Rudison Kamau Lilyberdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor : 13.18/DPP/IE/04/08 tentang Pengesahansusunan dan Personalia Pengurus Dewan pimpinan Cabang Partai KasihDemokrasi Indonesia Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara TimurPeriode 20082013 tanggal 05 April 2008 yang ditanda tangani olehSTEFANUS ROY RENING, SH.MH sebagai Ketua Umum dan RADON TUA GULTOMsebagai Sekretaris Jendral;~~~~37 777575 5772.

Bahwa sebagai akibat dari terbentuknya susunan dan PersonaliaKepengurusan pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih DemokrasiIndonesia hasil MUNASLUB tersebut telah membawa dampak pula padasusunan dan Personalia kepengurusan Dewan Pimpinan CabangKabupaten Alor sebab Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih DemokrasiIndonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 13.18.1/DPP/IE/05/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang pengesahan perubahanSusunan dan Personalia pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai KasihDemokrasi

Foto copy atas foto copy Surat Keputusan DPP Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor : 07.010/DPP/1E/07/07 tanggal 02 Juli2007 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC PKDIKabupaten Alor periode 2007 2011, yang diberi tanda buktiTy Da 5 BB II4. Foto copy atas foto copy Surat Keputusan DPP Partai PKDI Nomor13.18/DPP/IE/04/08, tentang Pengesahan Susunan dan PersonaliaPengurus DPC PKDI Kabupaten Alor periode 2008 2013, yangdiberi tanda bukti (T.T1.4) ;535.

Foto copy atas foto copy Surat DPP PKDI Nomor : 13.18.1/DPP/IE/08/2010, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia PengurusDPC PKDI Kabupaten Alor periode 2008 2013, (T.T1.6);7. Foto copy atas foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor : M.HH06.AH.11.01 Tahun 2011 tentangPengesahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Kasih DemokrasiIndonesia periode 2010 2015, yang diberi tanda bukti (T.T.7);8.

Foto copy atas foto copy Surat DPP Partai Kasih DemokrasiIndonesia Nomor : 13.18.I/DPP/IE/05/2011 tentang PengesahanPerubahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC Partai KasihDemokrasi Indonesia Kabupaten Alor peiode 2008 2013, yangdiberi tanda bukti (T.T1.8) ; 9.

202010.Menyatakan gugatan ini diterima seluruhnya;Menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugat II telan melakukanperbuatan melawan hukum kepada Penggugat;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat KeputusanDPWPPP Provinsi Banten Nomor 020/K/DPWPPP/027/VIII/2017tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan DPW PPP Nomor 013/SK/DPWPPP/027/III/2017 tanggal 19Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian, PimpinanMajelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan

Menyatakan SK DPW PPP Provinsi Banten Nomor 013/SKPPP/027/III/2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian, PimpinanMajelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan MajelisSyarah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Lebak Masa Bakti 20162021 adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;4. Menyatakan sah Keputusan Rapat Formatur Muscab VIII Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Lebak, yang diselenggarakan pada tanggal 16Agustus 2017;5.

Menyatakan sah SK Formatur Nomor 003/Formatur/VIII/2017 tentangSusunan dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syariah,Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang PartaiHalaman 4 dari 11 hal Put. Nomor 6 PK/Padt. SusParpo!l 2020tsPersatuan Pembangunan Kabupaten Lebak Masa Bakti 20162021sebagaimana terlampir dalam kesatuan putusan ini;.

Memerintahkan kepada Para Termohon dalam tempo 10 (sepuluh) harisejak putusan ini ditetapbkan untuk menerbitkan Surat Keputusan (Sk)Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan yang isinyamengesahkan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PartaiPersatuan Pembangunan Kabupaten Lebak Masa Bakti 20162021 sesuaidengan lampiran SK Formatur Nomor 03/Formatur/VIII, sebagaimanayang tersebut dalam petitum Nomor 5 di atas;Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;Bahwa, terhadap gugatan

Bahwa SK tersebut juga telah salah/keliru perihaltentangnya yaitu : komposisi dan personalia DPD PartaiGolkar Kabupaten Musi Rawas, yang tidak sinkron/tidakselaras dengan diktum *memutuskan (menetapkan) yaitu:*keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel tentangpengesahan susunan dan personalia DPD Partai GolkarKabupaten Musi Rawas masa bakti 20092015 padahalperiodisasi pengurus yang disahkan hanya tersisa (2013Sampai dengan 2015) saja;. Bahwa menurut Surat DPD.

Bahwa lampiran SK Tergugat II dalam masalah aquo,justru tidak sinkron/tidak pas/tidak selaras dengan perihalSK itu sendiri, karena lampirannya justru menyebutkan :*Revitalisasi komposisi dan personalia DPP Partai GolkarKabupaten Musi Rawas masa bakti 20092015;. Bahwa dengan demikian SK tersebut bukan saja salahatau tidak benar, tetapi juga menyimpang dari ketentuanUndangundang, AD/ART atau PO.

Nomor KEP.135/GolkarSumsel/IV/2013 Tanggal 21 April 2013Tentang komposisi dan personalia DPD Partai Golkar KabupatenMusi Rawas;b. Surat Tergugat II :Nomor B193/Golkar/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 Tentang persetujuankepada DPD.PartaiGolkar Provinsi Sumsel untuk membekukankepengurusan DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;3. Menetapkan DPD.

Partai Golkar Provinsi Sumsel NomorKEP020/Golkar/I/2010 Tanggal 3 Januari 2010, yuncto Nomor KEP034/Golkar/II/2010 Tanggal 15 Februari 2010 Tentang pengesahansusunan dan personalia pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten MusiRawas masa bakti 20092015, yang kemudian disempurnakan lagiHal. 18 dari 35 hal Put.

Nomor KEP.135/GolkarSumsel/IV/2013 Tanggal 21 April 2013Tentang komposisi dan personalia DPD Partai Golkar KabupatenMusi Rawas;b. Surat Tergugat IINomor B193/Golkar/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 Tentang persetujuankepada DPD. Partai Golkar Provinsi Sumsel untuk membekukankepengurusan DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;3. Menetapkan DPD.

Bahwa Penggugat merasa masih sah sebagai pekerja namun perlakuanyang diterima tidak lagi sesuai diperlakukan sebagai pekerja sebagaimanamestinya maka Penggugat berupaya menemui Kepala Personalia (RiekyRaynold) untuk mempertanyakan kejadian pembongkaran paksa laci mejakerja Penggugat serta status Penggugat pasca pemecatan via telepon olehPimpinan Perusahaan (Harjono Syofian alias Akiong);.

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2009 Kepala Personalia (Ricky Raynold)memberikan Surat Keterangan Kerja (Certificate Of Employment) yang didalam surat tersebut dinyatakan bahwa alasan pemberhentian Penggugatadalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan setelah mendapatkan surattersebut Penggugat mempertanyakan alasanalasan PHK Penggugatkepada Kepala Personalia (Ricky Raynold), namun Penggugat hanyamendapat jawaban bahwa hal itu sesuai perintah pimpinan perusahaan dandikatakan bahwa hal PHK itu dikaitkan

, akan tetapi Kepala Personalia (Ricky Raynold) tidak pernahbersedia memberikan penjelasan yang tidak jelas atas PHK Penggugatdengan alasanalasan yang mengadaada, sehingga Penggugat tidak layakdan tidak pantas di PHK. Karena tidak ada kesalahan oleh Penggugat, makaTergugat harus membayar pesangon yang sesuai ketentuan Undangundang;.

., sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan, tanggal 12 April 2012, yangpada pokoknya sebagai berikut : I DASAR GUGATANe Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara1 Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011,tanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat NasionalPeriode 2011 2016, untuk

Pengurus PPRN Periode 2011 2016, selama pemeriksaan sengketamasih berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya =; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember2011,tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga dan Susunan Personalia Pengurus PPRN Periode 2011 Halaman 21 dari 75 halaman

DPP PPRN Periode 2011 ,ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikHalaman 23 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUNJKT.24Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 ; Bahwa, perubahan AD / ART dan Susunan Personalia DPP PPRN Periode 2011 ,sebagaimana tersebut di atas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya (19 Desember 2011)dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ; Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang

Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 3 Tahun 2008, tentang Partai Politik, menetapkan 1 Pengesahan perubahan ditetapkan dengan Keputusan Menteri ; 2 Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ;Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat tidak hanya menerimapendaftaran saja, tetapi ada tindakan hukum yang merupakan dasar hukum dari diterimanyaperubahan AD / ART dan Susunan Personalia DPP PPRN Periode

Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau dinyatakan tidak dapat diterima2 Menyatakan sah dann tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19Desember 2011, tentang Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga danSusunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN) Periode 2011 2016 ;

No. 07/G/ 2013/PHI.Sbye PHK sepihak sebab saya belum pernah menerima surat peringatan (satu) danperingatan II (dua) dan dengan kesalahan seling krene terjebit rol langsung menerimasurat peringatan Ill (tiga) padahal crane belum layak pakai ( darurat) ;e Pada tanggal 17 September 2012 saya keluar pabrik jam 08.50 tanpa izin sayakeluar pabrik untuk melaporkan personalia ke Polsek Krian dan tembusannya keDisnaker, DPRD dan Polres Sidoarjo , yaitu pihak personalia sebenarnya tau aturanyang dikeluarkan

Setelah saya pulang darimelaporkan Personalia sekitar jam 11.00. saya masuk pabrik dan dipanggil personalialangsung diberi surat PHK;A Dan saya masukkerja tanggal 26 Januari 2011 dikontrak 3 bulan sampai tanggal 26 Januari 2012, tanggal 24Januari 2012 saya dipanggil Personalia untuk tanda tangan kontrak selama 1 (satu) tahunsampai tanggal 24 JAnuari 2013 dan tanggal 17 September 2012 saya di PHK.

Jadisisa kontrak saya masih 4LEI AN amma ea ere Kecurangan personalia terhadap karyawan antara lain :Kalau produksi jalan tanpa ada istirahat dan tidak diganti lembur, yaitu lembur (satu)Lembur diatas 3 (tiga) jam perusahaan wajib kasih makan yang kandungannya + 1.400kalori itu sudah ada aturannya di Kep. Men.

Dan atas suratpanggilan Il (dua) tersebut Penggugat mendapatkan informasi bahwaTergugat datang ke PT.Bank Panin Pusat pada tanggal 13 Mei 2010, akantetapi Tergugat tidak menghadap ke Biro Umum & Personalia sebagaimanaisi yang dimaksud dari surat panggialn Il (dua) dan juga tidak nadir kerjadimana Tergugat di tempatkan (Bukti P3);.

Bahwa untuk menegakan ketentuan Peraturan Perusahaan Nomor 180/PHIJSKPKKAD/PP/III/2010 Tahun 20102012, sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 21 ayat (4), dinyatakan bahwa (dikutip):"Jika karyawan tidak masuk bekerja tanpa alasan yang dapat diterimaatasannya dan bagian Personalia, maka ia dianggap mangkir....."

Atasdasar hal tersebut maka pada tanggal 25 Maret 2011, Tim Audit hadir diBank Indonesia;Bahwa pada tanggal 28 April 2011, Pemohon Peninjauan Kembali dipanggilmenghadap Kepala Biro Umum & Personalia Bank Panin, (Yusac Zefanya)dan diberi surat PHK atas dasar telah dipanggil oleh tim pemeriksa BankIndonesia tanpa seizin atasan.

;19..b Pada tanggal 12 Mei 2011, Pemohon Peninjauan Kembalimenerima surat No.049/BUP/BPP/SP/11 tertanggal 11 Mei 2011 PerihalPanggilan II diberitahukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidakmemenuhi panggilan, padahal faktanya pada Pemohon PeninjauanKembali telah hadir menghadap Biro Umum dan Personalia.

Atas pemanggilan II (dua)tersebutpun, Pemohon Peninjauan Kembali kembali menghadap Biro Umumdan Personalia tanggal 13 Mei 2011, dan bertemu dengan Saksi GlenFortuna (staff Biro Umum dan Personalia yang ikut hadir dalam pertemuanpada tanggal 28 April 2011 dan tanggal 11 Mei 2011);. Bahwa Judex Juris harusnya mempertimbangkan bukti serta keterangansaksi yang telah terungkap di persidangan.

Pratu Yogi Eri Yeges Hamzah NRP 31180384250697 jabatan Tabanjubra Ru 2 Ton Kom Kima Yonif 123/RW;b. 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Namor SKP/44/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dari Pasi Pers Yonif 123/RW;c. 4 (empat) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Regu 2 Ton Kom Kima Yonif 123/RW TMT periode bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 a.n.

Pratu Yogi Eri Yeges Hamza NRP 31180384250697 jabatan Tabanjubra Ru 2 Ton Kom Kima Yonif 123/RW;d. 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor : SKP/49/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 dari Pasi Pers Yonif 123/RW.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Untuk memberitahukan kepadaPihak Tergugat melalui bagian Personalia yaitu Bpk. Trias.

SetelahPenggugat sampai diperusahaan lalu diberi surat pemberitahuan olehTergugat melalui Eni bagian Administrasi Finishing, setelah dibaca olehPenggugat ternyata Penggugat dinyatakan mengundurkan diri, karenaPenggugat tidak terima atas perlakuan tersebut sekitar jam 9.30 WIBPenggugat menghadap pihak Tergugat melalui bapak personalia, untukmenanyakan masalah PHK tersebut, alasan personalia "karena suratdokternya tidak ada".

Tetapi Penggugat menyangkal denganmenyatakan "ada", sambung personalia "kenapa tidak dibawa", lantasjawab Penggugat "karena saya terburuburu jadi tidak terpikir".Selanjutnya ditunjukkan/ diperlihatkan obat yang dibawa kepadapersonalia kalau Penggugat masih meminum obat, oleh personaliadiambil lalu diperlihatkan pada pihak Tergugat melalui Mr.

Jerry ManajerFactory, karena tak mau tau, maka Penggugat dianggap mengundurkandiri;16.Bahwa Penggugat telah melakukan proses bipartit, dengan mendatangipihak Tergugat yaitu pada tanggal 27 September 2007 denganmengirimkan surat permohonan Bipartite yang diterima oleh Suparjobagian security dan Penggugat mencoba menghubungi melalui teleponyaitu pada tanggal 30 November 2007 dan 3 Desember 2007 ternyatapihak Tergugat melalui personalia tidak mau atau menolak untuk bipartit,dengan alasan lanjutkan saja

(Bukti P77);19.Bahwa pihak Penggugat kirakira sekitar Minggu pertama bulan Januari2008 setelah menerimanya surat anjuran, melalui telepon menanyakanpada pihak Tergugat melalui personalia yaitu mengenai masalahtanggung jawab pihak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja untukmemberikan hakhaknya, personalia menjawab lanjutkan saja proseshukumnya;20.Bahwa pihak Penggugat sangat menghormati anjuran yang dikeluarkanolehHal. 5 dari 20 hal.Put.No. 16 PK/Pdt.Sus/2012mediator sudin Tenaga Kerja & Transmigrasi

Bdg.DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan/Pekerja pada PerusahaanTERGUGAT yang telah bekerja selama 9 (sembilan) Tahun denganstatus PKWT dibagian Staff Personalia dengan jabatan Head TimeOffice.. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 PENGGUGAT diberhentikanoleh TERGUGAT dengan alasan yang tidak jelas..

Bahwa selam bekerja 9 (sembilan) tahun PENGGUGAT telahmenandatangani perjanjian kerja selama 1 (satu) kali saja yakni 21Januari 2006 s/d 20 Januari 2007.Bahwa setelah tanggal 20 Januari 2007 PENGGUGAT tidakdibuatkan PKWT, namun tetap bekerja hingga selama 9 (sernbilan)Tahun, maka PENGGUGAT berstatus PKWTT.Bahwa PENGGUGAT selama bekekrja di Perusahaan TERGUGATadalah dibagian Personalia, dimana bagian tersebut merupakanbagian utama dimana bagiannya bersipat tetap dan terus menerus.Bahwa berdasarkan

,Asisten Manager Personalia PT. Indo Liberty Textile, beralamat Jalan Raya TelukJambeKarawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015;eonnnnnne Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikankedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, sehingga acarapersidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 143/Pdt.SusPHI/2015/PHI.

Bdg.Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan sendirioleh Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut diatasTergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal20 Agustus 2015 yang berbunyi sebagai berikut:1.Bahwa dari tanggal 26 November 1996, bapak Raphael Masing dalamperkara ini sebagai PENGGUGAT, diterima sebagai karyawan/pekerja diPerusahaan TERGUGAT di bagian Personalia sebagai Time

Gugatan Penggugat bahwa selama bekerja di Perusahaan Tergugat adalahdi bagian Personalia, perlu dijelaskan bahwa, semenjak Penggugatmembuat Surat Permohonan Pengunduran diri pada tahun 2006, secaraHalaman 9 dari 24, Putusan Nomor 143/Pdt.SusPHI/2015/PHI.

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat III dengankeluarnya Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP44/DPD/GOLKARR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang PengesahanPerubahan Komposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten Siak MasaBakti 20162020;9.

Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP44/DPD/GOLKARR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentangPengesahan Perubahan Komposisi dan personalia DPD GolkarKabupaten Siak Masa Bakti 20162020b. Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP49/DPD/GOLKARR/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang PengesahanPerubahan Komposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten SiakMasa Bakti 20162020;c.

Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP340/DPD/GOLKARR/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentangPengesahan Komposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten SiakMasa Bakti 20182021;d. Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP419/DPD/GOLKARR/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentangKomposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten Siak Masa Bakti20182021;10.

Menyatakan membatalkan Penggugat sebagai Ketua DPD Partai GolkarKabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Golkar ProvinsiRiau Nomor : KEP340/DPD/GOLKARR/I/2019 tanggal 17 Januari 2019tentang Pengesahan Komposisi dan personalia DPD Golkar KabupatenSiak Masa Bakti 20182021;4.

Bahwa kemudian Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan DPD PartaiGolkar Provinsi Riau Nomor : KEP340/DPD/GOLKARR/I/2019 tanggal 17Januari 2019 tentang Pengesahan Komposisi dan personalia DPD GolkarKabupaten Siak Masa Bakti 20182021;8.

Raya Made Kecamatan Lakarsanti Surabaya,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama GIGIH PRESETYO N,PAULUS LAPIAN, SH, MH dan MARSUKI, Kepala Dan StaffDepartemen Personalia PT. Beton Indotama Surya, yang beralamatdi Jl.

Dept.Umum & Personalia Tergugat ;6. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2014 telah dilakukan perundingan bipartiteantara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Pjs. Ka. Dept.Umum & Personalia Tergugat; yang mana dalam kesimpulan hasilperundingan belum ada titik temu/ kesepakatan antara pihak pengusahadan pekerja soal perhitungan tali asin yang akan diberikan ;7.

surat gugatannya tertanggal 19 Agustus2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register perkaraNo.433/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 20 Agustus 2015 mengemukakan sebagai berikut :1Bahwa pada Tahun 2011 Penggugat bergabung menjadi anggota PartaiGERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Kabupaten Toba Samosir danpada tanggal 29 Maret 2011 Penggugat diangkat menjadi Ketua DPC PartaiGERINDRA Kabupaten Toba Samosir dengan Surat Keputusan Nomor030197/Kpts/DPPGerindra/2011 tentang Susunan Personalia

Hal mana sesuai dengan Surat Nomor 070109/Kpts/DPPGerindra/2015, tanggal 25 Juli 2015, tentang Susunan Personalia DewanPimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir,Provinsi Sumatera Utara yang telah mengambil alih kedudukan Penggugatsebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan jabatan tersebut diberikan kepadaSdr. DRS FRANS ANTHONY SIHOMBING, MM.

) Nomor : 030197/Kpts/DPPGERINDRA/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Susunan PersonaliaDewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC PartaiGerindra) Kab.Toba Samosir ;Bahwa pertimbangan DPP Partai GERINDRA (Tergugat I) untukmengadakan pergantian susunan personalia DPC Partai Gerindra KabupatenToba Samosir adalah demi kelancaran jalannya organisasi di WilayahPutusan No.433/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN.MdnHal. 21 dari 37 hal.2dKabupaten Toba Samosir, dalam rangka mencapai tujuan Partai GERINDRA

Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir ProvinsiSumatera Utara, tanggal 25 Juli 2015, kepengurusan DPC Kabupaten Toba Samosiryang dituangkan dalam bukti P1, dengan susunan Personalia Pengurus, Penggugatsebagai Ketua DPC Kabupaten Toba Samosir dinyatakan tidak berlaku lagi danmenetapkan susunan Personalia Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten TobaSamosir yang baru dengan mengangkat Drs Frans Anthony Sihombing.MM., sebagaiKetua DPC Kabupaten Toba Samosir ;Menimnbang, bahwa sesuai dalil Penggugat, bahwa

dan calon Wakilnya dariPartai ke Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Dewan PimpinanDaerah ;Putusan No.433/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN.MdnHal. 33 dari 37 hal.34Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, bahwa setelah adanyapenggantian Personalia Kepengurusan DPC Kabupaten Toba Samosir yang dilakukanatas usulan dari TergugatII, bahwa terbitnya TI2, yakni surat dari TergugatI yangmerekomendasikan dan menyetujui Ir.

Bahwa Direktur Utama menerbitkan Objek Gugatan pada tanggal 02September 2016 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan Perusahaandilakukan mutasi PENGGUGAT dengan jabatan baru Staf Khusus DirekturUtama yang diperbantukan pada Direktur Personalia dan Umum.9. Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan Nota Dinas Nomor:UH.237/00/09/2016 tanggal 05 September 2016 yang menyatakan:a.

Nota dinas Direktur Pengembangan Pelayanan Nomor1.004/00/09/2016 Tanggal 05 September 2016 perihal tanggapanterhadap mutasi jabatan dan mutasi penugasan di Ligkungan PerumLPPNPI menyatakan mutasi jabatan Saudara Arie Darmana dariKepala Biro Hukum menjadi Staf Khusus Direktur Utama yangdiperbantukan di Direktorat Personalia dan Umum dan pengangkatanSaudara Suwandi sebagai Kepala Biro Hukum tidak dilakukan sesuaiaturan yang ada, sehingga harus dicabut dan dibatalkan;b.

Bahwa jabatan baru sesuai SK tersebut adalah Staf Khusus DirekturUtama Diperbantukan pada Direktorat Personalia dan Umum dimanajabatan tersebut tidak dikenal dalam PER.10 /2016. Dalam PER.10/2016 tersebut yang dikenal adalah jabatan Staf Khusus. Sehinggaapabila Staf Khusus tersebut akan diberi penugasan untukdiperbantukan di suatu direktorat, maka seharusnya disebutkan dalamdiktum tersendiri;c.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Nota Dinas Nomor:UH.237/00/09/2016 tanggal 05 September 2016 perihal klarifikasi mutasijabatan (vide bukti P.13) dan Nota Dinas tanggal 15 September 2016nomor: UH. 240/00/09/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama danDirektur Personalia dan Umum perihal permohonan informasi dan klarifikasiterhadap keputusan Direksi Perum LPPNPI, (vide P.19) terhadap keduanota dinas tersebut tidak ada tanggapan..

Bahwa Direktur Pengembangan Pelayanan kembali mengeluarkan NotaDinas Nomor: Nomor 1.009/00/11/2016 Tanggal 09 November 2016 kepadaDirektur Utama dan Direktur Personalia dan Umum guna menanyakantindak lanjut dari Nota Dinas Nomor 1.004/00/09/2016 Tanggal 05September 2016 yang antara lain menyatakan halhal sebagai berikut:d.

RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI, Badan Hukum Perseroan Terbatas,beralamat di Desa Cangkringmalang Beji Pasuruan yang dalam perkara ini diwakilioleh kuasanya yang bernama Eko Susianto ST, SH, Kepala Departemen HRD danPersonalia, Handik Widodo, SH, Staf Personalia PT.

Personalia ( tentang beberapa ketentuan antara lain resiko27Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 19/G/2012/PHISby.bahaya bila merokok diarea perusahaan) telah membuat danmenandatangani surat pernyataan yang antara lain isinya "Bersedia dansanggup untuk tidak merokok di kawasan Pabrik. Apabila dikemudian harisaya (Penggugat) tidak menaati / mematuhi dan atau melanggar pernyataantersebut, saya (Penggugat) bersedia mengundurkan diri dan ataudiberhentikan dari PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri ; 5.

Personalia(Sdri. Indriawati, SH) ; = ll. Oleh Kadep. Pesonalia, Tergugat dipanggil dan dijelaskan bahwa akibattindakan yang dilakukan Tergugat (merokok di ruangan Open WasteBlowing), Tergugat dapat di PHK berdasarkan pasal 42 ayat (1k) PKB PT. RSTIdimana selanjutnya Penggugat mendapatkan sebagaimana ketentuan pasal156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau senilaiRp.2.454.900, (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratusrupiah). Atas penjelasan Kadep.

Personalia Penggugat menyatakan setujuasal nilainya jangan hanya sebesar Rp.2.454.900, (dua juta empat ratuslima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), namun perlu ditambah lagi ; ll. Pada tanggal 1 Maret 2011, Kadep. Personalia memanggil pengurusFSPTSK SPSI PT. RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRIuntukHal. 9 dari 27 hal. Put.

Personalia (tentang beberapa ketentuan antara lain resikobahaya bila merokok diarea perusahaan) telah membuat dan menandatangani suratpernyataan yang antara lain isinya "Bersedia dan sanggup untuk tidak merokok dikawasan Pabrik. Apabila dikemudian hari saya (tergugat Rekonpensi) tidak menaati /mematuhi dan atau melanggar pernyataan tersebut, saya (tergugat Rekonpensi)bersedia mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari PT. Ramagloria Sakti TekstilIndustri ; 4.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPP-PPI/XI/2013 Tentang komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2013-2014 yang diketuai oleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan Sekretaris ADI UMBU MANA, Sip., dan tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 09/DPC-PPI/ST/XII/2013 Tentang Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan

Menyatakan hukum bahwa :- Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPP-PPI/XI/2013 Tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2013-2014 yang diketuai oleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan Sekretaris ADI UMBU MANA, Sip;- Surat Keputusan Nomor : 09/DPC-PPI/ST/XII/2013 Tentang Pemberhentian Penggugat (UMBU YANTO DIKI DONGGA, SH) dari Keanggotaan Partai Pemuda Indonesia/ Kepengurusan Partai

Bahwa diluar tugas dan kewenangan' Tergugat , Tergugat telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPPPPVXV2013Tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba TimurProvinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 20132014 yang diketuaioleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan Sekretaris ADI UMBU MANA,.

ini Penggugat mohon pada Bapak Ketua Pengadilan NegeriWaingapu/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmemerintahkan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara padahari sidang yang akan ditetapkan, dan setelah perkara ini diperiksaPenggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat telah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPPPPVXV/2013 Tentangkomposisi dan Susunan Personalia

Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPPPPVXV2013 TentangKomposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba TimurProvinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 20132014 yang diketuaioleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan Sekretaris ADI UMBUb.

DONGGA, SH, dengan calon pengganti atas nama NGABI NDEMU ;in Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YANTONIUSDANGGA LANDU PRAING dan saksi SHERIEF PARA LOMI, telah puladikuatkan oleh adanya Bukti surat P3, bahwa terhadap Surat KeputusanNomor : SK.32.112/A//DPPPPVXV2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba TimurProvinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 20132014 yang diketuai olehSIMON

Menyatakan hukum bahwa :" 25 Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPPPPV/XI/2013 TentangKomposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten SumbaTimur Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 20132014yang diketuai oleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan SekretarisADI UMBU MANA, Sip; Surat Keputusan Nomor : 09/DPCPPVST/XIV2013 TentangPemberhentian Penggugat (UMBU YANTO DIKI DONGGA, SH)dari Keanggotaan Partai Pemuda Indonesia/ KepengurusanPutusan Nomor 07

2012 No.439/894/Disbudpar/2011 tanggal 5 Oktober 2011.19)1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 1Maret 2012 beserta lampirannya.Dikembalikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataPemkab Buleleng20)Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 37.A Tahun 2011 tanggal 23Nopember 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan BantuanSosial Kabupaten Buleleng.21)Keputusan BupatiBuleleng Nomor : 030/772/HK/2011 tanggal 29Nopember 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi danPenunjukan Personalia

Perkara PDS03 /SINGA/ 08 / 2014, yaitu :DAKWAANPRIMAIRwa Bahwa Terdakwa MADE NGURAH ADI PUTRA DANA adalahKepala Otorita Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata Eks PelabuhanBuleleng berdasarkan SK Bupati Buleleng No. 030/772/HK/2011tanggal 29 Nopember 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasidan Penunjukan Personalia Otorita Pengelola Obyek Daya Tarik WisataEks Pelabuhan Buleleng pada hari dan tanggal serta bulan yang tidakdapat ditentukan di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaktidaknya pada

Selanjutnya pada tanggal 30 nopember 2011dilaksanakan pelantikan personalia pengelola otorita eks pelabuhanBuleleng bertempat di Lobi Pelabuhan Buleleng.Bahwa benar dasar pembentukannya adalah pasal 21 UU tentangpemerintahan daerah tentang otonomi dimana daerah mempunyaihak tentang mengelola daerah dan selanjutnya dalam pasal 22dimana disebutkan daerah mempunyai kewajiban untukmeningkatkam kualitas kehidupan masyarakat.Bahwa benar Pengurus Lembaga Otorita Eks Pelabuhan Bulelengadalah :Kepala : Made

Namun saksi tidakmengetahui kapan Organisasi Otorita Eks Pelabuhan Bulelengberalih menjadi Lembaga.Bahwa benar dasar hukum pembentukan Lembaga Otorita EksPelabuhan Buleleng adalah sesuai dengan Konsideran MengingatSK Bupati Nomor 030/772/HK/2011 tentang Pembentukan SusunanOrganisasi dan Penunjukan Personalia Otorita Pengelola ObyekDaya Tarik Wisata Eks Pelabuhan Buleleng sebagai acuan dasardalam bentuk Organisasi Otorita Pengelola Daya Tarik Wisata EksPelabuhan Buleleng adalah UndangUndang Nomor

Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dalampersidangan, bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng No.030/772/HK/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Pembentukan SusunanOrganisasi dan Penunjukan Personalia Otorita Pengelola Obyek Daya Tarik69Wisata Eks Pelabuhan Buleleng menetapkan Susunan OrganisasiPengelolaan Objek daya Tarik Wisata Eks Pelabuhan Buleleng , yaitu :1. Kepala : MADE NGURAH ADI PUTRA DANA ( Terdakwa)2.

Wahyu Hadinugroho; Bambang Budi Wicaksono; Direktur Personalia Dan Umum PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat Bandung; R. Petrus Hadiwidjojo; Rr. Maria Sri Hadipraningsih; Rr. Nargaretha Sri Moertini; Rr. Agatha Sri Harjani; R. Michael Hadiharjono; R. Jakobus Hadiharjanto; Emmy Budi Arijani

Putusan Nomor 313 K/TUN/2018Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan NasionalPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 20162021 selamaproses perkara ini berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap;DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH28.AH.11.01Tahun 2016 tanggal O9 Desember 2016 Tentang PengesahanPerubahan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.AH.11.01Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengesahan PerubahanSusunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan danPersatuan Indonesia Periode 20162021:Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH28.AH.11.01 Tahun

2016 tanggal 09 Desember 2016 TentangPengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH01.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentangPengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan NasionalPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 20162021;Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan danmenerbitkan

HUTAPEA menelepon bagian Personalia Ibu ENDANGS. TRIHARTINI bahwa ingin bekerja kambali kepada Penggugat ;8 Bahwa oleh karena Penggugat merasa kasihan dan mengingat Sdr.

Hal ini dapat dibuktikan pekerja tidak pernahmenghadap kepada Personalia Sdr. ENDANG S. TRIHARTINI padatanggal 05 Januari 2004 melainkan Personalia memberikan surat mutasipada tanggal 8 Desember 2003 dan meminta kepada Sdr. RICSON P.HUTAPEA untuk datang keesokan harinya untuk mengambilakomodasi di bagian keuangan namun Sdr. RICSON P.

Bahwa didalam pertimbangan hukum/kesimpulan Judex Facti halaman 20Alinea satu dalam Putusan sebagai berikut : BAHWA PEKERJA TIDAKPERNAH MENGHADAP PERSONALIA SDR. ENDANG S TRIHARTINIPADA TANGGAL 05 JANUARI 2003, MELAINKAN PERSONALIAMEMBERIKAN SURAT MUTASI PADA TANGGAL 08 DESEMBER2002.