Ditemukan 3383 data
790 — 939
Teoriteori yang sudah ada, bahwa yang namanyaatribusi dimanapun dia melekat tetap tidak bisa sembarangan didelegasi.Contoh ketika DPR itu mendapatkan atribusi untuk membuat undangundang, boleh tidak DPR mendelegasikan wewenang tersebut? Tentu tidak.Bahwa mengacu pada UndangUndang No. 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara. Pasal 122 disebutkan bahwa pejabat negara sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 121, yaitu ada klasifikasi dasar huruf a sampain. Cukup menarik, saya bacakan huruf e saja.
96 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pisma Gajah Putera, tidak ada satu pasalpundalam isi perjanjian tersebut yang menyebutkan harga atas masingmasing bidang tanah (objek tukar menukar);Bahwa dengan adanya Bukti Surat Perjanjian Tukar Menukar tanggal 15Nopember 2001 Majelis Hakim tidak boleh sembarangan mengambilkesimpulan dan berpendapat lain dari isi klausul perjanjian yang adadalam perjanjian Tukar Menukar tanah tersebut hal ini sesuai denganketentuan pasal 187 hurup a dan b KUHAP: bentuk surat resmi adalahmerupakan alat bukti yang
73 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keyakinan Hakim ini tidakbias sembarangan, keyakinan Hakim ini didapat dari keyakinan dalampembuktian minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Hakim dituntut untuk telitidan cermat dalam memutus perkara. Keyakinan dan hati nurani Hakimdidorong dari pembuktian dalam persidangan. Hakim juga memperhatikandari sifat baik dan buruknya Terdakwa pada saat persidangan.
152 — 131
suami dan bapak yang baik, dan sampaisekarang tergugat masih sering menenggak minuman beralkohol sehingga ketikapulang ke rumah dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya, dan puncaknya pada bulanOktober 2013 antara penggugat dan tergugat tidak lagi hidup serumah ; wn Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmenyatakan percekcokan dan perselisihan yang terjadi merupakan suatu33permasalahan kecil yang hampir terjadi di setiap keluarga, justru penggugat yangsering berperilaku hidup sembarangan
530 — 144
sekarang dan bertugas di bagian COMPLIANCE yang salah satutugas pokoknya adalah berkaitan dengan ketenagakerjaan danmemastikan perusahaan mengikuti code etik dari konsumen ;bahwa terkait dengan perkara ini, saat penyidik datang pertama kali keperusahaan sekitar bulan Maret 2013 kebetulan saksi yang mengantarkandan menunjukkan ke bagian boiler ;bahwa seingat saksi saat mengantarkan penyidik kebagian boiler di PTVision Land salah satu penyidik mengatakan, tidak boleh menaruh/menyimpan limbah batubara sembarangan
54 — 16
baikalasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagiPara Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Para Terdakwadinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannyayang telah dinyatakan terbukti tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman sematamatabukan sebagai sarana balas dendam, melainkan lebih diutamakan sebagai saranaintrospeksi diri agar dikemudian hari Para Terdakwa lebih bersabar dan dapatmenahan emosi tidak sembarangan
104 — 14
tidak benar dan mengadaada juga tidak berdasar hukum,sebab tidak mungkin dengan data dan pernyataan palsu tentang letakdan riwayat tanah obyek perkara lalu kemudian Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya Il lantas mau untukmemperosesnya menjadi sertipikat, dalam hal ini pendapatsesatsebagaimana diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalahdisangkal dan disanggah dengan sangat keras oleh Turut Tergugat ,sebab segala kegiatan pendaftaran tanah itu tidak bisa dilakukandengan sembarangan
112 — 51
Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalahperbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yangmengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak24untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakanoleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkanoleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.
1.DIAN LESTARI, SH.MH.
2.RAMA HADI, SH
Terdakwa:
SUNARTI Binti DJUSEN
135 — 12
UNION TEKNIK tidak pernah melakukan pengadaan ProyekMata Bor di Pertamina, dan sepengetahuan Saksi Darmaji untuk pengadaanMata Bor tidak sembarangan dan perusahaan swasta di Indonesia tidakboleh melakuka pengadaan, karena pengadaan Mata Bor untuk Pertaminaharus kualifikasi knusus seperti Chevron dan Baker; Bahwa, sekitar tangggal 13 juni 2017 diketahui bahwa Terdakwa memakaiuang perusahaan tanpa ijin sebesar Rp. 840.000.000.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT HERBALIFE INDONESIA
121 — 66
Penggugat telah secara sembarangan mendalilkan bahwaada pelanggaran Pasal 1902 KUHPerdata KUHPerdata dari perbuatanTergugat, padahal Pasal 1902 KUHPerdata mengatur mengenaiPembuktian dengan saksisaksi yang diatur oleh undangundang. AturanHalaman 26 Putusan Nomor 328/PDT/2018/PT.DKI81.82.83.84.85.pembuktian yang diatur oleh undangundang adalah pembuktian di dalamruang lingkup pengadilan berdasarkan hukum acara yang berlaku, bukandi luar pengadilan.
Terbanding/Tergugat : PT. INDO ENERGY SOLUTIONS
650 — 240
Dalam mengajukan sita jaminan seharusnya Penggugatmemikirkan lebin dahulu dan bukan hanya secara sembarangan meminta sitajaminan (conservatoir beslag) dalam Petitum Gugatan yang diajukan olehPenggugat. Dalam buku Hukum Acara Perdata karya M. Yahya Harahap,SH.,menjelaskan sebagai berikut :Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskandan menunjukkan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskanletak,jenis,ukuran dan batasbatasnya.
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA LELANG
Terbanding/Tergugat III : WAWAN LIMINAH
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG
66 — 53
Berdasarkan pasal 44 tersebut makanilai limit yang ditentukan oleh Penjual yaitu TERGUGAT ternyata dibawah nilai NJOP, hal tersebut merupakan kKewenangan dari TERGUGAT I.Selain itu TERGUGAT Ill yakin nilai limit tersebut tidak serta mertaditentukan secara sembarangan oleh TERGUGAT I, melainkan nilai limittersebut didapatkan TERGUGAT dari Penilai Independen berdasarkankompetensi yang dimilikinya (Pasal 44 ayat 2).Bahwa pada faktanya PENGGUGAT mengetahui halhal yang telahTERGUGAT Ill jelaskan di atas
18 — 7
Putusan No. 86/Pdt.G/2016/PA.PwlPada saat itu saya mempertanyakan SMS tersebut tapi dia tidak maumengakui, setelah saya memperlihatkan laporan SMS terkirim itu, itupundia belum mengakui.jadi saya bilang kenapa kamu tidak mau mengakujelas ada laporan terkirim saya tidak menuduhmu sembarangan kalotidak ada bukti,kenapa kamu mempertahankan dia dari pada saya.Sudah berbagai cara saya lakukan agar dia mengakui tapi tetap dia tidakmau mengakuinya.pada saat itu dia menelpon orang tuanya agardijemput tapi
156 — 85
perbaikan pintukamar langsung dibayar Rp.100.000, ( seratus ribu rupiah) olehke Penggugat dan ongkos perbaikan pintu gerbang dibayarlangsung oleh Tergugat ke tukang service sebanyak Rp.120.000,( seratus duapuluh ribu rupiah) , sehingga Tergugat mengeluarkanuang total sebanyak Rp.220.000, (dua ratus duapuluh ribu rupiah )untuk perbaikan pintu kamar dan pintu gerbang , mengenaiPenggugat yang mengaku sebagai aktivis anti sampah plastikadalah bohong besar, karena Penggugat sering membuangsampah plastik sembarangan
124 — 90
Bahwa berdasarkan dalildalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, makatidak sepatutnya Penggugat secara sembarangan dan tanpa dasar hukumyang jelas menarik dan mendudukkan PT. TOYOTA ASTRA MOTORsebagai Tergugat yang harus bertanggung jawab atas kerugian yangdialami Penggugat.6.
92 — 34
Permata berbicara dengan Saksi Yudi dan jugamendengar salah seorang dari kelompok massa tersebut berteriak mengatakanKalau melepaskan tembakan nanti Kami bakar Kantor Bea dan Cukai ini;Bahwa tidak sembarangan orang dapat masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai;Bahwa untuk dapat masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai Tanjung BalaiKarimun harus melapor terlebih dahulu di Pos jaga;Bahwa massa yang berjumlah + 200 orang termasuk Terdakwa didalamnya,tidak melapor terlebin dulu ke petugas jaga dan tidak mempunyai
97 — 61
masyarakat terhadap tanaman tembakausebagai akibat dari nama organisasi / lembaga yang Tergugat pimpin adalah jelasmenyesatkan masyarakat, dan tidak dibenarkan menurut hukum ;Bahwa sebagai organisasi non pemerintah / LSM tentunya tidak begitu sajabebas sebebas bebasnya dalam memberikan nama terhadap organisasi /lembaga, walaupun pemberian nama terhadap organisasi / lembaga tidak adaaturan hukum yang mengaturnya secara tegas, akan tetapi tidak boleh jugamemberikan nama organisasi / lembaga dengan sembarangan
103 — 24
menanyakan alasannya dan dasar permintaan yaitu suratperintah atau SK Direktur, dengan alasan pekerjaan Penggugat berkaitan dengan keuanganinternal dari perusahaan, tentu saja Penggugat tidak akan berani untuk memberikanpassword yang dapat mengubah isi dari laporan keuangan biaya (Cost Accounting) karenamenjaga keabsahan, pertanggung jawaban kebenaran laporan dan mengingat kewajibanPenggugat sebagai pekerja dari perusahaan Tergugat untuk tidak memberikan informasiyang adalah sangat senditive secara sembarangan
1.I NYOMAN KIRANA
2.KOMANG SRI MURTINI
3.MADE ADELINE SARASWATI KIRANA
4.NYOMAN SUJANA
5.NI KETUT TELAGA
Tergugat:
PT. SINAR INTI SAWIT
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Bumbung
2.Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis
74 — 9
Dengan demikian materi gugatan Para Penggugat ini belum jelas dansangatlah berbahaya bagi keadaulatan Negara bilamana adakelompok masyarakat dapat menggarap tanpa izin, dapat memperjualbelikan Tanah milik Negara dan sembarangan dapat menuntut hakkeperdataannya melalui Pengadilan;.Bahwa, menurut Para Penggugat telah berulangkali memanggilTergugat untuk mediasi dan klarifikasi Tanah yang diklaim milik ParaPenggugat. Hal yang mana bukan merupakan kewajiban hukum bagiTergugat untuk menaatinya.
Terbanding/Tergugat I : PT. Guna Alam Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Pertanahan Kota Depok
100 — 62
dariTergugat yang tidak bisa dibuktikan dipersidangan/tidak bisa dibuktikandengan substansi perkara a quo termasuk perolehan tanahnya adalahalasanalasan yang didasari atas penilaian menurut karangan belakaPembanding sendiri yang dipaksakan adanya dan tidak benar.Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 5 Juli 2019,faktanya Pembanding tidak dapat menunjukkan tanda batas, letak danbatasbatas tanah objek sengketa, sedangkan Saksi Nasam dan Saksi Nalisyang dihadirkan oleh Pembanding tidak jelas/sembarangan