Ditemukan 4985 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-11-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 432/Pdt.P/2013/PN.Klt Tanggal 2 Desember 2013 — PONIRAN, S.IP, DK
83 — 13
83 — 13
mendapatkan ijinuntuk mengangkat anak dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, denganKeputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 460/275,tanggal 18 Juli 2013 ;Bahwa maksud dan tujuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh ParaPemohon tersebut demi masa depan anak angkat Para Pemohon dan untukmendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak di kemudian hari ;Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan layak karenabaik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 692/PID/2020/PT MKS Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum :
1. MUHAEMIN, SH
2. TRI UTAMI PUTRI, SH
Terdakwa :
AGUSTINA Alias AGU Binti SYAMSUDDIN
58 — 28
58 — 28
Barru No. 21tahun 2001 tentang Minuman Keras.KEBERATAN KETIGABahwa, dalam Memori Banding Terdakwa pada halaman 3 Angka5yang menguraikan alasannya pada pokoknya menjelaskan Bahwapenyidikan terhadap perkara terdakwa hanya dilakukan olehPenyidik Kepolisian tanpa melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipilyang bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) PERDA No. 21 tahun 2001tentang Minuman Keras yang berbunyi Penyidikan terhadappelanggaran ketentuan peraturan daerah tentang Minuman Kerasadilakukan oleh Penyidik
Register : 07-07-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Srh Tanggal 29 Juli 2020 — Pemohon:
DORMINI SIBURIAN
27 — 16
DORMINI SIBURIAN
27 — 16
penetapan sehingga menjadimenetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada KutipanAkta Kelahiran Nomor: 1218LT051120180008 tanggal 26 Juni 2020 darinama anak Pemohon semula Petrus Adianto Sitinjak menjadi Petrus Sitinjak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonanPemohon, yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenaiperubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipilyang
Register : 10-09-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Rh Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 13
42 — 13
berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang dihadirkan di persidangan, maka terbukti bahwa dalam perkawinanantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat 4 huruf b dan c menjelaskansuami menanggung biaya pengobatan serta biaya pendidikan anak, hal ini puladikuatkan dalam pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwabiaya pemeliharan anak ditanggung oleh ayahnya;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 09-12-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 235/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM Tanggal 9 Desember 2014 — Ny. MAGDALENA CHRISTIANTI LAWAN Tn. ANDRE RIZAL RUSTAM
50 — 14
50 — 14
akibat hukumnya, maka sesuaiketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, harus diperintahkankepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat lain yang ditunjuk untukitu. agar mengirim salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perihalperceraian tersebut kepada Pejabat/Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Register : 13-05-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 23/G/2020/PTUN.SMD Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
GUSRAN
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
300 — 123
GUSRAN
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
300 — 123
Dengan demikian SuratKeputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telahmenimbulkan akibat hukum ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan PemerintahKabupaten Kutai Barat ;Bahwa Penggugat, dengan alasanalasan yuridis sebagaimanaakan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat KeputusanHalaman 8 dari 43 HalamanPutusan
Dan, pemberhentianPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah adanya PutusanMahkamah Agung RI Nomor 808 K / Pid.Sus / 2015 tanggal 13Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan
Register : 02-03-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PA SERANG Nomor 190/Pdt.G/2013/PA.Srg Tanggal 29 Agustus 2013 — Pemohon vs Termohon
13 — 3
13 — 3
Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon tentunya telah melakukansuatu pelanggaran dan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) No.10 tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta PeraturanPemerintah (PP) No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang saat ini masih diberlakukan;
Negeri Sipil Pemohon yang melakukan pernikahankembali tanpa seyin Termohon dan atasannya tentunya telah melakukan suatupelanggaran dan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 tahun1980 tentang disipln Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta PeraturanPemerintah (PP) No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-08-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 88/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
ALBERT ZHULLKARNAIN PARA, A.Md
Tergugat:
BUPATI KUPANG
93 — 37
ALBERT ZHULLKARNAIN PARA, A.Md
Tergugat:
BUPATI KUPANG
93 — 37
Dengan Hormat sebagai PNS kepadapara PNS tersebut;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SuratEdaran Nomor 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negarayang melakukan Tindak Pidana Korupsi;Keputusan Bersama (SKB) yakni Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya DenganJabatan tanggal 10 Mei 2019 ( Fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor :15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 127/G/2014/PTUN.JKT Tanggal 15 Oktober 2014 — LALU YUSUF ADININGRAT, S.E;KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
98 — 60
98 — 60
Bahwa pemberhentian/pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipilyang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966dalam Pasal 7 ayat (2) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 Pasal 8 huruf a dan huruf b yakni pemberhentiankarena melanggar disiplin dan melanggar ketentuan hukum pidanayang telah berlaku tetap dan pemberhentian karena meninggalkantugas secara tidak sah yang diatur di dalam Pasal 12 PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979, semuanya telah diatur di dalamPeraturan
sehingga memenuhi Asas Kepastian Hukum yang akanditegakkan;b) Asas Keseimbangan, Bahwa Keputusan Kepala Badan KependudukanDan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam objek perkara inidikeluarkan tidaklah bersifat serta merta karena didahului oleh proseskeputusan yang bersifat proseduril normatif dengan melakukanpemeriksaan terlebin dahulu terhadap Pegawai Negeri Sipil yangmelakukan tindak pidana dan dibuat berita acara pemeriksaannya,dibaca serta ditandatangani oleh pemeriksa dan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-10-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 556/Pdt.G/2017/PN Sgr Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 23
26 — 23
baikPenggugat dan Tergugat samasama mengakui perkawinannyayang dilakukanpada tanggal 25Pebruari 2009 di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista,Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh MangkuSuradnya, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 281/WNI/Bsb/2009,tanggal 28 Agustus 2009;Halaman 14 dari 22Putusan Perdata Gugatan Nomor 556/Pat.G/2017/PN SgrMenimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukanmenurut hukum agama dan telah pula dicatatkan pada intansi pencatatan sipilyang
Register : 14-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PA BANGGAI Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Bgi Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 21
54 — 21
alasan telah terjadinya perselisihan danpertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahuluperlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihakberperkara, karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikanpermohonannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa Pemohon sebelum memeriksa pokok perkara,Hakim terlebin dahulu memeriksa /ega/ standing Pemohon dalam mengajukanperkara ini, mengingat Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA SANGGAU Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Sgu Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 2
62 — 2
serta disesuaikan pula dengan ketentuan sertaprosedur yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir,Kabupaten Sekadau;Menimbang, bahwa Hakim menilai keinginan Pemohon untukmendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang benar dan sesuai dengan datayang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir,Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 167/Padt.G/2019/PA.SguKabupaten Sekadau, merupakan hak Pemohon sebagai warga negaraIndonesia untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan catatan sipilyang
Register : 19-09-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PA SEMARANG Nomor 2100/Pdt.G/2016/PA.Smg Tanggal 30 Maret 2017 — PEMOOHON DAN TERMOHON
12 — 0
12 — 0
2014 hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi; Bahwa upaya damai sudah dilakukan baik oleh Majlis pada setiagp kalipersidangan, Mediator, para Saksi sebagai orang dekat dengan Pemohonmaupun Termohon dan bahkan anak kandung Pemohon dan Termohon,namun tidak berhasil:;Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai negeri Sipil telah diberikesempatan untuk mengurus keterangan atasan namun tidak melakukan,dengan alasan tidak ingin bercerai;Menimbang, bahwa keterangan untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 28-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 K/TUN/2014 Tanggal 28 Januari 2015 — MOHAMAD AGUS VS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat PembinaKepegawaian tersebut membuat surat pernyataan persetujuan;3. Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 dandisampaikan kepada:a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan;danb.
Register : 26-03-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 271/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat
Tergugat
20 — 5
20 — 5
2006tentang Administrasi Kependudukan maka kewajiban pelaporan adanyaperceraian tersebut disampaikan oleh para pihak paling lama 60 hari sejakputusan perceraian dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ditempatterjadinya perceraian, akan tetapi ketentuan tersebut di atas dengan berlakunyaUU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 joSurat Edaran Mentri Dalam Negeri RI Nomor 470/327/SJ tertanggal 17 Januari2014 pada angla 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipilyang
Putus : 22-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 879/Pid.Sus/2018/PN SDA Tanggal 22 Nopember 2018 — Diding Arifianto als Bondet Bin Kusmianto
27 — 4
27 — 4
peredarannya secara bebas dilarang;Bahwa keterangan saksi dalam BA Penyidikan benar;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2018/PN SDAMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2018sekitar pukul 22.30 Wib Di pertigaan pom bensin Dsn Klagen Kel TropodoKec Krian Kab Sidoarjo dan Dsn Klagen Rt 06 Rw 04 Kel Tropodo KecKrian kab Sidoarjo. oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang
Register : 26-08-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN AMUNTAI Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Amt Tanggal 1 September 2020 — Pemohon:
NORKHALISAH
47 — 8
NORKHALISAH
47 — 8
angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perubahan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
Register : 28-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Klt Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
15 — 2
tertanggal 05 Maret 2019 dan tanggal 15 April 2019 yangdibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah menurut hukum maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, untukmelakukan perceraian ini telah memperoleh ijin dari Bupati Klaten Nomor474.2/0691/29/2018;Bahwa, Tergugat yang juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 141/Pdt.P/2020/PN Tdn Tanggal 6 Oktober 2020 — Pemohon:
Suryanto Wahid
27 — 7
Suryanto Wahid
27 — 7
pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan aktayang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran anak Pemohon diterbitkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, makademi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama dan perbaikan aktakelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 KitabUndangUndang Hukum Perdata, maka perlu memerintahkan kepada Pemohonuntuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipilyang
Register : 23-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Psp Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 7
28 — 7
Hal ini sejalanpula dengan pendapat Ulama dalam kitab alAnwar, juz Il, halaman 149,yang artinya berbunyi sebagai berikut:Artinya: Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alatalat yangdiajukan dan memberikan keputusannya,Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syari di atas diambil alin olehMajelis sebagai pendapatnya sendiri;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, Penggugat