Maryono (Personalia) melalui memo yangdiserahkan oleh Bpk. Aji Mulyadi (Ka. Seksi) untuk menghadap pada tanggal 4Oktober 2011, pukul 15.00 WIB, namun, setelah Penggugat menghadap, tidak dapatditerima karena telat 30 menit disebabkan Penggugat menjalani ibadah sholat Asharterlebih dahulu;Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 sekitar pukul 11.00 WIB,Penggugat kembali dipanggil oleh Bpk. Maryono (Personalia) melalui memo yangdiserahkan oleh Bpk. Aji Mulyadi (Ka.

Maryono (Personalia) danPenggugat tidak diperkenankan berada di ruang security atau musholla (tempatibadah);Bahwa pada hari Jum at, Sabtu dan Senin, tanggal 7, 8 10 Oktober 2011, Penggugatmasih tetap tidak diperbolehkan memasuki ruang Produksi A dan berkomunikasidengan pekerja / buruh lainnya;Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, sekitar pukul 14.00 WIB,Penggugat dipanggil oleh Bpk.

Maryono (Personalia), yang intinya Penggugatdisuruh buat pernyataan sepanjang tindakan Penggugat yang telah berdasarkanInstruksi Kerja dan Prosedur Kerja (IKPK) yang berlaku mengenai kejadian tanggal7 September 2011, dan Penggugat disuruh kembali ke Pos Security;Pada pukul 15.00 WIB, Penggugat kembali dipanggil oleh Bpk. Maryono(Personalia), yang intinya PT.

Siti Ees Julaeha (Ad.Manager Personalia), dengan alasan melakukan pelanggaran Pasal 50 Ayat (g)Perjanjian Kerja Bersama terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2011, dan ditawarkankompensasi sebesar + Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) namun ditolak olehPenggugat;810111213Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak lagi bersedia melanjutkan hubungan kerjadengan Penggugat, maka Penggugat mengajukan ajakan musyawarah tanggal 12Oktober 2011 dan 17 Oktober 2011, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat,sehingga,

Nomor : 09/KEP/MUNASPPI/VIII/2009 tanggal 15Agustus 2009 dan sesuai dengan komposisi dan personalia Dewan PimpinanPusat Partai Pemuda Indonesia (DPPPPI) masa bhakti 2009 2014 :Ketua Umum : Drs. H. Effendi Saud, MBA.Sekretaris jenderal : Drs.

Reinhard Samah,Bendahara Umum: Tutut Maria Sari, SE.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor :M.HH20.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentangPengesahan Susunan Personalia DPP PPI Hasil Munas dengan kedudukankantor tetap di Jalan Majapahit Permai Kav. 1822, Komplek PerkantoranMajapahit Permai C/107, dengan susunan personalia DPP PPI Hasil Munas sesuai dengan Lampiran Kepmenkum dan Ham RI Nomor : M.HH20.AH.11.01Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah sebagai

Reinhard Samah.Kemudian berdasarkan SK Menkum dan HAM RI Nomor : M.HH09.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Pengesahan Komposisidan Susunan Personalia Pengurus Harian DPP PPI dengan kedudukan Kantortetap di Jalan KH. Abdullah Syafiie No. 53c, Casablanca, Lapangan Rose,Tebet, Jakarta Selatan, adapun komposisi dan susunan personalia pengurusharian DPP PPI sesuai dengan lampiran Kep Menkum dan Ham RI Nomor :M.HH09.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 adalahKetua Umum : Dr. HM.

Surat Keputusan Nomor : SK.36.002/B/DPPPPI/V/2011, tentang : Komposisi dan Susunan Personalia CaratekerDewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia KabupatenTambrauw Propinsi Papua Barat Masa Bhakti 20112014.

Foto copy legalisir Surat Keputusan Nomor : SK.36.002/B/DPPPPI/V/2011, Tentang : Komposisi dan Susunan Personalia CaratekerDewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia kabupatenTambrauw Propinsi papua Barat Masa Bhakti 20112014.

Husni Mubarok Nasution adalah Anggota Sortasi diPMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal 01 Oktober 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan No075/PMKS/SHJ/X/201 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp.2.723.750 (dua juta tujuh ratus dua puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Agus Syahputra adalah Harian Tetap Anggota Sortasidi PMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal 01 Januari 2016 berdasarkan Surat Pengangkatan No078/PMKS/SHJ/I/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp. 2.723.750 (dua juta tujuh ratus dua puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Antoni Wijaya alias Anton adalah Pembelian TBS diPMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal O01 Juni 2013 berdasarkan Surat Pengangkatan No051/PMKS/SHJ/V1/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp. 3.073.287, (tiga juta tujuh puluh tiga ribu duaratus delapan puluh tujuh rupiah).

Antoni Wijaya alias Anton adalah Pembelian TBS diPMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal O21 Juni 2013 berdasarkan Surat Pengangkatan No051/PMKS/SHJ/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp 3.073.287, (tiga juta tujuh puluh tiga ribu duaratus delapan puluh tujuh rupiah).

Serba Huta Jaya mulai tanggal 01 Mei 2013berdasarkan surat pengangkatan No : 048/PMKS/SHJ/V/2013 tanggal O1Mei 2013 yang ditandatangani oleh saksi Holik selaku Mill Manager dansaksi Dian Wahyudi selaku Personalia dan menerima gaji pokok sebesarRp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Jacob(Personalia) dengan Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Hendrayana Hendridan Sdr. Sugeng Prayitno selaku kuasa hukum dari Tergugat. Hasil dariperundingan tersebut pada pokoknya tidak tercapai kesepakatan,olehkarena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melakukanPHK terhadap Tergugat sedangkan dari Tergugat menyatakan bahwa agarSdr.

Ayoe Indotama Textile dengan HRD / Personalia PT. AyoeIndotama Textile, dimana dalam pertemuan tersebut bertujuan untukmempertanyakan janji HRD untuk memberikan fasilitas sekretariat PUK yangtidak juga diberikan, padahal sudah 2 (dua) kali diperjanjikan yaitu pada sekitarbulan Mei 2011 dan September 2011, bahwa pada pertemuan tersebut Tergugatmempertanyakan ketidakhadiran Penggugat (Sdr. Ardani / HRD) dalam pertemuanyang dilakukan antara PUK SPTFSPMI PT.

Jacob(Personalia) dan Darmin (Personalia Umum) atas pertanyaan tersebut, Penggugatmemberikan jawaban bahwa ketidakhadirannya disebabkan karena ada tugaskeluar kota atas jawaban tersebut kemudian Tergugat melakukan tindakan berupamenggebrak meja makan, perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut merupakanakibat dari sikap Sdr. Ardani selaku HRD yang telah menjanjikan akan menghadiripertemuan antara pihak perusahaan PT.

Ardan / HRDatas sikap yang kurang berkenan dan menyatakan bahwapermasalahan telahselesai, akan tetapi pada kenyataannya pada tanggal 2 Juni 2011 Tergugatdipanggil oleh HRD untuk mengklarifikasi tentang perbuatan yang dilakukanTergugat, pada akhir pertemuan HRD / Personalia PT.

menghargai / menghormati antarasesama karyawan apalagi hal itu dilakukan terhadap personalia yang merupakansalah satu pimpinan.

PWI , padawaktu itu terdakwa abis memasukkan teman terdakwa kerja di PT PWI dan padasaat itu saksi Robert mengira kalau terdakwa bisa memasukkan orang kerja di PTPWI dan mempunyai jabatan karena bisa memasukkan orang kerja ke PT PWI ,sehingga timbul niat terdakwa untuk mealkukan penipuan terhadap saksi Robertdengan mengaku bahwa terdakwa bekerja di PT PWI Il sebagai personalia danterdakwa juga mengatakan bahwa di PT PWI dan di PI PWI Il sedangmembutuhkan karyawan sehingga terdakwa langsung bertukar

nomor Hp dengansaksi Robert, setelah itu selang beberapa hari terdakwa janjian bertemu dengansaksi robert kemudian saksi robert membawa teman saksi robert yaitu saksiSAHLAN Als HASAN lalu saksi robert mengenalkan saksi hasan kepada terdakwadengan mengatakan bahwa terdakwa bekerja di PT PWI Il sebagai personalia danterdakwa juga mengakui bahwa terdakwa bekerja di PT PWI Il sebagai personaliakemudian terdakwa menyuruh saksi Robert dan saksi Hasan untuk mencari pelamaryang ingin masuk kerja di PT PWI

Bahwa pada tanggal 07 Maret 2011 Insentive Penggugat sebagai sopirsebesar Rp200.000, dihapus oleh Tergugat tanpa pemberitahuanterlebih dahulu kepada Penggugat dan pada saat ditanyakan kepadaBagian Personalia disuruh menghadap Bos sendiri tanggal 13 Maret 2011di Villa Trawas ;.

Bahwa tanggal 14 Maret 2011 Penggugat masuk untuk bekerja sepertibiasa di perusahaan Tergugat tetapi sesampai di pos satpam bertemudengan Personalia, Penggugat tidak diperbolehkan masuk disuruhmenunggu di pos satpam dan baru jam 12 pihak personalia telpon melaluipos satpam Penggugat disuruh pulang dan akan dipanggil kembali untukbekerja nantinya melalui teloon atau sms ;.

Bahwa oleh karena larangan masuk hanya lisan maka Penggugat tetapmasuk seperti biasa setiap Hari dan tetap tidak diperbolehnkan masukoleh Personalia dan tetap tertahan di Pos Satpam sedangkan absen(chek clok) milik Penggugat sudah tidak di Pos Satpam sampai tanggal21 Maret 2011;. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 jam 12.00 Wib Pihak PersonaliaTergugat Incasu Bapak Giyanto menemui Penggugat di Pos Satpam danmenyatakan secara lisan Tergugat sudah tidak ada hubungan kerja lagidengan Penggugat ;.

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya selanjutnya, sebagaimana ternyata dalam point8 halaman 24 putusan a quo yang selengkapnya adalah:"Dengan alasanalasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarikkesimpulan yang pada dasarnya adalah benar telah terjadi perselisinanhubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karenaPenggugat menuntut haknya berupa insentif atau tip, dan berakibat bahwapada tanggal 14 Maret 2011, Tergugat melalui personalia

Dan atas suratpanggilan Il (dua) tersebut Penggugat mendapatkan informasi bahwaTergugat datang ke PT.Bank Panin Pusat pada tanggal 13 Mei 2010, akantetapi Tergugat tidak menghadap ke Biro Umum & Personalia sebagaimanaisi yang dimaksud dari surat panggialn Il (dua) dan juga tidak nadir kerjadimana Tergugat di tempatkan (Bukti P3);.

Bahwa untuk menegakan ketentuan Peraturan Perusahaan Nomor 180/PHIJSKPKKAD/PP/III/2010 Tahun 20102012, sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 21 ayat (4), dinyatakan bahwa (dikutip):"Jika karyawan tidak masuk bekerja tanpa alasan yang dapat diterimaatasannya dan bagian Personalia, maka ia dianggap mangkir....."

Atasdasar hal tersebut maka pada tanggal 25 Maret 2011, Tim Audit hadir diBank Indonesia;Bahwa pada tanggal 28 April 2011, Pemohon Peninjauan Kembali dipanggilmenghadap Kepala Biro Umum & Personalia Bank Panin, (Yusac Zefanya)dan diberi surat PHK atas dasar telah dipanggil oleh tim pemeriksa BankIndonesia tanpa seizin atasan.

;19..b Pada tanggal 12 Mei 2011, Pemohon Peninjauan Kembalimenerima surat No.049/BUP/BPP/SP/11 tertanggal 11 Mei 2011 PerihalPanggilan II diberitahukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidakmemenuhi panggilan, padahal faktanya pada Pemohon PeninjauanKembali telah hadir menghadap Biro Umum dan Personalia.

Atas pemanggilan II (dua)tersebutpun, Pemohon Peninjauan Kembali kembali menghadap Biro Umumdan Personalia tanggal 13 Mei 2011, dan bertemu dengan Saksi GlenFortuna (staff Biro Umum dan Personalia yang ikut hadir dalam pertemuanpada tanggal 28 April 2011 dan tanggal 11 Mei 2011);. Bahwa Judex Juris harusnya mempertimbangkan bukti serta keterangansaksi yang telah terungkap di persidangan.

Hinggar yang dilimpahkan kepada bagian Personalia (Bukti P1);Bahwa inti dari surat tersebut pada point 3 di atas adalah pada tanggal 9 Juni2009 Tergugat telah lalai dan ceroboh dalam bekerja yaitu pada saat proses produksibarang Pattren Moda DF No.

PO 6 2 3 sejumlah 330 PCS dimaksud;Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Tergugat dipanggil bagian personalia untukdimintakan keterangannya terkait dengan kesalahan kerja yang telah dilakukannyasebagaimana dimaksud pada point 4 di atas;Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Tergugat dipanggil bagian personalia untukdimintakan keterangannya terkait dengan kesalahan kerja yang telah dilakukannyasebagaimana dimaksud pada point 4 di atas;Bahwa pada saat menghadap personalia Tergugat menjelaskan dan mengakuikalau

Yuherna dan Sdr.Hinggar yang dilimpahkan kepada bagian Personalia adalah dalil yang sesat, tidakbenar dan cacat hukum;2 Bahwa sesat, tidak benar dan cacat hukum tindakan Penggugat dengan suratpelimpahan sebagaimana dimaksud karena tidak sesuai dengan prosedural yangberlaku di PT. Daelim Indonesia (ditempat Penggugat);3 Bahwa Sdr. Yuherna dan Sdr. Hinggar bukanlah pimpinan yang bekerja di bagianTergugat dipekerjakan, karena yang menjadi pimpinan Tergugat dipekerjakan adalahSdr.

Ahidin Hidayat AMDyang bekerja di bagian personalia dan Sdr. M. Ali Ibrahim yang bekerja di bagianPayroll yang juga menjabat sebagai pengurus Koperasi Karyawan PT. DaelimIndonesia pasca Sdr. Ahidin Hidayat AMD dan M. Ali Ibrahim masuk menjadianggota Serikat Buruh Metal dan ElektronikGabungan Serikat Buruh IndependenPT. Daelim Indonesia dengan rangkaian sebagai berikut:1Pada tanggal 06032008 Sdr. M.

Ali Ibrahim yang bekerja dibagian Payroll danAhidin Hidayat yang bekerja di bagian personalia masuk menjadi anggotaSerikat Buruh Metal dan ElektronikGabungan Serikat Buruh Independen PT.Daelim Indonesia. (Bukti T15);Sebelumnya M. Ali Ibrahim adalah anggota SPMI PT. Daelim Indonesia.Beberapa hari setelah M. Ali Ibrahim dan Ahidin Hidayat masuk menjadianggota SBMEGSBI PT. Daelim Indonesia tepatnya pada tanggal 7 Mei 2008PT. Daelim Indonesia langsung melakukan PHK terhadap Sdr.

surat gugatannya tertanggal 19 Agustus2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register perkaraNo.433/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 20 Agustus 2015 mengemukakan sebagai berikut :1Bahwa pada Tahun 2011 Penggugat bergabung menjadi anggota PartaiGERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Kabupaten Toba Samosir danpada tanggal 29 Maret 2011 Penggugat diangkat menjadi Ketua DPC PartaiGERINDRA Kabupaten Toba Samosir dengan Surat Keputusan Nomor030197/Kpts/DPPGerindra/2011 tentang Susunan Personalia

Hal mana sesuai dengan Surat Nomor 070109/Kpts/DPPGerindra/2015, tanggal 25 Juli 2015, tentang Susunan Personalia DewanPimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir,Provinsi Sumatera Utara yang telah mengambil alih kedudukan Penggugatsebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan jabatan tersebut diberikan kepadaSdr. DRS FRANS ANTHONY SIHOMBING, MM.

) Nomor : 030197/Kpts/DPPGERINDRA/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Susunan PersonaliaDewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC PartaiGerindra) Kab.Toba Samosir ;Bahwa pertimbangan DPP Partai GERINDRA (Tergugat I) untukmengadakan pergantian susunan personalia DPC Partai Gerindra KabupatenToba Samosir adalah demi kelancaran jalannya organisasi di WilayahPutusan No.433/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN.MdnHal. 21 dari 37 hal.2dKabupaten Toba Samosir, dalam rangka mencapai tujuan Partai GERINDRA

Indonesia Raya Kabupaten Toba Samosir ProvinsiSumatera Utara, tanggal 25 Juli 2015, kepengurusan DPC Kabupaten Toba Samosiryang dituangkan dalam bukti P1, dengan susunan Personalia Pengurus, Penggugatsebagai Ketua DPC Kabupaten Toba Samosir dinyatakan tidak berlaku lagi danmenetapkan susunan Personalia Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten TobaSamosir yang baru dengan mengangkat Drs Frans Anthony Sihombing.MM., sebagaiKetua DPC Kabupaten Toba Samosir ;Menimnbang, bahwa sesuai dalil Penggugat, bahwa

dan calon Wakilnya dariPartai ke Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Dewan PimpinanDaerah ;Putusan No.433/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN.MdnHal. 33 dari 37 hal.34Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, bahwa setelah adanyapenggantian Personalia Kepengurusan DPC Kabupaten Toba Samosir yang dilakukanatas usulan dari TergugatII, bahwa terbitnya TI2, yakni surat dari TergugatI yangmerekomendasikan dan menyetujui Ir.

No. 07/G/ 2013/PHI.Sbye PHK sepihak sebab saya belum pernah menerima surat peringatan (satu) danperingatan II (dua) dan dengan kesalahan seling krene terjebit rol langsung menerimasurat peringatan Ill (tiga) padahal crane belum layak pakai ( darurat) ;e Pada tanggal 17 September 2012 saya keluar pabrik jam 08.50 tanpa izin sayakeluar pabrik untuk melaporkan personalia ke Polsek Krian dan tembusannya keDisnaker, DPRD dan Polres Sidoarjo , yaitu pihak personalia sebenarnya tau aturanyang dikeluarkan

Setelah saya pulang darimelaporkan Personalia sekitar jam 11.00. saya masuk pabrik dan dipanggil personalialangsung diberi surat PHK;A Dan saya masukkerja tanggal 26 Januari 2011 dikontrak 3 bulan sampai tanggal 26 Januari 2012, tanggal 24Januari 2012 saya dipanggil Personalia untuk tanda tangan kontrak selama 1 (satu) tahunsampai tanggal 24 JAnuari 2013 dan tanggal 17 September 2012 saya di PHK.

Jadisisa kontrak saya masih 4LEI AN amma ea ere Kecurangan personalia terhadap karyawan antara lain :Kalau produksi jalan tanpa ada istirahat dan tidak diganti lembur, yaitu lembur (satu)Lembur diatas 3 (tiga) jam perusahaan wajib kasih makan yang kandungannya + 1.400kalori itu sudah ada aturannya di Kep. Men.

Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan) Rp.825.500.000, ;2. Belanja Barang dan Jasa Rp.757.968.000, ;3. Belanja Perjalanan Dinas Rp.1.720.000.000. ; 4. Belanja Pemeliharaan Rp.148.000.000, ;5. Belanja Modal Rp.140.000.000. ;Jumlah A Rp. 3.591.468.000, ;B. Belanja Pelayanan Publik : 1 Belanja Pegawai/Personalia Rp. 1.195.960.000, ;(Honor/Upah/Insentif)2 Belanja Pegawai/Personalia Rp. 40.000.000, ;(Honorarium Panitia)3 Belanja Barang dan Jasa Rp. 764.000.000. ;Jumlah B Rp. 1.999.960.000.

Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan) Rp.1.009.493.801, ;2. Belanja Barang dan Jasa Rp.757.968.000, ;3. Belanja Perjalanan Dinas Rp.2./26.165.000. ; 4. Belanja Pemeliharaan Rp.148.000.000. ;5. Belanja Modal Rp.140.000.000. ;Jumlah A Rp. 4.781.626.801, ;B.

Belanja Pelayanan Publik : Belanja Pegawai/Personalia Rp. 1.195.960.000, ;(Honor/Upah/Insentif) Belanja Pegawai/Personalia Rp. 777.328.000, ;(Honorarium Panitia) Belanja Barang dan Jasa Rp. 607.850.000. ; Jumlah B Rp. 2.613.805.663 ;Total A+B Rp. 7.395.432.464.

Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan) Rp.825.500.000, ;2. Belanja Barang dan Jasa Rp.757.968.000, ;3. Belanja Perjalanan Dinas Rp.1.720.000.000. ; 4. Belanja Pemeliharaan Rp.148.000.000. ;5. Belanja Modal Rp. 140.000.000. ;Jumlah A Rp. 3.591.468.000. ;B. Belanja Pelayanan Publik : Belanja Pegawai/Personalia Rp. 1.195.960.000, ;(Honor/Upah/Insentif) Belanja Pegawai/Personalia Rp. 40.000.000, ;(Honorarium Panitia) Belanja Barang dan Jasa Rp. 764.000.000. ; Jumlah B Rp. 1.999.960.000.

Bahwa Panitia Muscab dengan Agenda menetapkan Jadwal Muscab, menetapkanPeraturan Tata Tertib Muscab dan melakukan pemilihan 24 orang anggota formatur,kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 seluruh anggota formatur mengadakan rapatuntuk menentukan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Cabang, Pimpinan MajelisPertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 20102015, ditetapkanHj. Isnayulis Ketua, dan A. Dt.

Bahwa Penggugat pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 telah menyerahkan semuaketetapanketetapan dan surat keputusan Formatur Musyawarah Cabang Partai PersatuanPembangunan Nomor : Istimewa/Formatur/2010 tentang Susunan Personalia PengurusHarian Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunanmasa bakti 20102015 Kabupaten Tanah Datar kepada Tergugat untuk mengesahkan2 dari 21 hal No. 12/Pdt.G/2011/PN.BsMuscab dan membuat Surat Keputusan tentang Susunan dan Personalia DewanPimpinan

Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keputusan tentangSusunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Tanah Datar masa bakti 20102011 adalah merupakan perbuatan melawanhokum;5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (wit voorbaarbij vooraad) sekalipun ada kasasi dan maupun Verzet;6.

wilayah yang disesuaikan denganprinsip musyawarah wilayah di percepat;Disini dijelaskan kebijakankebijakan yang diambil dan dipegang oleh Tergugat sebagaiDewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan tentang pelaksanaan Muscabsebagaimana tertuang dalam SK Nomor : 54/SK/DPW/C/I/ 2011 tentangpengambilalihan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tanah Datar menyatakan :Pertama : Pengambilalihan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan PembangunanKabupaten Tanah Datar sampai terbentuknya Stuktur dan Personalia

kepada yang bersangkutan untuk diketahuidan dilaksanakan sebagaimana mestinya;Sehingga DPW PPP dalam menjalankan aturan, kebijakan dan marwah partai padaAD/ART Partai serta juklak dan juknis partai telah terpenuhi;Selanjutnya Surat keputusan DPW PPP Nomor : 56/SK/DPW/C/I/2010 tentangpelaksanaan tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan KabupatenTanah Datar memutuskan :Mengangkat Pelaksana tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Tanah Datar dengan susunan personalia

Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah karyawan di Perusahaan TergugatberdasarkanSurat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 003/SPK/ JMT/1/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitungmulai tanggal 01 Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 denganjabatan sebagai Manajer Personalia

dan Umum dengan upah terakhir pada bulanJuni 2010 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa Penggugat telah menerima surat dari Direktur Utama Perum PPD dnomor :159/SekrA/ 1/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perihal : Penonaktifan Pekerjasebagai Manajer Personalia dan Umum PT Mega Trans;Hal. dari 12 hal.Put.Nomor 506 K/Pdt.SusPHI/201310Bahwa Perum PPD merupakan salah satu pemegang saham di PT Jakarta MegaTrans maka Perum PPD mempunyai kewenangan untuk menonaktifkan pejabatsetingkat

dalam undangundang, sehingga permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya adalah:1 Bahwa adalah sangat keliru pertimbangan Judex Facti yang berpendapatbahwa eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi telah memasuki bagianpokok perkara yang sedang diperselisihkan, karena yang menjadi persoalansebenarnya adalah bermula dari adanya Surat Perum PPD yang menonaktifkanPenggugat/Termohon Kasasi dari Manajer Personalia

T3 dan bukti P2), bukan PK WT;Bahwa sebelum Termohon Kasasi masuk ke PT JMT, sudah ada orang lainbernama Dayono Adiputro dari Perum PPD yang digantikan oleh TermohonKasasi dan tidak pernah menandatangani PKWT, demikianpun Manajer yangberasal dari Pemegang saham lain (PT Mayasari Bakti; PT Steady Safe dan BPWPahala Kencana) tidak pernah menandatangani PKWT dan hal ini bersesuaiandengan keterangan saksi Ni Wayan Metri yang terungkap dalam faktapersidangan bahwa selama dia menjabat sebagai Manajer Personalia

buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu Perjanjiankerja, disini Pemohon Kasasi kembali tegaskan bahwa Pemohon Kasasi tidakpernah memberhentikan Termohon Kasasi atau dengan kata lain mengakhiriPKWT, tetapi yang terjadi adalah justru Termohon Kasasi yang mangkir dantidak mau lagi datang ke Kantor Pemohon Kasasi untuk menjalankan tugas danpekerjaannya sebagaimana mestinya sejak dia menerima Surat Penonaktifan dariPerum PPD artinya Termohon Kasasi tahu dan paham bahwa posisinya sebagaiManajer Personalia

Bahwa SK tersebut juga telah salah/keliru perihaltentangnya yaitu : komposisi dan personalia DPD PartaiGolkar Kabupaten Musi Rawas, yang tidak sinkron/tidakselaras dengan diktum *memutuskan (menetapkan) yaitu:*keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel tentangpengesahan susunan dan personalia DPD Partai GolkarKabupaten Musi Rawas masa bakti 20092015 padahalperiodisasi pengurus yang disahkan hanya tersisa (2013Sampai dengan 2015) saja;. Bahwa menurut Surat DPD.

Bahwa lampiran SK Tergugat II dalam masalah aquo,justru tidak sinkron/tidak pas/tidak selaras dengan perihalSK itu sendiri, karena lampirannya justru menyebutkan :*Revitalisasi komposisi dan personalia DPP Partai GolkarKabupaten Musi Rawas masa bakti 20092015;. Bahwa dengan demikian SK tersebut bukan saja salahatau tidak benar, tetapi juga menyimpang dari ketentuanUndangundang, AD/ART atau PO.

Nomor KEP.135/GolkarSumsel/IV/2013 Tanggal 21 April 2013Tentang komposisi dan personalia DPD Partai Golkar KabupatenMusi Rawas;b. Surat Tergugat II :Nomor B193/Golkar/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 Tentang persetujuankepada DPD.PartaiGolkar Provinsi Sumsel untuk membekukankepengurusan DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;3. Menetapkan DPD.

Partai Golkar Provinsi Sumsel NomorKEP020/Golkar/I/2010 Tanggal 3 Januari 2010, yuncto Nomor KEP034/Golkar/II/2010 Tanggal 15 Februari 2010 Tentang pengesahansusunan dan personalia pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten MusiRawas masa bakti 20092015, yang kemudian disempurnakan lagiHal. 18 dari 35 hal Put.

Nomor KEP.135/GolkarSumsel/IV/2013 Tanggal 21 April 2013Tentang komposisi dan personalia DPD Partai Golkar KabupatenMusi Rawas;b. Surat Tergugat IINomor B193/Golkar/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 Tentang persetujuankepada DPD. Partai Golkar Provinsi Sumsel untuk membekukankepengurusan DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;3. Menetapkan DPD.

Putusan Nomor 313 K/TUN/2018Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan NasionalPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 20162021 selamaproses perkara ini berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap;DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH28.AH.11.01Tahun 2016 tanggal O9 Desember 2016 Tentang PengesahanPerubahan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.AH.11.01Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengesahan PerubahanSusunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan danPersatuan Indonesia Periode 20162021:Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH28.AH.11.01 Tahun

2016 tanggal 09 Desember 2016 TentangPengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH01.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentangPengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan NasionalPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 20162021;Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan danmenerbitkan

Putusan Nomor 62/G/2015/Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya;Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukankepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karyayang berkedudukan tetap di kantor tetap di JI. AnggrekNelly Murni, jakarta 11480.

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan surat Keputusan NomorM.HH.01.AH.11.01 tertanggal 23 Maret 2015 tentang PengesahanPerubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, sertakomposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karyaadalah sah;3.

Komposisi dan Personalia Partai Golongan KaryaMasa Bakti 20092015 yang dikeluarkan tanggal 4 September 2012,Halaman 99 dari 194 halaman.

Putusan Nomor 62/G/2015/PTUNJKT.Bukti T Il Intrv9: Bukti surat dari DPP Partai GOLKAR Nomor.B065 /GOLKAR #/III/2015 tertanggal 16 Maret 2015 Kepada Menkumham RI;Bukti T Il Intrv10 : Bukti Surat Keputusan Menkumham RlNomor.M.11.01.AH.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentangPengesahan perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPPPartai GOLKAR;Bukti T ll Intrv11: Bukti Surat Keputusan DPP Partai GOLKARNomor: KEP324/DPP/GOLKAR/II/2014 tertanggal 29 Januari 2014 tentangSusunan dan Personalia

Exceptio Error In Objecto;e Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia RI Nomor M.HH01.AH.11.01 tanggal 23 Maret 2015 TentangPengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, SertaKomposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan KaryaHalaman 151 dari 194 halaman.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK/35/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang keterangan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 27 Maret 2006.b. 8 (delapan) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa sejak tanggal 27 Maret 2006 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Danyonif 13/JS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :1 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK/35/VI/2013 tanggal 26Juni 2013 tentang keterangan tindak pidana desersi yang diduga dilakukanoleh Terdakwa.2 8 (delapan) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa.Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.e.

inventarissatuan.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena sejak penyidikan telahmeninggalkan kesatuan tanpa izin dan sampai saat persidangan ini Terdakwa belumdiketemukan berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka dari SubdenpomIM/11 Bireuen tanggal 13 September 2013 dan Surat dari Danyonif 113/JS Nomor B/340/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014.Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara iniberupa suratsurat :1 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia

menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut :1 Bahwa benar Terdakwa Gunawan pada saat melakukan tindak pidana ini adalah berstatussebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Yonif 113/JS, dengan pangkat Prada NRP31050011470582, Jabatan Ta Kipan D Yonif 113/JS dan sampai saat persidangan belumpernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.2 Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dikuatkan dengan Lapsus dan SuratKeterangan Personalia

pribadi, diwajibkanmenempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karenaketeledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidakhadir di kesatuannya.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukandi persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :1 Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dikuatkan dengan Lapsus dan SuratKeterangan Personalia

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :a 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK/35/VI/2013 tanggal 26Juni 2013 tentang keterangan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejaktanggal 27 Maret 2006.b 8 elapan) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa sejak tanggal 27 Maret2006 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Danyonif13/JS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00(Tujuh ribu lima ratus rupiah).Demikian

Raya Made Kecamatan Lakarsanti Surabaya,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama GIGIH PRESETYO N,PAULUS LAPIAN, SH, MH dan MARSUKI, Kepala Dan StaffDepartemen Personalia PT. Beton Indotama Surya, yang beralamatdi Jl.

Dept.Umum & Personalia Tergugat ;6. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2014 telah dilakukan perundingan bipartiteantara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Pjs. Ka. Dept.Umum & Personalia Tergugat; yang mana dalam kesimpulan hasilperundingan belum ada titik temu/ kesepakatan antara pihak pengusahadan pekerja soal perhitungan tali asin yang akan diberikan ;7.

AntaraPerusahaan(A Rinaldi.SE/Manager Personalia) denganKaryawan(Siti Hafizah). ( Foto Copy dari Asli ).BuktiT14:Perjanjian Kerja Harian Lepas tanggal 22/06/2012.Antara~ 146 ~Perusahaan (A Rinaldi.SE/Manager Personalia) denganKaryawan(Daryanti). ( Foto Copy dari Asli ) .Bukti T15: Perjanjian Kerja Harian Lepas tanggal09/07/2012. AntaraPerusahaan (A Rinaldi.SE/Manager Personalia) denganKaryawan(Syariful Ahyar). ( Foto Copy dari Asli ) .Bukti T16: Perjanjian Kerja Harian Lepas tanggal09/07/2012.

AntaraPerusahaan (A Rinaldi.SE/Manager Personalia) denganKaryawan(Sartini). ( Foto Copy dari Asli ).Bukti T20 : Perjanjian Kerja Harian Lepas tanggal20/07/2012. Antara~ 147 ~Perusahaan ( A Rinaldi.SE / Manager Personalia)denganKaryawan (Idah). ( Foto Copy dari Asli ) .Bukti T21 : Perjanjian Kerja Harian Lepas tanggal24/07/2012. AntaraPerusahaan(A Rinaldi.SE/Manager Personalia)denganKaryawan(Maryatin).

AntaraPerusahaan (A Rinaldi.SE / Manager Personalia)denganKaryawan (Euis Komalasari). ( Foto Copy dari Asli ).Bukti T26: Perjanjian Kerja Harian Lepas tanggal 05/12/2012.Antara~ 148 ~Perusahaan(A Rinaldi.SE/Manager Personalia) denganKaryawan(Esih Suka Esih). ( Foto Copy dari Foto Copy ).Bukti T27: Perjanjian Kerja Harian Lepas tanggal 05/12/2012.AntaraPerusahaan(A Rinaldi.SE/Manager Personalia) denganKaryawan(Karmilah).

(Foto Copy dari Asli )Bukti T28: Perjanjian Kerja Harian Lepas tanggal 06/12/2012.AntaraPerusahaan (A Rinaldi.SE/Manager Personalia) denganKaryawan(Mulhadi). ( Foto Copy dari Asli ).Bukti T29: Perjanjian Kerja Harian Lepas tanggal 22/01/2013.AntaraPerusahaan (A Rinaldi.SE/Manager Personalia) denganKaryawan(Ropiah).

Personalia)denganKaryawan (Yantih). ( Foto Copy dari Asli ).Bukti T33: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (kontrak) tanggal16/07/2012.Antara Perusahaan (A Rinaldi.SE/Manager Personalia)denganKaryawan (Nabih). ( Foto Copy dari Asli ).Bukti T34: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (kontrak) tanggal17/07/2012.Antara Perusahaan (A Rinaldi.SE/Manager Personalia)denganKaryawan (Anah). ( Foto Copy dari Asli ).Bukti 135: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 17/07/2012.AntaraPerusahaan(A Rinaldi.SE/Manager Personalia

Itriyah) dikarenakanperubahan aturan manajemen Universitas Bina Darma yang menurutPenggugat tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan tersebut.19.Bahwa niat Penggugat untuk mengundurkan diri tersebut disampaikanoleh Sdr. lItriyan (Dekan Fakultas Psikologi UBD) kepada Sadr.Rahmawati (Personalia UBD).

Rahmawati (Personalia Universitas Bina Darma), Penggugatmenyatakan kesediaan Penggugat untuk menjadi Dosen tidak tetap atauDosen luar biasa dan tetap bersedia membimbing mahasiswa yangsedang menyusun skripsi. Niat untuk menjadi Dosen Tidak Tetap/DosenLuar Biasa tersebut Penggugat sampaikan juga kepada Dekan danKaprodi Fakultas Psikologi Universitas Bina Darma (Sadr.

Urfaa Fajarwati (KaprodiPsikologi UBD) yang menjelaskan bahwa mata kuliah yang Penggugatampu akan dialinkan ke Dosen lain.23.Bahwa Penggugat pada bulan Februari, dipanggil oleh Sdr Rahmawati(Personalia UBD) untuk menghadap Pembantu Rektor II Universitas BinaDarma (Sunda Ariana) untuk membicarakan perihal pengunduran diriPenggugat.

Rahmawati(Personalia UBD) menyampaikan surat tertanggal 18 Februari 2013 yangtadinya akan diberikan olen Pembantu Rektor II (Sunda Ariana) secaralangsung kepada Penggugat. Saat itu Sdr. Rahmawati menyampaikansecara lisan bahwa mereka tidak dapat memproses surat pengundurandiri Penggugat, dan meminta penggugat untuk bekerja kembali. NamunPenggugat menyatakan menolak Sdr.

Rahmawati selaku personalia dan perwakilan Universitas BinaDarma di kantor Disnaker Kotamadya Palembang.. Bahwa Pada tanggal 17 Juni 2013 tersebut juga (sore hari), bertempat diUniversitas Bina Darma, terjadi perundingan kedua belah pihak antaraPenggugat dengan Sdr. Rahmawati (Personalia Universitas Bina Darma)sebagai perwakilan Universitas Bina Darma, dimana Sdr.