Ditemukan 7232 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-06-2012 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 12/PID.TPK/2012/PT PLG
Tanggal 14 Agustus 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Muhammad Fadly, SH
Terbanding/Terdakwa : Inseri, SE Bin Dahri
8847
  • 3.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).

    4.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).

    9.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).

    10.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi

    Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).

    11.SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.

    Honorarium panitia pelaksana teknis Rp. 8.140.000,KEQIATAN 0.2.2... eeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesb. Honorarium Narasumbet ...............0.00 Rp. 115.000.000,c. Honorarium Pegawai Honoret ............ Rp. 6.210.000,d. BelanjaATK ............cccccceeeeeeseeeeeeeeeeeees Rp. 7.491.500,e. Belanja bahan obat obatan .............. Rp. 500.000,f. Belanja bahan percobaan / Rp. 111.055.000,PErCONTONAN ...........:.::eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesg. Belanja spanduk dan umbul umbul ..
    Honorarium panitia pelaksana teknis kegiatan Rp. 8.140.000,b. Honorarium NaraSuMbet ............0c.:ccecee sees eeeeee ee Rp. 115.000.000,c. Honorarium Pegawai Honoret ...............::00:00 Rp. 6.210.000,d. Belanja ATK .........cccccceeceeceeceeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeees Rp. 7.491.500,e. Belanja bahan obat obatan .............. ees Rp. 500.000,f. Belanja bahan percobaan / percontohan .......... Rp. 111.055.000,g. Belanja spanduk dan umbul umbul ............... Rp. 1.200.000,h.
    SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instrukturkegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari KerjaTahun Anggaran 2010 (montir televisi).4. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instrukturkegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari KerjaTahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).5. SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas SewaPenginapan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan BagiPencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi danjahit menjahit).6.
    SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS PanitiaPelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan BagiPencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).10.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS PanitiaPelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan BagiPencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).11.SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa TempatKegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari KerjaTahun Anggaran 2010.12.SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas Makan dan MinumKegiatan
    SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS PanitiaPelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan KeterampilanBagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahitmenjahit).10.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS PanitiaPelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan KeterampilanBagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montirtelevisi).11.SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa TempatKegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi PencariKerja Tahun Anggaran 2010.12.SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas Makan danMinum Kegiatan Pendidikan
Register : 25-09-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 25-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg
Tanggal 14 Januari 2015 — Drs. JOSEPH E. BAKKER
16363
  • Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara 3,900,000.00t. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 74,400,000.00 SPP No. KU.240/ B3.144/2007K tanggal 05 Juli 2007SPM No. KU.244/B3.146/ 2007K tanggal 05 Juli 2007SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007134,533,250.00 a. Uang lembur PNS 750,000.00b. Uang Lembur Non PNS 250,000.00c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan 24,375,000.00d. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 13,200,000.00e. Honorarium Tenaga Kerja 2,000,000.00f.
    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,200,000.00b. Belanja Bibit Ternak 300,000,000.00c. Belanja Modal Konstruksi Jaringan Aijr Irigasi 436,516,000.00(Pembangunan/Rehap Sarana Prasarana Fisik)d. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44,400,000.00e. Belanja KursusKursus Singkat/Pelatihan 72,000,000.00f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 143,400,000.0021. SPP No. KU.240/ B3.392/2007K tgl 03 Desember 2007 202,100,000.00SPM No.
    Honorarium Bendahara danPembantu Bendahara3,900,000.00 t. Honorarium Pegawai Honorer/T idakTetap74,400,000.00 SPP No. KU.240/B3.144/2007Ktanggal 05 Juli 2007SPM No. KU.244/B3.146/2007Ktanggal 05 Juli 2007SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10Juli 2007134,533,250.00 a. Uang lembur PNS750,000.00 b. Uang Lembur Non PNS250,000.00 c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan24,375,000.00 d. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)13,200,000.00 e. Honorarium Tenaga Kerja2,000,000.00 f.
    Honorarium Bendahara dan Pembantu 3,900,000.00Bendaharat. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 74,400,000.00TetapSPP No. KU.240/ B3.144/ 2007K 134,533,250.00tanggal 05 Juli 2007SPM No. KU.244/B3.146/ 2007Ktanggal 05 Juli 2007SP2D No.1072/GU/TTS tanggal 10 Juli 2007a. Uang lembur PNS 750,000.00b. Uang Lembur Non PNS 250,000.00c. Belanja Kursus Singkat Pelatihan 24,375,000.00d. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 13,200,000.00e. Honorarium Tenaga Kerja 2,000,000.00f.
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAHURI
17331
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 42 tanpa tanggal untuk pembayaran Honorarium Panitia POKJA Pengawasan bulan Januari s/d Maret 2014 An. ASEP SOPIANDI dkk.
    MAT PARANG, S.Sos dkk
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 128 (tanpa tanggal) pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 6.660.000,- untuk pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. T.K.
    FELIPUS, S.Sos dkk
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember.
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung / Kontrak Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember 2014 An.
  • 1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggota Panwaslucam Se-Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Agustus 2014.
  • 1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dlam Provinsi Kalimatan Barat bulan Maret s/d Desember 2014.
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatan bulan Januari s/d Februari 2014.
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.900.000,- untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pembayaran Honorarium Narasumber Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.
    MATPARANG, S.Sos dkk185. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 128 (tanpa tanggal)pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintangbulan Januari s/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk186. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesarRp. 6.660.000, untuk pembayaran Honorarium Pengelola SatkerPanwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An.
    bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d
    pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196.1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember
    pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194)1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195)1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196)1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.Halaman
Putus : 06-07-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1741 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 6 Juli 2020 — SUWARNI binti HARTO SUKARTO
18990 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada PPK2 untukbulan Februari, Maret, April tahun 2015sebesar Rp7.470.000,00(tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir); 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 10 Juni2015 (fotocopy/legaiisir); 1 (satu) lembar SSP Nomor: 288/V1I/2015 tanggal 11 Juni 2015(fotocopy/legalisir); 1 (satu) lembar kuitansi Nomor Bukti 2035/XII/2015 tanggal 16Desember 2015 tentang pembayaran honorarium kepada PPK1,PPK2 dan PPSPM untuk bulan Desember tahun 2015 sebesarRp6.060.000,00
    05Nopember 2015 (fotocopy/legalisir); 1 (satu) lembar kuitansi Nomor Bukti 1339/IX/2015 tanggal 22September 2015 tentang pembayaran honorarium kepada PPK1,PPK2 dan PPSPM sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluhribu rupiah) (fotocopy/legalisir); 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 22September 2015 (fotocopy/legalisir): 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1349/IX/2015 tanggal 22September 2015 (fotocopy/legalisir): 1 (satu) lembar kuitansi Nomor Bukti 816/VII/2015 tanggal 12Agustus 2015
    tentang pembayaran honorarium kepada PPK1, PPK2dan PPSPM untuk bulan Agustus tahun 2015 sebesarHal. 23 dari 49 hal.
    ): 1 (satu) lembar kuitansi Nomor Bukti 139/VI/2015 tanggal 10Juni 2015 tentang pembayaran honorarium kepada Pejabat KuasaHal. 24 dari 49 hal.
    kuitansi Nomor Bukti 725/VII/2015 tanggal 28Juli 2015 tentang pembayaran honorarium kepada PanitiaHal. 26 dari 49 hal.
Putus : 27-04-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/PID.SUS/2009
Tanggal 27 April 2010 —
8233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Honorarium sebesar Rp.4.856.750.000, yangterdiri dari THR: 45 orang x Rp.3.000.000, = Rp.135.000.000, ; Asistensi Fraksi5 x Rp.1.000.000, x 12 bulan = Rp.60.000.000, ; Bantuan Sidang4 x Rp.50.000.000, = Rp.200.000.000, ; Bantuan sidang pembahasan LPJ = Rp.Hal. 19 dari 133 hal. Put.
    Honorarium THR ; Asistensi Fraksi ; Bantuan sidang; Bantuan Mobilitas ; Bantuan kegiatan Operasionalpemerintahan ; Tali Asihb.
    Kabag Keuanganmenghasilkan nomenklatur yangmendekati cocok dengan permintaanpara anggota dewan adalah posbelanja anggaran Honorarium danInsentif ;Bahwa, kegiatan yang pembiayaannyamenjadi beban APBD Pemkab Rembangsudah diatur dengan SK Bupati No.424 Tahun 2003 tentang standarisasiIndeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan,Pengadaan dan Honorarium pemerintahKab.
    Rembang TA 2004 ;Bahwa, RASK Seketariat DPRD TahunAnggaran 2004 sebagai wujud/bentukjawaban atas permintaan paraanggota DPRD telah muncu mataanggaran baru yakni pada belanjapublik berupa belanja Honorarium danInsentif yang uraiannya sebagaiberikut. HonorariumHal. 160 dari 133 hal. Put.
    Ketua : 3 org xRp. 4.000.000 x 5 bulan Rp. 60.000.000Jumlah Rp.216.000.000Jumlah Rp.6.860.250. 000 Bahwa, Perubahan APBD PemerintahKabupaten Rembang Tahun Anggaran2004 = adalah perubahan pada posSekretariat Dewan, untuk belanja Honorarium berubah menjadiRp.4.954.750.000 , yang tadinyasejumlah Rp. 4.656.750.000,sehingga ada penambahan sebesar Rp.298.000.000, pada bantuanoperasional Pemilu) Rp.200.000.000,dan bantuan Kesejahteraan DPRD Rp.98.000.000, ;Sehingga jumlah seluruhnya Honorarium dan Insentifadalah
Register : 07-01-2011 — Putus : 16-03-2011 — Upload : 09-08-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 28/PDT/2011/PT.MDN
Tanggal 16 Maret 2011 — PT. SUNGGAL, DK LAWAN PROF. DR. MARIAM DARUS, SH., DKK
6645
  • Menghukum Tergugat Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmembayar honorarium (fee) kepada Penggugat sebesar Rp.180.000.000. (Seratus delapan puluh = juta rupiah) =;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain danselebihnya ;5. Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat III untukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000.
    tanggal 24 Juni 2006 telahmengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan yangterdaftar dengan perkara No: 247/Pdt.G/2006/PNMdn,, dan telahdiputuskan tanggal 10 Mei 2007; e Bahwa untuk menanggapi upaya hukum banding yang diajukanoleh Pemerintah Daerah Tingkat Sumatera Utara (PEMPROPSU)dalam perkara perdata No: 247/Pdt.G/2006.PNMdn., Tergugat meminta bantuan hukum (Jasa hukum) kepada Penggugat danselanjutnya menandatangani Surat Kuasa Khusus pada tanggal 21Juni 2007, serta membuat kesepakatan honorarium
    ratus juta rupiah) yang akan dibayarkankepada Panggugat;Bahwa Surat Kuasa untuk mengajukan Kontra Memori Banding tidakdapat dilaksanakan oleh Penggugat karena ternyata PEMPROPSU selakupihak yang mengajukan permerenan pan rcHaG Ace pada tanggal 19 Juni 2008, antara ter guuauntuk kembali menandatangani Surat Kuasa Khusus guna lebihmengarahkan pengurusan kepada status hukum atau pencabutanTergugat II dan Tergugat III dari DPO serta pencegahan keluar negeri(pencekalan) dengan tetap mengakui kesepakatan honorarium
Register : 18-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
NEXKE YUSITA, SE, AK Binti TARMIN
262192
  • .> Daftar Honorarium Pengurus Rumah Ibadah (Masjid) KecamatanManna untuk semester kedua (bulan Juli s/d Desember 2015)beserta SK penetapan pengurus masjid Kecamatan Manna Kab.Bengkulu Selatan.> Daftar Honorarium Pengurus Rumah Ibadah (Masjid) KecamatanBunga Mas untuk semester kedua (bulan Juli s/d Desember 2015)beserta SK penetapan pengurus masjid Kecamatan Bunga Mas Kab.Bengkulu Selatan.> Daftar Honorarium Pengurus Rumah lIbadah (Masjid dan Gereja)Kecamatan Air Nipis untuk semester kedua (bulan
    ELYASMADI sebesarRp.142.500, (Seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)/setelahdipotong pajak saksi tidak ada menerima honorarium tersesutsebagaimana daftar honorarium Tim Koordinasi kegiatan PeringatanTahun Baru Hijriah 1437 H;Bahwa tanda tangan an.
    .> Daftar Honorarium Pengurus Rumah Ibadah (Masjid) Kecamatan Manna untuksemester kedua (bulan Juli s/d Desember 2015) beserta SK penetapanpengurus masjid Kecamatan Manna Kab. Bengkulu Selatan.> Daftar Honorarium Pengurus Rumah Ibadah (Masjid) Kecamatan Bunga Masuntuk semester kedua (bulan Juli s/d Desember 2015) beserta SK penetapanpengurus masjid Kecamatan Bunga Mas Kab.
    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp.18.750.0002. Tim koordinasi kecamatan Rp.6.600.0003. Honorarium pengurus rumah ibadah Rp.983.220.000ll. BELANJA BARANG DAN JASA1. Belanja alat tulis kantor Rp.4.545.0002. Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Rp.570.0003. Belanja cetak dan penggandaan (photo copy) Rp.3. 700.0004.
    BengkuluSelatan.Daftar Honorarium Pengurus Rumah Ibadah (Masjid dan Gereja)Kecamatan Air Nipis untuk semester kedua (bulan Juli s/d Desember2015) beserta SK penetapan pengurus masjid Kecamatan Air Nipis Kab.Bengkulu Selatan.Daftar Honorarium Pengurus Rumah Ibadah (Masjid dan Gereja)Kecamatan Ulu Manna untuk semester kedua (bulan Juli s/d Desember2015) beserta SK penetapan pengurus masjid Kecamatan Ulu Manna Kab.Bengkulu Selatan.Daftar Honorarium Pengurus Rumah Ibadah (Masjid dan Gereja)Kecamatan
Register : 15-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK
Tanggal 23 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SAOL MALA
13359
  • MATPARANG, S.Sos dkk1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 128 (tanpa tanggal)pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintangbulan Januari s/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesar Rp.6.660.000, untuk pembayaran Honorarium Pengelola Satker PanwasluKabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. T.K.
    FELIPUS, S.Sosdkk1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Pengelola Satker PanwasluKabupaten Sintang bulan April s/d Desember.1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Honorarium TenagaPendukung / Kontrak Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/dDesember 2014 An.
    DARMADI, SH dkk1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 840 tanggal 19 Desember 2014sebesar Rp. 5.760.000, untuk pembayaran Kompensasi kerja PanwasluKabupaten Sintang bulan September s/d Desember 2014.1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggotaPanwaslucam SeKabupaten Sintang bulan Mei s/d Agustus 2014.1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggotaPanwaslu Kabupaten/Kota dlam Provinsi Kalimatan Barat bulan Maret s/dDesember 2014.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium
    FELIPUS, S.Sos dkkHalaman 86 dari 105 halaman, putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PT PTK188.1 (Satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Pengelola Satker PanwasluKabupaten Sintang bulan April s/d Desember.189.1 (Satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Honorarium TenagaPendukung / Kontrak Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember2014 An.
    pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatan bulanJanuari s/d Februari 2014.194.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014 SebesarRp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/Uang Kehormatan PanwasluKabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196.1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember
Register : 14-08-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/PN Jap
Tanggal 7 Juni 2018 — -Alberthus Agusthinus Tanalepy, S.Sos -ARIF KURNIAWAN, SH
16574
  • No. 17/Pid.SusTPK/2018/PN Jap.pembayaran program sanitasi total berbasis masyarakat (Otsus) tahun2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0245/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp221.500.000, (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)untuk pembayaran program sanitasi total berbasis masyarakat (Otsus)tahun 2013 berupa belanja cetak, penggandaan, bahan dokumentasi,alat tulis kantor, sewa gedung/kantor
    /tempat, sewa sarana mobilitasdarat, bahan publikasi dan dekorasi, makanan dan minuman kegiatanserta perjalanan dinas dalam daerah.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0246/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp50.720.000, (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untukpembayaran program peningkatan imunisasi (Otsus) tahun 2013 berupaberupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0247/SP2DUP/DINASKESEHATAN
    No. 17/Pid.SusTPK/2018/PN Jap.10)11)12)13)14)Rp15.100.000, (lima belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaranprogram pencegahan dan penangggulangan penyakit kusta (Otsus)tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0251/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp69.900.000, (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)untuk pembayaran program pencegahan dan penangggulanganpenyakit kusta (Otsus) tahun
    2013 berupa belanjaperalatan,penggandaan, alat tulis kantor, makanan dan minuman pasien sertaperjalanan dinas dalam daerah.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0252/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp16.758.000, (enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan riburupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulanganpenyakit demam berdarah (DBD) (Otsus) tahun 2013 berupa uang yangdiberikan kepada pihak masyarakat dan honorarium tenagaahli/instruktur
    belanja penggandaan, sosialisasi, alattulis kantor, sewa ruang rapat/pertemuan serta bahan publikasi dandekorasi.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0256/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesarRp22.200.000, (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untukpembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakitFrambusia (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenagaahli/instruktur/naras umber.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0257/SP2DUP/DINASKESEHATAN/
Register : 31-01-2020 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK
Tanggal 19 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : DODHY ARYO YUDHO, SH.
Terbanding/Terdakwa : SUWARNI Binti HARTO SUKARTO
23999
  • rupiah) (fotocopy/legalisir);
  • 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 03 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
  • 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1716/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
  • 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1339/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
  • 1 (satu)
    uang tanggal 12 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
  • 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1032/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
  • 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 721/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2 dan PPSPM untuk bulan Juni dan Juli tahun 2015 sebesar Rp12.120.000,00 (dua belas juta serratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
  • ) lembar SSP Nomor: 285/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (fotocopy/legalisir);
  • 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 720/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran untuk bulan juni dan Juli Tahun 2015 sebesar Rp8.720.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
  • 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
  • 1 (
  • satu) lembar SSP Nomor: 764/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 (fotocopy/legalisir);
  • 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 815/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
  • 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 12 Agustus 2015 (fotocopy/legalisir);
  • 2015 (fotocopy/legalisir);
  • 1 (satu) lembar SSP Nomor: 1715/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 (fotocopy/legalisir);
  • 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 1826/XI/2015 tanggal 20 nopember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada Pejabat Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (fotocopy/legalisir);
  • 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang
  • 721/VII/2015 tanggal 28 Juli2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPKi, PPK2 danPPSPM untuk bulan Juni dan Juli tahun 2015 sebesarRp.12.120.000,00 (dua belas juta serratus dua puluh ribu rupiah)(fotocopy/legalisir);1 (Satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015(fotocopy/legalisir);1 (satu) lembar SSP Nomor: 760/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015(fotocopy/legalisir);1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 141/V1I/2015 tanggal 10 Juni2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPKi, PPK2
    tentang pembayaran Honorarium kepada Panitia pengadaansebesar Rp.9.550.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus lima puluhribu rupiah) (fotocopy/legalisir);1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015(fotocopy/legalisir);1 (satu) lembar SSP Nomor: 770/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015(fotocopy/legalisir);1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2299/XII/2015 tanggal 22Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPHPsebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)(fotocopy
    lembar Kwitansi Nomor Bukti 816/VII/2015 tanggal 12Agustus 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPK1, PPK2dan PPSPM untuk bulan Agustus tahun 2015 sebesarRp6.060.000,00 (enam juta enam puluh~ ribu rupiah)(fotocopy/legalisir);1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 12 Agustus2015 (fotocopy/legalisir);1 (Satu) lembar SSP Nomor: 1032/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015(fotocopy/legalisir);1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 721/VII/2015 tanggal 28 Juli2015 tentang pembayaran Honorarium
    Honorarium kepada Panitia pengadaansebesar Rp9.550.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus lima puluh riburupiah) (fotocopy/legalisir);1 (Satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015(fotocopy/legalisir);1 (satu) lembar SSP Nomor: 770/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015(fotocopy/legalisir);1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2299/XII/2015 tanggal 22Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPHPsebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)(fotocopy/legalisir);1 (satu)
    Honorarium kepada Panitia pengadaansebesar Rp9.550.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus lima puluh riburupiah) (fotocopy/legalisir);1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang tanggal 28 Juli 2015(fotocopy/legalisir);1 (satu) lembar SSP Nomor: 770/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015(fotocopy/legalisir);1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Bukti 2299/XII/2015 tanggal 22Desember 2015 tentang pembayaran Honorarium kepada PPHPsebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)(fotocopy/legalisir);1 (satu)
Register : 10-04-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
AMIRULLAH
201104
  • belanjaBarang dan jasa (Belanja pemeliharaanPeralatan dan Fasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.
    pemeliharaanPeralatan dan Fasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.
    (Belanja pemeliharaan Peralatan danFasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.
    Barangdan jasa (Belanja pemeliharaan Peralatan danFasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.
Register : 15-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK
Tanggal 23 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terbanding/Terdakwa : SAHURI
9642
  • Pemilu Rp. 111.380.000,0010 Fasilitas Operasional Panwaslu Kabupaten Rp. 20.880.000,00Sintang11 Sentra Gakkumdu Kab/Kota Rp. 6.040.000,0012 Honorarium Panwaslu Kecamatan Rp. 554.400.000,0013 Operasional Panwascam Rp. 848.400.000,0014 Honorarium PPL Rp. 3.444.000.000,0015 Operasional PPL (Operasional dan ATk) Rp. 1.894.200.000,00TOTAL Rp. 8.411.860.000,00 Bahwa dalam kegiatan Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahTahun 2014 serta
    MATPARANG, S.Sos dkk185. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 128 (tanpa tanggal)pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintangbulan Januari S/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk186. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesarRp. 6.660.000, untuk pembayaran Honorarium Pengelola SatkerPanwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An.
    DARMADI, SH dkk190. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 840 tanggal 19 Desember2014 sebesar Rp. 5.760.000, untuk pembayaran Kompensasi kerjaPanwaslu Kabupaten Sintang bulan September s/d Desember 2014.191. 1 (Satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggotaPanwaslucam SeKabupaten Sintang bulan Mei s/d Agustus 2014.192. 1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggotaPanwaslu Kabupaten/Kota dlam Provinsi Kalimatan Barat bulan Maret s/dDesember 2014.193. 1 (Satu) bundel
    bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.Halaman 68 dari 110 Halaman perkara nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PT PTK194. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan
    MATPARANG, S.Sos dkk185.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 128 (tanpa tanggal)pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintangbulan Januari S/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk186.1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesarRp. 6.660.000, untuk pembayaran Honorarium Pengelola SatkerPanwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An.
Register : 23-01-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 12 Juni 2014 — KHALIDIN, SH Bin ABDURRAHMAN
6620
  • Maret 2013 Untuk Bulan Januari 2013.Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH padasatuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengan surat10keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Februari 2013dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WHpada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengansurat keputusan kepala satuan polisi pamong
    Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 /224/ 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Februari 2013.Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH padasatuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengan suratkeputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Maret 2013dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WHpada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
    Aceh sesuia dengansurat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 /224/ 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Maret 2013Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH padasatuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengan suratkeputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol
    Maret 2013 Untuk Bulan Januari 2013.Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH padasatuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengan suratkeputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Februari 2013dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WHpada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengansurat keputusan kepala satuan polisi pamong
Putus : 02-05-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692/B/PK/PJK/2011
Tanggal 2 Mei 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMWAY INDONESIA
295223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/2011Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa,dan Kegiatan Orang Pribadi, disebutkan bahwa "Penghasilan yang dipotong PPh Pasal21 adalah honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan claimbentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungandengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalamnegeri, terdiri dari :e Angka4 : penasihat, pengajar, pelatih, penceramah
    Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dankegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yangdisingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak ataspenghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapunsehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh s.t.d.d. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000.19.
    Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan,termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop),pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.Pasal2 : 1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yangselanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :15Pasal 3Pasal 56h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah,organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan,orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakankegiatan) yang membayar honorarium, hadiah
    Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan19.kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yangdisingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak ataspenghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapunsehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh s.t.d.d.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1812/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KODECO ENERGY Co., Ltd.
4932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Acc no 0420100200) Rp14.278.030.780Acc no 0420500400) Rp 1.682.514.453Acc no 0420800100 Rp 1.472.870.933Biaya pengurusan dok dan izin Acc no 0420504200 Rp 52.325.300Biaya perumahan pegawai expatriat (( )( )Biaya kesehatan, apartemen, bonus (Acc no 0420504300) Rp 2.899.175.751( )( )(Biaya asuransi kesehatanBiaya bonus, dan kesehatan pegawai (Acc no 0420500100 Rp 2.987.082.919Acc no 0420500100 Rp 26.581.470Acc no 0420500100 & INTC 002) Rp 710.432.022Tunjangan cuti nonexpat Rp = 731.632.441Biaya honorarium
    , tunjangan,dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan denganpekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawali;b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium,tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekeraan,Jasa, atau kegiatan;c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun danpembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagaiimbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga
    Putusan Nomor 1812/B/PK/PJK/2016Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan denganPekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi antara lain mengatursebagai berikut:Pasal 1 angka 1:Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatanyang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dandalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan
    ,jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2000;Pasal 5 ayat (1):Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji,uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorariumanggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premibulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu,uang
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU PPhsebagaimana diatur lebih lanjut dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP545/PJ./2000,antara lain diatur bahwa penghasilan yang diterima Wajib PajakOrang Pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaanyang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai wajib dipotongoleh Pemberi Kerja;12.9.
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — SUTOYO
17846
  • MAT PARANG, S.Sos dkk185. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 128 (tanpa tanggal) pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk186. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 6.660.000,- untuk pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An. T.K.
    FELIPUS, S.Sos dkk188. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Pengelola Satker Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember. 189. 1 (satu) bundel bukti pembayaran untuk pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung / Kontrak Panwaslu Kabupaten Sintang bulan April s/d Desember 2014 An.
    DARMADI, SH dkk190. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 840 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 5.760.000,- untuk pembayaran Kompensasi kerja Panwaslu Kabupaten Sintang bulan September s/d Desember 2014.191. 1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggota Panwaslucam Se-Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Agustus 2014.192. 1 (satu) bundel daftar Gaji/Honorarium/Uang Kehormatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dlam Provinsi Kalimatan Barat bulan Maret s/d Desember 2014.193. 1 (
    satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatan bulan Januari s/d Februari 2014.194. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014 Sebesar Rp 9.120.000,- untuk pembayaran Honorarium/Uang Kehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara/Panwaslu Kabupaten Sintang
    : 354 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pembayaran Honorarium Narasumber Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.227. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 355 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 5.600.000,- untuk pembayaran Honorarium Moderator Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.228. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 337 tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 9.240.000,- untuk pembayaran Uang Saku Rapat Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.229. 1 (satu) bundel bukti pembayaran
    MATPARANG, S.Sos dkk185. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 128 (tanpa tanggal)pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Panwaslu kabupaten Sintangbulan Januari s/d Maret 2014 An. Darmadi, SH dkk186. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 129 (tanpa tanggal) sebesarRp. 6.660.000, untuk pembayaran Honorarium Pengelola SatkerPanwaslu Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Maret 2014 An.
    Kalimatan Barat bulan Maret s/dDesember 2014.193. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan
    pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194)1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195)1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196)1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember
    Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari2014.1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.1 (satu) bundel Kwitansi
Putus : 23-10-2015 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1244 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — SUTISNA VS BATARA SIMBOLON, dkk.
163118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkankemampuan klien;. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biayabiaya yangtidak perlu;. Advokat dalam mengurus perkara cumacuma harus memberikanperhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerimauang jasa;. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannyatidak ada dasar hukumnya;.
    atas jasa hukum yang telahdiberikan kepada kliennya:Bahwa nyata dalam perjanjian yang dibuat olen Penggugat selaku Advokatdengan Tergugat selaku klien, adalah Perjanjian Bantuan Hukum, olehkarenanya Tergugat selaku pencari keadilan dan tidak mampu secaramateriil haruslah dibebaskan dari pembayaran honorarium dan ataudilayani secara cumacuma, justru sebaliknya dalam Perjanjian BantuanHukum a quo berisikan Perjanjian Bagi Hasil, dengan demikian Perjanjiana quo menjadi tidak jelas;.
    Penggugat dk/Tergugat dr (Batara Simbolon, S.H.) sejumlah %(Seperempat) dari hasil penjualan bersih tanah tersebut sebagaipembayaran penggantian biaya dan honorarium pengurusan SuratSurat Kepemilikan dan Pengosongan Tanah tersebut;b. Turut Tergugat (Drs.
    Penggugat dk/Tergugat dr (Batara Simbolon, S.H.) sejumlah 14 (Seperempat)dari hasil penjualan, bersih tanah tersebut sebagai pembayaranpenggantian biaya dan honorarium pengurusan SuratSurat Kepemilikandan Pengosongan Tanah tersebut;b. Turut Tergugat (Drs.
    Herman Koto) sejumlah 4 (seperempat) dari hasilpenjualan bersih tanah tersebut sebagai pembayaran penggantian biayadan honorarium pengurusan SuratSurat Kepemilikan dan PengosonganTanah tersebut;Akan tetapi Judex Facti mengabaikan Perdamaian tersebut, Perdamaiandengan bukti Tdk/Pdr1 tersebut semestinya mengakhiri sengketa dalamHalaman 23 dari 25 hal.
Putus : 20-12-2018 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 20 Desember 2018 — SUPRIJANTO, S.Sos. bin SASTRO SAKAT
146106 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan barang bukti berupa :1) 1 (satu) bendel SPJ 2010 pembinaan industrial dan peningkatankesejahteraan tenaga kerja perusahaan rokok berupa kuitansi dinasdan daftar penerimaan honorarium tim pelaksana tertanggal 12 Juli2010 dan fotokopi Skep Bupati Madiun Nomor 188.45/188/PKTS/402.031/2010, kuitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluhtertanggal 14 Juli 2010, kuitansi dinas dan daftar penerimaanhonorarium penyuluh non PNS tertanggal 14 Juli 2010 dan fotokopiSkep Bupati Madiun nomor
    188.45/KPTS/402.031/2010, 1 (satu)bendel Surat Ka Disnakertrans Kabupaten Madiun perihal BantuanPenyuluh tertanggal 7 Juli 2010, kuitansi dinas dan daftar penerimaanhonorarium penyuluh tertanggal 29 Juli 2010, kuitansi dinas dan daftarpenerimaan honorarium penyuluh non PNS tertanggal 29 Juli 2010, 1(satu) bendel Surat Ka Disnakertrans Kabupaten Madiun perihalBantuan Penyuluh tertanggal 24 Mei 2010, Jadwal Bintek syaratsyarat kerja tahun 2010, Surat Ka Disnakertrans Kabupaten Madiunperihal Bantuan
    Penyuluh tertanggal 27 Mei 2010, kuitansi dinas dandaftar penerimaan honorarium tim pelaksana tertanggal 20 Desember2010, kuitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium tim pelaksanatertanggal 22 November 2010, kuitansi dinas dan daftar penerimaanhonorarium penyuluh PNS tertanggal 11 November 2010, kuitansidinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh non PNStertanggal 11 November 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir penyuluhBintek di PT Digjaya Mulia Abadi, undangan peserta tertanggal 8November
    Putusan Nomor 1950 K/Pid.Sus/2018Madiun perihal Bantuan Penyuluh tertanggal 201 November 2010,surat tugas dari Sekda Kabupaten Madiun tertanggal 10 November2010, kuitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh PNStertanggal 30 November 2010, kuitansi dinas dan daftar penerimaanhonorarium penyuluh non PNS tertanggal 30 November 2010, masingmasing beserta surat setoran pajak (SSP) nya;1 (satu) bendel SPJ 2010 pembinaan industrial dan peningkatankesejahteraan tenaga kerja perusahaan rokok berupa
Upload : 13-02-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
IR. FAISAL
11896
  • Pada Tanggal 8 Maret 2010 dengan SP2DNomor : 14 / UP / SP2D / KEU / 2010,sebesar Rp. 14.160.295.000 yang digunakanuntuk :Honorarium tenaga ahli / Instruktur / Narasumber sebesar Rp. 405.600.000.Belanja alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, Batteray Kering Rp. 3.000.000,Belanja Bahan Baku Bangunan Rp. 3.600.000.000.
    Pada tanggal 20 Desember 2010 denganNomor SP2D : 461 / GU / SP2D / KEU /2010 sebesar Rp. 188.437.500, yangdigunakan untuk :Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 12.000.000,Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 176.437.500,26.
    Pada tanggal 8 Maret 2010 dengan SP2D Nomor : 14 / UP / SP2D / KEU /2010, sebesar Rp. 14.160.295.000 yang digunakan untuk :Honorarium tenaga ahli / Instruktur / Narasumber sebesar Rp. 405.600.000.Belanja alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, Batteray Kering Rp. 3.000.000,Belanja Bahan Baku Bangunan Rp. 3.600.000.000.
    Pada tanggal 20 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 461 / GU / SP2D /KEU / 2010 sebesar Rp. 188.437.500, yang digunakan untuk :Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 12.000.000,Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 176.437.500,26.
Putus : 30-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRAKINDO UTAMA
3023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 21 ayat (1):Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilansehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dandalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orangpribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :a.pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan denganpekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium,tunjangan, dan
    pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan,Jasa, atau kegiatan;dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun danpembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagaiimbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yangmelakukan pekerjaan bebas;penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungandengan pelaksanaan suatu kegiatan..
    (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atauanggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uangsokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangananak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus,tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun,tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayarpemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawal, penerima pensiunatau
    Putusan Nomor 321/B/PK/PJK/2015d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan HariTua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungandengan pemutusan hubungan kerja;e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dandalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lainsebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatanyang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;f.
    Gaji, gaji kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkait dengangaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yangditerima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uangpensiun dan tunjangantunjangan lain yang sifatnya terkait denganuang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau dudadan atau anakanaknya.Penjelasan angka 3 :Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menyatukan ketentuan Pasal 7 hurufb dan d, serta menghapus ketentuan Pasal 7 huruf e, sehingga Pasal 7menjadi