Ditemukan 3587 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
permohonanan
permohonan
permohoanan
permohionan
permoohonan
permohonanã
permohonann
perrmohonan
Register : 23-10-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 20-01-2020
Putusan MS MEULABOH Nomor 0372/Pdt.G/2018/MS.Mbo Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 6
28 — 6
Mengabulkan permohonana Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Anjas Asmara bin Sarwono ) untuk menjatuhkan
Talak satu raj'i terhadap Termohon ( Gusriani binti Sugito ) di depan sidang
Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3.
Register : 11-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA NGANJUK Nomor 1666/Pdt.G/2017/PA.NGJ Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 5
17 — 5
Kesimpulan dan Permohonana) KesimpulanSetelah mendengar dan memeriksa dalam kasus perceraian ini, Sudahjelas bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin untuk disatukankembali dalam ikatan keluarga. Dan gugat cerai merupakan solusiterakhir yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Keinginanpenggugat untuk bercerai bukan karena emosi sesaat, akan tetapi jikatetap dipertahankan maka akan membawa kemudharatan lebih banyaklagi.
Register : 12-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 3/P/FP/2020/PTUN.JPR Tanggal 16 September 2020 — Pemohon:
PT. BENLIZ PACIFIC
Termohon:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
269 — 138
PT. BENLIZ PACIFIC
Termohon:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
269 — 138
Oleh karena itu, Pengadilanberpendapat bahwa Pemohon memiliki Kepentingan yang dirugikan akibattidak ditanggapi permohonannya oleh Termohon dan dengan demikianPemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam permohonana quo;3.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1048/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUMIPRATAMA KHATULISTIWA
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sejalan dengan kebijakan tersebut didalilkan juga olehPemohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Perkara Permohonan Hak UjiMateri Nomor 70 P/HUM/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang amarputusannya mengabulkan permohonana HUM Kamar Dagang Indonesia dandalam perkara a quo diantaranya membatalkan ketentuanketentuan yangdiatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf C, Pasal 1 ayat (2) huruf A, Pasal 2 ayat(1) huruf F dan Pasal 2 ayat (2) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, maka penyerahan atas TBS yang
Register : 06-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2020 Tanggal 14 April 2020 — SAIFUL MASHUD, SH, DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI;
437 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
437 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
deposito jaminan, telah sesuaidengan undangundang yang mendasari terbitnya objek hak uji materiil,bahkan Menteri diberi Kewenangan berdasarkan Pasal 54 ayat (3) dapatmeninjau dan mengubah besaran modal dan jaminan deposito sesuaiperkembangan keadaan; Bahwa pemberlakuan ketentuan besaran yang baru bagi PerusahaanPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MIl) yang harusmenyesuaikan besaran modal dan deposito jaminan dengan diberi waktu6 bulan sejak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan objek permohonana
Register : 26-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.SMG Tanggal 25 April 2019 — Pemohon:
1.Siti Mustab Siroh
2.Zulaikah
Termohon:
Bupati Demak
105 — 50
1.Siti Mustab Siroh
2.Zulaikah
Termohon:
Bupati Demak
105 — 50
Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, TERMOHON merupakan PejabatPemerintahan yang berkewajiban untuk memberikan sanksi terhadap kepala desatlogopandogan, maka sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa Permohonana quo menyatakan Kedudukan Hukum (Legal Standing) TERMOHON telahTERPENUHI ;BATAS WAKTU PENGAJUAN 33. Bahwa PARA PEMOHON telah menyampaikan Surat Nomor: 015/SKLIDP/11/2019 tertanggal 28 Februari 2019, Perihal: Permohonan PemberianSanksi Kepala Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah, Kab.
Register : 30-06-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2016 Tanggal 9 Nopember 2016 — PT. MEGA AGROCULTURE VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
106 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLA.0/5/2016Tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan atas Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentangPerubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutanseluas + 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) Hektar diProvinsi Riau;Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan dari Pemohon tersebut,Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:Mahkamah Agung RI Tidak Berwenang Memeriksa PermohonanA
perintah maupun larangan yang mengatur tatatertib pada masyarakat atau negara.Bahwa objek permohonan a quo, yaitu Keputusan Menteri KehutananNomor SK.878/MenhutlI/2014 tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan Provinsi Riau adalah merupakan keputusan yangmemuat norma bersifat konkrit, individual dan final dan bukanmerupakan norma yang berisi perintah dan larangan, sehingga tidaktermasuk norma hukum sebagaimana ketentuan tersebut angka 2 diatas.Bahwa disamping tidak memuat norma hukum, objek permohonana
Putus : 23-05-2012 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 270 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 23 Mei 2012 — PT. INDONESIA SECURITY KONSULTASI INVESTIGASI (PT. ISKI) VS 1. BUDI SULISTIYO, DKK
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tindakan Pemohon Kasasitersebut tidak dibenarkan, lagipula sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak tertulis dinyatakansebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapatMahkamah Agung Permohonana Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusanPengadilan Hubungan Industrial sepanjang mengenai upah proses menuju PHK denganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa
Register : 04-03-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2014 Tanggal 11 Desember 2014 — ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI") VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
136 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEBERATAN TERHADAP POKOK PERMOHONANa Pembentukan PM Kominfo No. 32 Tahun 2013 Secara Formal Telah MemenuhiProsedur Pembentukan Peraturan Perundangundangan;1 Bahwa pokokpokok pikiran UndangUndang No. 32 Tahun 2002 telahmengamanatkan Pemerintah untuk mengantisipasi penggunaan teknologi digital dibidang penyiaran sebagaimana tercantum dalam Bagian Penjelasan Umum Paragraf 6angka 4: ((Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasikhususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital
Register : 29-03-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 19-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2011 Tanggal 26 Mei 2011 — KIM JOHANES MULIA (DIREKTUR PT. GARBAPATI PRAKARSA) DAN PRESIDEN RI.;
667 — 546 — Berkekuatan Hukum Tetap
667 — 546 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan danPenyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan(vide bukti T 2) yang menjadi objek permohonan keberatan tersebutdisahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Januari 2007, dan telahdiadakan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 16 P/HUM/2011Tahun 2008 (vide bukti T 3) yang disahkan dan diundangkan padatanggal 4 Februari 2008 ;Dihitung dari tanggal disahkan dan diundangkannya objek permohonana
Register : 13-06-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 125/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 13 Nopember 2017 — PT JAYA NUR SUKSES (Perseroan) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
342 — 238
342 — 238
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmemutuskan:Dalam PermohonanA.
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNTEX GARMENT INDONESIA
96 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesimpulan Dan PermohonanA. KesimpulanBahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Pemohon Bandingberkesimpulan sebagai berikut :Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 458 B/PK/PJK/2016a. SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10tanggal 06 Mei 2010 telah diterbitkan melebihi batas waktu 12 bulansebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP sehinggaSKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 tersebut seharusnya batal demihukum;b.
Register : 02-08-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 111/Pid.Prap/ 2016 /PN.Jkt.Sel Tanggal 29 Agustus 2016 — N a m a : Ryan Seftriadi
U m u r : 25 tahun/ 24 September 1991
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : C P N S (Calon Pegawai Negeri Sipil);
A l a m at : Kampung Rawa Bebek Bekasi, Kota Baru, Bekasi Barat
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
adalah Keluarga sebagai Anak dari Tersangka Rohadi SH., MH., dalam perkara Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kuasa tanggal 20 Juni 2016 kepada Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH., dkk.. pada Kantor ANDITAâÂÂS LAW FIRM berkedudukan di Prudential Centre Lantai 22, Kota Kasablanca, Jalan Casablanca Raya Kav-88, Jakarta Selatan 12870 untuk selanjutnya menyebut dirinya sebagai PEMOHON GUGATAN PRAPERADILAN;
M e l a w a n
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKS-025/01-55/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 diwakili dan dikuasakan kepada Setiadi, S.H., M.H., Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum., Indra Mantong Batti, S.H., LL.M.,. Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.Hum., Luki Dwi Nugroho, S.H., Rini Afriyanti, S.H., M.Kn., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., dan Raden Natalia Kristianto, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 (selanjutnya disebut âÂÂTermohonâÂÂ).
253 — 165
253 — 165
DALAM POKOK PERMOHONANa. KEWENANGAN TERMOHON, TERKAIT DENGAN STATUSTERSANGKA ROHADI ADALAH SEBAGAI PANITERAPENGGANTI;Hal. 37 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN. Jkt. Sel.b. KEWENANGAN TERMOHON DALAM UU PEMBERANTASANTINDAK PIDANA KORUPSI, TERKAIT PENAFSIRAN PEMOHONATAS DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DISANGKAKANTERHADAP TERSANGKA ROHADI MERUPAKAN BENTUKGRATIFIKASI;c. PENYADAPAN;PENANGKAPAN DENGAN CARA OPERASI TANGKAPTANGAN (0TT);e. PENETAPAN TERSANGKA;f. PENGGELEDAHAN;g. PENYITAAN;h.
DALAM POKOK PERMOHONANa. KEWENANGAN TERMOHON, TERKAIT DENGAN STATUSTERSANGKA ROHADI ADALAH SEBAGAI PANITERAPENGGANTIBahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya: Bahwa dengan meneliti ke2 materi dalam Berita AcaraPemeriksaan maka dapat ditemukan kekeliruan dari Termohonyang telah melampaui kewenangannya akibat Tersangka (RohadiSH MH sebagai ayah Pemohon) ditetapkan sebagai Tersangkaselaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — PT. SAINATH REALINDO VS MENTERI KEUANGAN RI;
238 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
238 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan adagium no taxationwithout representation yang artinya tidak ada pajak tanpaperwakilan dan no participation without tax yang bermakna tidakada partisipasi tanpa pajak;Bahwa berdasarkan uraianuraian yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyaikedudukan hukum (/egal/ standing) untuk mengajukan permohonana quo;KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON13.14.15.16.Bahwa Pemohon adalah pemilik gedung perkantoran Sainath Toweryang terletak di Jalan Selangit Blok
Putus : 24-09-2018 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1253 K/PID.SUS/2018 Tanggal 24 September 2018 — Ir. BUDI SULISTYO, MT
201 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
201 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lampiranlampiran dokumen permohonana tagihan termin ke2(Kedua) yang belum ditadatangani diantaranya:a. 1 (satu) lembar asli faktur tagihan 50% (lima puluh persen)untuk pekerjaan penyusunan Kajian PengembanganInfrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 3Desember 2012:b. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 103/Ekst.
Register : 02-04-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PA BEKASI Nomor 1195/Pdt.G/2018/PA.Bks Tanggal 1 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 2
12 — 2
dalam Rekopensi angka 1sampai dengan angka 4 karena dalil tersebut tidak berdasar dan tidakberalasan sesuai fakta yang sebenamya yakni bahwa yang menjadialasan dan dasar Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi mengajukanpermohonan a quo karena pertemanan yang tidak wajar TermohonRekonpensi dengan saudari Xxxx diketahui oleh PemohonRekonpensi/Termohon Konpensi sehingga dalildalil TermohonRekonpensi/Pemohon Konpensi dalam permohonan a quo hanyalahalasan yang dicaricari sebagai pembenar untuk mengajukan permohonana
Register : 22-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 108/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
Ir.EFFENDI
Tergugat:
WALIKOTA BENGKULU
63 — 39
Ir.EFFENDI
Tergugat:
WALIKOTA BENGKULU
63 — 39
dasarnya Pengguat menilai bahwa Keputusan WalikotaBengkulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya denganJabatan, terdapat kekeliruan.Atas dasar penilaian kekeliruan dasar hukum untukkemudian disandarkan pada tahun putusan pidana yangdijatunkan kepada Penggugat, serta pertimbanganpertimbangan lainnya, maka melalui surat keberatantersebut, selain mengajukan permohonan keberatan,Penggugat juga mengajukan permohonana
Register : 14-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Mdn. Tanggal 11 April 2019 —
208 — 70
208 — 70
Karenasebagaimana telah TERMOHON kemukakan di atas, dalil PARA PEMOHONpada halaman 7 point B dan seterusnyamempermasalahkan mengenaiadanya perselisihan hak yang merupakan wewenang pengadilan hubunganindustrial, di mana sampai saat PARA PEMOHON mengajukan permohonana quo, belum ada putusan pengadilan hubungan industrial yang berkekuatanhukum tetap yang memutuskan tentang adanya kewajiban atau tagihankepada TERMOHON.
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 20 Nopember 2015 — -AKMALULHUDA
-ENDI YUSUF MANSHUDI, SPd Bin SOMA SASMITA
-WAWAN SUMANTRI
106 — 27
106 — 27
Bahwa berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Koperasi Putra Daerahterdapat 4 permohonan kredit kepada PT Bank Jabar Banten yaitua. 1 (satu) Permohonan Kredit Modal Kerja Nomor 36/KPD/V1V2012 tanggal23 Juli 2012 dengan nilai permohonan kredit sebesarRp50.000.000.000,00b. 3 (tiga) Permohonana Kredit Tanoa Agunan (KTA) untuk anggota yaituNomor 30/KPD/V1IV2012 tanggal 23 Juli 2012, Nomor 33/KPD/VV2012tanggal 19 Juni 2012 dan Nomor 72/KPD/VIV/2012 tanggal 23 Juli 2012dengan masingmasing sebesar Rop20.000.000.000,00
Bahwa berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Koperasi Putra Daerahterdapat 4 permohonan kredit kepada PT Bank Jabar Banten yaitu1. 1 (satu) Permohonan Kredit Modal Kerja Nomor 36/KPD/VIV/2012 tanggal23 Juli 2012 dengan nilai permohonan kredit sebesarRp50.000.000.000,002. 3 (tiga) Permohonana Kredit Tanoa Agunan (KTA) untuk anggota yaituNomor 30/KPD/V1IV2012 tanggal 23 Juli 2012, Nomor 33/KPD/VV2012tanggal 19 Juni 2012 dan Nomor 72/KPD/VIV2012 tanggal 23 Juli 2012dengan masingmasing sebesar Rop20.000.000.000,007
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 4644 — 2133
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
Pokok Permohonana.
tidak dapat mengajukan saksi meringankan (a de charge) yang tidakmendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan ataudidakwakan, maupun yang potensial disangkakan atau didakwakan kepadaPemohon;3.2 Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akanmempertimbangkan:a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuspermohonan a quo;b. kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonana