Bahwa menurut pasal 14 ayat (3) Undangundang No. 4 tahun 1996 tentang haktanggungan, sertifikat hak tanggungan yang memiliki irahirah " Demi Keadilan"Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " mempunyai kekuatan eksekutorial yangsama dengan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ,sehingga Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan daapat mengajukanpermohonan fiat eksekusi kepada Pengadilan untuk mengeksekusi jaminandebiturnya ;Bahwa Tergugat I tidak pernah meiakukan penekanan apalagi

melakukan pemeriksaan terhadap saksi Libian Supendar AlsAphen dilakukan dengan cara tanya jawab, artinya saksi bertanya dahulu dankemudian saksi Libian Supendar Als Aphen menjawabnya, Hasil tanya jawabsaya dengan saksi Libian Supendar Als Aphen, saya berikan dahulu kepada saksiLibian Supendar Als Aphen untuk dibaca kembali sebelum ditandatangani dansesuai peraturan yang berlaku ;Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Libian Supendar Als Aphen,saksi tidak pernah melakukan pemaksaan dan penekanan

semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaHalaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 1540/B/PK/PJK/201 7objeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan

diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu haldengan maksud untuk memakai surat tersebut seolaholah isinya benardan tidak dipalsu ;4 Pemakaiannya dapat menimbulkan Kerugian karena pemalsuan surat ;Ad.1 Unsur barang siapa, Menimbang, unsur pertama barang siapa, yang dimaksud barang siapa adalahmenunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orangsebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapatdipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan

(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianResirukturisasi Kredit.

petitum gugatan Penggugat huruf F untukmenghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada PenggugatRekonvensi secara tunai, Majelis Hakim menilai bahwa posita gugatan Penggugatyang mengenai uang dalam banyak hal, antara lain pengembalian nafkah dua oranganak, pengembalian biaya nikah Shinta, perhitungan hasil sawah Penggugat sendiri,perhitungan hutang di Bank atau sewa rumah bedengan, yang dalam positatersebut tidak ada penekanan

adalahmerupakanpernyataan yang tidak berdasar dan merupakan ketidakpahaman KepalaDinas pendidikan Kabupaten Agam dalam menafsirkan frasa Sesuai denganKetentuan FIFA. sebagaimana yang dimaksud di dalam Permendikbud nomor56 Tahun 2011 tentang Juknis DAK tahun 2012 yang secara jelas dan tegasmenerangkan dalam pengadaan peralatan pendidikan SD/SDLB pada angka 4tentang persyaratan teknis huruf 0, mengutamakan produk yang sudahmendapatkan pengesahan/rekomendasi dari lembaga/instistusi yang berwenang.Tidak ada penekanan

Tetapi Pertimbangan Hukum Judex Aquo yang diambil alin Judex Facti lebin kepada Penekanan terhadapkekhilafan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Ic. BUPATIHalaman 30 dari 37 halaman.

pemberian suratperingatan sebelumnya dan melalui prosedur yang benar sehinggaperbuatan Tergugat sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan aturanperundangan yang berlaku;Bahwa Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Tergugat tidakmemberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja, layaknya managerialyang Arogan dan tidak beritikad baik, hal mana Tergugat hanyamemperlihatkan saja surat pemutusan hubungan kerja tersebut denganmemaksa Supaya menandatangani berita acara pemutusan hubungan kerjadisertai penekanan

untuk difoto oleh HPnya Penggugat 2 (dua) isi dari Surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) tersebut.Tetapi Penggugat 1 (Satu) sampai dengan Penggugat 11 (sebelas),bersedia mengisi daftar hadir dan tandatangan daftar kehadirantetapi tidak bersedia menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK).Bahwa alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjadengan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 11 sudahdicantumkan di dalam Surat Keputusan Dewan Direktur tentangPemutusan Hubungan Kerja.Bahwa tidak pernah ada penekanan

Selain..........ooDoSelain argumentasi di atas, terdapat Kaedah Hukum yang timbul dari YurisprudensiMahkamah Agung RI dalam Perkara No. 209 K/TUN/2004 tanggal 14 Oktober2004 yang pada intinya menyatakan : suatu Perseroan Terbatas (PT) yangbertindak sebagai Pembeli atas PT lain, tidak memiliki kwalitas atau standinguntuk menggugat suatu Keputusan TUN yang menyangkut PT yang akan dibelinyaitu, sepanjang PT pembeli belum melunasi seluruh harga pembelian sebagaimanayang diperjanjikan. diberi penekanan

Indo MultiNiaga diberi penekanan dengan huruf tebal.Berdasarkan dalildalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, nampakjelas bahwa pokok sengketa ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan PerjanjianProyek Tujuh Bukit, dimana Penggugat MERASA bahwa haknya sesuai perjanjiantelah dilanggar oleh IMN yang mengajukan permohonan persetujuan pengalihanIUP dari IMN kepada PT. Bumi Suksesindo dan kemudian PT Bumi Suksesindomengajukan permohonan IJUP Eksplorasi kepada PT Damai Suksesindo.

GeloraMegah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agarSaksi Suwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera,memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.DwiMutiara F.M, yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yangdidukungnya (CV.Dwi Mutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapatmelaksanakan kegiatan pengadaan Interactive Whiteboard tersebut.Hal. 20 dari 78 hal. Put.

GeloraMegah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agarSaksi Suwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera,memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.DwiMutiara F.M, yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yangdidukungnya (CV.Dwi Mutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapatmelaksanakan kegiatan pengadaan Interactive Whiteboard tersebut.e Selanjutnya, atas tekanan Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidakadanya pilihan lain, maka Saksi Suwandi selaku

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);7.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: hittp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Putusan Nomor 156 B/PK/PJK/2016pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect),sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaannegara (budgetair function), dan

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MAtersebut merupakan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function):.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pd)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Kemudian secarasepihak Tergugat yang sebenarnya bermaksud mengamankan posisinyasebagai kreditur, membuatkan dan atau mengarahkan Tergugat II sebagaidebitur untuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadiadalah hubungan hukum jual beli obyek tanah/bangunan agar secarasepihak mudah dalam melakukan penekanan (pemerasan) dan ataueksekusi;5.

Kemudian secara sepihak Tergugat Konpensi yangsebenarnya bermaksud mengamankan posisinya sebagai kreditur,membuatkan dan atau mengarahkan Penggugat Rekonpensi sebagai debituruntuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadi adalahhubungan hukum jual beli obyek tanah/bangunan agar secara sepihakmudah dalam melakukan penekanan (pemerasan) dan atau eksekusi;Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.: 22 tanggal 8 Oktober2018 merupakan akibat dari adanya rentetan kronologis yang salingberhubungan

penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan

ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwa ilustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan

dan sisi nilai mut'ah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;Menimbang bahwa dilinat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan