Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-06-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 27 September 2016 — DR. H. SULAIMAN ZAKARIA, Dipl.PS, M.Si ; PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) REPUBLIK INDONESIA, dkk
69 — 52
  • Perbaikan syarat pasangan calon dari partai politik/gabunganpartai politik dan perorangan tanggal 47 Agustus 2015;Huruf h angka 3). Penelitian perbaikan syarat calon, tanggal 814Agustus 2015;Huruf j. Penetapan pasangan calon, tanggal 24 Agustus 2015.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 21-01-2021 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 9/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : BASTIAN Diwakili Oleh : Purwansyah Hakim
Pembanding/Tergugat II : SADIA Diwakili Oleh : Purwansyah Hakim
Terbanding/Penggugat : SAHARUDDIN
186 — 64
  • KUHPerdata, Pasal 286 RBG, menurut Pasal diatas, ABT: Tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan, Tidak dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yangberwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorangatau para pihak,e Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibaut olehatau dihadapan pejabat, meliputi : SuratSurat, Registerregister, Suratsurat urusan rumah tangga, Lain lain tulisan yang dibuat permintaan pejabat umum.e Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Waris
Putus : 20-01-2014 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 23 / Pdt.G / 2013 / PN. Psp
Tanggal 20 Januari 2014 — TOLOPAN SIMANJUNTAK (Penggugat) RIMIN Boru PASARIBU, 2. RIKAT SIMANJUNTAK, 3. NAEK SIMANJUNTAK, 4. DINA MARIANA Boru SARAGI (Tergugat)
110 — 14
  • Pasal 288 RBg yang bunyinya dijelaskan pada pokoknyabahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatan pembuktianharus memenuhi syarat formil dan materil, yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang; ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tanda tangandiakul; sehingga apabila syaratsyarat tersebut teroenuhi maka alat bukti akta dibawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan aktaauthentik
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 25-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PN TUAL Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Tul
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
STEEVAN Mc LEWIS MALIOY, SH
Terdakwa:
RIYAD BOIRATAN Alias RIAD
93 — 38
  • calon tersebut dengan alasan karena Kepala Desa tidak tahu,sedangkan nama jalan adalah hasil kesepakatan bersama masyarakat desa;Bahwa hasil klarifikasi kemudian dirapatkan dan dituangkan dalam hasilKajian formulir A.8, yang menyatakan perkara tersebut sudah selesaiditingkat kecamatan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;3.MOI SIRFEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi adalah Ketua DPC PKS kecamatan Kur Selatan, yang termasukdalam partai
Pengadilan PN SOASIU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-11-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PN SOASIU Nomor 62-PID.B-2013-PN –SS
Tanggal 28 Nopember 2013 — - MARKUS TIDORE Alias MARKUS; - YOHANES PAPARANG Alias NANI; - ESKOL PAPARANG Alias ESKOL; - ZET MATAHARI Alias BUANG; - MAX PAPARANG Alias MAX; - ADOLOF TIDORE Alias DOLOF;
91 — 38
  • MAX PAPARANG Alias MAX memukulSaudara LIBRET menggunakan kepalan tangan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bergantian;Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum/terbukan yang dapatdilihat oleh orang lain;Bahwa antara Terdakwa dengan Para Terdakwa lain mempunyaihubungan sebagai simpatisan Partai Golkar dan sebelumnya telahdilakukan pemilinan kepala daerah Kabupaten Halmahera Tengah;.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-04-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 3/P/FP/2017/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2017 — PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA (PARMUSI), ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
137 — 89
  • dandiakui sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.Bahwa, menurut pendapat Ahli, dalam mengajukan Permohonan, harusjelas legal standingnya, kerugiannya dan kepentingannya.Bahwa, menurut Ahli, jika suatu ORMAS memang sudah ada sejak lamadan diakui keberadaannya, dan kemudian sekarang sudah ada aturanaturan baru, maka menurut Ahli ORMAS tersebut tetap sah dan punya hakuntuk mengajukan suatu Permohonan.Bahwa, menurut Ahli, PARMUSI sudah berbadan hukum karena padaawalnya adalah sebuah Partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 09-06-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 18 Nopember 2014 — KOMUNITAS CILIWUNG CONDET (KCC);GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
149 — 65
  • BuktiT10a : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 465 Tahun 2013, tertanggal 26 Maret 2013 TentangPenetapan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan DalamBentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat,Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, PemerintahDaerah Lain dan Pemerintah Serta Partai Politik pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.(fotokopi dari fotokopi) ;16.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 06-11-2014 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 19 Maret 2015 — DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH., MH. >< Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI), DKK
1132 — 458
  • Pada saat itu diputuskan untuk menggunakan Logo SBSI, Tridarma SBSIdan Mars SBSI sama seperti hasil kongres Pertama (III).Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan alasanberkeinginan memimpin dan mendirikan Partai Buruh dan akan ikut pemlihanUmum pada 2004 Tergugat Rekonvensi mempercepatan kongres SBSI yangseharusnya dilangsungkan pada tahun 2004 dimajukan menjadi tanggal 27 April 01 Mei 2003 yang disebut kongres SBSI ke Empat (IV).Bahwa pada kongres ke empat (IV), para peserta
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 06-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PT MDN
Tanggal 28 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : NUR AINUN.SH
Terbanding/Terdakwa I : Novita Zahara S Alias Novi Sekber
Terbanding/Terdakwa II : Juliana Alias Juliana
356 — 345
  • Hak ini juga berhubungan dengankebebasan berserikat, yaitu hak membentuk dan bergabung dengan kelompok,perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik, serta kebebasan berkumpul secaradamai, seperti ikut demonstrasi damai atau pertemuan publik. Kebebasanberekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasanberpikir, berkeyakinan, dan beragama.2.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/ Pid.Sus/ TPK/ 2013/ PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2013 — -USEP JUMENO -LISTO WELLY SABU
97 — 19
  • Iyus Dyjuher langsung mengikutirapat Partai Demokrat, dan setelah rapat sekitar jam 18.30 wib, menuju Bogordan tiba di Bogor sekitar 23.00 wib, dan sewaktu saksi akan ambil Sepedamotor akan pulang, H. Iyus Djuher memanggil saksi dan mengatakan initolong bawa lagi ke BPT titip ke Satpam, namun saksi mengatakan kepada H.Tyus Djuher bahwa Catur saja yang bawa ke Cibinong karna Catur lebihdekat.Bahwa saksi tidak mengetahui alasan H.
    Iyus Djuher meminta bantuan kepadaBupati bahwa dia sedang mengurus ILOK PT Garindo Perkasa untuk TPBU.Barangkal ada rejekinya untuk membangun gedung Partai Demokrat.Adapun maksud dari kalimat: barang kali ada rejekinya untuk membangungedung Partai Demokrat. menurut saksi bahwa dengan membantupengurusan ILOK PT Garindo Perkasa yang dilakukan oleh H. Iyus Dyuhertersebut, H.
    saksi menjawab seperti apayang ada ditunjukkan di persidangan namun terhadap sms yang dikirimkanTerdakwa II Listo Welly Sabu kepada saksi, saksi mengatakan bahwa saksitidak membaca sms tersebut.Bahwa dalam BAP saksi point 81 dalam berkas Terdakwa I Usep Jumenosaksi mengatakan bahwa saksi pernah mengirimkan sms kepada Bupatikurang lebihnya berbunyi: Assalamualaikum, punten yin lokasi PT GarindoPerkasa sudah selesai di proses, mohon ditandatangani mudahmudahan adarejeki untuk pembangunan gedung DPD Partai
    Bogor (Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kab.130Bogor).Bahwa benar atas BAP No. 81 tersebut, dalam persidangan saksi mengakuibahwa saksi mengirimkan sms kepada Bupati Bogor Rahmat Yasin Mudahmudahan ada rezek?
    namun saksi mengatakan bahwa sms yang mengatakanbahwa kalau ada rezeki untuk Partai Demokrat adalah tidak benar.Bahwa BAP tersebut saksi paraf setiap halamannya dan sebelummembubuhkan paraf tersebut saksi membaca selewat dan saksi dalammemberikan keterangan tidak ada tekanan dan paksaan.Bahwa benar atas pemberian uang Rp.800.000.000,00 ataupunRp.600.000.000,00 bukan saksi yang meminta, waktu itu Terdakwa II ListoWelly Sabu datang ke rumah saksi dan menyampaikan uangRp.600.000.000,00 tersebut.Bahwa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 27-05-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 974/Pid.B/2020/PN Sby
Tanggal 21 Juli 2020 — Penuntut Umum:
DARWIS, SH
Terdakwa:
FEBRA EAGLE KALIGIS BIN Alm JOSEP KALIGIS
97 — 15
  • Logidata Teknologi tersebut bergerak dalam bidangpenjualan barang elektronik IT merk Samsung, Epson, HP, Pixeldalam bentuk partai, dan sebagai Direktur yaitu saksi RONNYPALLAR; Bahwa mekanisme/cara terdakwa memasarkan barangbarangtersebut selaku Sales yaitu, apabila ada costumer yang akanmembeli barang maka sales akan membuat Invoice/Nota dikomputerkantor dan sales masingmasing memiliki Pasword untukmengetahui sales mana yang melakukan pemesanan barang dansetelah nota dibuat oleh sales maka cetakan
    LOGIDATA TEKNOLOGI bergerakdalam bidang penjualan barang elektronik IT merk SAMSUNG,EPSON, HP, PIXEL dalam bentuk partai;Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak adahubungan keluarga;Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT.
    LOGIDATA TEKNOLOGI bergerakdalam bidang penjualan barang elektronik IT merk SAMSUNG,EPSON, HP, PIXEL dalam bentuk partai;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu: melengkapiadministrasi penjualan barang, pembukuan kas kecil, setor uang tunaike rekening perusahaan yang telah saksi terima dari sales dan daribagian penagihan, melakukan penagihan melalui WA ke custumerkhusus yang pembayaran melalui transfer;Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak adahubungan keluarga;Bahwa terdakwa
    LOGIDATA TEKNOLOGI bergerakdalam bidang penjualan barang elektronik IT merk SAMSUNG,EPSON, HP, PIXEL dalam bentuk partai; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 10.00Wib bertempat di Kantor Cabang PT. LOGIDATA TEKNOLOGI alamatJI.
    Logidata Teknologi tersebut bergerakdalam bidang penjualan barang elektronik IT merk Samsung, Epson, HP,Pixel dalam bentuk partai, dan sebagai Direktur yaitu saksi Ronny Pallar danmekamisme terdakwa memasarkan barangbarang tersebut selaku Salesyaitu, apabila ada costumer yang akan membeli barang maka sales akanmembuat Invoice/Nota dikomputer kantor dan sales masingmasing memilikiPasword untuk mengetahui sales mana yang melakukan pemesanan barangdan setelah nota dibuat oleh sales maka cetakan Nota
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 96/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
AGUS SUGIARTO, S.H., M.H.
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
113 — 59
  • bahwa setelan Penggugat (AGUS SUGIARTO)mengajukan permohonan pensiun dini dari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia sejak tanggal 7 Juli 2008 ( vide Bukti P7 = T4) dan setelahpermohonan pensiun dini Penggugat dikabulkan oleh Wakapolres Lembata,Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan No. 96/G/2019/PTUNKPGPenggugat mengajukan ijin untuk mengurus segala administrasi pencalonanPenggugat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil Vdan sekaligus mendaftar sebagai Calon anggota DPRD dari Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 93/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat:
SOLISTIS PO DACHI, S.H., M.Hum
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
93 — 71
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau;Hal. 15 Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNMDNd. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukandengan berencana;22.
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 27-04-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Kpg.
Tanggal 27 April 2015 — JOHNY LIMARDI LAWAN 1. MARTHA NDOLU EOH-LENA; 2. DANIEL LOUK FANGGI 3. MUDJI SANTOSO HADI WIJONO 4. BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG,
63 — 37
  • Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dalam perkara ini telahbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUH Perdata yakni keliru telah menempatkan Tergugat dan Tergugat Ildalam perkara ini karena tidak ada hubungan hukum sama sekali denganPenggugat;. Bahwa dengan demikian maka Fundamentum petendi atau dasar hukum(Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond) yang wajib diuraikandalam surat gugatan yakni tentang :.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 14-08-2017 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 402/Pdt.Bth/2017/PN Sgr
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
Ni Ketut Suwerni
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK Kantor Cabang Singaraja
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng
29 — 12
  • .> Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkanperlawanan pihak tereksekusi/ partai verzet vide pasal 207 HIRatau pasal 225 RBG harus disesuaikan dengan asas kasuistikdan asas eksepsional. Oleh karena itu, dilarang menerapkanalasan atau dalil perlawanan terksekusi secara generalis.Tidak setiap perlawanan tereksekusi terhadap eksekusimenunda eksekusi.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-07-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 130/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
MANGSUR/ MUHAMMAD MANSYUR
Tergugat:
KEPALA DESA BATANG-BATANG DAYA
113 — 69
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dank.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 103/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
MASHODA
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
121 — 295
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
NURISWANSYAH, SH
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
247 — 132
  • berbuatsewenang wenang merujuk pasal 87 ayat (4) karena isinya sebagai berikutPasal 87 ayat (4) PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena :1) Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452) Dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya denganJabatan dan atau Pidana Umum.3) Menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
354 — 257
  • pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.(4) PNS diberhentikan tidak hormat karena :Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBYHalaman 10 dari 49 Halamana. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau partai
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 11-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 29/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
SEMUEL KATUCHE
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KUYANGA, KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
188 — 98
  • Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota/ pengurus organisasi terlarang;c.