(Saksi Verbalisan) Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalahNarkotika jenis shabu ; 2022222202 20220 2 Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudara ALAMSYAH ALIASALAM pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 ; Bahwa, pada saat pemeriksaan terhadap T erdakwa tidak ada rekaman videoyang diperlinatkan oleh Pak Waka pada saat saudara ALAMSYAH ALIASALAM dipukuli ; Bahwa, pada saat pemeriksaan terhadap saudara ALAMSYAH ALIAS ALAMtidak ada penekanan, pada saat pembuatan berita

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telahterpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dariunsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah

kemungkinan yangpaling logis dari alat yang digunakan;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwaTerdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban MuhammadIqbal dengan cara membacok berkali kali ke tubuh Korban .Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwayang terbukti menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan secara dengansengaja atau tidak;Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dengan sengaja ini Majelis perlumemberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);8.

Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukumdi bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalan agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penunaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Disamping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajakyang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (Deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonHalaman 124 dari 127 halaman Putusan Nomor 1883/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan

dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentukbukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telahterpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan

kepada tempatdomisilitempat kedudukan dari penerima jasa (Destination Principle)Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/201720.21.22%sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c tersebut PPNdikenakan atas penyerahan jasa kena pajak termasuk dalam hal inijasa perdagangan yang dilakukan di dalam Daerah Pabean olehpengusaha kepada pihak manapun (termasuk kepada orang pribadiatau badan sebagai penerima jasa yang berada di dalam DaerahPabean atau luar Daerah Pabean).Bahwa dalam hal ini penekanan

Bachtiar dan Penggugat II di tempatkediaman Pemohon Banding/Tergugat dan mengatakan coab selesaikandengan cara baikbaik dan Pemohon Banding/Tergugat dengan sadar danpermintaan Suami Pemohon Banding/Tergugat yang pada saat itu masih sehatuntuk memberikan saja dana panjar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)dan tidak ada penekanan dan pemaksaan seperti yang didalil kan olehPemohon Banding/Tergugat dan ini merupakan fitnah dan mencermarkannama baik Sdr.

Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalahadanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung padapembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 3orang perempuan yang bernama RANDA ANGGIR DEWI NASUTION,PARIANTI

Setiap orang ;2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;3. mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orang adalahmenunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orangsebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapatdipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsurini adalah adanya kehadiran orang

Bahwa atas dalil posita angka 24, 25 dan 26 adalah tidak benar.Bahwa yang benar pertemuan dimaksud oleh Penggugatternyata bukanlah mediasi, penyelesaian kekeluargaan tetapi lebihpada penekanan kepada keluarga Tergugat . Karena Tergugat disuruh menyerahkan obyek sengketa secara sukarela. Padahal obyeksengketa telah dikelola Tergugat dengan harapan bisa lebihbermanfaat meskipun menghabiskan biaya yang tidak sedikit.

Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya dan Penasihat hukumTerdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan pada pokoknya bahwa unsur setiaporang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakahunsur setiap orang sebagai berikut : Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individu yangmerupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dan kepadanya dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan

Sehingga tidak mempunyai Hubungan Hukumdengan Perkara ini dan dan lagipula bertentangan dengan Pasal 49dan 50 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahanundangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;Bahwa Dalam Pokok Perkara, tergugat tetap mempertahankan eksepsidan jawaban semula dissertai penekanan bahwa obek sengketa adalah milik paraturut tergugat s/d IV yang diperoleh dari tergugat secara sah, karena tergugattelah menguasainya sejak Tahun 1972, dan telah diakui oleh alm.H.Ambo

9.570.000.000 kepada Pemohon sebagaipenggugat dalam perkara tersebut, sehingga sangatlah tidak beralasanhukum apabila laporan Widodo Agus Hartono dijadikan dasar untukmemproses perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berujung padapenetapan tersangka terhadap Pemohon, padahal 7 (tujuh) bulansebelumnya telah terdapat putusan perkara perdata Nomor:70/PDT.G/2015/PN.Smr, 22 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde), tentunya hal ini adalah akalakalan Termohon untuk melakukan penekanan

Selain menegaskan bahwa polisi identic dengan teroris,MUHAMMAD KACOA juga menekankan secara VERDIKTIF (memutuskansecara sepihak) bahwa tindak terror yang dilakukan oleh Polisi tidak cocokdengan semboyang Polri bahwa Polisi adalah pengayom masyarakat, sehingga( menurut MUHAMMAD KACOA ) dapat dibenarkan jika (belakangan ini) diIndinesia muncul gerakan pemberontak terhadap pemerintah ( wajar adapemberontak di negeri ini) Bahwa dikatakan penekanan secara verdiktif, karena MUHAMMAD KACOAmalakukan Teknik

Bahwa dalamkeadaan pisik dan kesehatan Bapak Acim Suracim yang sedemikian rupa,Kuasa Penggugat Intervensi dengan didampingi oleh seseorang lainnyatelah melanggar Hak Privasi yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaranterhadap Hak Asasi Manusia dengan cara melakukan penekanan secaraverbal (Interogasi) kepada orang tua yang sudah pikun dandalam keadaankesehatan yang terganggu, dengan demikian Kuasa Penggugat Intervensidapat diduga telah melanggar, Pasal29 ayat(1),Pasal 30, Pasal 31 ayat(1) dan (2)

termasuk ADINATA juga sudahditangkap pada saat itu;Bahwa kenapa ditunjuk Foto terdakwa saja pada saat pemeriksaan saksitersebut karena untuk lebih praktis saja dan menghindari kesalahan;Bahwa yang menangani perkara ADI NATA saat itu Subdit NarkobaPolda Jambi;Bahwa munculnya nama terdakwa Didin Als Diding setelah penangkapansaksi ADI;Bahwa saksi ada memperoleh informasi dari BNNP bahwa keterlibatanterdakwa dalam Narkoba;Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksisaksi tidak adamenggunakan kekerasan dan penekanan