Ditemukan 367858 data
6 — 0
pencabutan tersebut tidak bertentangandengan ketentuan Pasal 271 Rv, karena itu Majelis berpendapat permohonanPemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
8 — 4
Halaman 2 dari 42006 dan terakhir dengan Undangundang Nomor : 50 tahun 2009 jo. pasal272 angka 2 Rv. maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankankepada Penggugat;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 988/Pdt.G/2018/PA.Ckr.;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.
10 — 1
dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka perkaraini harus dinyatakan selesai karena dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 90 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir ditambah dengan Pasal 91A UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan perundangperundangan yang berlaku dandalil syar'i
11 — 1
sebagai bagian dari putusan ini ; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan isi dari permohonan Pemohonsebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa pihak yang berperkara telah menyelesaikanperkaranya secara damai dan menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuaiPasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka perkara inidinyatakan selesai ; Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor : 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat dalildalil syar'i
70 — 10
alasan bagi majelis untuk meneruskanpemeriksaan perkara ini, dan pencabutan a quo adalah hak Penggugat danpencabutan tersebut sebelum dibacakan gugatan Penggugat sertapencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkandan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut olehPenggugat sendiri, maka seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
12 — 2
PutusanNo.0700/Pdt.G/2011/PA.Plg.dan permohonan Pemohon mencabut perkaranya dapatdikabulkan =;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasukdalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1)Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 danUndang Undang Nomor 50 Tahun = 2009 biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundang undanganyang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan denganperkara ini;MENETAPKAN1
40 — 2
dipanggil dengan patut, tidak menghadap dan pula tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, Peraturan Perundangundangan yang berlaku danketentuanketentuan hukum syar'i
6 — 0
karena itu) Majelis berpendapat permohonanPenggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor : 2103/Pdt.G/2016/PA.BksMengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
5 — 5
PengadilanAgama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registerperkara.Menimbangbahwaoleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat untuk membayarnya.Mengingat, bunyi pasalpasal dari peraturan perundanundangan dan dalildalil syar'i
7 — 4
menganggap perlu untuk mengabulkan permohonan penetapanpencabutan perkara tersebut;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat untuk membayarnya.Mengingat, bunyi pasalpasal dari peraturan perundanundangan dandalildalil syar'i
7 — 0
mut'ah sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pemohon tidakkeberatan dan sanggup memenuhinya, maka hal ini telah sesuaidengan pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i
58 — 11
berdasarkan BUKU II Edisi 2014 huruf h ayat(2) Pasal 148 R.Bg. oleh karena itu gugatan Pemohon harus dinyatakan dibatalkan dan dicoret dari daftar perkara;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuaiPasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon,;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
10 — 4
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;Penetapan, Nomor 1443 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 4 Hal.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor1443/Pdt.G/2020/PA.Tbn, dari Penggugat.;2.
5 — 3
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1054/Pdt.G/2017/PA.Tbn, dari Pemohon .;2.
5 — 1
maka permohonan pencabutan perkaraoleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuandari Tergugat ;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara olehPenggugat, maka perkara tersebut telah selesai ;Menimbang,bahwa oleh karena pencabutan perkara diajukansetelah disidangkan, maka Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang hingga kini dihitung sebesarRp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan dalil syar'i
6 — 1
Penggugat dapat dikabulkan tanpasyarat ;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara oleh Penggugat, makaperkara tersebut telah selesai ;Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidangperkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No. 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankankepada Penggugat ; Mengingat, semua ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan dalil syar'i
9 — 0
Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 jo UndangundangNomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
14 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
7 — 4
tersebut Majelis Hakimmenilai Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam berperkara, oleh karenanyaperkara ini harus dicoret dan dikeluarkan dari register perkara;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, tentangPeradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
11 — 1
tidakbersungguhsungguh dalam beperkara, maka berdasarkan pasal 124 HIR perkara iniharus dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini, dengan tidak mengurangi hakhaknya untuk mengajukan permohonanlagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Mengingat segala dalil syar'i