Ditemukan 8126 data
187 — 24
18 — 3
75 — 8
24 — 11
41 — 13
24 — 13
17 — 1
93 — 40
tertanggal 29 Februari Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tanggal 07 April 2016tentang Pencabutan Gugatan Nomor: 04/G/2016/PTUNPDG;; Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam sengketa a quo; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini adalah Surat Wakil Ketua DPRD Kota Padang Nomor:170/29/DPRD.PDG/I2016 tanggal 22 Januari 2016, PerihalPemberhentian Antar Waktu (PAW
17 — 3
20 — 7
17 — 2
50 — 10
29 — 18
69 — 28
Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Padt.P/2016/PA.KpMaret 2016, serta dikuatkan oleh Camat Oebobo Nomor64/PAW/KOB/ 2016 tanggal 7 April 2016, diberi kode P.9;10.Fotokopi Penolakan Hak Warisan yang dibuat pada tanggal 03 Maret112016 oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dandibenarkan oleh Lurah Bonipoi Nomor Kel.BNP.181.1/69/IV/2016,serta dikuatkan oleh Camat Kota Lama Nomor : Kec.Kolam.593/04/NV/2016 tanggal 7 April 2016, diberi kode P.10;.Fotokopi Penolakan Hak Warisan yang dibuat
pada tanggal 03 Maret2016 oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dandibenarkan oleh Lurah Kelapa Lima Nomor Kel.KL.599/02/IV/2016tanggal 07 April 2016, serta dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima Nomor: PEM.164/PAW/CKL/IV/2016 tanggal 12 April 2016, diberi kode P.11;12.Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 atas tanah yang terletak diKelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi NusaTenggara Timur, dengan nama pemegang hak ABDUL RACHMANIDIN yang dikeluarkan oleh Kantor
15 — 3
15 — 10
14 — 9
40 — 1
52 — 30
233 — 72
ataudirehabilitasi;e Ayat (2): *Alasanalasan yang dapatdigunakan dalam gugatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1)a Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat bertentangan denganperaturan perundangundangan yangberlaku ;b Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang6 Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugattersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat,yaitu tertutupnya hak Penggugat untuk mengajukan sebagaicalon Pengganti Antar Waktu (PAW
Sunanto (in casu Penggugat)kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Blora agar dapatdipertimbangkan dan ditindaklanjuti proses Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora sesuaiperaturan dan perundangundangan yang berlakusebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1)Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang PedomanTeknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPUNomor 03 Tahun 2011 tentang
Bahwa Surat dari Ketua DPRDKabupaten Blora merupakan tindak lanjut dari surat DPD PartaiGolkar Kabupaten Blora Nomor: 46/GOLKARII/XI/2015 danNomor 55/GOLKARII/XI/2015 masingmasing tertanggal 16November 2015, perihal Pengganti Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Partai7 Bahwa mendasarkan pada surat Ketua DPRD Kabupaten Blora,KPU Kabupaten Blora telah melakukan kajian dokumen hasilPemilu DPRD Kabupaten Blora Tahun 2014.
JIRATNANI WIDOWATI 2.166 5Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon 23.806 Dengan demikian, berdasarkan perolehan suara dalam Pemilu DPRDBlora 2014, calon Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD DapilBlora 1 dengan perolehan suara terbanyak berikutnya atau urutan ketigaadalah saudara Drs. H.
Kusnanto, SH dikarenakan yangbersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota DPRDKabupaten Blora untuk menjadi calon Bupati Blora.Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihanumum Anggota DPRD Kabupaten Blora mewakili daerahPemilihan Blora 1, calon PAW dengan perolehan suaraterbanyak berikutnya adalah Sdr.