Sugondho, saksi Bellyanti Luhur dan saksi DjemiOmbong) maka atas perbuatan Penggugat tersebut maka Tergugatdapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dasarPenggugat telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjadan peraturan perusahaan (vide Pasal 161 ayat (1) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003);e Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pelanggaranterhadap perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, meskipunPenggugat belum pernah dijatunkan sangsi surat peringatan tetapipelanggaran yang

Bahwa baik Pengadilan Agama Pati demikian juga Pengadilan TinggiAgama Semarang di tingkat banding, keduaduanya tidak memperhatikandan juga tidak mematuhi Surat Mahkamah Agung RI No.MA/Pemb/1154/74, Tahun 1974 selaku pembinaan peradilan, dimanadalam surat tersebut Mahkamah Agung telah memberikan sangsi untukmembatalkan setiap putusan yang tidak memuat pertimbangan hukumsecara lengkap dalam putusan;2.

Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dimana seringmelakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) garagara Tergugatsering mendapat SMS dan Telepon dari perempuan lain bernamaNOVITASARI setiap ditanya kebenarannya Tergugat pasti marah danmemukul Penggugat. hingga Penggugat melaporkan perlakuan tersebutdan Tergugat mendapat sangsi dari Pengadilan Militer ditahan selama 3bulan 20 hari.

GullArtinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengancara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Majlis telah memerintah dan memberi kesempatankepada Pemohon yang sebagai Anggota POLRI untuk mengurus suratijin dariatasanya namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai denganTermohon dan bahkan Pemohon menyatakan sanggup menerima sangsi

hukum adat, para PenggugatRekonvensi dibenarkan mempertahankan bagianbagian tanah, menuntut gantirugi biaya transportasi, tuntutan immateril termasuk jasa pengacara, jugamenuntut sanksi adat dalam perkara perdata No. 04/Pdt.G/2005/PN.SoEkepada Tergugat Rekonvensi;Bahwa oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi menuntut agar paraTergugat Rekonvensi dihukum untuk mentaati putusan kasasi tanpa syarat,juga dihukum membayar ganti rugi biaya transportasi, ganti rugi tuntutanimateriil/jasa pengacara, juga sangsi

yang dengankelicikannya dan tanpa alasan mempermasalahkan putusan kasasi danmelakukan perbuatan tidak terpuji, adalah melanggar hukum dan hukumadat yang berlaku, karenanya para Tergugat harus dinyatakan bersalahdan melanggar hukum;Menghukum para Tergugat bersamasama untuk:Harus mentaati putusan kasasi Nomor 2760 K/Sip/1983 sebagai hukumyang melekat pada bidangbidang tanah dalam perkara perdataNomor 35/Pdt/Gtn/1979/PN.SoE;Membayar ganti rugi biaya transportasi, tuntutan imateriil/jasapengacara dan sangsi

adat kepada para Penggugat dengan uangsejumlah Rp. 71.050.000, (tujuh puluh satu juta lima puluh riburupiah);Menyatakan jumlah tuntutan ganti rugi dan sangsi adat tersebut harusdibayar sekaligus dan seketika setelah putusan diucapkan dan mendapatkekuatan hukum tetap, karena itu bila perlu dengan bantuan polisi;Menyatakan hukum, putusan segera dijalankan meskipun para Tergugatpanjat banding atau kasasi;Menyatakan hukum, sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan NegeriSoE adalah sah dan berharga;Bahwa

Namun Tergugat tidak memperoleh surat keterangan untuk bercerai daripejabat yang berwenang, Dan majelis Hakim telah mengingatkan Tergugat akan akibatdan sangsi yang timbul.

No. 463 K/Pdt.Sus/201 2 Bahwa sebelum perjanjian ditandatangani, Termohon Kasasi sudahmengerti dan memahami apa yang diperjanjikan ; Bahwa di dalam perjanjian urutan ke 5, telah disebutkan bilamanadikemudian hari ternyata kami melanggar peraturan atau dan tata tertibyang berlaku, maka kami siap diberi sangsi oleh pihak perusahaandiantaranya diberhentikan secara sepihak tanoba memperoleh pesangonatau ganti rugi dari perusahaan meskipun kontrak kerja belum berakhir ; Bahwa ternyata pada awal bulan

Tjkdidukung alat bukti yang lengkap, maka sudah sepatutnya dalil tersebutdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugatdikenakan sangsi pemecatan dan atau pemberhentian dengan hormatsehubungan dengan tindakannya yang terkualifikasi sebagai pelanggaran beratyakni melakukan tindakan mogok kerja tanpa surat pemberitahuan untuk keduakalinya sehingga membuat tidak kondusif proses produksi yang menyebabkankerugian perusahaan milik Tergugat, dan jika

Apabilamelakukan tindakantindakan tersebut maka siap menerima sangsi dariperusahaan, dan jika dikaitkan lagi dengan alat bukti T.04.e. terbukti telah turutserta melakukan pembahasan bahwa pada malam tanggal 25 Nopember 2014telah terjadi kerusakan dibagian cetak dan bagian potong dan pada tanggal 29Desember 2014 diambil kesimpulan bahwa bawahan ataupun group cetakmenyetujui Yopi masih menjadi koodinator cetak potong segera masalah akandibahas atau dimusyawarahkan bersama, bahwa para pekerja bersedia

Apabilamelakukan tindakantindakan tersebut maka siap menerima sangsi dariperusahaan, dan jika dikaitkan lagi dengan alat bukti T.04.e. terbukti telah turutserta melakukan pembahasan bahwa pada malam tanggal 25 Nopember 2014telah terjadi kerusakan dibagian cetak dan bagian potong dan pada tanggal 29Desember 2014 diambil kesimpulan bahwa bawahan ataupun group cetakHalaman 61 dari 70 Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2016/PN.

Apabilamelakukan tindakantindakan tersebut maka siap menerima sangsi dariperusahaan, dan jika dikaitkan lagi dengan alat bukti T.04.e, terbukti telah turutserta melakukan pembahasan bahwa pada malam tanggal 25 Nopember 2014telah terjadi kerusakan dibagian cetak dan bagian potong dan pada tanggal 29Desember 2014 diambil kesimpulan bahwa bawahan ataupun group cetakmenyetujui Yopi masih menjadi koodinator cetak potong segera masalah akandibahas atau dimusyawarahkan bersama, bahwa para pekerja bersedia

Pimpinan UnitKerja di PUK SPL FSPMI dengan Jabatan sebagai Wakil Ketua, dan Penggugat 3(Robi Fatria) adalah Pengurus Pimpinan Unit Kerja di PUK SPL FSPMI denganJabatan sebagai Wakil Sekretaris, dan setelah Majelis Hakim meneliti secaraseksama bahwa perkara ini adalah merupakan masalah pemutusan hubungankerja dan bukan perkara masalah serikat pekerja/serikat buruh, dan olehkarenanya hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugatdikenakan sangsi

Tpk/2016/PT.MKS 14 81 MIDDIN 0251348961 Rp.446.000.000, 30032012MUHAJIR82 HASAN 0251346260 Rp.446.000.000, 30032012SIJALLING83 MUHAJIR 0251337448 Rp.446.000.000, 3003201284 SUDIRMANL 0251338271 Rp.446.000.000, 3003201285 SUDARMIN 0251338883 Rp.446.000.000, 3003201286 AGUSSALIM 0252849296 Rp.446.000.000, 1804201287 SIRAJUDDIN 0252847540 Rp.446.000.000, 1804201288 SANERU 0252848011 Rp.446.000.000, 1804201289 SYAMSUDDIN H 0252848544 Rp.446.000.000, 1804201290 SANGSI DG 0252848941 Rp.446.000.000, 18042012TOJENG91

aplikasi kredit atas nama MIDDIN MUHAJIR;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HASAN SIJALLING;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUHAJIR;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDIRMAN L;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDARMIN;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AGUSSALIM;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SIRAJUDDIN;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANERU;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUDDIN H;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANGSI

koran atas nama SUPARMAN;206 Rekening koran atas nama SYAHRIR;207 Rekening Koran atas nama SYAMSUDDIN DG SJJA;208 Rekening koran atas nama MIDDIN MUHAJIR;209 Rekening Koran atas nama HASAN SIJALLING;210 Rekening koran atas nama MUHAJIR;211 Rekening Koran atas nama SUDIRMAN L;212 Rekening koran atas nama SUDARMIN;213 Rekening Koran atas nama AGUSSALIM;214 Rekening koran atas nama SIRAJUDDIN;215 Rekening Koran atas nama SANERU;216 Rekening koran atas nama SYAMSUDDIN H;217 Rekening Koran atas nama SANGSI

Tpk/2016/PT.MKS 66 338 Surat kuasa atas nama MUHAJIR;339 Surat kuasa atas nama SUDIRMAN L;340 Surat kuasa atas nama SUDARMIN;341 Surat kuasa atas nama AGUSSALIM;342 Surat kuasa atas nama SIRAJUDDIN;343 Surat kuasa atas nama SANERU;344 Surat kuasa atas nama SYAMSUDDIN H;345 Surat kuasa atas nama SANGSI DG TOJENG;346 Surat kuasa atas nama MUH NASIR DG SITUJU;347 Surat kuasa atas nama YASIR BUTUNG;348 Surat kuasa atas nama M DARWIS NOJENG;349 Surat kuasa atas nama MUHAMMAD BOKO;350 Surat kuasa atas

Tpk/2016/PT.MKS7888 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANERU;89 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUDDIN H;90 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANGSI DG TOJENG;91 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH NASIR DGSITUJU;92 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama YASIR BUTUNG;93 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama M DARWIS NOJENG;94 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MIHAMMAD BOKO;95 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NURDIN DG GASSING;96 1 (satu

mereka tidak mempunyaiketurunan kemudian terjadai percekcokan antaraPenggugat dengan Tergugat disamping itu karena Tergugatjarang pulang lalu timbul kecemburuan terhadapTergugat tapi saksi tidak mengetahui namanya permpuan Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkandasn pernah dipanggil melalui perangkat desa untukdinasehati agar rukun kembalai bahkan Tergugat pernahmembuat surat perjanjian yang isinya Tewrgugat2.tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kalaumengulangi lagi bisa diberi sangsi

sdraBENTO menjelaskan kalu begitu biar ku selidiki dulu status mobil bagaimana, kemudian FERIpun menerangkan kalau memang abang berminat kapan saja mobil ini mau dibeli ada danFERI pun membawa kembali mobil yang ditawarkan kepada tersangka tersebut , selanjutnyapada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib tersangka ada dihubungi olehsdra BENTO dan saat itu sdra BENTO menjelaskan bahwa mobil tersebut tidak bermasalah,dan akulah yang tahu gimana cerita mobil itu, abang tidak usah sangsi

sdra BENTO menjelaskan kalubegitu biar ku selidiki dulu status mobil bagaimana, kemudian FERI punmenerangkan kalau memang abang berminat kapan saja mobil ini mau dibeliada dan FERI pun membawa kembali mobil yang ditawarkan kepadaterdakwa tersebut , selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekirapukul 21.00 Wib terdakwa ada dihubungi oleh sdra BENTO dan saat itu sdraBENTO menjelaskan bahwa mobil tersebut tidak bermasalah, dan akulah yangtahu gimana cerita mobil itu, abang tidak usah sangsi

dibenarkan olehPengadilan Tinggi";(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Il : HukumPerdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menafsirkan Pasal 42 Ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, tanggal 30 Oktober 1992, tentangPenyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, yang menentukan:"Pasal 42:1) Sangsi

Dan prosedur ini tidak dilakukanTergugat, padahal dengan menempuh prosedur ini dapat diketahui apakahPenggugat dapat mengatasi penyebab dari sangsi pembatasan kegiatanusaha atau tidak, jika benarbenar tidak dapat mengatasi penyebab darisanksi Pembatasan kegiatan usaha, barulah dikenakan Pencabutan IzinUsaha. Oleh karena tidak dilakukan salah satu prosedur, maka telahbertindak tidak tertib sebagai penyelenggara negara".

hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi

telahterpenuhi.Ad. 2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi

dansaksisaksi maka Pemohon Kasasi/ Penggugat dapat dikenakan pelanggaranPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 secara murni tanpa mengaitkanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 karena peraturan tersebut tidak mengatur bagiPegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan siri/dibawah tangan/tidakresmi perkawinan yang tidak sah menurut hukum Negara, dan oleh karenaitu dilarang oleh Negara, dan bagi penghulu yang melakukan/menikahkansecara siri mendapat sangsi

Putusan Nomor 99 K/TUN/20121414Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tidak tepat tidak profesional danmelakukan kekhilafan kesalahan dalam pengaturan format yakni terlebih dahulumencantumkan ketentuan yang menjadi ancaman sangsi hukuman disiplin(Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980) yang seharusnya didahulukanadalah pencantuman ketentuan yang mengatur tentang jenis pelanggaran apa yangdilakukan seorang Pegawai Negari Sipil (Pemohon Kasasi/Penggugat) yaknidalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

JUDEX FACTI MENGABAIKAN FAKTA HUKUM TENTANG BUKTIPENETAPAN DAFTAR HITAM TERHADAP TERMOHON KASASI (PASKALIS KOLIN);Bahwa Judex Facti Pendgadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayamaupun Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak mempertimbangkanbukti T9 tentang sangsi Daftar Hitam yang dikenakan pada penyedia jasaCV Putri Lembata, Individu yang menangani adalah Paslkalis Kolin jugaDirektur PT Sinar Lembata, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi ;Bahwa penetapan sanksi Daftar Hitam ini

PT Sinar Lembata sudah mendapatkan sangsi Daftar Hitam danPemutusan Hubungan Kerja (bukti T9) sebagaimana diuraikan di atas;3.

sangsi pembinaan dengan tahapan surat peringatan 12 dan 3, karena PKBPasal 58 Golongan VI Romawi , sudah masuk sangsi pemutusanhubungan kerja ( PHK ), dan sejak di berhentikannya Penggugat daripekerjaan TERGUGAT, telah mengeluarkan surat penetapan masa prosesPHK Nomor : 426/KHPERS/X/2014, sambil menunggu surat penentapandari pengadilan Hubungan Industrial, dan Penggugat tidak berhak atasupah proses, sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat (1) yangberbunyi sebagai berikut : "Upah tidak di bayar

Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Nomor; 48/Men/IV/2004,yvang men r bahw rianjiankeriabersama yang di daftar di kantor dinas sosial, tenaga kerja dantransmigrasi, akan menjadi rujukan utamadalamhalyangterjadiperselisihan, serta pembuatan perjanjian kerja bersama yang di landasidengan itikad baik, keterbukaan, kesadaran para pihak tanpa adanyapaksaan atau ' tekanan dari pihak manapun.Bahwa benar sampai saat ini belum pernah dilakukan proses penyelidikanataupun penyidikan, kareria pengugat di beri sangsi

tidak mau membayar upahdan hakhak lainya kepada Pemohon Peninjauan Kembalidengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telahmelakukan PHK ;2 Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukumketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai implementasi dariPasal 137 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan 3 Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukumketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia mogok yang tidaksah harus dijatuhkan sangsi

kekeliruan yang nyatadidalam mengambil keputusannya yang membenarkan tindakan PHKyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan didasarkanpada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Bahwa kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalidinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, makaseharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung di dalammenerapkan sangsi

Put. 99 PK/Pdt.Sus/20121selanjutnya kalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak sesua peraturan perundangundangan maka sangis Pasal 65 ayat14 tidak dapat diterapkan mengingat di dalam UndangUndang No.13 Tahun2003 Pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sah telah diaturdidalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri No.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45tahun 1990 Penggugat wajib memperoleh surat ijin cerai dari pejabat yangberwenang ;2 2222222 22 222Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengurus suratijin cerai tersebut dengan menunda sidang selama 6 bulan, namun Penggugat belumberhasil mendapatkannya ;Menimbang, bahwa karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, makaPenggugat membuat surat pernyataan tanggal 10 Juli 2010 yang berisi sanggupmenerima akibat atau sangsi

pernah tinggalbersama selama enam tahun, dan telah dikaruniai satu oranganak;Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun, namun beberapa bulan setelah menikah sudah tidakrukun lagi;Penyebabnya Tergugat sering minumminuman keras danapabila dinasehati Tergugat marah dan memukul Penggugat,bahkan saksi melihat sendiri Tergugat mengejar Penggugat kerumah saksi dan memukul Penggugat;Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan melaporkanTergugat ke Polisi, sehingga Tergugat mendapat sangsi

Bahwa selama kurun waktu 4 tahun semenjak tahun 2006kami sudah pisah ranjang dan tempat tidur serta sudahtidak pernah melakukan hubungan layaknya suamiistri ;Bahwa Pemohon menyadari sepenuhnya sebagai PegawaiNegeri Sipil siap untuk menerima sangsi dari atasan,apabila telah memutuskan gugatan talak terhadapTermohon ;10.