538.AH.01.02. Tahun 2011,tanggal 28 Juni 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanPT.

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU32538.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan PT.

.Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011;Bahwa oleh karena dalam penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU32538.AH.01.02.Tahun 2011,tanggal 28 Juni 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak ada aturan yang dilanggarmaka sudah tepat dan benar apabila Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU32538.AH.01.02.Tahun 2011,tanggal 28 Juni 2011 Tentang

., Notaris di Kota Batam,SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU40880.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 19 Agustus 2010;b) Perubahan Anggaran Dasar, Akta Nomor 06 tanggal 08 September2011 yang dibuat oleh ANLY CENGGANA, S.H., Notaris di KotaBatam, SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor AHU49178.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 07 Oktober 2011;.

Batam, SK Pengesahan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU49178.AH.01.02.Tahun2011, tanggal 07 Oktober 2011;.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU0944658.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo TamniKarya Perkasa;2.

Menyatakan batal :1Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0944658.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentangPersetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo TamniKarya Perkasa;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000261.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo TamniKarya Perkasa;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :1.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0944658.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentangPersetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo TamniKarya Perkasa;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000261.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentangHalaman 49 dari 51 halaman.

; Hal ini dikarenakan penundaan pemilihan kepala desa di KabupatenSubang atas dasar Nota Dinas Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Subang NomorPM.01.02/101/Pemdes, tanggal 14 Februari 2020 yang ditujukankepada Tergugat bukan atas dasar Keputusan Menteri Dalame Asas kecermatan1) Bahwa terdapat cacat dalam Surat Keputusan BupatiSubang Nomor : Pm.01.02/KEP.145DPMD/2020 yaitu NomorInduk Pegawai (NIP) sdr Yeyen Rayendra berbeda dengan NIPsebenarnya dan berbeda pula dengan NIP dalam

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan No.PM.01.02/KEP.145DPMD/2020 tertanggal 10 Maret 2020, telah menempuhprosedur, tidak bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yangbaik dan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku = yaituHalaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor : 70/G/2020/PTUN.BDG1. UndangUndang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa . 2.

Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : Pm.01.02/KEP.145DPMD/2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengangkatan Penjabat Kepala Desa Bobos Kecamatan LegonkulonKabupaten Subang, atas nama Yeyen Rayendra, tertanggal 10 Maret 2020(Vide bukti T.1.6 dan T.I.3);2.

Subang, atas namaYeyen Rayendra, tertanggal 10 Maret 2020 (Vide bukti T.I.6 dan T.1I.3), telahdiberhentikan dengan hormat serta telah diangkat Penjabat Kepala Desa yangbaru melalui Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : PM.01.02/KEP.416DPMD/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Pemberhentian danPengangkatan Pejabat Kepala Desa Bobos Kecamatan Legonkulon KabupatenSubang, an.

Surat Perjanjian Addendum (pertama) Paket Pekerjaan JasaKonstruksi Peningkatan Jalan Sungai PiringTeluk Pantaian (Paket3), Kontrak Nomor : 620/SPADD.I/DBMSDABM/PJL.DAKX1/2016/01.02.a tanggal 7 November 2016 ;Surat Perjanjian Addendum Il (kedua) Nomor : 620/SPADD.1II/DBMSDABM/PJL.DAKX1/2016/01.02.b tanggal 14Desember 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus(DAK) Tahun Anggaran 2016 Paket Pekerjaan Peningkatan JalanSungai PiringTeluk Pantaian (paket 3) ;.

Alokasi Khusus (DAK) diKabupaten = Indragiri HilirTahun Anggaran 2016, sesualdengan Surat PerjanjianNomor : 620/SP/DBMSDABM/PJL.DAKVIII/2016/01.02tanggal 24 Agustus 2016 danSurat Perjanjian Addendum (pertama) Nomor : 620/SPADD.I/DBMSDABM/PJL.DAKX1/2016/01.02.atanggal 7 Nopember 2016dan Surat PerjanjianAddendum II (kedua) Nomor :620/SPADD.II/DBMSDABM/PJL.DAKXII/2016/01.02.btanggal 14 Desember 2016.T.I16Sesuaidengan asli 17.

.atanggal 07 November 2016, danSurat Perjanjian =AddendumllNomor : 620/SPADD.II/DBMSDABM/PJL.DAKXII/2016/01.02.btanggal 14 Desember 2016.T.I17Sesuaidengan asli 18.

Surat Perjanjian Nomor : 620/SP/DBMSDABM/PJL.DAKVIII/2016/01.02 tanggal24 Agustus 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai PiringTelukPantaian (Paket 3) ;b. Surat Perjanjian Addendum (pertama) Paket Pekerjaan Jasa KnstruksiPeningkatan Jalan Sungai PiringTeluk Pantaian (Paket 3), Kontrak Nomor :620/SPADD.1I/DBMSDABM/PJL.DAKXI/2016/01.02.a tanggal 7 November2016 ;c.

III/DBMSDABM/PJL.DAKXII/2016/01.02.c tanggal 23 Desember 2016,(vide bukti P 28.) (vide bukti T.ll 20.)

No. 1364 K/Pid.Sus/2009Pebruari 2004 BA Serah terima Pekerjaan No.KU.01.02.SK/135/PJJKT11/2004 tanggal 09 Pebruari 2004, BA Pembayaran nomorKU.08.09.SK/136/PJJKT11/2004 tanggal O09 Pebruari 2004 danselanjutnya dengan kwitansi pembayaran tanggal 09 Pebruari 2004 .6.

tanggal 23 Juli 2004 BA Serah terima PekerjaanNo.KU.01.02.SK/691/PJJKT11/2004 tanggal 23 Juli 2004, BAPembayaran nomor KU.08.09.SK/695/PJJKT11/2004 tanggal 26 Juli2004 dan selanjutnya dengan kwitansi pembayaran tanggal 26 Juli 200411.Dana kegiatan sewa alat senilai Rp. 21.548.000, dengan perinciansebagai berikut :Hal. 5 dari 43 hal.

tanggal 23 Juli 2004 BA Serah terima PekerjaanNo.KU.01.02.SK/691/PJJKT11/2004 tanggal 23 Juli 2004, BAPembayaran nomor KU.08.09.SK/695/PJJKT11/2004 tanggal 26 Juli2004 dan selanjutnya dengan kwitansi pembayaran tanggal 26 Juli 200411.Dana kegiatan sewa alat senilai Rp. 21.548.000, dengan perinciansebagai berikut :Hal. 15 dari 43 hal.

PL. 01.02.SK /PJJKT Il / 59 / 2004 tanggal 23 Januari 2004 sesuai BA PemeriksaanAlat No. MU. 0101SK / 59A / PJJKT Il / 2004 tanggal 23 Januari2004, BA Serah terima alat No. KU.01.02.SK / 590 / PJJKT Il / 2004tanggal 23 Januari 2004, BA Pembayaran nomor : KU. 01.02.SK / 186/ PJJKT Il / 2004 tanggal 24 Pebruari 2004 dan selanjutnya dengankwitansi pembayaran tanggal 24 Pebruari 2004.

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPSLuar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untukdibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahanNo.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal BulanJanuari 2010 datang ke PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPSLuar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS LuarBiasa tersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM denganpengesahan No.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal BulanJanuari 2010 datang ke PT.

, atas nama PT Jindo Kodeco HeavyIndustry;Foto copi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.50/G/2010/PTUNJKT, tanggal 22 Juli 2010;Foto copi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.226/B/2010/ PT.TUNJKT, tanggal 14 Februari 2011;Foto copi Prosiding Penerbitan Pengesahan Surat KeputusanMenteri Hukum dan HAM RI No.AHU16192.AH.01.02. Tahun2009, tanggal 27 April 2009, tentang Persetujuan Akta PerubahanHal. 9 dari 20 hal. Put.

AHU16192.AH.01.02 tahun 2009tanggal 27 April 2009 yakni dalam pertimbangan Pengadilan PTUN yang tidakmempertimbangkan sah atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham LuarHal. 11 dari 20 hal. Put.

No. 326 K/Pid/201414Hukum dan Ham RI Nomor AHU16192.AH.01.02 tahun2009 tertanggal 27 April 2009.Bahwa Akta tersebut sudah dibatalkan berdasarkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.50/G/2010/PTUNJkt tang gal 22 Juli 2010 dan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.226/B/2010/ PT.TUNJKT tanggal 14 Pebruari 2011;Bahwa setelan PTUN membatalkan Akta NotarisPerubahan Anggran Dasar PT.

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan ObjekSengketa sebagai berikut:SK Pengesahan Nomor AHU.0013219.AH.01.02, Tahun 2016,tanggal 22 Juli 2016 atas nama PT Cikondang Kancana Prima;SP. Data Perseroan Nomor AHUAH.0103.0065884, Tahun2016, tanggal 22 Juli 2016 atas nama PT Cikondang KancanaPrima;2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan:SK Pengesahan Nomor AHU. 0013219.AH.01.02, Tahun 2016,tanggal 22 Juli 2016 atas nama PT Cikondang Kancana Prima;SP.

Menyatakan batal atau tidak sah:SK Pengesahan Nomor AHU.0013219.AH.01.02, Tahun 2016,tanggal 22 Juli 2016 atas nama PT Cikondang Kancana Prima;SP. Data Perseroan Nomor AHUAH.0103.0065884, Tahun2016, tanggal 22 Juli 2016, atas nama PT Cikondang KancanaPrima;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:SK Pengesahan Nomor AHU.0013219.AH.01.02, Tahun 2016,tanggal 22 Juli 2016, atas nama PT Cikondang Kancana Prima;SP.

Penetapan Penundaan Nomor254/G/2016/PTUN JKT, tanggal 20 Juni 2017:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, Tergugat IIIntervensi 1/Pembanding/Termohon Kasasi, Tergugat Il Intervensi 2/Pembanding/Termohon Kasasi tidak diterima untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0013219.AH.01.02

.Tahun 2016 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Cikondang Kancana Prima; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0013219.AH.01.02.

mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, namundemikian Majelis Kasasi perlu mengubah pertimbangan hukum sebagaiberikut:Bahwa walaupun objek sengketa a quo berupa Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0013219.AH.01.02

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C1233.HT.01.02.TH.2006Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawaluyaan tertanggal 16Juni 2006;3. Mewajibkan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia untuk mencabut Keputusan Nomor:C1233.HT.01.02.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta PendirianYayasan Kawaluyaan tertanggal 16 Juni 2006;4.

Putusan Nomor 44 K/TUN/20192) Menyatakan perbuatan Tergugat dengan menerbitkan SuratKeputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor C1233.HT.01.02.TH.2006 Tentang PengesahanAkta Pendirian Yayasan Kawaluyaan tertanggal 16 Juni 2006bertentangan dan tidak sesuai dengan Undangundang RI nomor 16Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undangundang nomor 28Tahun 2004 tentang Perubahan Undangundang RI nomor 16 Tahun2001 tentang Yayasan;3) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri

Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C1233.HT.01.02.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian YayasanKawaluyaan tertanggal 16 Juni 2006;4) Memerintahkan Tergugat (Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia) untuk membatalkan dan mencabut SuratKeputusan Nomor C1233.HT.01.02.TH.2006 Tentang PengesahanAkta Pendirian Yayasan Kawaluyaan tertanggal 16 Juni 2006;1.

menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar namun dengan perbaikan pertimbangandan amar sebagai berikut:Bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NomorC1233.HT.01.02

melanggar UndangUndang Nomor 30 Tahun2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun2014 Tentang Jabatan Notaris;Bahwa oleh karena sudah ada putusan pengadilan perdata yangsudah berkekuatan hukum tetap mengenai kepengurusan yang sah makademi kepastian hukum maka tengggang waktu mengajukan gugatan tidakperlu lagi dibatasi dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga penerbitanSurat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NomorC1233.HT.01.02

Caru Dian, tanggal 18Pebruari 2019, namun dalam posita Penggugat hanyamendalililkan /mendasarkan pada Surat Wasiat tanggal 12 Pebruari2014 , sedangkan dalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 15022019dan Nomor : AHU0008526.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 18Pebruari 2019 telah mendudukan Tergugat sebagai Ahli Warismenerima Saham PT.

AH.01.02.

AH.01.02. Tahun 2019, tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Caru Dian, tanggal 18 Pebruar!2019, maka dengan demikian secara yuridis formal Tergugat tetapmempunyai hak atas pembagian Saham Perusahaan PT. Caru Diansebesar 20% atau sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima ) lembarSaham;6.

. , Oleh karena sudah sangat Jjelasdidalam Akta No.5 tertanggal 15022019 dan Lampiran KemenkumhamNomor : AHU0008526.AH.01.02.Tahun 2019, menerangkan bahwaTERGUGAT diberikan 285 lembar Saham atau 20% dari Saham yangdimiliki oleh Perusahaan PT.

Surat Wasiat itu sudah dituangkan kedalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 15022019 dan Nomor : AHU0008526.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 18 Pebruari 2019 telah mendudukanTergugat sebagai Ahli Waris menerima Saham PT. Caru Dian sebesar 20%(285 Lembar Saham).

Nomor :AHU32538.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT.

Putusan No. 220/G/2011/PTUNJKT.Bogor, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terbuktidengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, Nomor : AHU32538.AH.01.02. Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011;8 Bahwa oleh karena itu, dalil dan tuntutan Penggugat yang pada pokoknyamemohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU32538.AH.01.02.

Bukti P4Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia NomorAHU32538.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 28 Juni 2011 (Foto copy dari foto copy);Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia NomorAHU20570.AH.01.02.

Tahun 2011 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 01 Juni 2011 (Sesuai dengan aslinya);Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia NomorAHU32538.AH.01.02.

Putusan No. 220/G/2011/PTUNJKT.2 Menyatakanbatal SuratKeputusanMenteriHukum danHak AsasiManusiaRepublikIndonesia,NomorAHU32538..AH.01.02. Tahun2011, tanggal28 Juni 2011.TentangPersetujuanPerubahanAnggaranDasarPerseroan PT.SasanggaBanua Banjar ;3 MewajibkanTergugatmencabut SuratKeputusanMenteriHukum danHak AsasiManusiaRepublikIndonesia,NomorAHU32538..AH.01.02.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya;

4.

AHU0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. FadlanMulia Jaya.3.

AHU0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan TerbatasPT.Fadlan Mulia Jaya..

Bahwa penerbitan objek gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor : AHU0032603.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 28April 2020 bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asaskecermatan.4.

AHU0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.AHU0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan MuliaJaya;4.

AHU0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan TerbatasPT.

Bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta keluarnyaSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU15687.AH.01.02.TAHUN 2012 Tanggal 27 Maret 2012 TentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAzasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU15687.AH.01.02.TAHUN2012 tanggal 27 Maret 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan atas nama PT. PRIMA PERKASA ABADI. 3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU15687.AH.01.02.TAHUN 2012 Tanggal 27 Maret 2012 TentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT.

AHU15687.AH.01.02. TAHUN2012, Tanggal 27 Maret 2012 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan PT.

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINO.AHU15687.AH.01.02.

AHU15687.AH.01.02 Tahun 2012 tertanggal 27 Maret2012 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU48859.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 7 Agustus2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas atas nama PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian danPembangunan OE; dan;c.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0935249.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 15 Mei2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas atas nama PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian danPembangunan OEI;4.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU48859.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 7 Agustus2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas atas nama PT. Perusahaan Perdagangan Perindustrian danPembangunan OEI;c.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0935249.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 15 Mei2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas atas nama PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian danPembangunan OEI;4.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0944668.AH.01.02.Tahun 2015,tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0000259.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal07 Januari 2016 Tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;2.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0944668.AH.01.02.Tahun 2015,tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;2.4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0000259.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal07 Januari 2016 Tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;4.

Indonesia Nomor : AHU0000259.AH.01.02.Tahun 2016 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Halaman 29 dari 52 halaman.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU0944668.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentangHalaman 36 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUNJKT.Persetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo TamasJaya Lestari; dan2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU0000259.AH.01.02.

Tahun 2015 tanggal27 Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PTTomindo Tamas Jaya Lestari dan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU0000259.AH.01.02.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa:2.1.2.2.Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon HakimAgung Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor:07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018, tanggal 13 September 2018;Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Tahap Il (Kualitas)Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor:07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018, tanggal 09 Oktober 2018;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat:3.1.3.2.Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon HakimAgung Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor:07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018, tanggal 13 September 2018;Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Tahap Il (Kualitas)Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor:07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018, tanggal 09 Oktober 2018;Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 67 K/TUN/20204.

Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon HakimAgung Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor:07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018, tertanggal 13 September 2018;sepanjang diloloskannya Calon Hakim Agung dari non karier yangtidak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;b.

Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon HakimAgung Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor:07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018, tertanggal 13 September 2018,Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 67 K/TUN/2020sepanjang diloloskannya Calon Hakim Agung dari non karier yangtidak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;b.

Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon HakimAgung Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor:07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018, tanggal 13 September 2018;2.2.