Ditemukan 11604 data
21 — 6
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
35 — 18
Kerajinan Tangan, Kelurahan Oesapa,Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang telah mengemudikan kendaraan bermotor berupaMic Green Nopol DH 1759 AI, dan berhubung dengan itu unsure ini telah terbukti;Ad. 3.Unsur Karena Kelalaiannya ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir ke 24 ditentukan bahwakecelakaan laluIintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkankendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lan yang mengakibatkan korban manusiadan/atau kerugian harta benda, jadi penekanan
Salahuddin bin Saing
15 — 14
ada hubungannasab, semenda, sesusuan dan calon istri anak Pemohon tidak dalampinangan lakilaki lain serta kKeduanya masih berstatus sebagai perjaka danperawan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
25 — 19
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama sSuka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu oranganak bernama ANAK, umur 2,5 tahun;5.
14 — 12
karenanasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnyamenurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calonsuaminya berstatus jejaka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
43 — 7
Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;Ad. 1 Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah siapasaja sebagai subyek hukum yang mampu bertaggungjawab menurut hukum yangtelah melakukan perbuatan pidana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umumdengan demikiam penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut,tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana, itu akandibuktikan
26 — 1
Januari1997 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
15 — 4
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
15 — 0
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, Salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon berstatus Duda anak 1 (Satu) dan Termohon berstatus Jandaanak 4 (empat).3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai manalayaknya suami istri (badadukhul). Namun belum dikaruniahi seoranganak.4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggalbersama dirumah Pemohon dan termohon karena antara Pemohon danTermohon mempunyai rumah sendirisendiri.
18 — 4
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangMs.SNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
19 — 3
berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
106 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara
14 — 2
perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 01September 1983 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
24 — 14
Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yangdidakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntutumum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebuttentang apakah ia terbukti
I Nyoman Sugiartha
149 — 135
memperhatikan kondisi tersebut dimana Pemohonmemiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkahkepada istri dan anakanaknya yang masih memerlukan bantuan secarafinancial / Keuangan oleh Pemohon maka sangat tidak adil apabila PT Telkommenghilangkan hakhaknya sebagai pegawai PT Telkom sebagaimana PrintOut Daftar Perincian Gaji (vide bukti P.5) yang merupakan hak Pemohonsampai dengan pensiun;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut demi terjaminnyahakhak Pemohon dan dengan penekanan
75 — 39
orang lain ;Dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum ;a f+ S&P =Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalahmanusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menuruthukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalamdakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan
23 — 7
persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Hal.8 dari 12 hal Penetapan.No 404/Pdt.P/2016/MSLskMenimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (38) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
8 — 0
Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari atas suka samasuka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihakmanapun, yang mana Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatusDuda.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul), namun sampai dengan saat ini belum dikaruniaianak;4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas;5.
21 — 3
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
17 — 1
lelaki bernama CALON SUAMI bin tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan