Ditemukan 5823 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : personal
Register : 17-04-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 21 Juli 2014 — YANTI SOFIANTI; LAWAN PT. DONGHEUNG, TEKSTIL INDUSTRI;
5819
  • Bahwa penggugat sudah terbiasa menyampaikan keluh kesah seperti itu dandisampaikan kepada Personalia yaitu lbu.Fitri, tetapi karena pada saat tersebut Ibu Fitrisedang cuti hamil sehingga pekerjaan tersebut di tangani oleh wakil personalia yaitu ibuRama tetapi temyata Ibu Rama tidak seperti yang sebelumnya, dan cenderung tidak bisamemberikan solusi6.
    Bahwa pada tanggal 24 September 2013 beberapa pekerja dipanggil olehpersonalia PT.Dongheung yaitu Ibu Ratna dan dibantu Ibu Imas ( personalia PerusahaanTimur Jaya ) untuk membahas permasalahan yang dikeluhkan tersebut tetapi pertemuantersebut tidak menemukan hasil , bahkan cenderung ada dugaan intimidasi kepada parapekerja anggota PEPPSIFSPK11.
    Pada tanggal 18 September 2013 sekitar 10.00 Wib, Penggugat dipanggilmenghadap ke kantor Personalia dan dalam hal ini yang menjabat adalah Ibu.Fitri ,Sesampai didalam kantor Penggugat melihat sudah ada ibu.ratnab. Kemudian lbu Ratna membuka pembicaraan dan memberikan dua lembarkertas kepada Penggugat yang isinya adalah suatu lembar berisikan tanda terima upahbulan terakhir dan satunya lagi berisikan pengunduran diriC.
    Dongheung sejak tahun 2001 diangkat sebagai tenagaadministrasi dan tahun 2005 sebagai Kepala personalia ; Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mulai masuk bekerja sejak bulan Maret2011 sebagai operator; Bahwa Penggugat kemudian setelah menjalankan tugas sebagai operator selamakurang lebih 3 bulan Penggugat dialinkan menjadi Kepala Regu Non Shift WJL dengansystem kontrak kerja/PKWT ;Bahwa saksi mempunyai tugas sebagai pengawas atau memantau kinerja danabsen semua pegawai tidak hanya Penggugat, sehingga
    secarakekeluargaan bukan berarti membiarkan Penggugat lama dibiarkan walaupun kinerjaPenggugat jelek ; Bahwa Penggugat di pindahkan kebagian operator lagi pada bulan Agustus 2013dan diPHK pada September 2013 ; Bahwa Penggugat ditegur hanya secara lisan bukan tertulis dan dasar PHKnyaadalah dari absensi yang sering mangkir sehingga berpengaruh pada kinerja dan tanggungjawabnya ; Bahwa dengan kinerja Penggugat yang jelek akhirnya berpengaruh terhadapproduksi perusahaan ; Bahwa saksi melaporkan ke bagian personalia
Putus : 11-02-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 645 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 11 Februari 2014 — PT. DINAMIKA CITRA RASA VS SRI WULANDARI
3622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indah Utami Purwati, selaku Personalia, beralamatdi Jl.
    didalam pemesanan catering sebanyak305 (Tiga ratus lima) bungkus catering dengan jumlah keseluruhan sebesarRp.1.830.000,00 (Satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).Bahwa pada tanggal 08 Februari 2013, Penggugat pada saat masuk kerja tibatiba ditelepon oleh Ibu Indah Utami Purwati, SH yang menjabat sebagaiPersonalia dengan berkata *Eh Wulan (Penggugat), siapa yang suruh masukkerja, sekarang kamu (Penggugat) keruangan saya (Ibu Indah Utami Purwati,SH).Bahwa sesampainya Penggugat diruangan Personalia
    (Ibu Indah UtamiPurwati, SH) masih juga mengulangi katakata yang sama, Siapa yang suruhkamu (Penggugat) masuk kerja, emangnya urusan masalah kamu(Penggugat) sudah selesai, Penggugat menjawab tidak ada yang suruh,Penggugat masuk bekerja karena sudah menjadi kewajiban Penggugat setelahselesai jadwal off, tetapi ibu Indah Utami Purwati, SH (Personalia) langsungberkata, tidak bisa Wulan (Penggugat), kamu (Penggugat) terakhir masukkerja tanggal 5 Februari 2013 dan kamu (Penggugat) harus membayar semuakerugian
    tanggal 13 Februari 2013 Penggugat datang ke perusahaanTergugat dengan itikad baik bertujuan untuk mengembalikan uang kerugianatas kelalaian Penggugat yang selama ini, namun pihak perusahaan Tergugatmenolak tidak mau menerima apa bila tidak disertat dengan memberikansurat *Pengunduran diri Penggugat.141516171819Bahwa Penggugat menolak perlakuan dan tindakan Tergugat yang menyuruhPenggugat membuat surat pengunduran diri dari perusahaan Tergugat,padahal sebelumnya oleh Ibu Indah Utami Purwati, SH (Personalia
    terhadap Penggugat guna untuk menghindari segalakewajibannya untuk memberikan/membayar hakhak Penggugat, sebagaiberikut :a Awalnya Tergugat cuma meminta agar Penggugatmengembalikan uang atas kelalaian Penggugatdidalam melakukan pekerjaan.b Atas permintaan Tergugat tersebut oleh Penggugatsetelah menyanggupinya, tetapi Tergugat malahmeminta Penggugat agar membuat suratPENGUNDURAN DIRIc Atas terhadap penolakan Penggugat membuat suratPENGUNDURAN DIRI, oleh Tergugat melalui IbuIndah Utami Purwati, SH (Personalia
Register : 26-03-2012 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 19-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2012/PTUN.ABN.
Tanggal 5 Juni 2012 — Drs. SEFNATH WATTIMENA,MSi sebagai Penggugat I HASAN SLAMAT, SH.MH sebagai Penggugat II melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN MALUKU TENGAH
12853
  • 20122017 ; P10:Fotocopy sesuai dengan Aslinya surat DPD Partai Patriot nomor No : 448/DPPPatriot/I/ 2012 tanggal O3 Januari 2012, perihal rekomendasi =; P11:Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat KeputusanDPD Partai Pemuda IndonesialNomor : 0081/SKDPP/PPI/ II/2012 tentang penetapan pasangan calon Bupati danWakil bupati kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tengah masa bakti20122017 ; P12:Fotocopy sesuai dengan Copynya Surat Keputusan Nomor : SK3102/DPP/ PPI/A/I1/2011tentang Komposisi dan susunan personalia
    pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat PartaiPemuda Indonesia hasil munas 1 . e Bahwa benar Saksi tidak menegetahui terjadi dualisme kepengurusanPPI ditingkat pusat ; e Bahwa benar, saksi tidak mengetahui Menteri Hukum dan HAM RI telahmengeluarkan surat Keputusan Nomor ; M.HH09.AH.11.01 tahun 2011tentang pengesahan komposisi dan Susunan Personalia Pengurus HarianDewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugatpada persidangan tanggal
    Maluku Nomor PAN/25/A/Kpts/KS/011/XII/2011 tentang PengesahanPengurus Antar Waktu Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat NasionalKabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2011 s/d Pelaksanaan Musyawarah T17iFotocopy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Verifikasi dan DokumenPencalonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; T18:Fotocopy sesuai dengan Aslinya Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Maluku Nomor 018/SKEP/DPP PKPIMAL/IV/2011 tentang Susunan Personalia
    Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor : M.HH20.AH.11.01 Tahun 2010 tentang Susunan Personalia PengurusHarian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia hasil munas 1 (buktiP13) yang susunan kepengurusan DPP PPI adalah HM.EFFENDI SAUDsebagai Ketua Umum dan REINHARD SAMAH sebagai Sekretaris Jenderal ; Menimbang, bahwa Menteri Hukum dan HAM RI telah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor ; M.HH09.AH.11.01 Tahun 2011 tentang PengesahanKomposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian
    Dewan Pimpinan PusatPartai Pemuda Indonesia (Bukti T13) yang Susunan Kepengurusan DPP PPIdipimpin oleh HM.SAUD EFFENDI sebagai Ketua Umum dan SATRIOPURWANTO SUBROTO sebagai Sekretaris Jenderal ; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2012, saksi ParaPenggugat bernama EDDY BROERY TALAHATU, menyatakan bahwa benarPara Penggugat direkomendasikan oleh Kepengurusan DPP PPI berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor ; M.HH20.AH.11.01 tahun 2010tentang Susunan Personalia Pengurus Harian
Putus : 19-07-2017 — Upload : 06-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 762 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — PT. SAMUDRA MANDARI DUMAI, VS MUHAMMAD YUSUF MAYRIFAN
4231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 diadakan rapat perusahaan yang dipimpinoleh Kepala Personalia Tergugat yaitu Bapak Rizales Ramli, SE Ak denganmenghasilkan kesepakatan bahwa Tergugat akan memberikan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang hak cuti kepadakaryawan Tergugat karena perubahan status dari karyawan tetap menjadikaryawan kontrak dan terhadap Penggugat pihak Tergugat telah bersediamemberikan pembayaran sebagaimana disebut di atas Rp.20.678.000 (duapuluh juta enam ratus tujuh puluh
    Demikian jugadengan Kepala Personalia perusahaan Tergugat yang memimpin rapat padaHalaman 2 dari 16 hal.Put.
    Bahwa sangat keliru pendapat Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaruyang membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada paragraphke7 halaman 25 salinan putusan yang menyebutkan: ...Menimbang, bahwaapakah pertemuan hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 adalah atas inisiatif dariperusahaan atau inisiatif pribadi dari kepala personalia PT.
    Nomor 762 K/Pdt.SusPHI/2017yang diwakilkan oleh kepala personalianya melalui bapak Rizales Ramli,SE,Ak;Bahwa pertimbangan Hakim tersebut sangat tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum/menerapkan hukum sehingga pertimbangantersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa rapat yang diadakan pada tanggal 18 Juli 2014 yang disponsori olehkepala personalia Rizales Ramli, SE,Ak., beserta kelompoknya yangmengatasnamakan PT.
    antara lainadalah memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimaldan manusiawi, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalammewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjadan keluarganya;Bahwa pertimbangan hakim tersebut sangat tidak cermat dalam memberikanpertimbangan hukum/menerapkan hukum sehingga pertimbangan tersebutbertentangann dengan peraturan perUndangundangan yang berlaku.Bahwa rapat yang diadakan pada tanggal 18 Juli 2014 yang disponsori olehkepala personalia
Upload : 16-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 763 K/PDT.SUS/2009
PT. INDRACO JAYA PERKASA ; GUNTARTO INDAR PRAYITNO, SH.
4634 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bambe, Driyorejo Gresik 61177, Jawa Timur Indonesia telepon 031.7668777, sejak 18 Oktober 2005, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 101/V/SKIndracofood/2006, dengan Nomor Induk Karyawan 8.8.181005.0077sebagai HRD & Legal Chief (bukti P1);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 004/1X/SKIndracofood/ 2007tanggal 15 September 2007 diangkat sebagai Personalia & GA Manager padaDepartement Personalia & GA.
    Jadi kedudukan atau jabatan Penggugat ketikapermasalahan ini timbul adalah sebagai Personalia & GA Manager (bukti P2) ;Bahwa atas jabatan tersebut oleh Tergugat diberi upah/gaji per bulannya adalahHal. 1 dari 15 hal. Put. No. 763 K /Pdt.Sus/ 2009sebesar Rp.2.375.000, (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (bukti P3) ;Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 Penggugat dipanggil oleh Saudara UmarHanafi, SH yang pada saat itu menjabat sebagai Sales Manager PT. Indraco JayaPerkasa.
    Indraco JayaPerkasa telah ada 2 (dua) orang Personalia yaitu Penggugat sendiri dan saudaraHernanda Bagus S ;Bahwa pada saat itu saudara Umar Hanafi, SH mengatas namakan Pimpinan PT.Indraco Jaya Perkasa meminta kepada Penggugat untuk mengundurkan diri dengankompensasi Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah) termasuk gaji bulan Agustus 2008dan THR 2008, kalau Penggugat tidak bersedia makan akan dimutasi ;Bahwa dari uraian tersebut di atas terdapat dua kesalahan yang melanggarketentuan Undangundang Ketenagakerjaan
    Intisari Dumai Sumatera, hal ini merupakan akalakalan Tergugat sajaagar Penggugat mengundurkan diri ;Adalah tidak dapat dibenarkan apabila orang yang bekerja semua berbentukbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dimutasi ke badan hukum lebih jauh darikedudukan awal yaitu berbadan hukum Usaha Dagang (UD),, hal ini sama sajakalau Tergugat melakukan penghinaan dan pelecehan martabat Penggugatsebagai seorang Profesional Personalia dan juga sebagai Pengurus Apindo diDPK Kabupaten Pasuruan serta duduk sebagai
Register : 22-01-2015 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 031-K_PM.II-09_AD_I_2015
Tanggal 12 Februari 2015 — SERMA USEP MUHAMAD KOSWARA
1910
  • Serma Usep MuhammadKoswara NRP 588745 Bamin Unit Intel Kodim 0609/Kab.Bandung yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Personalia LettuInf M. Erwin MadiafferyTetap dilekatkan dalam berkas perkara.d.
    Bandung yang ditanda tangani olehPerwira Seksi Personalia Lettu Inf M. Erwin MadiafferyBahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Daftar Absensi an. Serma UsepMuhammad Koswara NRP 588745 Bamin Unit Intel Kodim 0609/Kab. Bandungyang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Personalia Lettu Inf M.
    Bandung yang ditanda tangani olehPerwira Seksi Personalia Lettu Inf M.
    Bandung yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Personalia LettuInf M. Erwin Madiaffery.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.154. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,(lima belas ribu rupiah)5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Februari 2015 dalam musyawarah MajelisHakim oleh Apel Ginting, S.H. M.H Letkol Chk NRP.1930005770667 sebagai Hakim Ketua serta KusIndrawati, S.H. M.H.
Register : 04-06-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 333 /Pid/B/2015/PN.Jmb
Tanggal 30 Juni 2015 — SHERLI FARAMITHA Binti YANK EFENDI
4212
  • Baiturahim sebagai Personalia selama 6 (enam) bulan, kemudian terdakwajuga menawarkan kepada saksi Yuli jika saksi Yuli berminat bekerja di RS. Baiturahimmaka saksi Yuli harus menyiapkan uang sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dansaksi Yuli juga harus melengkapi beberapa persyaratan administrasi untuk pengajuanlamaran kerja berupa surat permohonan kerja, Ijazah $1, KTP, Foto dan data diri.Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Yuli ?
    Baiturahim dibagian personalia selama 6(enam) bulan dan terdakwa mengatakan kepada saksi Yuli bisa memasukkansaksi Yuli untuk bekerja di RS.BaiturahimBahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Yuli jika saksi Yuli berminatbekerja di RS Baiturahim maka saksi Yuli harus menyiapkan uang sejumlahRp.3.000.000, (Tiga juta rupiah) dan saksi Yuli juga harus melengkapibeberapa persyaratan administrasi untuk pengajuan lamaran kerja berupa suratpermohonan kerja, Ijasa S1, KTP, foto dan data diri;10e Bahwa Terdakwa
    pekerjaan di Rumah Sakit Baiturahim.Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 Terdakwa datang kerumah saksi RamlahJuniati di Kenali Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, kemudian saksiHusni menghubungi saksi Yuli agar datang ke rumah saksi Ramlah karena adaTerdakwa dirumah saksi Ramlah.Bahwa setibanya saksi Yuli Andriawan dirumah saksi Ramlah Juniati,Terdakwa mengatakan kepada saksi Yuli bahwa Terdakwa bisa memasukkansaksi Yuli bekerja di R.S Baiturahim, karena Terdakwa mengaku bekerja diR.S Baiturahim sebagai personalia
    Baiturahimsebagai personalia selama 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa juga menawarkan kepadasaksi Yuli jika berminat bekerja di RS Baiturahim maka saksi Yuli harus menyiapkan uangsejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan saksi Yuli juga harus melengkapi beberapapersyaratan administrasi untuk pengajuan lamaran kerja berupa surat permohonan kerja,14Tjasah S1, KTP, foto dan data diri.
Register : 11-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : IMAM CAHYONO, SH
Terbanding/Terdakwa : FAULINA RISKA Binti AHMAD YANI
14187
  • langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitiapelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, notanota belanja/spj danbukti setoran pajak,1 (Satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatanpawai sepeda hias yang terdiri atas rincian anggaran belanjalangsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitiapelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, notanota belanja/spj danbukti setoran pajak,1 (Satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatanpraktek pelatihan pemandian jenazah
    2017.Bahwa awalnya DPD KNPI Tanah Laut yang diketuai olen Dita Permana,S.Kom berdasarkan Surat Keputusan DPD KNPI Provinsi KalimantanSelatan Nomor: KEP.002/DPD KNPI/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentangPengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KomiteNasional Pemuda Indonesia Kab.
    Dita Permana,S.Kom berdasarkan Surat Keputusan DPD KNPI Provinsi KalimantanSelatan Nomor: KEP.002/DPD KNPI/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentangPengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KomiteNasional Pemuda Indonesia Kab.
    keputusan KNPI tentang personalia panitiapelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, notanota belanja/spj danbukti setoran pajak,1 (Satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatanpawai sepeda hias yang terdiri atas rincian anggaran belanjalangsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitiapelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, notanota belanja/spj danbukti setoran pajak,1 (Satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatanpraktek pelatinan pemandian jenazah yang terdiri atas
Putus : 21-04-2011 — Upload : 25-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 85/PID.B/2011/PN.TPI
Tanggal 21 April 2011 — - SAENDRA EKA A.W Bin SUGENG WIDODO (TERDAKWA) - HERLAMBANG SAPUTRO, SH
185
  • Add Plus ;e Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut pada hari Senintanggal 17 Januari 2011 pukul 10.00 Wib, yang mana yangmemberitahukan hal tersebut adalah saksi MUJIANTO (HROfficer / Personalia) ;e Bahwa benar berdasarkan keterangan MUJIANTO kepadasaksi bahwa tersangka SAENDRA EKA A.W.
    saku celana kanan alarmnyaberbunyi, maka saksi mencurigai hal tersebut dan menyuruhtersangka mengeluarkan dompet tersebut ada 2 (dua) gulungkecil kawat solder, atas hal tersebut tersangka dibawadidalam pos satpam dan saksi langsung melakukan introgasi,yang saat itu pengakuan tersangka mengambil kawat tersebutdari ruangannya bekerja dan ingin dibawa pulang, tindakanselanjutnya yang diambil saksi adalah mengamankan barangbukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksiMUJIANTO (HR.Officer / Staf Personalia
    menyuruhtersangka mengeluarkan dompet milik tersangka dan diambildan dibuka dompet tersebut didapati didalam dompet tersebutada 2 (dua) gulung kecil kawat solder, atas hal tersebuttersangka dibawa didalam pos satpam dan saksi NUMANlangsung melakukan introgasi, yang saat itu pengakuantersangka mengambil kawat tersebut dari ruangannya bekerjadan ingin dibawa pulang, tindakan selanjutnya yang diambilsaksi NUMAN adalah mengamankan barang bukti danmelaporkan kejadian tersebut kepada saksi MUJIANTO(HR.Officer / Staf Personalia
Upload : 04-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 863 K/PDT.SUS/2010
Ir. NURULDIYAH AYU S, DKK; JEND. TNI (PURN) HR. HARTONO. (Ketua Umum PKPB), dkk
5041 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa hasil Munas tahun 2006 menerbitkan Keputusan Munas tahun 2006 Partai Karya Peduli bangsa Nomor Kep11/MUNASI PKPB/2006tentang komposisi Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Masa Bakti2006/2010;Sehinga sangatlah salah apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugatll yang secara sepihak tanpa adanya mekanisme munas melakukan perubahankomposisi kepengurusan sampai dengan tahun 2012;Bahwa kemudian perubahan komposisi personalia a quo telah disahkanoleh Tergugat IV melalui Keputusan Menteri
    dijalankan oleh Para Tergugat;Bahwa oleh karena sering terjadi perselisihan, maka Para Penggugatmelalui cara musyawarah telah dengan resmi meminta kepada Para Tergugatuntuk segera mengundurkan diri atau diberhentikan dan DPP Partai Karya PeduliBangsa (PKPB), segera mengadakan Musyawarah Nasional paling lambat tanggal2 April 2010 sesuai Amanat hasil Musyawarah Nasional tahun 2006 yaituKeputusan Musyawarah Nasional tahun 2006 PKPB Nomor Kep.11/MUNASIPKPB/2006 tanggal 2 April 2006 tentang KOMPOSISI PERSONALIA
    BADANKEHORMATAN PARTAIL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KARYAPEDULI BANGSAMenyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan DPP PKPB Nomor: Skep75/DPPPKPB/VV2004 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Partai;Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan DPP PKPB Nomor: Skep121/DPPPKPB/VV2004 tentang Perubahan Susunan Personalia DewanKehormatan Partai;Menyatakan batal dan tidak berlaku Keputusan Dewan Pimpinan PartaiKarya Peduli Bangsa Nomor : KEP04/DPPPKPB/IV/2008 tentangPERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
    PKPB/2006 PartaiKarya Peduli Bangsa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai karya Peduli Bangsa;Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Musyawarah Nasional tahun2006 Partai Karya Peduli Bangsa Nomor : Kep11/Munas PKPB/2006tentang Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya PeduliBangsa masa bakti 20062010;Memerintahkan DPP Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) untuk segeramenyelenggarakan MUSYAWARAH NASIONAL paling lambat tanggal 2April 2010;Memerintahkan Tergugat Ill menyampaikan
    Hal ini mengakibatkangugatan Para Penggugat mengandung cacat formil gugatan tidak jelas/kabur(obscuur libel);Demikian juga dalam petitum gugatannya pada butir 6 halaman 13, parapenggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan tetap berlakuSurat Keputusan DPP PKPB Nomor : Skep121/DPPPKPBA/V/2004 tentangPerubahan Susunan Personalia Dewan Kehormatan.
Register : 30-05-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 52-K/PM.III-17/AD/V/2018
Tanggal 18 Juli 2018 — Oditur:
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
MUKRIM DG TOMMI
7135
f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia atas nama Serda Mukrim Dg Tommi Nomor : SKP/16/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Wadandenzipur 4/Ykn Kapten Czi Novianto, NRP 11060040031184.
g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Daerah Bitung (RSUD Bitung) Nomor : 445/TU/SKK/971/I/2017 tanggal 28 Januari 2017.
h. 2 (dua) lembar foto gambar Serda Mukrim Dg Tommi dengan Sdri.
Lulusera.4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran No.445/TU/SKK/971/1/2017 dari rumah sakit umum daerahBitung (RSUD) Bitung.5) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Personalia No.Skep/16/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Serda MukrimMenimbang3DG Tommi dari Dandenzipur 4/Ykn.6) 1 (satu) lembar Surat Ijin Nikah Serda Mukrim DGTommi dengan Sdri.
Bahwa persyaratan nikah yang Terdakwa berikan kepada Saksi1 berupa surat keterangan personalia, Surat permohonan jjin nikahdan Surat ijin nikah nomor SIN/48/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016yang ditandatangani oleh Wadan Denzipur 4/Ykn Kapten Czi NoviantoNRP 11060040031184 Terdakwa buat sendiri tanpa diketahui olehsatuan.9.
Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan syaratsyarat nikahtersebut kepada Terdakwa agar melengkapi suratsurat dari kesatuan,diantaranya adalah surat personalia, surat domisili dan surat ijinnikah, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungiSaksi bahwa syarat nikah sudah ada, yaitu surat permohonan jjinnikah, surat keterangan personalia dan surat ijin nikah.16.
Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa membuatsendiri Surat Permohonan Izin Nikah, Surat Izin Nikah dan SuratKeterangan Personalia yang Terdakwa ketik sendiri, ditanda tanganisendiri dan dicap stempel sendiri di ruang pers Denzipur 4/Ykn padasaat tidak ada orang.14.
Fitria Ladilae, Surat Izin Nikah dari Dandenzipur4/Ykn Nomor : SIN/48/X/2016 dan Surat Keterangan Personalia atas33nama Serda Mukrim Dg Tommi Nomor : SKP/16/X/2016, semuanyaTerdakwa beri tanggal 31 Oktober 2016 dengan maksud agarmemudahkan dalam mengurus akta.7.
Register : 28-08-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 27-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Bna
Tanggal 30 Desember 2014 — KHAIRUDDIN Melawan 1.PT. BETAMI 2. PT. BETAMI
17060
  • BETAMI sejak tahun1995 s/d Tahun 2011, dan sejak Januari 2011 Penggugat dipromosikansebagai Personalia pada PT. Atakana Pereulak (Group PT. Betami) ;2 Bahwa kemudian karena ada permasalahan di PT. Atakana Peureulak,Penggugat dimutasikan lagi ke PT. Bahari Dwi Kencana Lestari (PT. BDL)yang merupakan satu Group dengan PT. BETAMI dan PT. Atakana Peureulakdengan jabatan sebagai Mekanik. 3 Bahwa sebelum dimutasi ke PT. BDL, Penggugat pernah meminta kepadaHuman Resource Department (HRD) PT.
    Izhar),namun tidak diterima oleh pihak Perusahaan dengan alasan formasi jabatansemula (Personalia) pada PT. BETAMI sudah terisi oleh pekerja lain makaPenggugat dimutasikan ke PT. BDL. 4 Bahwa selama bekerja di PT. BDL, Penggugat merasa posisi pekerjaan padaperusahaan tersebut tidak sesuai dengan profesinya dan keahlianya yang sejakawal bekerja pada bagian personalia, maka sejak tanggal 1 Mei 2013Penggugat mengundurkan diri dari PT.
Register : 21-09-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 31-10-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 88/Pid.B/2015/PN Tgl
Tanggal 20 Oktober 2015 — Barlianto A.S bin Musrin
6313
  • Pid.B/2015/PNTglBahwa barang yang hilang tersebut berupa bundel berisi 18 amplop uang THRkaryawan sejumlah Rp.20.155.000, Bahwa awalnya ada 11 bundel uang THR karyawan yang dimasukkan dalam sebuahdus dititipkan saksi Tri Muniarsih kepada terdakwa ; Bahwa sebenarnya uang tersebut akan dititipkan pada saksi sebagai kepala NonOperasional namun berhubung saksi masuk setengah hari karena sakit kemudiansaksi menyuruh untuk dititipkan kepada terdakwa saja ; Bahwa terdakwa bekerja sebagai kepala bagian personalia
    wib di Kantor PT.Putera Menara Agung di Jalan Flores No.6 Rt.7 Rw.10 Kelurahan MintaragenKecamatan Tegal Timur Kota Tegal telah kehilangan barang ; Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 bundel berisi 18 amplop uang THRkaryawan sejumlah Rp.20.155.000, Bahwa awalnya ada 11 bundel uang THR karyawan yang dimasukkan dalam sebuahdus dititipkan kepada terdakwa ; Bahwa saksi sebagai bagian umum hanya diberitahu oleh saksi Vinsen mengenai haltersebut ; === Bahwa terdakwa bekerja sebagai kepala bagian personalia
    Tata Kusnandar ; Bahwa setelah dititipkan kemudian terdakwa mengembalikan kardus tersebut namunsetelah kardus di cek kembali ternyata ada 1 bundel ammplop yang hilang ; Bahwa isi tiap bundel bervariasi tergantung bagiannya masigmasing ada yang berisi8 sampai dengan 22 amplop lengkap dengan nama dan jumlahnya ; Bahwa terdakwa bekerja sebagai kepala bagian personalia; Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi III tersebut;Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PNTglSakei
    Tata Kusnandar ; Bahwa setelah dititipkan kemudian terdakwa mengembalikan kardus tersebut namunsetelah kardus di cek kembali ternyata ada 1 bundel ammplop yang hilang ; Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Vinsen dan aksiVinsen apor kepada Pak Tata dan akhirnya terdakwa dilaporkan kepada Polisi ; Bahwa terdakwa bekerja sebagai kepala bagian personalia ; Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi IV tersebut;Saksi V SRI WATI : n nneBahwa pada hari Jumat tanggal
    Tata Kusnandar ; Bahwa setelah dititipkan kemudian terdakwa mengembalikan kardus tersebut namunsetelah kardus di cek kembali ternyata ada 1 bundel ammplop yang hilang ; Bahwa terdakwa bekerja sebagai kepala bagian personalia ; Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi V tersebut ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, di persidangan Penuntutumum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar daftar perhitungan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan ; 1 (satu) buah
Upload : 04-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/PDT.SUS/2011
PT. KIRANA SEKERJAN; BASTOMI
3114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat untuk bekerja lagi danmengeluarkan surat rincian uang penggantian hak karyawan yang di PHKserta menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Penggugat sebagaikaryawan Tergugat/ PHK sepihak dengan Nomor Surat No. 05/HRDKSE/SK/IIV2010 karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (8)UndangUndang R.I No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tersebut tidak diterimaoleh Penggugat, sehingga pada tanggal 01 Februari 2010 Penggugatlangsung menghadap personalia
    Kirana Sekernan untuk merundingkanpermasalahan pemutusan hubungan kerja/ PHK sepihak tersebut (bipartit);Bahwa personalia PT. Kirana Sekernan pada saat itu bapak Drs.
    skorsing terhadapPenggugat untuk proses selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukanpenyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)berupa tindakan skorsing kepada pekerja/ buruh yang sedang dalam prosespemutusan hubungan kerja dengan tetap wajid membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima pekerja/ buruh";Bahwa setelah gagalnya perundingan bipartit dengan personalia
    kebunDrs.Ahmada, Penggugatopun menghadap ke Personalia kantor Jambi yaituHal. 3 dari 15 hal.
    Dan hasil perundingan di kantor Jambipada tanggal 8 Maret 2010 malah lebih parah karena personalia Jambi yangmerupakan staff Tergugat menyuruh Penggugat untuk menanda tanganisurat Perjanjian Bersama (PB) yang telah disiapkan oleh staff Tergugat yangberisikan hakhak Penggugat sebanyak 1 (satu) kali ketentuan, sehinggaPenggugat tidak bersedia dan menyatakan perundingan tersebut gagal danpermasalahan ini akan dilanjutkan ke Dissosnakertrans Kabupaten MuaroJambi;Bahwa perbuatan Tergugat yang mendalilkan
Putus : 17-04-2009 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 1/Pdt.G/2009/PN.SBY
Tanggal 17 April 2009 —
389
  • Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 004/IX/SKINDRACOFOOD/2007tanggal 15 September 2007 diangkat sebagai Personala & GA Manager padaDepartement............Departement Personalia & GA.
    Jadi kedudukan atau jabatan PENGGUGAT ketikapermasalahan ini timbul adalah sebagai Personalia & GA Manager (bukti P2) ;Bahwa atas jabatan tersebut oleh TERGUGAT diberi upah/gaji per bulannya adalahsebesar Rp. 2.375.000, (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (bukti P3); Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 PENGGUGAT dipanggil oleh Saudara UmarHanafi, SH yang pada saat itu menjabat sebagai Sales Manager PT. Indraco JayaPerkasa.
    INDRACOJAYA PERKASA telah ada 2 (dua) orang Personalia yaittu PENGGUGAT sendiri danSaudara.
    akalan TERGUGAT saja agar PENGGUGAT mengundurkan diri ; Adalah tidak dapat dibenarkan apabila orang yang bekerja semua berbentuk badanhukum Perseroan Terbatas (PT) dimutasi ke badan hukum lebih jauh darikedudukan awal yaitu berbadan hukum Usaha Dagang (UD), hal ini sama sajakalau TERGUGAT melakukan penghinaan dan pelecehan martabat PENGGUGATsebagai seorang profesional dalain bidang Ketenagakerjaan, karena sebelumbekerja di TERGUGAT, PENGGUGAT sudah malang melintang bekerja sebagaiseorang Profesional Personalia
Register : 06-01-2014 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 04 -K/PM.I-01/AD/ I /2014, 24-02-2014
Tanggal 24 Februari 2014 — SERKA ANWAR
2511
  • Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :- 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor SK/23/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang keterangan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh An. Serka Anwar NRP 39205214880170 Jabatan Babinsa Koramil 13/Keumala Kesatuan Kodim 0102/Pidie, terhitung mulai tanggal 19 September 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan . Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.
    Memohon agar barang bukti berupa suratsurat : 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor SK/23/V/2013 tanggal 13 Mei 2013tentang keterangan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh An. Serka Anwar NRP39205214880170 Jabatan Babinsa Koramil 13/Keumala Kesatuan Kodim 0102/Pidie, terhitungmulai tanggal 19 September 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan4.
    Keadaan aman/damai..Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa yang dibuat olehPenyidik Denpom IM/1 20 Juni 2013, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namunTerdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir dipersidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yangberupa suratsurat :e 1 (satu) lembar surat keterangan personalia
    Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan halhal tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayarbiaya perkara.Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yangberupa surat surat :e 1 (Satu) lembar surat keterangan personalia
    Menetapkan barang bukti berupa surat surat : (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor SK/23/V/2013 tanggal 13 Mei 2013tentang keterangan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh An. Serka Anwar NRP39205214880170 Jabatan Babinsa Koramil 13/Keumala Kesatuan Kodim 0102/Pidie, terhitungmulai tanggal 19 September 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuanTetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.
Putus : 07-02-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1998 K/Pdt/2011
Tanggal 7 Februari 2012 — Direktur Utama PT. SINAR CONTINENTAL vs LILI SADELI, dkk
2824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1998 K/Pdt/2011Bahwa, para Penggugat berbekal SK Nomor Kep 03/DPCJMS/CMH/XI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Komposisi Personalia GerakanMasyarakat Peduli Lingkungan (GMPL) GMPLRW.14 Kelurahan Utama,Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang berkedudukan dan atauberdomisili di RT.03 RW.14, maka segala bentuk kegiatan baik itu halpengangkut sampah, pembetulan aliran solokan yang ada di wilayah RW14,dilaksanakan oleh FGMPL RW14 di bawah kepengurusan Sadr.
    Lili Sadeliselaku ketua FGMPL RW.14 dibantu oleh warga masyarakat RW.14 ;Bahwa, para Penggugat berbekal SK Nomor Kep 03/DPCJMS/CMH/XI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Komposisi Personalia GerakanMasyarakat Peduli Lingkungan (GMPL) GMPLRW.14 Kelurahan Utama,Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi pengangkatan tersebut, maka paraPenggugat mendatangi pihak Tergugat/PT. Sinar Continental secarakekeluargaan dengan maksud dan tujuan memberitahukan :1. Sdr. Muhamad Udin Sahromi ;2. Sdr Maman Dio ;3.
    Sinar Continental diberikan kepada paraPenggugat sebagai pengurus yang baru FGMPL RW.14 sesuai dengan SKNomor Kep 03/DPCJMS/CMH/X1I/2009 tentang Pengesahan PerubahanKomposisi Personalia Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (GMPL) GMPLRW.14 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
Register : 03-02-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 20 Mei 2015 — PT DRAGON PACK; LAWAN; HAPSARI PANGHASTUTI;
4816
  • Hapsari sudah berapakali mendapatSP dari Personalia ;Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sudah di SP2 itu bisa PHK ;Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan perusahaan ;Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/ Pdt.SusPHI/2015/PN.BdgBahwa alat yang digunakan untuk ngepres menggunakan mesin dulukalau tidak bersih dikeprek dulu kKemudian dicolokin lubangnya denganmenggunakan tangan kemudian harus dikebutkebut ;Bahwa saksi tidak pernah mengecek langsung kalau ada laporan 100padahal yang sebenarnya 80
    Foto copy surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi SerikatPekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi Dan Umum Kab/Kota Bogor tentang susunan personalia unit kerja PT Dragon Pack, (BuktiT4, T4a, T4b) ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Tergugat jugamengajukan saksi ke persidangan yang telah disumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut :1.
    Hapsari yaitu pertama kalimelakukan kesalahan sortir tidak bersih dan saksi pernah bicara denganbagian produksi mesin pembolong kertas ;Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 27/ Pdt.SusPHI/2015/PN.BdgBahwa saksi mengetahui berita acara tentang kronologis kejadiantersebut dibuat atas perintah atasannya bagian Personalia ;Bahwa berita acara itu dibuat sebanyak 5 kali dengan alas an karenakesaksian sdri.
    Hapsari tidak benar ;Bahwa saksi pernah melihat berita acara tersebut sebagai pengurus PUKdan ditunjukan oleh sdri Hapsari ;Bahwa berita acara tersebut dibuat di kantor Personalia ;Bahwa sepengetahuan saksi kinerja sdri. Hapsari baik, ada juga kadangkadang tidak baik karena jenis pekerjaannya ada yang gampang dan adajuga yang susah ;Bahwa ada 6 orang di Bagian Sortir untuk mengerjakan pekerjaan yangsusah dan yang mudah ;Bahwa saksi tidak menyaksikan pada saat sdri.
    Hapsari pernah di konfrontir dengan sdri.Neneng di Ruangan Personalia yang dihadiri olen Kepala Produksi,Personalia, sdri. Neneng, dan sdri. Hapsari karena alasan sdri.
Register : 16-05-2013 — Putus : 11-06-2013 — Upload : 18-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 11 Juni 2013 — Dra. Hj. MAESYAROH,MM binti FAOZAN
6835
  • Menetapkan personalia anggota Majelis Pertimbangan DewanPimpinan Cabang dan anggota Majelis Pakar DewanPimpinan Cabang dengan memperhatikan sungguhsungguhusulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan.3. Membentuk dan mengkoordinasikan Bagianbagian/Lembaga.4. Mengambil keputusan tentang pencalonan/ penggantiananggotaanggota yang ditugaskan pada lembagalembaga diluar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat cabang denganpersetujuan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah.5.
    Menetapkan susunan/personalia Pimpinan Fraksi PartaiPersatuan Pembangunan DPRD~ Kabupaten denganmemperhatikan aspirasi anggota Fraksi.7. Memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada FraksiPartai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten denganmemperhatikan aspirasi anggota Fraksi.hal 26 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg8.
    Mengesahkan susunan dan personalia Pengurus HarianPimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Majelis PertimbanganPimpinan Anak Cabang sesuai dengan hasil keputusanMusyawarah Anak Cabang.10.
    Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan PusatPartai Persatuan Pembangunan Nomor0159/SK/DPP/C/VIV2005, tanggal 11 Juli 2005, tentang Susunandan Personalia Pimpinan Harian Cabang Dewan PimpinanCabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus masabakti 2005 2010 adalah sebagai berikut :1. Ketua : Dra. Hj.Maesyaroh, MM bintiFaozan2. Wakil Ketua : H. MOH. JAYADI S.hal 43 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg3. Wakil Ketua : SAIFUL BAHRI, BA.4. Wakil Ketua : H. NOOR YASIN.5.
    Menetapkan personalia anggota Majelis Pertimbangan DewanPimpinan Cabang dan anggota Majelis Pakar DewanPimpinan Cabang dengan memperhatikan sungguhsungguhusulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan.3. Membentuk dan mengkoordinasikan Bagianbagian/Lembaga.4.
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Sela 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
255315
  • 36 (2) ADPartai Golkar);Bahwa Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November 4Desember 2014 diselenggarakan oleh Pengurus yang terbentuk berdasarkanMusyawarah Nasional Partai GOLKAR ke VIII di Pekanbaru, tanggal 5 s/d8 Oktober 2009 (Munas Pekanbaru) dan telah mendapatkan pengesahandari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor M.HH21.AH.11.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan PerubahanSusunan Komposisi dan Personalia
    SEPTEMBER 2012 tentang PENGESAHAN SUSUNANKOMPOSISI dan PERSONALIA PARTAI GOLONGAN KARYAMASA BHAKTI 20092015 DENGAN KETUA UMUM IR.ABURIZAL BAKRIE dan SEKRETARIS JENDERAL IDRUSMARHAM;Bahwa pada tanggal 3 maret 2015.
    M.HH01.AH.11.01 TAHUN 2015 TENTANGPENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARANRUMAH TANGGA, SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA TERTANGGAL 23MARET 2015;10 Bahwa Penggugat menolak dengan keras Keputusan Tergugat III di atasdan pada hari yang sama dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebutpada tanggal 23 Maret 2015, Penggugat langsung mendaftarkan gugatanpembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas SURATKEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMORM.HH01
    .AH.11.01 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAHTANGGA, SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA.
    Padahal, DPP Partai Golkar yang tercatat di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHAM RI Nomor M.HH01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015tentang Pengesahan Perubahan Angaran Dasar, Anggaran Rumah TanggaSerta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, adalahH.R.