Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PA DABO SINGKEP Perdata Agama
Register : 14-01-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PA DABO SINGKEP Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Dbs
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
143 — 47
  • prestasinya,sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 606 Rv huruf (a dan b), danberdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012bahwa dalam melaksanakan putusan perkara hadhanah harus memperhatikankepentingan dan psikologis anak, sehingga untuk menghindari kesulitanpelaksanaan eksekusi dan putusan menjadi i//lusoir (hampa), Hakim menghukumTergugat (yang kalah) untuk membayar dwangsom;Menimbang, bahwa sifat dan prinsip hukuman dwangsom (uang paksa)adalah accessoir, subsidair dan penekanan
Pengadilan PN BINJAI Perdata Khusus Arbitrase
Register : 05-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN BINJAI Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN Bnj
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. Bank Mandiri Persero Tbk, lawan Lie Lie Mei Als Daiyana
282 — 66
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c.Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Penipuan
Register : 29-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 179/Pid.B/2016/PN Mkd
Tanggal 5 Oktober 2016 — HERI SUSANTO bin SUSILO
89 — 8
  • Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 12-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 58-K/PM I-02/AD/IV/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — Emri Tri Boy Siagian, Sertu NRP 21090153771088.
67 — 30
  • Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsiNarkotika jenis Shabushabu maupun Ekstasi adalah dilarang olehPeraturan dan Undangundang, selain itu Pimpinan TNI sudah seringmemberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak bolehterlibat Narkotika.: Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatasMajelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnyasebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undangundang Nomor31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 2/PID/2017/PT MKS
Tanggal 13 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HAYOMI SAPUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : ABIDIN Bin LAMANGADE
84 — 53
  • Hal tersebut juga menjadi penekanan terhadapupaya penegakan Supremasi hukum oleh aparat penegak hukum dan Hal 30 dari Hal 45 Put. No.2/PID/2017/PT.MKS.khususnya dalam jajaran Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim / Majelis Hakimdalam upaya penegakan hukum.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 04-03-2014 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 167/Pid.B/ 2013 /PN.Ung
Tanggal 18 Februari 2014 — NASIM Bin MINAWI.
147 — 18
  • dengan kondisitekanan udara dan oil rem normal punakan membuat pengereman kampas remtidak maksimal.Kondisi ban depan kiri 80 %baik,kondisi ban depan kanan 80 % baik,kondisi ban belakang kanan 80 % baik,kondisi ban belakang kiri 80 % baik.Kondisi Recercoice oil rem : kondisiactual oil rem sangat kotor, kotoran/endapan lumpur dalam oil remcenderung membuat karet rem cepat auskarena tergores oleh kotoran tersebut, halini ditunjukkan dengan bocornyacylinder rem depan,, akibat tekanan oilrem tidak untuk penekanan
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 21-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 96/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : ROMAIN MATHIEU REGIS HUET Diwakili Oleh : ELNA FEBI ASTUTI, SH
Terbanding/Tergugat : CICILIA IRMA WIDYASTUTIK
367 — 230
  • Raphael membutuhkan rasa aman, diperhatikan,mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari atas apa yang Ia lakukanatau milikiHalaman 27 dari 44 Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT YYK Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Hartono, SH menyatakanbahwa pada saat di Polsek Sewon , Tergugat tidak mempengaruhi /menunjukkan ekspresi penekanan kepada anak Raphael.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 437/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : JAMALUDIN
Terbanding/Tergugat I : KEPALA BPN RI. Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TNH PEMBANGUNAN JLN TOL CILEUNYI. SUMEDANG. DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : KPUPR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TNH JLN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK. KJPP
85 — 64
  • pada ayat (1), lokasinya didasarkan atas kesepakatan dalammusyawarah bentuk ganti kerugian;(3) Ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimanadimaksud pada ayat (2) nilainya sama dengan nilaiganti kerugian dalambentuk uang;Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 437/PDT/2019/PT.BDG.(4) pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kemballisebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi yangmemerlukan tanah setelanh mendapat permintaan tertulis dari ketuapelaksana pengadaan tanah;penekanan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 140 /PDT.G/2013/PN. BDG.
Tanggal 26 September 2013 — IDHA ASSAROFI dan AI SUMIATI LAWAN 1.PT. BANK MEGA, Tbk ; 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq. KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG cq. KANIONAL (BPN) KOTA BANDUNG ; 3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDUNG,
110 — 16
  • Bandung (TURUT TERGUGAT II)atas nama Haji Syafiun, atau menunda proses penyerahan obyek lelangsampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalamperkara a quo;19.Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTERGUGAT, PENGGUGAT merasa dirugikan baik material berupa biayayang telah dikeluarkan PENGGUGAT dalam memperjuangkan hakhaknya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dankerugian immaterial berupa kesalahan penghitungan yang dilakukan olehTERGUGAT serta penekanan
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spn
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
H SUKARMAN
Tergugat:
1.JAILANI
2.ARNI YANTI
149 — 31
  • ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il,disamping adanya tekanan dan pemaksaan yang dilakukan olehPenggugat beserta dengan anaknya Andre, juga terdapat terdapatbeberapa hal janggal yaitu:Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2021/PN SpnPertama: Penandatanganan Surat Perjanjian, tetap dilakukandihadapan notaris, sementara Notaris terkait mengetahui ada pihaklain yang hadir yang diketahui sebagai oknum polisi, artinya notarissendiri telan melakukan pembiaran terjadinya penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1745 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
    Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara.
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 15-06-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plk
Tanggal 14 September 2017 — Denny Juniardi bin Mahdini Ahmad Zaini
86 — 15
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Barang Siapaadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimanadituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalahpelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Perjudian
Register : 24-08-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 15-05-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 182/Pid.B/2015/PN Mkd
Tanggal 22 September 2015 — WAHONO Bin WARSITO
55 — 4
  • Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangHalaman 33 dari43 putusan nomor 182/Pid.B/1015/PN Mkddilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 23-09-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — FRANS HARTANTO Serma NRP 21980223740178.
52 — 34
  • gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dimana pada saat iniPanglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkobadilingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009dan ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AD hingga Danrem 084/BJ dengan harapanPrajurit TNI AD tidak mengulangi lagi penyalahgunaan Narkoba, hal ini menunjukkanketidak pedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Register : 03-08-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smg
Tanggal 13 Desember 2016 — Penggugat: HEDY RINAWAN Dkk Tergugat: PT BANK MEGA tbk Cabang Semarang
137 — 42
  • berkisar antara Rp 750.000.000, sampai denganRp 1.000.000.000, per bulan, bahwa memperhatikan keterangan saksiHermawan Ari Pamungkas dan Danang Sasmito Tunggal target selalu dinaikkandari plafond mulai Ro 100.000.000, s/d Rp 200.000.000,, kemudian naik lagidari Rp 500.000.000, s/d Rp 750.000.000,, kemudian dinaikkan lagi dari Rp750.000.000, s/d Rp 1.000.000.000, bahwa kenaikan tersebut tidakdiperbolehkan mencari nasabah baru tetapi untuk menaikkan pinjaman nasabahyang sudah ada, hal demikian merupakan penekanan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 11-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 88/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 12 Oktober 2016 — Pembanding/Tergugat V : KOLIANTO Diwakili Oleh : KECIK
Pembanding/Tergugat I : KECIK Diwakili Oleh : KECIK
Terbanding/Penggugat : ATAN HUSIEN
Turut Terbanding/Tergugat IV : ZULKHAINEN
Turut Terbanding/Tergugat II : HENDRIK MUNARDI
Turut Terbanding/Tergugat III : RAJA KHAIRUDDIN
78 — 44
  • melakukan kewajiban serta tidak pulabersedia menerima pengembalian dana awal yang telahdiserahkan;Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2016/PT.PBR Bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah membawa kerugiankepada Tergugat dan kepada masyarakat umum atas hibah yangdiberikan sebagai fasilitas umum; Bahwa jelas terlinat ada itikad tidak baik dari Penggugat untuktidak melaksanakan pembayaran pelunasan terhadap tanahtersebut dengan mencaricari berbagai macam alasan danterkesan Penggugat melakukan penekanan
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus
Register : 04-04-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pbm
Tanggal 15 April 2019 — Pemohon:
ASPIHAN MAHA BIN M. SAID MAHA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Prabumulih
100 — 66
  • dan terhadap uraian di atasdapat di lihat dan dinubungkan dengan bukti surat T8, T11. 4 dan bukti surat T11. 5;Menimbang, bahwa tentang lembaga Penyelidikan dan Penyidikan ini MYahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua berpendapatbahwa Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsipenyidikan, Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsipenyidikan (Hal 101); Pada tindakan penyelidikan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
185 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding):(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam);(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajak Objektifkarena penekanan
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Putus : 12-01-2011 — Upload : 27-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 553/Pid.Sus/2010/PN.Kdi
Tanggal 12 Januari 2011 — AGUNG SANTOSO, SE
58 — 20
  • Saksi Verbalisan SYAMSUL HUDA,; Bahwa saksi adalah yang melakukan pemeriksaan terhadap Dimas Yogi padatanggal 5 April 2010; Bahwa awalnya yang bersangkutan datang bersama isterinya kemudian berkasdari Polwil saksi tunjukkan pada saksi Dimas Yogi untuk dibaca; Bahwa saksi tidak pernah melakukan penekanan terhadap saksi Dimas; Bahwa metode pemeriksaan adalah tanggung jawab langsung kemudian diketikpada tap tap dan saksi Dimas Yogi saksi sudah baca kembali dengan saksi tanyaapa merasa dipaksa kemudian