Ditemukan 11433 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Partai politik
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 1412 — 475
- Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara
Hakim sebagai pegawai negeri,dilakukan oleh Menteri Kehakiman.Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak bolehmengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa TataUsaha Negara.Pasal 14Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara,seorang calon harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :warga negara Indonesia;bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Putus : 30-06-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 67/PDT.G/2013/PN.TPI Tanggal 30 Juni 2014 — -SELLY (Penggugat)
-AMINUDIN (Tergugat I)
-ERMA (Tergugat II)
82 — 13
82 — 13
adanya hutang Tergugat I sebesar Rp 300.000.000, ( tiga ratusjuta rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 April 2011 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga dalil Penggugatmenarik Tergugat II dalam permasalahan ini adalah keliru sama sekali karenaTergugat II tidak termasuk pihak di dalam perjanjian tersebut sehingga tidakmempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam kasus yang diperkarakan ini.Tindakan Penggugat ini tidak sesuai dengan prinsip partai
Register : 07-12-2016 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 862/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel. Tanggal 24 Juli 2017 — R, SUHENDRA ISKANDAR, SE, Beralamat di Jalan Moch.Kahfi I, Komplek Town Hous, Jagakarsa-Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syofyansori,SH & Partners berkantor di Jl.Letjen Suprapto No.504 J,Lt.III-Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor Register 3565/SK/HKM/XI/2016 tertanggal 06-12-2016 selanjutnya disebut sebagai -------------------------------PELAWAN ;
96 — 60
96 — 60
Menimbang, bahwa akta pengakuan dengan jaminan dan surat k'membebankan Hak Tanggungan yang ditandatangani Pelawan, Istri Peledan Terlawan dihadapan Terlawan II adalah Akta Otentik yang bersifat psdimana syarat sahnya akta otentik yang bersifat partai tersebut harus memesyarat sebagai berikut :1.
Upload : 26-09-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 29/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN DRS. EDDY SYOFIAN, M.A.P.
96 — 43
96 — 43
/XV/2012 tanggal13 Agustus 2012 perihal Perbaikan Permohonan Anggaran DanaPIMANSU Tahun 2012;b. 2 (dua) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan PIMANSU.Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a. 1 (Satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/KX/012 Tanggal 12September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah dan Bansos UntukKegiatan Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RITahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak
Sumut TA. 2012.Pemandangan umum anggota Dewan atas Nama Fraksi Partai DemokratDPRD Prov. Sumut terhadap Nota Keuangan dan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Prov.
Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor:15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.Tentang PersetujuanTerhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf.
Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember2011.1 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota DewanAtas Nama Fraksi Partai
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2017 Tanggal 4 April 2017 — WALIKOTA SUNGAI PENUH VS EPENDI;
393 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
393 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menjadi pengurus partai politikHalaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2017h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lainyang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j.
Register : 09-06-2016 — Putus : 13-09-2013 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 48/Pdt.Plw/2013/PN.Ska Tanggal 13 September 2013 — Ny. R.R. SRI HARYATI HADI SOEGONDO, Dkk vs GEREJA KRISTEN JAWA MARGOYUDAN ATAU PASAMUAN KRISTEN JAWI MARGOYUDAN (PASAMUAN PENGUTUS KLASIS SURAKARTA) DI SURAKARTA
142 — 37
142 — 37
Lebih lanjut M.Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum AcaraPerdata Penerbit Sinar Grafika halaman 487, mengemukakan : bertitik tolakdari ketentuan Pasal 132 ayat (1) ke3 HIR, pada prinsipnya UndangUndangmelarang Terlawan mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap gugatanperlawanan baik hal itu dalam bentuk perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)atau perlawanan pihak partai (Party Verzet) karena dianggap bertentangandengan ketertiban beracara, sebab penyelesaian sengketa perlawanan terhadapeksekusi menuntut
Register : 10-06-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN ATAMBUA Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Atb Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
192 — 70
192 — 70
;Bapak Jimmy Sianto (mantan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTT) Tanggal 27 Juni2020 dengan isi berupa denah tanah SHM No. 37 yang mana luas sesungguhnya 891m? akan tetapi luas seluruhnya itu tidak ditulis karena sebagai objek yang ditawarkantelah ditandai dengan tinta warna merah dengan menyebutkan luasnya 541 m/?,termasuk melampirkan foto ruko dan gudang dengan menuliskan katakata Harga rukosaja 3 M nego, harga tanah gudang belakang 1 M, total ruko dan gudang 4 M nego.
Register : 24-04-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 59/PDT/2018/PT MND Tanggal 3 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat : WALIKOTA MANADO, Dkk
Terbanding/Penggugat : ROBINSOON MELDY TUMUNDO
72 — 59
Terbanding/Penggugat : ROBINSOON MELDY TUMUNDO
72 — 59
Sampouw) yang merupakan Pengurus Partai GolkarKecamatan Mapanget dan juga bekerja sebagai Security GudangPerum Angkasa Pura Sport Bandara Samratulangi Manado (yangmempunyai Pekerjaan mengikat ditempat lain) menggantikanJabatan Penggugat ?7.
Register : 24-02-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN BATAM Nomor 72/Pdt.Bth/2021/PN Btm Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
DHARWIS
Tergugat:
1.Sutini
2.Bi Cun
Turut Tergugat:
1.EDY
2.USMAN KOLOAY, SH.,ALMARHUM
150 — 63
DHARWIS
Tergugat:
1.Sutini
2.Bi Cun
Turut Tergugat:
1.EDY
2.USMAN KOLOAY, SH.,ALMARHUM
150 — 63
Partai Verzet yaitu perlawanan dari pihak lawan sendiri;Selanjutnya dijelaskan pula bahwa perlawanan merupakan suatu upayahukum yang diajukan pihak ketiga atau pihak lawan sendiri denganberdasarkan alas hak milik karena merasa dirugikan akibatnya adanyapelaksanaan putusan/dikeluarkannya Penetapan baik penetapan Sita Jaminanmaupun Penetepan Eksekusi;Bahwa selain penjelasan diatas Perlawanan juga di atur di RBG dalampasal 206 ayat (6) dan HIR dalam Pasal 195 ayat (6) yang berbunyiPerlawanan, juga yang
Register : 07-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/TUN/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — I. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG dalam hal ini diwakili BUPATI TANGERANG., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS MUHAMMAD GUNTUR SUAIB;
79 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
Putus : 12-01-2016 — Upload : 23-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 252/Pdt.G/2015/PN.Smg. Tanggal 12 Januari 2016 — HENGKY SETIABUDHI (penggugat)
melawan
ARIYANTO HADINOTO (tergugat)
282 — 150
282 — 150
hukumdari Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengahsehingga harus berobat keluar negeri dengan biaya hutang baru kepadapihak lain.Bahwa nama baik Penggugat sebagai wiraswasta maupun aktifis telahtercoreng dikalangan rekan rekan pedagang , Instansi Instansi Pemerintahbaik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesiamaupun di Kementerian, sehingga kesempatan untuk mengembangkankarier selaku Pengusaha Muda Indionesia , yang juga simpatisan menujuaktifis sebuah Partai
Putus : 31-05-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/PID.SUS/2017 Tanggal 31 Mei 2017 — TOMMY
199 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
199 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan lain,dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima olehnegara Republik Indonesia;Pasa 73 yang berbunyi:Hak dan kebebasan yang diatur dalam undangundang ini hanyadapat dibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, sematamatauntuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasimanusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umumdan kepentingan bangsa ;Pasa 74 yang berbunyi:Tidak satu ketentuanopun dalam undangundang ini bolehdiartikan bahwa Pemerintah, partai
Putus : 06-08-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn Tanggal 6 Agustus 2015 — armadi pane
vs
- pt. bank sumut
- purna karya sejahtera ( pks )
88 — 16
88 — 16
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
Register : 10-09-2008 — Putus : 03-03-2009 — Upload : 02-05-2012
Putusan PA MAGETAN Nomor 683/Pdt.G/2008/PA.Mgt Tanggal 3 Maret 2009 — Pemohon termohon
23 — 3
23 — 3
Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi pada Point 6, sangat tidak mendasar sesuaidengan fakta yang ada, sebab gaji seorang anggota DPRD tidak diterima keseluruhansecara utuh sebab gaji yang ada, harns diberikan pada partai Pengusungnnya menjadikananggota DPRD, dan harus juga diadakan Pemotongan untuk mengembalikan biaya biayapada waktu pencalonan menjadi anggota DPRD, dalam hal ini Kampanye kampanye,sehingga Praktis Tergugat Rekonpensi hanya menerima gaji kurang dari Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah), sehingga
Register : 22-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
64 — 38
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
64 — 38
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana;Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah No.mor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Slpil pasal 250 huruf bmengatur bahwa :PNS diberhentikan tidaka dengan hormat apabila :b.
Register : 30-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 286/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
PAENO
Tergugat:
KEPALA DESA SEMPALI
97 — 68
PAENO
Tergugat:
KEPALA DESA SEMPALI
97 — 68
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Register : 18-10-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Pyh Tanggal 29 Desember 2016 — M.GAZALI Pgl.ALI Bin ARIUS
210 — 55
210 — 55
SP36, ZA, danNPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Pyh.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalahperusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP36, ZA, dan NPK di dalamnegeri dan yang dimaksud dengan Distributor adalah badan usaha yangsyah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai
Putus : 16-08-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 PK/PDT/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 — NELTJE WANMA/KAISIEPO VS 1. Hj. MADDIANA, DKK
106 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
(seratus sepuluhribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang disaksikan olehsaksisaksi Edy Mubalus, Edward Kalami dan Orpa Rosina Osok, Sth,merupakan Akta di Bawah Tangan (ABT) yang telah memenuhipersyaratan secara materiil maupun formil sebagaimana ditentukan dalamPasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 Rbg yaitu dibuat berbentuk tertulisatau tulisan, dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan ataudi hadapan seorang pejabat umum serta ditandatangani oleh para pihakyang membuat
Register : 18-11-2016 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 101/G/2016/PTUN.Mks Tanggal 8 Mei 2017 — JULIANA BINTI M. NASIR sebagai PENGGUGAT; MELAWAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG sebagai TERGUGAT; DAN H. HALIMUDDIN, S.H sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;--------------
121 — 69
121 — 69
Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syaratformil karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap).Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan penggugat tidakmemenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatanterhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (selakutergugat) dengan alasan bahwa sertipikat hak milik nomor :03487/Macorawali tanggal 29 Maret 2012, Surat Ukur Nomor :01115/Maccorawalie/2012 tanggal 21 Maret 2012 terakhir AtasNama Haji MUHAMMAD ERWIN telah beralin
Register : 01-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 142/Pdt.P/2019/PN Tim Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
PASIFIC AIR HOLDINGS DBA DELTA WING EQUIPMENT LLC
225 — 279
PASIFIC AIR HOLDINGS DBA DELTA WING EQUIPMENT LLC
225 — 279
pesawat di BandaraMozes Kilangin, Timika, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Timikaberwenang mengadili perkara permohonan a QUO;Menimbang, bahwa Landasan hukum permohonan ataugugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan PokokKekuasaan Kehakiman (UU 14/1970), di samping kewenangan badanperadilan dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan dengan yuridiksicontentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai