Unsur Menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementarawaktu ;Menimbang, bahwa terdakwa Roni Takalamingan merupakan Pengawai negeri sipilyang bertugas sebagai kepala Kantor Pos Cabang Tahuna yang diangkat berdasarkan suratkeputusan kepala kantor wilayah X Makasar dengan nomor.376/SDMI/Rhs/0507 tanggal 10mei 2007;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa Roni Takalaminganmempunyai tugas untuk melakukan pemasaran, Pengawasan operasional dan keuangan Kantor,melaksanakan pembinaan

Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggarSumpah/Janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berat yang menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidakdapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam denganhukuman penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan ancamanhukuman yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatanyang berat.

pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Pasuruan; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri dan telah dikaruniai 2 (dua) oranganak, masing masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal bersama saksi di Kraton; Bahwa saksi tahu antara Penggugat denganTergugat sering berselisih dan bertengkarsejak sekitar tahun 1998; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarantersebut karena tergugat berbuat selingkuhdengan isteri XXXXXX, Pegawai Negeri Sipilyang

apitersebut adalah anggota TNI, POLRI, dan Instansi Sipil yang dapatrekomendasi dari pimpinan, perbakin dan lulus psikologi, dapatmenembak dan menguasai senjata dan lulus ujian menembak;=> Bahwa sampai saat ini yang berhak memproduksi senjata apibeserta dengan amunisi adalah PT.PINDAD Indonesia yang telahdipercaya dan diberi ijin oleh pemerintah sedangkan siapasiapa yangdiperbolehkan atau menggunakan senjata api adalah Pejabat Negara(Pemerintahan), TNI, POLRI, Instansi Pemerintahan maupun orang sipilyang

hukumberkenaan dengan tindak pidana.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, terbukti ParaPemohon berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang dapatmengganggu aktivitasnya merawat calon anak angkat.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti Para Pemohontelah memperoleh persetujuan dari Dinas Sosial untuk melakukanpengangkatan anak terhadap anak bernama ANAK.Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.12 dan P.13, dikuatkan denganketerangan saksisaksi bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang

sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut untukdikabulkan;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa karena permohonan Termohon dikabulkan, makaMajelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan olehPemohon Rekonvensi;Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagianrekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadiTermohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagaiTermohon menjadi Pemohon Rekonvensi;Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang

., MH telah berupayamendamaikan para pihak berperkara, namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif guna memenuhi maksud Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, di depan sidang Penggugat tidak menyerahkan surat izindari atasan namun hanya menyampaikan surat Pernyataantertanggal 9 April 2011, meskipun Majelis hakim telahmemberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus suratizin atasan tersebut ;Menimbang

Binjaitertanggal 16 Oktober 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT,yang mana pernikahan tersebut telah sah menurut hukum dan telah sesuaidengan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Bahwa setelah melangsungkan ikatan pernikahan di Gereja Khatolik Binjaibeberapa minggu setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatberangkat ke Nias yang mana Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

memberikanpertimbangannya apakah kemudian ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugata quo dapat dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasanalasanyang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya antara lain Penggugatpada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: Bahwa setelah melangsungkan ikatan pernikahan di Gereja Khatolik Binjaibeberapa minggu setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatberangkat ke Nias yang mana Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

Objek Sengketa bersifat konkrit, individual, dan final.Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai objek sengketa yangbersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukumbagi terhadap 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipilyang termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat, sebagai berikut :a.

Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar Peraturan KepalaBKN Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang turut melantik Eselon Il (Kepala Dinas DukcapilHalaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016Kabupaten Tana Tidung menjadi Pelaksana pada bagianumum sekretariat daerah).Tindakan Tergugat memberhentikan Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil adalah bertentangandengan Pasal 83A ayat (2) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 perubahan

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/048/BKD/2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/171/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/048/BKD/2016 tentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/171/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriKurniawati;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/048/BKD/2016 tentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/171/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriKurniawati;4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/050/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/173/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/050/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/173/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Rusmiati,S.Pt.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/050/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/173/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas Rusmiati, S.Pt.;4.

UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang Isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Rahmawati binti Alimuddinsaat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun O1 (satu) bulan. Hakim menilai buktiP.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktiansempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon danHal. 13 dari 21 Hal.

melakukanperceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dariHalaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pat.G/2021/PN PtsPejabat; Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat ataubagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untukmemperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secaratertulis;Menimbang, bahwa terhadap syarat izin cerai dari atasan tersebut,Majelis Hakim memandang hal itu haruslah dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai XXX dengan gaji Rp. 4.291.300, perbulan;2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisahrumah, yang pertama sejak bulan Penggugat Rekonvensi pergi bekerjake luar negeri selama lebih kurang dua tahun adalah terkategori bukannusyuz karena Penggugat Rekonvensi pergi ke Luar Negeri dengan izindari Tergugat Rekonvensi.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatkeberadaan Surat Izin Bercerai dari Termohon tersebut dianggap telahmencukupi dan tidak mengurangi makna dari Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 :halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6280/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPemohon

bukti P4 berupa Surat Tanda TerimaLaporan Polisi NomorSTTLP/740/VIII/2020 Papua/Resta Jayapura Kota tanggal29 Agustus 2020 menunjukkan bukti bahwa setelah berjalannya waktu rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi penelantaran dan kekeraanpsikis dalam Rumah Tangga menandakan antara Penggugat dengan Tergugatada terjadi pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangga;Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN JapMenimbang, bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang

quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah substansi objek sengketa telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P1=T1, Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang

tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalamHalaman 41 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUNMDN.Keputusan atau ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadidasar keputusan;Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara dibidang kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentiankarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yangada hubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan permohonan cerai dariPemohon/Tergugat Rekonvensi maka konsekwensi perceraian harusdipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang menceraikan isterinya sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi seorang Pegawai Negeri Sipilyang memiliki penghasilan dari gaji pokok, tunjungan daerah dan jugaperjalanan dinas, jika di totalkan bisa mencapai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluhjuta rupiah) perbulannya, gaji pokok Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalahRp. 3.492.400,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empatratus rupiah), tunjangan isteri Rp. 349.240,00 (tiga ratus empat puluh18sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), tunjangan beras sebesarRp. 139.520,00 (

petunjuk teknis pelaksanaan peraturan tersebutpada angka 1.3 diterangkan lebih lanjut dalam Surat EdaranKepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor08/SE/1983, tanggal 26 April 1983 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Surat Edaran Nomor48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

danmenyajikannya semua sampai tuntas sesuai apa yang disampaikanbunyi pasal 3 (tiga) tersebut di dalam jawaban tergugat dalam eksepsipoint 1.7 dimana bunyi pasal 3 (tiga) tersebut adalah: Karenaperkaraperkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraianadalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islamdan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam,diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agarHakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipilyang