Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Register : 02-06-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 218/Pdt.G/2014/PA.Ktbm
Tanggal 13 Agustus 2014 — Penggugat dan Tergugat
141
  • Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
Putus : 13-04-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 44/Pdt.P/2016/PN Gpr
Tanggal 13 April 2016 — SUPRIYONO
243
  • tentangPeradilan Agama, sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan dalam lingkunganPengadilan Agama :Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan : Pengadilan agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan ; b. waris ; c.wasiat ; d. hibah ; e. wakaf
Register : 20-01-2012 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 08/Pdt.P/2012/PA-LBs
Tanggal 22 Februari 2012 —
217
  • perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.4 Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dariberita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Putus : 30-11-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1268 K/Pdt/2011
Tanggal 30 Nopember 2011 — BAPAK HINAYAH bin BAPAK JUHAENI., dkk. ; INAQ M. KASIM binti BAPAK ACIH, dkk.
3020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1268 K/Pdt/2011perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf zakat infaq , shodagah danekonomi syari'ah ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentangperadilan Agama tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Selongharus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;Tentang eksepsi relatifBahwa obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat kabur(obscuur libel) karena:1.Tanah sengketa pada angka 3.Il telah ditukar oleh
    No. 1268 K/Pdt/201150 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNo. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memutus danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat infaq , shodagah dan ekonomi syariah ;Berdasarkan ketetuan Pasal 49 UndangUndang No. 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1987, jo.
Register : 22-04-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PTA SAMARINDA Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Smd
Tanggal 18 Mei 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
14971
  • dalam UndangUndang ini;Bahwa yang dimaksud dengan frase perkara tertentu sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang ini telah mengalami perkembangansebagai berikut:Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama:>Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan Peradilan Agamabertugas dan berwenang = memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,wakaf
    Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smdperkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shadaqah dan Ekonomisyariah;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatanPara Terbanding atas perkara a quo diperiksa oleh Pengadilan Agama Tarakanadalah tidak beralasan karenanya eksepsi Para Terbanding harus ditolakdengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tarakan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;
Putus : 30-11-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 783 K/Pdt/2009
Tanggal 30 Nopember 2009 — Ny. ONG IRAWATI ONGKOJOYO DKK VS Tn. MOCHAMAD bin DJAKFAR bin MAR'I bin TALIB
2820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS YAYASAN WAKAF ALDJAKFAR berkedudukan di Jalan Kalimas Madya11/30 Surabaya, para turut Termohon Kasasidahulu.
Putus : 26-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 PK/Pdt/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — TENGKU NURDIN VS YAYASAN THE SOUTH INDIAN MUSLIM MOSQUE & WALFARE COMMITTE DKK
8145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yaituyang dimaksud dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 14Pebruari 1978 Nomor 268/II/SKPT/SDA/1978 berikut pengukuran dan lainlaintanggal 27 April 1987 Nomor 131/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorAgraria Kotamadya Medan, berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat diatasnya tidak ada yang dikecualikan terutama sebuah bangunan Mesjiddikenal sebagai Mesjid Chaudiyah dan beberapa Rumah Toko bertingkatadalah benar hak dan kepunyaan Terlawan , yang mana berdasarkan AktaPendirian (Akta Wakaf
    Nomor 263 PK/Pdt/2016Perjanjian Nomor 17 tanggal 11 Agustus 1979 tersebut di atas, jelas secarahukum yang membangun/mendirikan 1 (satu) bangunan Mesjid barupermanent dan 6 (enam) pintu rumah toko berlantai Ill tersebut adalahPelawan dengan biaya Pelawan sendiri, sehingga secara faktual ke 6(enam) pintu ruko tersebut adalah hak Pelawan, tetapi secara Juridis, karenaTerlawan berasal dari Wakaf (stichting), sehingga 6 (enam) pintu rukotersebut tidak boleh dijual belikan, maka secara juridis tanah beserta
Putus : 13-03-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SIGLI Nomor 10/Pdt.G/2011/PN-SGI
Tanggal 13 Maret 2012 — T. YUSUF Bin T. IBRAHIM Vs. T. WAHYUDI BIN T. USMAN, DKK
469
  • Bahwa, Tergugat I menguasai Objek sengketa dengan tanpa hak dan cara melawanhukum, maka sepantasnya pula kepada Tergugat I harus di hukum untuk menyerahkankembali Objek sengketa yang telah di kuasainya sejak tahun 2008 kepada Penggugatselaku ahli waris almh Cut Gade ( ibu kandung penggugat ) dalam keadaan baik dankosong dengan tanpa ikatan dengan pihak lain dalam bentuk suratmenyurat baikdalam bentuk gadain maupun wakaf lainnya batal demi hukum termasuk dengan turutTergugat 1 s/d IX maupunyang memperoleh
    Yusuf yang telahmeninggal dunia 23 juni 2010 yang dikuasainya dalam keadaan baik dan kosongdan tidak terikat dengan pihak lain dan segala bentuk surat menyurat yang berkaitandengan objek sengketa baik gadai maupun wakaf dan dalam bentuk lain bataldemi hukum termasuk dengan Para Turut Tergugat maupun yang memperolehhak dari padanya ;7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;8.
    Rizal tertanggal 16 Oktober 2007.................. diberi tanda T I 9 ;Foto copy Surat Keterangan Wakaf dari Tgk.
    Panjau Kec,Kembang Tanjung, Kab, Pidie (Turut Tergugat XIII dan XIV) namun terhadap dalildaliltersebut dalam persidangan Penggugat tidak membuktikan dalildalilnya tentang hubunganhukum yang timbul terhadap obyek sengketa tersebut melalui mekanisme pembuktian yangada, sehingga dengan demikian dalil Penggugat dalam poin 6 tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalilnyatentang gadai dan wakaf maka petitum angka 11 dimana Turut Tergugat X sampai denganTergugat
Register : 02-03-2020 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-03-2020
Putusan PN TANGERANG Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Tng
Tanggal 9 Februari 2016 — Penggugat: SALEH Tergugat: 1.H. AHMAD KUSASI , CS 2.LURAH LENGKONG KULON 3.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAGEDANGAN
317199
  • sekolah) Madrasah Aliyah Raudhatul Irfan tetap dipergunakan untuk sarana sekolah dan sarana pendidikan yang telah ada dan tanah kosong berupa (tanah lapang) sisanya tetap menjadi hak Penggugat ; Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar ; Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum ; Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa tanah kosong (tanah lapang) milik Penggugat dan tanpa tanggungan apapun ; Menyatakan secara hukum Sertifikat Wakaf
Register : 13-10-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 15/G/2014/PTUN.PL
Tanggal 25 Maret 2015 — - KAMARUDIN TANTUAYA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, 2. WEMPY SAUL
6839
  • dengan: 1 Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenangmemberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yangberlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan; a2 Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olehpemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutanapabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanahhak milik; b Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;c Tanah wakaf
    dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan aktapemisahan; e Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.Menimbang, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00755Lolu Utara Luas 368 M2, atas nama Saida berdasarkan akta hibah nomor aktahibah No. 194.4/616/V89 Tanggal 27 Juli 1989 yang di buat di hadapan44Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama EFENDY DG.
    Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat (19) dan ayat (20),peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 berbunyi Pasal 1 ayat (19) Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yangmemuat data yuridis dan data fisik suatu obyekpendaftaran tanah yang sudah ada haknya46Pasal 1 ayat (20) Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atassatuan rumah susun dan hak tanggungan yangmasingmasing
Register : 26-04-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 227/PDT.G/2012/PN.MDN
Tanggal 31 Januari 2013 — AMIRUDDIN laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan H. Zainul Arifin No. 200-C Medan, Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Barat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AINUL YAQIN, SH dan AFRI SANI PUTRA PHONNA, SH Advokat - Penasihat Hukum pada Kantor Advokat AINUL YAKIN, SH & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Arab No. 1 Kesawan Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2012, yang didaftarakan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Medan tanggal 21 Mei 2012 Reg. No. 892/Penk/ 2012/ PN Mdn. selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N 1. YAYASAN THE SOUTH INDIAN MUSLIM MOSQUE & WALFARE COMMITTE, berkedudukan di Jalan H. Zainul Arifin No. 20 G Medan, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Barat, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - I. 2. Ir. H. TENGKU ISMA NURDIN, selaku Ahli Waris / Anak Kandung dari Alm. Tengku Nurdin Mantan Direktur CV. Cipta Jaya, d/h beralamat Jalan Pemuda No. 7 Medan / Jalan H. Zainul Arifin No. 200 - B Medan, sekarang di Jalan Hayam Wuruk No. 54 Medan, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Barat Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - II;
6113
  • Cipta Jaya,tetapi secara Juridis, karena Tergugat I berasal dari Wakaf (Stichting),sehingga 6 (enam) pintu ruko tersebut tidak boleh dijual belikan, maka secaraJuridis tanah beserta 1 (Satu) bangunan Mesjid baru permanent dan 6(enam) pintu rumah toko (ruko) berlantai III tersebut tetap dibuat atas namaTergugat I.Bahwa, bangunan bangunan yang didirikan oleh CV. Cipta Jaya tersebutsekarang dikenal dengan Jalan H.
    Cipta Jaya dan Penggugat yang telahmenyewa Ruko No. 200 C tersebut, wajar dilindungi Hukum;Bahwa, seandainya harta Tergugat I bukan berasal dari wakaf (stichting),makajelas persil tanah tempat 6 (enam) Ruko tersebut dibangun, sudah diperbuatAkta Peralihannya (Akta Jual Beli) antara Tergugat I dengan CV. Cipta Jayaataupun kepada Si Penyewa.
    Tetapi oleh karena persil tanah tersebut adalahtanah wakaf, maka tidak bisa diperjual belikan;Oleh karena itu, Tergugat I harus mematuhi Perjanjian Sewa Menyewauntuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya atau selama pakai bahkandapat dialihkan kepada Ahli Waris Si Penyewa;Bahwa, diperbuatnya Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 40 tanggal11091989, dihadapan Roesli, SH., Notaris di Medan antara Tergugat I sebagaiPihak Pertama (yang menyewakan) dan Penggugat (i.c.
    TI 08 keculi buktisurat yang diberi tanda TI03, TI 04 dan TI 05 tidak ada aslinya, selanjutnyabukti surat tersebut diberi tanda sebagai berikut :2Foto copy Sertifikat hak Milik Wakaf No.625 atas nama Yayasan The SouthIndian Muslim Mosquue & Welfare Committee diberi tanda TI. 01;Foto copy Akte Perjanjian Sewa menyewa No. 08 Desember 1979 antaraYayasan The South Indian Muslim Mosque & Welfare Committee dengan HTengku Nurdin yang dibuat dihadapan Barnang Armino Poeloengan , SHdiberi tanda TI 02;Foto
Register : 04-06-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Ktl
Tanggal 2 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
151
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Register : 01-11-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PA POLEWALI Nomor 674/Pdt.P/2016/PA.Pwl
Tanggal 23 Nopember 2016 — -Sa’bo bin Musa -Baru binti Ngari
1814
  • Bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudahsedemikian tersebar luas (syahadah alistifadhah), sebagaimana disebutkandalam kitab figh sunnah sebagai berikut:a gall 339 ll 5 sisi cd Ged Sie AcalaYL SU GN 2 Cul jasl $5 USN 5 J jal al g aN gl eS sll 5 Siall 5Artinya: 4mam Syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 09-04-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PA PALOPO Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Plp
Tanggal 26 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
2912
  • yang berdasarkan padaberita yang berkembang di masyarakat (Asysyahadah bilistifadilah) Majelismengambil alin pendapat ulama sebagaimana dalam kitab Figh Sunnah jilid III:aul 09 azeoLiul suc ablaiwVL aslgull Qoig6 255)1 5 Voll 5 cVall5 gislls soall 5 o5Voll 5aslsi 5 cISIl5 J5allArtinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 13-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA PEMALANG Nomor 0118/Pdt.P/2019/PA.PML
Tanggal 30 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
159
  • sesorang untuk melakukan sesuatuperbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yangtidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakapmelakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 22-09-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 28-04-2019
Putusan PA BENGKALIS Nomor 0511/Pdt.P/2015/PA.Bkls
Tanggal 5 Nopember 2015 — Pemohon melawan Termohon
113
  • HakimTunggal menilai kesaksian tersebut digolongkan kepada testomonium deauditu;Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar padaberita yang tersebar luas (syahadah alistifadhoh) atau testomonium deauditu sebagaimana disebut di dalam kitab Figih Sunnah jilid Ill halaman 426yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf
Register : 20-01-2012 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 17/Pdt.P/2012/PA-Lbs
Tanggal 22 Februari 2012 —
165
  • perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.4 Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:EleArtinya : Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 20-01-2012 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 11/Pdt.P/2012/PA-Lbs
Tanggal 22 Februari 2012 —
172
  • perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.4 Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dariberita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 04-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Plh
Tanggal 26 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
127
  • peristiwa tersebut,sehingga Hakim Tunggal berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dandijadikan dasar memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa kebolehan saksi istifadlah dalam perkara ini telahmenjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab FiqhusSunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halam 427 yang menyebutkan:Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yangdiperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanyaseorang budak, perwalian, wakaf
Register : 19-11-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Tanggal 9 Desember 2013 — Penggugat dan Tergugat
151
  • Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf