Ditemukan 17962 data
14 — 1
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
24 — 3
tentangPeradilan Agama, sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan dalam lingkunganPengadilan Agama :Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan : Pengadilan agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan ; b. waris ; c.wasiat ; d. hibah ; e. wakaf
21 — 7
perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.4 Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dariberita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1268 K/Pdt/2011perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf zakat infaq , shodagah danekonomi syari'ah ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentangperadilan Agama tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Selongharus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;Tentang eksepsi relatifBahwa obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat kabur(obscuur libel) karena:1.Tanah sengketa pada angka 3.Il telah ditukar oleh
No. 1268 K/Pdt/201150 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNo. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memutus danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat infaq , shodagah dan ekonomi syariah ;Berdasarkan ketetuan Pasal 49 UndangUndang No. 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1987, jo.
149 — 71
dalam UndangUndang ini;Bahwa yang dimaksud dengan frase perkara tertentu sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang ini telah mengalami perkembangansebagai berikut:Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama:>Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan Peradilan Agamabertugas dan berwenang = memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,wakaf
Putusan No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Smdperkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shadaqah dan Ekonomisyariah;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatanPara Terbanding atas perkara a quo diperiksa oleh Pengadilan Agama Tarakanadalah tidak beralasan karenanya eksepsi Para Terbanding harus ditolakdengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tarakan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGURUS YAYASAN WAKAF ALDJAKFAR berkedudukan di Jalan Kalimas Madya11/30 Surabaya, para turut Termohon Kasasidahulu.
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
yaituyang dimaksud dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 14Pebruari 1978 Nomor 268/II/SKPT/SDA/1978 berikut pengukuran dan lainlaintanggal 27 April 1987 Nomor 131/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorAgraria Kotamadya Medan, berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat diatasnya tidak ada yang dikecualikan terutama sebuah bangunan Mesjiddikenal sebagai Mesjid Chaudiyah dan beberapa Rumah Toko bertingkatadalah benar hak dan kepunyaan Terlawan , yang mana berdasarkan AktaPendirian (Akta Wakaf
Nomor 263 PK/Pdt/2016Perjanjian Nomor 17 tanggal 11 Agustus 1979 tersebut di atas, jelas secarahukum yang membangun/mendirikan 1 (satu) bangunan Mesjid barupermanent dan 6 (enam) pintu rumah toko berlantai Ill tersebut adalahPelawan dengan biaya Pelawan sendiri, sehingga secara faktual ke 6(enam) pintu ruko tersebut adalah hak Pelawan, tetapi secara Juridis, karenaTerlawan berasal dari Wakaf (stichting), sehingga 6 (enam) pintu rukotersebut tidak boleh dijual belikan, maka secara juridis tanah beserta
46 — 9
Bahwa, Tergugat I menguasai Objek sengketa dengan tanpa hak dan cara melawanhukum, maka sepantasnya pula kepada Tergugat I harus di hukum untuk menyerahkankembali Objek sengketa yang telah di kuasainya sejak tahun 2008 kepada Penggugatselaku ahli waris almh Cut Gade ( ibu kandung penggugat ) dalam keadaan baik dankosong dengan tanpa ikatan dengan pihak lain dalam bentuk suratmenyurat baikdalam bentuk gadain maupun wakaf lainnya batal demi hukum termasuk dengan turutTergugat 1 s/d IX maupunyang memperoleh
Yusuf yang telahmeninggal dunia 23 juni 2010 yang dikuasainya dalam keadaan baik dan kosongdan tidak terikat dengan pihak lain dan segala bentuk surat menyurat yang berkaitandengan objek sengketa baik gadai maupun wakaf dan dalam bentuk lain bataldemi hukum termasuk dengan Para Turut Tergugat maupun yang memperolehhak dari padanya ;7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;8.
Rizal tertanggal 16 Oktober 2007.................. diberi tanda T I 9 ;Foto copy Surat Keterangan Wakaf dari Tgk.
Panjau Kec,Kembang Tanjung, Kab, Pidie (Turut Tergugat XIII dan XIV) namun terhadap dalildaliltersebut dalam persidangan Penggugat tidak membuktikan dalildalilnya tentang hubunganhukum yang timbul terhadap obyek sengketa tersebut melalui mekanisme pembuktian yangada, sehingga dengan demikian dalil Penggugat dalam poin 6 tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalilnyatentang gadai dan wakaf maka petitum angka 11 dimana Turut Tergugat X sampai denganTergugat
317 — 199
sekolah) Madrasah Aliyah Raudhatul Irfan tetap dipergunakan untuk sarana sekolah dan sarana pendidikan yang telah ada dan tanah kosong berupa (tanah lapang) sisanya tetap menjadi hak Penggugat ; Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar ; Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum ; Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa tanah kosong (tanah lapang) milik Penggugat dan tanpa tanggungan apapun ; Menyatakan secara hukum Sertifikat Wakaf
68 — 39
dengan: 1 Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenangmemberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yangberlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan; a2 Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olehpemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutanapabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanahhak milik; b Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;c Tanah wakaf
dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan aktapemisahan; e Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.Menimbang, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00755Lolu Utara Luas 368 M2, atas nama Saida berdasarkan akta hibah nomor aktahibah No. 194.4/616/V89 Tanggal 27 Juli 1989 yang di buat di hadapan44Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama EFENDY DG.
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat (19) dan ayat (20),peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 berbunyi Pasal 1 ayat (19) Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yangmemuat data yuridis dan data fisik suatu obyekpendaftaran tanah yang sudah ada haknya46Pasal 1 ayat (20) Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atassatuan rumah susun dan hak tanggungan yangmasingmasing
61 — 13
Cipta Jaya,tetapi secara Juridis, karena Tergugat I berasal dari Wakaf (Stichting),sehingga 6 (enam) pintu ruko tersebut tidak boleh dijual belikan, maka secaraJuridis tanah beserta 1 (Satu) bangunan Mesjid baru permanent dan 6(enam) pintu rumah toko (ruko) berlantai III tersebut tetap dibuat atas namaTergugat I.Bahwa, bangunan bangunan yang didirikan oleh CV. Cipta Jaya tersebutsekarang dikenal dengan Jalan H.
Cipta Jaya dan Penggugat yang telahmenyewa Ruko No. 200 C tersebut, wajar dilindungi Hukum;Bahwa, seandainya harta Tergugat I bukan berasal dari wakaf (stichting),makajelas persil tanah tempat 6 (enam) Ruko tersebut dibangun, sudah diperbuatAkta Peralihannya (Akta Jual Beli) antara Tergugat I dengan CV. Cipta Jayaataupun kepada Si Penyewa.
Tetapi oleh karena persil tanah tersebut adalahtanah wakaf, maka tidak bisa diperjual belikan;Oleh karena itu, Tergugat I harus mematuhi Perjanjian Sewa Menyewauntuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya atau selama pakai bahkandapat dialihkan kepada Ahli Waris Si Penyewa;Bahwa, diperbuatnya Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 40 tanggal11091989, dihadapan Roesli, SH., Notaris di Medan antara Tergugat I sebagaiPihak Pertama (yang menyewakan) dan Penggugat (i.c.
TI 08 keculi buktisurat yang diberi tanda TI03, TI 04 dan TI 05 tidak ada aslinya, selanjutnyabukti surat tersebut diberi tanda sebagai berikut :2Foto copy Sertifikat hak Milik Wakaf No.625 atas nama Yayasan The SouthIndian Muslim Mosquue & Welfare Committee diberi tanda TI. 01;Foto copy Akte Perjanjian Sewa menyewa No. 08 Desember 1979 antaraYayasan The South Indian Muslim Mosque & Welfare Committee dengan HTengku Nurdin yang dibuat dihadapan Barnang Armino Poeloengan , SHdiberi tanda TI 02;Foto
15 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
18 — 14
Bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudahsedemikian tersebar luas (syahadah alistifadhah), sebagaimana disebutkandalam kitab figh sunnah sebagai berikut:a gall 339 ll 5 sisi cd Ged Sie AcalaYL SU GN 2 Cul jasl $5 USN 5 J jal al g aN gl eS sll 5 Siall 5Artinya: 4mam Syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
29 — 12
yang berdasarkan padaberita yang berkembang di masyarakat (Asysyahadah bilistifadilah) Majelismengambil alin pendapat ulama sebagaimana dalam kitab Figh Sunnah jilid III:aul 09 azeoLiul suc ablaiwVL aslgull Qoig6 255)1 5 Voll 5 cVall5 gislls soall 5 o5Voll 5aslsi 5 cISIl5 J5allArtinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
15 — 9
sesorang untuk melakukan sesuatuperbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yangtidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakapmelakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
11 — 3
HakimTunggal menilai kesaksian tersebut digolongkan kepada testomonium deauditu;Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar padaberita yang tersebar luas (syahadah alistifadhoh) atau testomonium deauditu sebagaimana disebut di dalam kitab Figih Sunnah jilid Ill halaman 426yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf
16 — 5
perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.4 Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:EleArtinya : Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
17 — 2
perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.4 Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dariberita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
12 — 7
peristiwa tersebut,sehingga Hakim Tunggal berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dandijadikan dasar memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa kebolehan saksi istifadlah dalam perkara ini telahmenjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab FiqhusSunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halam 427 yang menyebutkan:Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yangdiperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanyaseorang budak, perwalian, wakaf
15 — 1
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf