Ditemukan 3400 data
9 — 0
Surat Pernyataan Termhon siap menerima sangsi kepegawaiansehubungan belum turunnya surat Ketarangan ijin perceraian dari Bupati,yang telah dinasegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (buktiP.3);Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon jugamenghadirkan saksi masing masing bernama :Hal. 4 dari 11 hal. Pts. No. 0038/Pat.G/2015/PA. Bla.1.
KOPERASI SIMPAN PINJAM MEGAH ARTHA JAYA SUMBERAYU
Tergugat:
1.IRWAN MAHMUDI
2.NUNUK SETIYANI
32 — 5
selanjutnya pihak Penggugat telahmengirimkan beberapa kali surat panggilan somasi kepada Tergugat untukPenyelesaian Kredit, sebagaimana dalam bukti surat, Bukti P10 Surat peringatankedua tanggal 06 Maret 2021, Bukti P11 Surat peringatan Pertama tanggal 24Pebruari 2021,Bukti P12 Surat peringatan Ke tiga tanggal 26 Maret 2021,dan BuktiP13 Surat peringatan Ke empat tanggal 28 Mei 2021, berdasarkan Bukti P13Tergugat memiliki tunggakan angsuran dari bulan Nopember 2018 sampai denganJanuari 2020 dan sangsi
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2303K/Pdt/2010Terlawan bermusyawarah dan tidak pernah menjalankan, berapajumlah hutang yang harus dibayar dan berapa yang sudahterbayar termasuk uang pinjam (uang terima kunci sebesar Rp4.000.000, tidak diperhitungkan sangsi dengan musyawarahdan rincian hutang dan bunga yang harus' dibayar olehPelawan maka tidak mungkin terjadi pernyataan bersamasebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 1 UndangUndang No. 29 Prp tahun 1960;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapat
18 — 2
Saksi Anang Choirul, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAP adalah benar ;Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ;Bahwa benar sangsi bersama Teguh Tri Yuwono dan Arif yang melakukanpenangkapan terhadap terdakwa ;Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal.07Oktober 2013 ;Bahwa benar waktu ditangkap terdakwa sedang merekap togel ;Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa rekapan togel, uang dan Hp.
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengingat Majelis Hakim Tinggi sengaja tidak menggunakan ilmunyadalam memutus suatu perkara, padahal Majelis Hakim Tinggi merupakanpemegang predikat sebagai ahli hukum, untuk itu Majelis Hakim Tinggi patutmendapatkan sangsi dari Mahkamah Agung (MA) selaku pengawas HakimHakim dibawahnya. Hal ini dikandung maksud agar HakimHakim yang laintidak sembarangan dalam memutus suatu perkara, kasihan pencari keadilanyang dirugikan;Hal. 6 dari 8 hal Put. No. 1819 K/Pdt/20143.
27 — 17
pencurian tersebut secarabersamasama yaitu Para Terdakwa Ahmad, Dani (DPO) dan Ajai (DPO) dansebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan di rumah terdakwa 2 Umar ;10Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas,maka semua unsur dari pasal 363 (1) ke4, ke5 KUHP telah terpenuhi dan terbuktilahdakwaaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan tidak menemukanadanya alasan penghapus atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan paraterdakwa haruslah diberi sangsi
121 — 55
Majelis Hakim tingkat pertama mengenai gugatankerugian immateriil yang dikabulkan sebesar Rp. 29.982.825.360, (dua puluhsembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluhlima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) karena besarnya kerugian immateriil dariPenggugat tersebut belum memenuhi rasa keadilan hukum seharusnya gantirugi immateriil yang dikabulkan adalah sebesar Rp. 200.000.000.000, (duaHalaman 4 dari 8 Putusan Nomor 65/PDT/2016/PT PALratus milyar rupiah) sesuai nilai sangsi
39 — 11
Jaya Steel karyawan yg mangkir lebih dari 5 (lima) hari tidak berturut turutdalam 1 bulan di anggap tidak berminat bekerja, di kenakan sangsi suratperingatan terakhir dan saudara penggugat pada bulan MEI 2013 talahmendapatkan SP 3 sehingga peryataan penggugat tidak sesui dengan kenyataanyang sebenarnya itu hanyalah alasan belaka oleh karena itu haruslah di tolakSOIULUNNYA. one nnn nnn nn nnn nn nn nn ne nnn non nnn ne nn nena ne nana nanan ncnnnasBahwa sebelum penggugat mendapatkan surat scorcing
79 — 85
Surat pernyataan Pemohon/Terbandingyang menyatakan bersedia menerima sangsi dari Instansi dimana Pemohon/Terbandingbekerja karena belum memperoleh izin Perceraian tidak menggugurkan ketentuan Pasal 3ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 .
76 — 40
30 Januari 2018, serta berkas Perkara yang bersangkutan terdiridari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertamayang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidakHalaman 7 dari 9 Putusan Nomor 80/PID.B/2018/PT PBRsependapat terhadap Keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, karenamenurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding bahwa Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan sesuaidengan fakta persidangan dan sangsi
MAIRIA EVITA AYU,SH
Terdakwa:
1.Kasim Bin Alm Toyib
2.Asep Sudianjana Als Dian Bin ALM Tarja
152 — 16
terdakwabersama terdakwa ASEP SUDIANJANA hendak mutar balik dan padasaat itu terdakwa diberhentikan oleh 2 orang polisi berpakaian premanlalu memeriksa terdakwa dan terdakwa ASEP SUDIANJANA dan padasaat itu didalam saku celana terdakwa ditemukan peralatan untukmencuri sepeda motor lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke PolsekCidadap untuk dimintai keterangan lalu terdakwa ditangkap karena telahmelakukan pencurian.Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalahmelanggar hukum dan dapat dikenai sangsi
Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalahmelanggar hukum dan dapat dikenai sangsi hukuman penjara.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 unit sepeda motor Honda beat street. Warna : Hitam. No. Mesin :JFZ2E1367657. No.
73 — 9
Dalam peraturan lanjutan disebutkanbahwa apabila selama berstatus sebagai santri, diketahui santri tersebutberpacaran, memiliki handphone dan tape serta alat elektronik lainnyamaka dapat dikenakan sangsi dikeluarkan dan atau sesuai kebijaksanaanguru.
Turunan dari teori besar ini adalahbagaimana pendidik melakukan penguatanpenguatan melaluiReinforcement and Punishment, yakni penguatan secara positif dilakukandengan sebentuk penghargaanpenghargaan atau pujian atau hadiahkepada murid apabila yang bersangkutan mendapat prestasi yang baikataupun penguatan secara negatif untuk mengubah perilaku siswaapabila siswa tersebut melakukan kesalahan dan pelanggaran atassejumlah tata tertib seperti memberi hukuman dan sangsi.
Terbanding/Tergugat : YULIUS DONNY MITAN Diwakili Oleh : EVA ZAINORA, SH.MH
137 — 43
Namun dinyatakan oleh Majelis Hakim hanya 2 (dua) tahun, sehinggahak ini menimbulkan asumsi Penggugat/Pembanding sebagaimana teruraidiatas pada point ini bahwa Majelis Hakim telah memanipulasi jangka waktupenelantaran dengan cara mengurangi jangka waktu 3 (tiga) tahun menjadi2 (dua) tahun. sehingga Tergugat/Terbanding terbebas dari ketentuan hukumsebagaimana diatur dan UndangUndang Perkawinan dan PeraturanPelaksana lainnya sangsi bagi pihak suami yang menelantarkan istri selama2 (dua) tahun diwajibkan
Oleh karenanya Majelis Hakim kurang pertimbangan didalammemutuskan menolak gugatan Penggugat/Pembanding angka 8 yangseharusnya dikabulkan sebagai sebuah sangsi kepada Tergugat/Terbandingyang tidak melaksanakan kewajiban hukum, apalagi dengan tidakmempertimbangkan secara seksama bukti P6 Sampai P13.Bahwa berdasarkan semua hal tersebut di atas, maka dengan iniPenggugat/Pembanding memohon kepada Bapak agar berkenan memeriksabanding perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1.
75 — 32
Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI AD mengetahui danmemahami bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh meninggalkan11MenimbangMenimbang11kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lainyang berwenang, dengan demikian Terdakwa juga memahami apabilaketentuan tersebut dilanggar akan ada sangsi kukumnya.6.
Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI AD mengetahui danmemahami bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh meninggalkankesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lainyang berwenang, dan Terdakwa juga memahami apabila ketentuantersebut dilanggar akan ada sangsi kukumnya namun kenyataannyaTerdakwa tetap melakukannya yang bertentangan dengan kewajibanhukumnyua.
132 — 80
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terouka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetapmelakukannya, karena sudah tidak bisa lagi menahan nafsubirahinya.15.
Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahuidan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalahmerupakan perobuatan yang melanggar hukum dan terhadapMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang20pelakunya dapat dikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwatetap melakukannya, karena sudah tidak bisa lagi menahan nafsubirahinya.15.
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terouka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetapmelakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan padadiri Terdakwa.2.
56 — 36
warna dimasyarakat Adat, mengharuskan dan/ ataumewajibkan dilakukan upacara keagamaan ( menurut Adat dan Agama :Skala dan Niskala ), sebagaimana orang dan/ atau keluarga yangdihormati, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan terhinadan/ atau mengotori ( istilan adat : NGELETEHIN ) kepada PenggugatRekonpensi dan Keluarga Besar Penggugat Rekonpensi,maka kepadaHalaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN MtrTergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar hukuman, sangsi
Rekonvensiadalah sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensihendaknya dimasukan pula dalam Gugatan Rekonvensi ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajarigugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang padapokoknya menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan didalam gugatanHalaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN MtrRekonvensi adalah menurut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi patutmembayar sangsi
82 — 16
Bahwa SP 1 dan pemotongan upah sehari diberikan dengan alasan lisan,yakni:1) Akibat mogok kerja tidak sah disertai dengan cedera janji2) Adanya surat edaran bupati Bekasi 560/SE59/DISNAKER/X1/2015 terkaitmogok nasional.3) Pemberian SP diberikan juga pekerja nonserikat yang ikut mogok4) Ada anggota serikat yang tidak dikenakan sangsi karena tidak mengikuti aks!mogok.5) Mogok dilakukan bertepatan dengan kegiatan produksi ekspor ke Myanmarsehingga menyebabkan kerugian.5.
Bahwa baik pemberian alasan tertulis dan lisan bertentangan dengankenyataan yang terjadi di lapangan, antara lain:a) Peraturan Perusahaan pasal 33 ayat 9 butir c menekankan ketidakhadiransedangkan faktanya para penggugat tetap hadir dan melakukan absensi padatanggal 24 November 2015.b) Sangsi pada surat edaran bupati tersebut tidak ada memuat tentangpemberian Surat Peringatan terkait mengikuti aksi mogok nasional 24November 2015.
Pemberian sangsi maksimum pada SE bupati tersebutadalah pemotongan upah pada hari mogok.c) Pemberian SP 1 begitu diskriminatif karena tidak diberikan kepada pekerjanonserikat yang mengikuti aksi mogok nasional, bahkan upahnya pun tidakdipotong.d) Tidak ada anggota serikat yang tidak ikut mogok selain sekuriti dan yang tidakmasuk.e) Tidak ada kegiatan produksi ekspor pada hari selasa tanggal 24 November2015 dan juga pada minggu tersebut.6.
bahwa benar saksi mendapat surat dari Bupati Bekasi yang isinya agarperusahaan dan buruh ada keharmonisan dan kalau buruh mogok upah tidakdibayar ;bahwa benar saksi tahu surat bukti T6.C, saksi sudah terima surat itu ;bahwa benar yang 38 orang Para Penggugat ini mogok, mereka tidak bekerjasama sekali ;bahwa sikap perusahaan terhadap pekerja yang mogok, saksi mendatangimereka yang mogok agar bekerja kembali dan kalau ikut mogok nasional saksimemberikan waktu 2 jam saja,dan bekerja kembali ;bahwa sangsi
41 — 31
Hakim tingkatpertama , yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringandan oleh karena itu perlu di perberat dengan alasansebagai berikutMenimbang bahwa ~~ dengan diperberatnya hukumanterhadap terdakwa agar supaya mempunyai efek jera baikterhadap terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakatlainnya agar tidak berbuat melanggar hukum sepertiterdakwa ;Menimbang , bahwa akhir akhir inl kejahatanterhadap hilangnya nyawa manusia cenderung semakinmeningkat maka untuk mengurangi kejahatan tersebutperlu diberti sangsi
Terbanding/Tergugat : Bank Rakyat Indonesia a/n. Dinol
Terbanding/Tergugat : Henry Satria
Terbanding/Tergugat : Sofiasari
Terbanding/Tergugat : Pendana
Terbanding/Tergugat : Maria Lucia
Terbanding/Tergugat : Liem Ie Djen
39 — 23
No.841/PDT/2016/PT SBYtanopa mengikut sertakan pihak Penggugat sebagai ahli warisnyaapalagi disertai dengan sangsi sita jaminan dengan suku bungayang tinggi yaitu 4% per hari setelah 6 (enam) bulan;Maka sudilah bapak majelis hakim untuk menjatuhkan keputusanyang amar bunyinya ialah menghukum Tergugat , Ill, IV, dan V untuk:1. Mengganti rugi atas pencemaran namabaik dengan caraMemberikan keterangan palsu) atau. bohong ' sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) kepada Penggugat;2.
73 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sanksi pidana untuk pelanggaran ketentuan Pasal 50ayat (3) huruf f UndangUndang No. 41 Tahun 1999 adalah sangsi pidana yangterdapat dalam Pasal 78 ayat (5) UndangUndang No. 41 Tahun 1999.