Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 21-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 12 Juli 2017 — Perbuatan Melawan Hukum
200126
  • Saksi ANDI MUSTARI.S.H, memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRD KotaBontang dari Fraksi Partai Golkar;Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan 2009di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan reses
Register : 20-02-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 06-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 21/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat:
Drs. BASUKI RAHMAD, M.Si.
Tergugat:
BUPATI BLITAR
11648
  • Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan ptusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum, fs Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, ataud.
Register : 30-09-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 78/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
HERIN PURWANTO
Tergugat:
KEPALA DESA PEJOGOL KEC CILONGOK
340236
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Register : 09-02-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 6/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
Ramli Ahmad
Tergugat:
KEPALA DESA BATUJAI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
235140
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Register : 23-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 21/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Ir. ADOLFIEN SUPIT
Tergugat:
WALIKOTA TOMOHON
260119
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai polituk dan ;d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yangmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan putusan penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana ;Dalam hal ini walaupun telah ada putusan Kasasi yang bersifat mempunyaikekuatan hukum yang tetap akan tetapi putusan tersebut menurutPenggugat Terdapat Kekeliruan Penerapan Hukum bagi Penggugatyang pada saat persidangan di Pengadilan Umum
Register : 09-07-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 105/PID/2021/PT TJK
Tanggal 19 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SARJONO Bin BARLIAN Alm Diwakili Oleh : RIDHO JUANSYAH, SH., Dkk
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Hakim Agoeng Tirtayasa Rasoen S.H. M.H.
20167
  • DN12 M 0069404 atas nama Saksi Jupri menjadiatas nama Terdakwa, kemudian Saksi Yuni Suwondo memberikan Asli ljazahPaket C atas nama Terdakwa dan fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Nasional(SHUN) Nomor: DN12 M 0069404 yang dilegalisir kepada Terdakwa,selanjutnya ljazah Paket C atas nama Terdakwa yang dibuat oleh Saksi YuniSuwondo tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar menjadiAnggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenLampung Barat melalui Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai
Register : 30-08-2007 — Putus : 21-02-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 73/G/2007/PTUN-BDG
Tanggal 21 Februari 2008 — H. ADJUN SUDJANA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI,2. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
8449
  • Bahwa dari tanah 9,8 Hektar milik MAD ILYA, pada tahun 1965tanah seluas 5 Hektar dipinjam oleh KODIM 0607 Sukabumiuntuk digunakan sebagai lahan garapan mempekerjakan TahananPolitik (TAPOL) Partai Komunis Indonesia (PKI), hal inidinyatakan dengan Surat Pernyataan DANRAMIL 0607 Sukabumidi Pelabuhanratu) yang menyatakan tanah tersebut telahdigunakan sejak tahun 1964; (Bukti lampiran Il);5.
Putus : 04-12-2013 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN MALILI Nomor 13 / Pdt.G / 2013 / PN.Mll.
Tanggal 4 Desember 2013 — 1. Ny. HILDA YUSMAN dk (Para Penggugat) 2 Direktur PT. Bank Danamon Tbk Kantor Pusat di Jakarta Cq. Kepala Kantor PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Sorowako (Para Tergugat)
256166
  • lelangoleh Bank Danamon tanpa adapemberitahuan kepadanya ;Bahwa saksi pernah diminta tolongoleh Penggugat Hilda untuk menjualtanahnyatersebut ;Bahwa setahu saksi uang yangdiambil oleh Penggugat Hilda adalah+ Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah) ;Bahwa harga jual yang ditawarkanPenggugat Hilda atas tanahnyaadalah sebesar Rp.900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa sudah ada yang mau bellitapi sesuai penyampaian PenggugatHilda tanah tersebut sementara31dipegang Ibu Nurbaya ditempatiKantor Partai
Register : 14-12-2011 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PA KUDUS Nomor 962/Pdt.G/2011/PA.KDS
Tanggal 25 Juli 2012 — Perdata Penggugat melawan Tergugat
12131
  • Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan,keduanya mempunyai usaha wiraswasta, Penggugatmempunyai usaha buka toko jual busana muslimLembar ke 8Dari 33 halamaneceran dan partai besar, begitu juga Tergugatmempunyai usaha jual kayu dan klinik dibidangkesehatan, sehingga baik Penggugat dan Tergugatmempunyai pekerjaan dan mendapatkan hasil kerja,hasil kerja Penggugat dipegangsendiri;.
Register : 23-05-2013 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Tte
Tanggal 21 Mei 2014 — - SALAM RAKIB SIMIN - SALMIN RAKIB SIMIN - ONA RAKIB SIMIN - BONGSO RAKIB SIMIN - NUR RAKIB SIMIN - ISHAK RAKIB SIMIN - YAKUB RAKIB SIMIN Lawan - EKA DAMAYANTI HM H. HSARUD - AFANDI EAR - SAUDARA MASIRIN - SALAM KARSO UTOMO - DJAMALUDIN ISMAIL - Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku Utara di Sofifi Cq. Walikota Ternate di Ternate Cq. Camat Ternate Selatan - Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Maluku Utara, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate
6435
  • Afandi (Tergugat II) selanjutnya lagi dijual kepadaSdr.Djamaluddin Ismail,SH (Tergugat V) ;e Bahwa yang saya tau hanya nama Ibrahim saja tidak pakai marga Rakib Simin ;e Bahwa seingat saya waktu Ibrahim masuk peenjara Ibu Sabtu Majira sudahmeninggal dunia ; Bahwa ia masuk penjara karena terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI)dengan masa tahanan sekitar 20 Tahun penjara ;e Bahwa saat itu saya tidak pernah melihat atau bertemu Ibrahim dikebun ikutmengelola kebun, dan saya hanya melihat Bapak
Register : 01-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 28-05-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — ERIK ANUGRA WINDI, S.H., DKK VS GUBERNUR DKI JAKARTA;
326166 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Advokat;(2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan olehpara Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap denganpimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkatdaerah;Bahwa dengan diaturnya organisasi Advokat sebagai satusatunyawadah profesi Advokat, maka yang sepatutnya dapat mewakili danbertindak mengatasnamakan profesi Advokat hanya organisasi Advokat;Bahwa karena Para Pemohon dalam permohonannya tidakmenyebutkan
Putus : 24-06-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 148/ Pid. B /2014/ PN. TG.
Tanggal 24 Juni 2014 — -ACHMAD BADRI Bin SAHRANI (Alm)
666
  • NGATINO pergimeninggalkan warung yang saat itu katanya akan mengantarkan undanganmusyawarah partai, namun sebelum Sdr. MUSTAPA dan Sdr. NGATINO pergimeninggalkan warung tersebut datang mobil patroli milik kepolisian mengamankansemua orang yang ada di warung tersebutke Polsek Long kkis ;Bahwa pada saat Sdr. BADRI menjual kupon putih atau Togel tersebut kepada Sadr.NGATINO dan Sdr. MUSTAPA posisi Sdr. BADRI berada di tengahtengah dan Sdr.MUSTAPA berada di sebelah kiri dan Sdr.
Register : 23-03-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 168/Pdt.G/2015/PA.Yk
Tanggal 26 Agustus 2015 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
4313
  • anakTergugat yang bernama ANAK TERGUGAT yang lahir 7November 1993 dan ANAK II TERGUGAT yang lahir 15Februari 1997 ikut dengan kami, dan kami sangat bahagiapada awalnya;Tapi, lama kelamaan Penggugat tidak suka dengan ANAK TERGUGAT.Apa yang dilakukan ANAK TERGUGAT tidak pernah benar dihadapanPenggugat. tetapi jika di rumah ada tamu atau diajak ke rumah temanPenggugat akan memperlakukannya dengan baik (hanya pencitraan).Memang Penggugat sangat ahli dengan pencitraan, karena Penggugatadalah aktivis sebuah partai
Register : 26-06-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 103/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
MEMORIS HALAWA
Tergugat:
1.KEPALA DESA SAMBULU
2.Kepala Desa Sambulu, Kec. Ulunoyo
129117
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
Register : 20-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 29/PDT/2016/PT YYK
Tanggal 8 Juni 2016 —
6424
  • Hal ini dikarenakan dalam gugatanPenggugat sudah disebutkan konstruksi gugatannya berupa gugatanwanprestasi;Bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman Cq Dinas Pekerjaan Umum danPerumahan tidak ada sangkutpautnya dalam urusan keperdataanantara Penggugat dan Tergugat termasuk tidak terbatas dalamperjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasarsengketa dalam perkara a quo;Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam eksepsibernomor 7 bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam
Register : 24-02-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Bwi.
Tanggal 27 Agustus 2014 — Drs. H. R. BAMBANG PUJIONO, M.M sebagai PENGGUGAT ; HERMANTO, S.E Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Dkk sebagai TERGUGAT ;
4212
  • Anggota DPRD Kab.Banyuwangi ( partai Gerindra ) tentang Tagihan pembayaran bunga pinjaman untukkegiatan DPRD, dengan disertai lampiran foto copy kwitansi;di beri tanda, Bukti. P 11;12.Foto copy surat tertanggal 23 Desember 2013 dari H.
Register : 13-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 32/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
Sutarmin, S.IP
Tergugat:
Bupati Konawe Selatan
276229
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dihukum penjara atau kurung berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakanpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana ; Menimbang, bahwa khusus Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi interpertasi hukumyang berbeda dengan kalimat dan/atau pidana umuM ; Menimbang, bahwa terkait Pasal
Register : 14-10-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 94/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
Asri
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
256169
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ;Ayat (2) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa Anggota Kepolisian itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat(PTDH) karena Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;Menimbang, bahwa selama dalam persidangan
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD VANATH, A.Md. Kep
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
3791344
  • Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 10-12-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PA MAROS Nomor 662/Pdt.G/2019/PA.Mrs
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9128
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepadapara pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaianperkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.