• Cahaya Mas Perkasa yang mana kami yang menjadi korbandalam perkara ini;Halaman 71 dari 167 Putusan No.225/Pid.B/2021/PN Amb Bahwa yang jadi objek adalah uang pembayaran Pajak KendaraanBermotor (PKB) tahun 2016 dan tahun 2017 milik PT. Cahaya Mas PerkasaPERKASA sebesar Rp.483.983. 700; Bahwa jumlah unit kendaraan milik PT.

  Bahwa setahu saksi untuk notice pajak kendaraan PT CahayaMas Perkasa sebanyak 15 unit berdasarkan data/sistem padaBapenda untuk kelima belas PKB PT. Cahaya Mas Perkasa tersebutsudah dicetak namun belum terbayarkan sampai dengan saat ini.

  Bahwa secara umum, mekanisme pembayaran PKB yangdilakukan oleh orang dalam tidak berbeda (sama) dengan mekanismepembayaran PKB yang dilakukan oleh wajib pajak. Perbedaan hanyaterletak pada waktu pembayaran.

  Sujatno pun memberikan notice PKB tersebut. Bahwa Pertemuanpertemuan berikutnya (3 kali pertemuan)saat saksi diminta untuk ambil notice di Sdr. SUJATNO, saat pakSUJATNO melihat Terdakwa di ruang tunggu, Sdr. SUJATNOmenyampaikan ke Terdakwa untuk menunggu, dan tidak lamakemudian Sdr. Sujatno menyerahkan notice pajak tersebut.

  Atas sisa uang pembayaran PKB tersebut, setahuTerdakwa dikuasai oleh saksi LESNUSSA dengan alasan untukmembayar pihakpihak yang telah membantu saksi LESNUSSA untukmengurus notice pajak. Dan saksi LESNUSSA menyatakan padatahun 2016, yang membantu mengurus PKB adalah Sdr. AHMADHalaman 115 dari 167 Putusan No.225/Pid.B/2021/PN AmbRIVAI, kemudian untuk tahun 2017 yang membantu terdakwamengurus PKB adalah Sdr.

• Marhamah tanggal 21September 2020 Nomor 070/PKB/IX/2020 yang dikeluarkan oleh KepalaKelurahan Pabundukang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelahdicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelisdiberi tanda (P.2);3.

• . ;3.Photo copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLL dan SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Ali Sastra Hidayat, taanpa asli,bukti4.Photo copy Surat Schedule Pembayaran atas nama Ali Sastra Hidayat, tertanggal18 Juni 2013 asli, bukti5.Photo copy Surat bukti transaksi pembayaran pinjaman, tanggal 13 Juni 2013. asli,bukti6.Photo copy Surat bukti transaksi pembayaran pinjaman, tanggal 11 Juni 2013. asli,bukti7.Photo copy Surat bukti transaksi pembayaran pinjaman, tanggal 01 Mei

• Pasal 58 ayat (4) PKB menganggap ParaPenggugat mangkir;e Bahwa masa kerja dan besar upah terakhir Para Penggugat(sekarang Para Terlawan) perbulan adalah sebagai berikut: No. Nama Para Penggugat Masa Kerja Besar Upah(sekarang Para Terlawan) Perbulan1. Febi Heriyanto Oktober 2011 Rp 2.402.400Ze Herman Purwanto Desember 2011 Rp 2.402.400Ss Indra Oktober 2011 Rp 2.402.4004, Jaelani April 2010 Rp 2.402.4005a Ridwan Agustus 2012 Rp 2.402.4006. Saipudin Yusup Oktober 2011 Rp 2.402.4007.

• PKB

• berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 147/PMK.04/201, Kawasan Berikat (KB) yaitu Tempat PenimbunanBerikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal daritempat lain dalam daerah Pabean guna diolah atau digabungkan, yanghasilnya untuk diekspor, Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yaitubangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi syarat tertentu yangdigunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu denganmendapatkan Penangguhan Bea Masuk, Pengusaha Kawasan Berikat(PKB

  Youme Indonesia berlokasi di Kp.Sukamulya RT. 014/ RW. 004 Cibogo Subang sebagai penerima fasilitasKawasan Berikat sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor1403/KM.4/2014 Tanggal 8 Agustus 2014 tentang Penetapan sebagaiKawasan Berikat dan Pemberian Persetujuaan Penyelenggara KawasanBerikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB), dimanaEndang Wendi Yanti bekerja selaku Manajer ekspor impor PT.

  Sukamulya RT. 014/ RW. 004Cibogo Subang sebagai penerima fasilitas Kawasan Berikat sesuai KeputusanMenteri Keuangan Nomor 1403/KM.4/2014 Tanggal 8 Agustus 2014 tentangPenetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian PersetujuanPenyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di KawasanBerikat (PDKB), dimana Endang Wendi Yanti bekerja selaku Manajer eksporimpor PT.

  Youme Indonesia dan nama PT.Kwanglim YH Indah sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB)merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) tanpa sepengetahuan atautanpa seijin dari pihak Manajemen (Direktur) PT.

• Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XX Periode 2017-2019 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 (PKB dan PHI PTFI 2017-2019), serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2019-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2019-2022 (PKB dan PHI PTFI 2019-2022), adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta

• Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena Pelanggaran Kode Etik Bisnis UOI Juncto Pelanggaran pasal 41 ayat 6 dan pasal 46 ayat 6 huruf u Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Unioleo tahun 2021 2023;
• Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa upah bulan Agustus 2023 dan uang penggantian hak dengan total sebesar Rp.122.690.400,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh ribu empat ratus

  rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

• Upah bulan Agustus 2023 sebesar Rp.36.215.061,00
• Uang pisah sesuai PKB sebesar

• Mesin 3C1784434 warna hitam atas nama Cecep Yulandi beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan No. 01768478

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi yang terpasang BM 4340 NP, Nomor Rangka MH33C1005BK691048, Nomor Mesin : 3C1-692138

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Cecep Yulandi;

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

• - 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ mobil Merek Toyota VIOS dengan nomor Polisi B 2156 KU.- 1 (Satu) Unit Handphone Merek ADVANCE warna putih dengan Kesing belakang warna Pink. Dikembalikan kepada terdakwa NIRWAN NABABAN Pgl IWAN ; - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Biru. Dikembalikan kepada terdakwa SUNARDI Pgl OPUNG.

  Menetapkan barang bukti berupa: Butiran Kristal putin Narkotika Gol jenis Shabushabu seberat 0,0724 (NolKoma Nol Tujuh Dua Empat). 1 (Satu) buah Tas warna CoklatDirampas untuk dimusnahkan. 1 (Satu) Unit mobil merek Toyota VIOS warna Silver dengan nomor polisi(Palsu) yang terpasang B 1631 BFu. 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJmobil Merek Toyota VIOS dengan nomor Polisi B 2156 KU. 1 (Satu) Unit Handphone Merek ADVANCE warna putin dengan Kesingbelakang warna Pink.Dikembalikan

• Mesin 27186130255555 warna merah muda

• 1 (satu) lembar Surat Ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP Marcedes Benz No. Polis BK 1502 QK No. Rangka WDD1724482F0099752 No. Mesin 27186130255555 warna merah muda.

  Mesin 27186130255555 warnamerah muda 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBNKB,SWDKLLJ dan PNBP Marcedes Benz No. Polis BK 1502 QK No.Rangka WDD1724482F0099752 No. Mesin 27186130255555 warnamerah muda. 1 (Satu) buah penghapus pensil warna hitam 1 (Satu) buah mesin tik warna putih 1 (Satu) buah gelang emasTERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA RAIMAWADI4.

• Material;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi DPPPenyerahan Ekspor sebesar Rp 1.222.745.588,00 yang dihitungPemeriksa menjadi Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirisebesar Rp 1.222.745.588,00 dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding adalah Perusahaan PMA yangberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.04/2005kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KMK.04/2006 tanggal 27 Januari 2006 mendapat fasilitas sebagaiPengusaha Kawasan Berikat (PKB

  Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah perusahaan PMA yang berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 402/KMK.04/2005 kemudian diubahdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KMK.04/2006tanggal 27 Januari 2006 mendapat fasilitas sebagai PengusahaKawasan Berikat (PKB) dan Pengusaha Dalam Kawasan Berikat(PDKB);b.

• Pakpahan (Partai Buruh Nasional)Herman Melayu (Partai PKB)Oo ON Oa FW YP +10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.. Benari ButarButar (Partai Golkar). C.O. Malau (Partai Katholik Demokrat). Drs. A. Kembaren (PDKB). J. Layasi Tarigan (partai Murba). Drs. M. Azan Sagala (PPP). Sayuti Sinuraf (Partai Republik). Naek Bako (Partai SPSI). Edward Tagatorop (Partai Rakyat Indonesia). Pdt. T. Siregar (Partai Kristen NasionalIndonesia)Drs. Syahidan Bintang (Partai Bulan Bintang)S.C.

  Pakpahan (Partai Buruh Nasional)Herman Melayu (Partai PKB)oO ON Oa FP WwW YP +10.11.12.13.14.15.16.. Benari ButarButar (Partai Golkar). C.O. Malau (Partai Katholik Demokrat). Drs. A. Kembaren (PDKB). J. Layasi Tarigan (partai Murba). Drs. M. Azan Sagala (PPP). Sayuti Sinuraf (Partai Republik). Naek Bako (Partai SPSI). Edward Tagatorop (Partai Rakyat Indonesia). Pdt. T. Siregar (Partai Kristen NasionalIndonesia)Drs. Syahidan Bintang (Partai Bulan Bintang)S.C.

• Pernyataan inidisampaikan pada sidang tanggal 16 Juli 2012 dalam sidang di MajelisXV Pengadilan Pajak, yang terkait dengan sengketa tentang PajakDaerah juga yakni sengketa PKB dan BBNKB yang pada dasarnyasengketa tersebut sama halnya dengan sengketa PBBKB ini danwalaupun disidangkan di Majelis yang berbeda. Hal pernyataanTermohon Peninjauan Kembali ini sudah kami sampaikan dalamsidang Majelis XVI.

  Seharusnya fakta hukum berupa pernyataandidepan persidangan tersebut hendaknya dapat dijadikanpertimbangan Majelis mengingat bahwa sengketa ini menyangkutpermasalahan yang sama yakni masalah yurisdiksi pengenaan PajakDaerah baik PKB dan BBNKB maupun pengenaan PBBKB;Bahwa dalam surat keberatan PT. Newmont Nusa Tenggara,disampaikan pula bahwa sifat Lex Specialis Kontrak Karya tercermindalam UndangUndang PPN dan PPh.

• Keberatan Penggugat (Bukti P4) Tergugat melakukanpenelitian sebagaimana terlihat di dalam Surat Tergugat No.00016/203/07/064/10 tanggal 29 Juli 2010 tentang Pemberitahuan DaftarHasil Penelitan Keberatan Atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun Pajak2007 (""Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan") (Bukti P5) yangpada pokoknya menyatakan penerbitan SKPKB adalah tidak tepat dan surattersebut juga telah DIAKUI dan DITANDATANGANI oleh TERGUGATsendiri yang yakni Bapak Wanajaya Kusuna selaku Pj Kepala Bidang PKB

  Ida Purwati Irianingsih selaku Kepala Seksi PKB III, Ahmad ReizaHerbowo selaku Peneliti Keberatan ; Pada tanggal 15 Agustus 2011 Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuanuntuk Hadir No.

• Terhadap panggilansidang III tersebut Termohon I (sekarang PELAWAN) mengirimkan suratkepada BPSK Kota Pekanbaru nomor 186/CL/AWT/PKB/V/15 tertanggal15 Mei 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa dikarenakanpanggilan sangat mendadak dan juga tidak patut karenadisampaikan kurang dari atau paling tidak hanya 1 (satu) harikerja maka Termohon I (sekarang PELAWAN) tidak dapat menghadirisidang tersebut dikarenakan wakilwakil Termohon I (sekarangPELAWAN) sedang berada di luar kota.

  Bahwa ataspanggilanpanggilan yang tidak dilakukan secara patut tersebuttelah mengakibatkan PELAWAN (dahulu TERMOHON I) tidak dapatmenghadiri persidangan tersebut dan faktanya PELAWAN (dahuluTERMOHON I) telah menyampaikan keberatannya melalui surat nomor:165/SC/AWT/PBR/IV/2015 tertanggal 21 April 2015 dan surat nomor:186/CL/AWT/PKB/V/2015 tertanggal 15 Mei 2015.Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, PELAWAN (dahulu TERMOHON I)berpendapat bahwa BPSK Kota Pekanbaru sengaja melakukanpemanggilan kepada

  Sebagai buktinya, TermohonI(sekarang PELAWAN) telah menyampaikan keberatan terhadap panggilansidang III tersebut dengan alasanalasan tersebut melalui surat nomor:186/CL/AWT/PKB/V/2015 tertanggal 15 Mei 2015.Oleh karena itu, jika Termohon I (sekarang PELAWAN) tidak dapathadir di sidang keIII (pembuktian) tersebut bagaimana mungkinTermohon I (sekarang PELAWAN) menyerahkan buktibukti danmenyatakan tidak menyangkal bukti yang diajukan oleh Pemohon (sekarangTERLAWAN)?.

  Namun, sehubungan dengan dalampersidangan 28 April 2015 Majelis BPSK Kota Pekanbaru di luarkewenangannya memutuskan yang pada pokoknya bahwa untukpenyelesaian perkara @ guo akan dilakukan dengan cara Arbitrase, makaPELAWAN (dahulu TERMOHON I) untuk sidang pada tanggal 15 Mei2015, bahwa selain dikarenakan panggilan sidang tersebut tidakdilakukan secara patut, PELAWAN (dahulu TERMOHON I) memutuskanuntuk tidak menghadiri persidangan dengan mengirimkan surat nomor:186/CL/AWT/PKB/V/2015 tertanggal 15

• Yehezkiel Tenouye(dari jalur Partai Politik yaitu PPP 5 Kursi, PAN 5 kursi, PKPI 1 kursi,PBB 1 kursi, Partai Demokrat 1 kursi dan Partai Gerindra 1 kursi), MekiNawipa dan Oktopianus Gobai (dari jalur Partai Politik yaitu PKB 5 kursidan Partai Nasdem 2 kursi), Yehuda Gobai, S.Th, M.Si dan Yan Tebai,S.Sos., M.Si (Jalur Perseorangan yaitu 18.661 dukungan), Naftali Yogi,S.Sos dan Marthen Mote, SE (Jalur Perseorangan yaitu 15.767) sertaYunus Gobai, S.Sos dan Markus Boma S.Pd (Jalur Perseorangan yaitu17.881

  Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat Tidak Memenuhi Syaratdukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimanadisyaratkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang 10/2016.Oleh karena itu, dalil Penggugat sepanjang mengenai dukungan PartaiPengusung dari Partai PKB dan PKPI tidak berdasarkan hukum, mengingatkedua Partai tersebut memberikan dukungan kepada Pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Hengki Kayame dan YeheskielTenouye, yang mendapat dukungan dari 6 (enam

  Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.KWK Parpol, tidak ditemukan dokumen syarat dukungan dari gabungan 5(lima) partai politik yaitu dari Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),Partai Bulan Bintang (PBB), Patai Nasional Demokrat (Nasdem), dan PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) selaku gabungan partai pengusungPara Penggugat;Menimbang bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakantidak menemukan dokumen persyaratan dukungan seperti tersebut diatas,setelah Pengadilan memeriksa

  Dokumen ini berisi datatentang dukungan 3 (tiga) partai politik kepada Para Penggugatyakni Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 3 (tiga) kursi, PartaiKebangkitan Bangsa (PBB) dan Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (PKPI) masingmasing dengan dukungan 1 (satu) kursi;Bahwa karena partai pendukung Para Penggugat hanya meliputigabungan tiga partai, maka verifikasi yang dilakukan Tergugatterhadap gabungan 5 (lima) partai yakni Partai Golkar, PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (