disini adalah siapa sajaselaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yangperbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkanketentuan pasal 1 angka 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dalam UndangUndang No. 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yangmampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan pidana yangdilakukan; Menimbang, bahwa pada dasarnya

orang lainatau suatu korporasi; Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa Terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasimemperoleh aspek materiil maupun inmateriil, sifat menguntungkan ini dapatdilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 (vide : Dr.

mendapatpenghargaan; Menimbang, bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut dapatterdiri dari diri sendiri, orang lain, atau Korporasi.

Orang lain artinya orang selain pribadinya.Sedangkan korporasi, sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain.Tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang, sepertiyang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UndangUndang No. 31 tahun 1999, adalahkumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badanhukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi yang berbentuk Badan Hukum, ialahkorporasi yang oleh UndangUndang ditentukan sebagai Badan Hukum, dan bisaBadan Bukum Publik dan bisa pula Badan Hukum Privat. Badan Hukum Publikmisalnya BUMN yang berbentuk persero misalnya PTPN, PT. PLN, GarudaIndonesia. Badan Hukum Privat, misalnya suatu Perseroan Terbatas, Koperasi,Yayasan.

Monginsidi No.1 Bantul, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan pasal 2 KeputusanKetua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II tanggal 07 Pebruari 2011berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukumProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian

RW.Monginsidi No.1 Bantul, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yangberdasarkan ......12berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :022/KMA/SK/II tanggal 07 Pebruari 2011 berwenang memeriksa dan memutusTindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Unsur memperkaya diri sendiriMenimbang , bahwa terhadap unsur ke2 Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas pengertian memperkaya diri sendiri adalah menambah kekayaan sedemikianrupa yang tidak seimbang dengan penghasilannya.Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli, dan juga bukti suratsurat tidak ada satupun yang menunjukanatau membuktikan Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadikaya atau lebih kaya lagi, kehidupan terdakwa tetap seperti

Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umumdalam memori bandingnya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhidalam dakwaan primair, maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding tidak perlu

Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5. Dilakukan secara berlanjut;Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama atas pembuktianunsurunsur Pasal 3 jo.

dengan tahun 2011, bertempatdi Kantor Desa Dlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangberhak memeriksa dan mengadili perkara tinclak pidan korupsi berdasarkanSurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, melakukan perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, tidakada alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan sipelaku yang melakukan tindak pidana.Bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang nomor : 31 Tahun 1999 menyebutkan setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi

Wiyono,SH., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbitan SinarGrafika 2006, halaman 37 menjelaskan, bahwa oleh karena yang dapatmemangku suatu jabatan atau kedudukan hanya orang perorangan, makatindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, sedangkan korporasi tidakdapat melakukan tindak pidana pasal ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan olehPenuntut Umum dalam perkara ini

Akan tetapi untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telahterbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah sebagai pelaku tindak pidana,maka unsur pertama ini akan dirangkaikan dan dibuktikan bersamasamadengan unsur berikut nanti;Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntunekan Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi ;Menimbang, bahwa unsur Dengan Tujuan Menguntungkan DiriSendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi mengandung maknaalternatif, karena kata atau dalam unsur tindak pidana kedua inimemberikan

kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa DiriSendiri, unsur subyek berupa Orang Lain, dan unsur subyek berupaSuatu Korporasi, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwatelah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur sub yektersebut, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang kedua dalamdakwaan kesatu ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa PAF.

., bersalah melakukantindak pidana Korupsi secara bersama sama menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kKedudukan yang merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara secara berlanjut sebagaimana dalam DakwaanSUBSIDAIR: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan ;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara .5. Orang Yang Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;6. Perbuatan berlanjut.Ad. 1. Unsur Setiap Orang Putusan No. 35/Pid.SusTPK/2018/PN Gto.

Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oarang lain atausuatu korporasi;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, tujuan dalam pasal 3 merupakantujuan dekat, suatu tujuan yang menurut akal dapat dicapai dengan melakukan suatuperbuatan tertentu.

RajaGrafindo Persada,Jakarta hlm. 7273);Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa indonesia terbitan balai pustakattteMenguntungkan mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaatatau faedah ;Menimbang , bahwa yang dimaksud unsur Menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi mengandung arti bahwa terdapat fasilitas atau kemudahansebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang.

Tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuatyang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lainatau suatu korporasi dalam arti tidak sematamata berupa benda atau uang saja tetapisegala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dalam persidanganTerdakwa telah menandatangani nota dinas yang disampaikan kepada Kepala BNNPGorontalo

AHMADNAJIB FARID dan korporasi yang bersangkutan.a Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah denganUU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.............KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. SUBSIDAIR Bahwa terdakwa Ir.

AHMAD NAJIBFARID dan korporasi yang bersangkutan.a Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah denganUU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telahmengerti

Unsur Setiap orang :Menimbang, bahwa didalam BAB I ketentuan umum pasal ayat (3) UUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian setiaporang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi : Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri semdiri atauorang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata atau dalamunsur kedua diatas artinya mempunyai kapsitas yang sama di dalam pemenuhan unsurtersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsurtersebut; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain dalam

Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan dirisemdiri atau orang ;lain atau suatu korporasi;(R Wiryono,Pembahasan UndangundangPembrantasan Tidak Pidana Korupsi.

Hukum Pengadilan NegeriKudus yang berdasarkan Undangundang Nomor 46 tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksadan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi

Jadi, disin yang diuntungkan bukan pelaku langsung.Memperkaya Korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku,suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorgamisir,baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UUNo. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnyaharta bendaBahwa yang dimaksud Menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakankekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang diabat

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;1583. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan ;4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;5. Dilakukan secara bersamasama ;Unsur ke 1.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;oeMenimbang, bahwa unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atauce cesuatu korporasi mengandung makna alternatif karena kata atau dalam unsur imcememberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa Diri sendiri , unsur subyekoe ce oeberupa Orang lain , dan unsur subyek berupa Suatu Korporasi , artinya apabilaperbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyektersebut

Unsur Barangsiapa;Yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap subjek hukum,baik orang maupun korporasi atau badan hukum yang mempunyaikemampuan dan kecakapan untuk bertanggung jawab secara hukum atasperbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi danketerangan Terdakwa dipersidangan, bahwa yang didakwa melakukan tindakpidana dalam perkara ini adalah seorang lakilaki yang bernama MOH.HENDRIBIN ABD.RAHMAN.

Barang Siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalahorang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalamperkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah ALI MURTADHOBin (alm) NURYANTO, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwadalam persidangan, dimana baik saksisaksi maupun terdakwa telahmenerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalahorang yang bernama ALI MURTADHO Bin (alm

Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan naarkotika golongan I;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1 Unsur setiap orang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orangperseorangan atau korporasi yang diduga melakukan tindak pidana dankepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.; Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan

Barang Siapa;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang peroranganatau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yangbersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya darisegi hukum pidana;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkanterdakwa GADIS NAYATI Binti YING dan setelah diteliti ternyata sesuai denganidentitas terdakwa yang

Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 BarangsiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuansetiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur "barangsiapa adalah untukmenghindari terjadinya error in persona;Menimbang, bahwa unsur setiap

Setiap orang) 2722 2nonnnnnnnnnnneMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orangperorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dankewajiban, baik lakilaki atau perempuan:Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melakukanpemeriksaan terhadap identitas terdakwa, yang mana terdakwa telahHal 8 dari 13 Putusan No. 101/PId.Sus/2019/PN.NJKmembenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum, dimana para saksi juga membenarkan identitas terdakwatersebut

Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UndangUndang RINomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiaporang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukummaupun yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganorang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa Hartono aliasHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN StbTiar yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan PenuntutUmum

Barang siapa ;Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atausekelompok orang yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.

Unsur BarangsiapaYang dimaksud dengan "Barangsiapa adalah setiap subjek hukum,baik orang maupun korporasi atau badan hukum yang mempunyai kemampuandan kecakapan untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi danketerangan Terdakwa dipersidangan, bahwa yang didakwa melakukan tindakpidana dalam perkara ini adalah seorang Perempuan yang bernamaHARTATIK Binti Pak MO.

Unsur Setiap orang;Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitusemua subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.Bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yaituTerdakwa AMIN BIN RUSLI, dan selama proses pemeriksaan dalam persidangan ternyatasanggup menjawab berbagai pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum sertaPanasehat Hukum dengan lancar, serta terdakwa juga membenarkan

Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepadasubyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dankewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkanperbuatanperbuatan yang telah dilakukannya.

Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat berwenang memeriksa dan mengadilinya, telan melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

secara pasti sekirabulan November tahun 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2011 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011,bertempat di Kantor Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

dapatditentukan lagi secara pasti sekira bulan November tahun 2010 sampai dengan bulanMei tahun 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampaidengan tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten AcehBarat Daya (Abdya) atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau. orang lain atau suatu korporasi

Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi, dan yang dimaksud korporasi adalahkumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukummaupun bukan merupakan badan hukum;Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwasetiap orang tidak boleh disamakan dengan

harus didahului oleh unsur melawan hukum berkenaandengan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud memperkaya diri sendiri,atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu usaha atau perbuatan yangdilakukan oleh pelaku dengan cara melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri, atauorang lain atau suatu korporasi agar menjadi kaya, bertambah kaya atau menambahkekayaan diperoleh dari keuangan Negara atau perekonomian Negara;Menimbang, bahwa di dalam unsur

dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atausarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa kata atau dalam unsur kedua di atas mengandung maknaalternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain ataumenguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalampemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berartitelah memenuhi unsur tersebut ;Menimbang bahwa yang dimaksud dengantujuan ialah suatukehendak yangada dalam

Setiap OrangMenimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalamketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi.