Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 759/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 5
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum
Register : 24-05-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 181/Pid.B/2019/PN Sbr
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
LYNA MARLIANA.SH
Terdakwa:
SUGIYANTO Als ENCEK Bin ASO
39 — 3
  • Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk person) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur ini bertitik tolak dari kKemampuandan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sugiyanto alias Encekbin Aso dengan identitas sebagaimana ditulis
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 663/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
25 — 6
  • perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/dPasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Perjudian
Putus : 26-10-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN PASURUAN Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Psr
Tanggal 26 Oktober 2015 — 1. FAHRUDIN Bin MUHAMAD SOLEH 2. DUDIK TRI LAKSONO Bin MOJO
73 — 7
  • Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;16Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama
    Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak18pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Khusus Anak
Putus : 24-06-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 38/Pid.Sus/2013/PN.SLW
Tanggal 24 Juni 2013 — IRFAN NAZARUDIN Bin TARLI
170 — 61
  • menyadaritentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan teori lainberpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti, akan tetapi cukupdengan membayangkan akan akibat yang bisa terjadi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasanKekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupa kekerasan fisik sepertimemukul, menendang dan sebagainya yang menimbulkan perasaan tidak nyaman dan dapatbula berupa kekerasan mental seperti penekanan
    penekanan etrtentu baik seperti mengancamakan melakukan kekerasan atau setidaktidaknya melakukan perbuatan yang menimbulkanketakutan atau rasa tidak tenang dan tidak aman ;Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Undangundang ini adalah seseorangyang belum berumur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin ;Putusan No.38/Pid.Sus/2013/PN.Slw.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 111-K/PMT-I/BDG/AD/X/2014
Nama lengkap : RIDWAN AMBARITA. Pangkat/NRP : Kapten Arm/513569 Jabatan : Pama Korem 033/WP Kesatuan : Korem 033/WP
53 — 19
  • .6) Putusan Pengadilan Militer 03 Padang Nomor : 67K/PM +03/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 a.n PrakaCHAIRUL.7) Putusan Pengadilan Militer 103 Padang Nomor : 61K/PM OS3/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2014 a.n PratuRONI ENDREAN.Dari beberapa contoh diatas, saya sangat mengharapkandengan adanya hukuman yang sama seperti yangdijatunkan di atas dengan meniadakan pemecatanmengingat saya merupakan prajurit yang berprestasi.Penutup.Bahwa selama ini yang menjadi dasar pemecatanterhadap prajurit adalah adanya penekanan
    Kemudian STKasad Nomor : STR/118/2013 tanggal 18 Februari 2013tentang perintah dan penekanan ulang dari Kasad dalammencegah dan menindak pelanggaran narkoba di dalamST tersebut perlu ditegaskan dan kami garis bawahiadalah BILA PERLU bukan katakata WAJIB sehinggaterlalu dini jika Semua pengguna harus dipecat, sementaradalam ST tersebut menunjukkan bahwa penerapanpemecatan kasus tergantung apakah prajurit tersebutsebagai pengedar atau pengguna, saya setuju jikaseseorang prajurit terbukti sebagai pengedar
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-03-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
I Dewa Nyoman Karya
Tergugat:
PT BPR Mitra Bali Mandiri
70 — 53
  • Meski demikian TERGUGAT tidakserta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelangsecara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkarjanji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepadaPENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negarahukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatanmelawan hukum.
    Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut HukumKetentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepadaTERGUGAT untuk menghentikan ancaman ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.6.
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 10-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pnn
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
MUCHAMMAD ARIFIN, SH
Terdakwa:
ALPENTRI PGL IPEN Bin AZISMAN
38 — 20
  • YUDHI LEO PRIMA dengan hasil pemeriksaanditemukan patah tulang tertutup pada lengan atas kanan akibat kekerasantumpul, tepat di bahu kanan terdapat gangguan fungsi, teraba patah sertanyeri pada penekanan, cedera tersebut mengakibatkan saksi RAJU untuksementara waktu terhalang dalam menjalankan aktifitasnya;Bahwa Terdakwa sudah berupaya damai dengan pihak saksi RANGGAmaupun saksi RAJU, namun perdamaian tidak terwujud karena Terdakwatidak sanggup memenuhi permintaan dari pihak saksi RANGGA yangmeminta
    YUDHI LEO PRIMA, pada pemeriksaan saksi RAJUPUTRA ISKANDAR dengan hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang tertutuppada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul, tepat di bahu kanan terdapatgangguan fungsi, teraba patah serta nyeri pada penekanan, cedera tersebutmengakibatkan saksi RAJU untuk sementara waktu terhalang dalammenjalankan aktifitasnya;Putusan Perkara Pidana Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Pnn Hal. 19 dari 17 HalamanMenimbang, bahwa benar kondisi luka yang dialami oleh saksiRANGGA PERMAN dan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 387/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
15 — 5
  • berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama Dispensasi Nikah
Register : 13-06-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PA SENGKANG Nomor 498/Pdt.P/2016/PA.Skg
Tanggal 9 Agustus 2016 —
66 — 26
  • karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Pengadilan PA TAKALAR Perdata Agama
Register : 25-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PA TAKALAR Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Tkl
Tanggal 16 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
16 — 11
  • bernama Dian Ayu Angreny binti Rukimintidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukumIslam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan
Pengadilan MS SABANG Perdata Agama
Register : 18-09-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan MS SABANG Nomor 40/Pdt.P/2018/MS.Sab
Tanggal 10 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
33 — 6
  • Meskipundemikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, menurutMajelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbatnikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istrikedua, ketiga dan seterusnya, dimana sebelum
Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Perdata Agama
Register : 25-07-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 150/Pdt.G/2017/MS.Lsm
Tanggal 14 September 2017 — Penggugat Tergugat
24 — 8
  • 25 Desember 20123.3 Saksi Ill lahir tanggal 07 Oktober 20154.Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis namun puncak keributan terjadi sejak bulan April 2015 Penggugatdan Tergugat terjadi pertengkaran karena:4.1 Permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dimulaidari garagara anak di jemput di rumah mertua suami (Tergugat selalumendengarkan ibu Tergugat) yang mengakibatkan terjadinya masalahbesar sehingga mertua dan Tergugat marah;4.2 Tergugat memberi penekanan
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama
Register : 13-04-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 28-12-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 492/Pdt.G/2018/PA.Tnk
Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 2
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;g. Bahwa Penggugat dan Tergugat telan bergaul sebagaimanalayaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 25 Februari 2017,yang Saat ini tinggal bersama Penggugat;4.
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 22-08-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 262/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 19 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
19 — 4
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahMs.Ssebagai penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 558/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
25 — 7
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinan2020sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA KALIANDA Perdata Agama
Register : 01-08-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA KALIANDA Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Kla
Tanggal 24 Agustus 2016 — Pemohon melawan Termohon
19 — 1
  • Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 02 Januari 1994,di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA PACITAN Perdata Agama
Register : 13-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Pct
Tanggal 25 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
20 — 3
  • Penetapan No. 118/Pdt.P/2019/PA.Pctperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halanganperkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak.Hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dan pencegahan diniterhadap
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 05-08-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 230/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
22 — 7
  • perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Dispensasi Nikah
Register : 23-09-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.Mrs
Tanggal 4 Oktober 2016 — perdata - pemohon
92 — 19
  • wanita bernama Apriani binti Tamrin HB tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan