Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Upload : 18-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2382 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Abdul Ghofur bin Muhammad Djajadi
20 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa saksi Verbalisan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sebelummemberikan kesaksian di depan persidangan telah disumpah yang padapokoknya menerangkan bahwa penyidikan telah dilakukan sesuai prosedurtanpa ada penekanan maupun paksaan dan alat bukti Surat, yaitu BeritaAcara Penelitian dan Penerimaan Tersangka (BA15) yang pada saatdilakukan pemeriksaan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkanbahwa Terdakwa mengakui bahwa sabusabu tersebut adalah milikTerdakwa dan disimpan di lemari baju dalam
Putus : 16-04-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 97/PID.B/2014/PN.CBN Tanggal 16 April 2014 —
14 — 7
14 — 7
Kainsarung warna kombinasi merah hijau, motif garis, bahan katun.Benda samping mayat : tidak ditemukan.Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, mudah dilawan.Lembam mayat terdapat pada tubuh bagian belakang, berwarna merahkeunguan dan silang pada penekanan.7.
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan MS SIGLI Nomor 344/Pdt.P/2018/MS.Sgi Tanggal 19 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
86 — 8
86 — 8
berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Upload : 14-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1898 K/PID/2011 Terdakwa; M. Iksan Tohir, dk
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
ParaTerdakwa dengan fakta kejadiannya perkara adalah tidak dapatdisetujui oleh Para Terdakwa karena peristiwa tersebut terjadi karenasematamata didasari adanya janji dan permintaan sertapembicaraan yang cukup panjang dan damai antara saksi Soewajidengan Para Terdakwa dan saksi Indarto yang cukup kental denganpenyelesaian utang tanoa adanya paksaan atau penekanan dankeributan yang berlebihan. Jadi sama sekali Para Terdakwa tidakHal. 5 dari 10 hal. Put.
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 461/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
22 — 12
22 — 12
berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 12-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 17-03-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Blk Tanggal 30 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 14
11 — 14
Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan Sri Nanda berstatusperawan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap paraorang tua yang menguasail anakanak untuk melakukan eksploitasi
Register : 03-09-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 272/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
1.Marzuki Bin Ibrahim
2.Fatimah Cut Binti Bukot Sulaiman
22 — 2
1.Marzuki Bin Ibrahim
2.Fatimah Cut Binti Bukot Sulaiman
22 — 2
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 02-12-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA MALANG Nomor 894/Pdt.P/2019/PA.MLG Tanggal 11 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 8
14 — 8
UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehorang tuanya sesuai kemampuannya, sehingga perlu penekanan
Register : 22-07-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 425/Pid.B/2014/PN Bwi. Tanggal 28 Agustus 2014 — Slamet Suwandi Bin P. Jamin
31 — 6
31 — 6
Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan SLAMET SUWANDI BIN P.
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 633/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
26 — 6
26 — 6
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 16-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 286/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 17 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 16-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA.Tgm Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
10 — 5
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatusperawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal di RT/RW 006/002Pekon Srirahayu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, hingga akhirnyaberpisah;4.
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Rks Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2018/PA.RksNovember 2004 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 02-11-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA MAROS Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Mrs Tanggal 22 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
20 — 13
20 — 13
No. 99/Pdt.P/2017/PA Mrs.orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Rks Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
11Oktober 1986 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 07-10-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 337/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 22 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 01-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 327/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 25 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
30 — 5
30 — 5
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinanMs.Ssebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Putus : 04-05-2005 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3K/Pdt/2004 Tanggal 4 Mei 2005 — Mulyadi Bin Adam ; Busrah Bin Adam ; Jemain bin Akop ; Jaleha bin Akop ; Kepala Desa Wajok Hulu
93 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan agar TurutTergugat memproses dan mengeluarkan surat keterangan tanah atau surat pernyataangarap tanggal 22 Nopember 2000, namun sesuai jawaban Turut Tergugat tanggal 19Desember 2000, terhadap tanah garapan tersebut yang menjadi obyek sengketa dalamperkara ini telah diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI sebagai tanahmiliknya yang berasal dari orang tua/kakeknya ; Bahwa kemudian terhadap pengakuan atas tanah garapan milik Para Penggugattersebut Tergugat I, II dan III melakukan penekanan
Register : 18-05-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 304/Pid.B/2015/PN.Bwi Tanggal 4 Agustus 2015 — T A J U D I
59 — 11
59 — 11
Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan TAJUDI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwatindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memilikikemampuan untuk mengikuti jalannya
Register : 04-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Tgm Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 6
9 — 6
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumahOrang tua Penggugat di Dusun Waypring, Pekon Waypring, KecamatanPugung, Kabupaten Tanggamus, hingga akhirnya berpisah;4.