undangan dalam hal ini adalah PeraturanDaerah Kabupaten Blora nomor : 6 Tahun = 2006Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa antara yang terjadi dengan PENGGUGAT denganSdr AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO secara berbeda bedamenunjukan jelas jelas Tergugat telah melanggarASAS KEPASTIAN HUKUM ; Bahwa perbuatan Tergugat melanggar RASA KEADILAN,karena Tergugat secara sewenang wenang, telahmerampas hak PENGGUGAT yang berupa masa jabatanHal. 11 dari 50 hal

Hal mana tampakjelas, gugatan ini sekedar kelihatan berbobot,PENGGUGAT mendalilkan surat keputusan TERGUGATbertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenBlora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danHal. 15 dari 50 hal.

16Bahwa selanjutnya Pasal 46 Peraturan Daerah KabupatenBlora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa digunakan sebagai dalilgugatan juga tidak tepat, karena berdasarkan Pasal18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005tentang Desa Jo.

Peraturan DaerahKabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDEBE gm mmm mm = mn min iin min mein ie ie eeBahwa benar, berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku (sebagaimana terurai dalam angka 3diatas), terdapat 3 (tiga) mekanisme untukpemberhentikan Kepala DesaVOITO fs see see sees cee ee 8Pasal 17 ayat 3 PP No. 72 tahun 2005 tentang Desajo. Pasal 46 ayat 3 Perda Kab.

Blora No. 6tahun 2006 =a tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengesahan pemberhentianKepala Desa oleh Bupati dilakukan setelahmendapatkan usulan dari Pimpinan BPD(berdasarkan keputusan musyawarah) melaluiCamat bagi Kepala Desayang : 25 rrr rr rrr rrr rrr eerste eee eeHal. 19 dari 50 hal.

, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala.

Terhadap posita Penggugat pada nomor 9 dapat kami sampaikan jawaban bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa jo Pasal 96 Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, sbb : Bupati menerbitkan Keputusan tentang

Apalagi acara tersebut juga diliput olehmedia massa.Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Penggugat untukmenyampaikan bahwa penetapan, pengesahan, dan pelantikan KepalaDesa Sidorekso Terpilih, tidak sesuai dengan Asas Keterbukaan.15.

T18 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 19 Tahun 2006,tanggal 20 Oktober 2006, tentang Pencalonan Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopidari fotokopi); 19. T19 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 4 Tahun 2007,tanggal 17 Maret 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa(fotokopi dari fotokopi); 20.

Kutai KartanegaraNo : 11 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentianKepala Desa dan Perangkat Desa Jo.

BAWASKAPSesuai dengan PerBup No : 01/2007 tentang petunjuk pelaksanaan cara pencalonan,pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa (Bab Penjaringan Calon KepalaDesa angka 6) maka penilaian Penggugat kepada Tergugat I dianggap telah melanggarasas permainan/fairplay adalah tidak berdasar dan untuk itu dalil Penggugat tersebutpatutdikesampingkan ;.

Kutai KartanegaraNo: 11 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentianKepala Desa dan Perangkat Desa Jo.

Perda KabupatenKutai Kartanegara No.11/2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan,pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Perangkat Kadesdan telah melalui prosedur hukum yang benar menurut Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.Mengenai akibat hukum dikeluarkannya surat keputusan.

, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuanketentuanlain yang berkaitan dengan sengketa ini;MENGADILI :DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;DALAM POKOK SENGKETA:1.

Bahwa saksi tidak diundang dan tidak hadir saat pelantikan perangkat desa yang baru:; Bahwa saksi tidak tahu persis kapan perangkat desa barudilantik; Bahwa kebiasaan saksi pergi ke sawah jam setengah enam,setengah tujuh pagi setiap hari dan pulang istirahat jam sebelas, jamdua belas siang dan berangkat lagi jam satu siang dan pulang jamsetengah enam sore; Bahwa seingat saksi saat saksi lewat dibalai desa ada ramairamai,perasaan saksi waktu itu apakah ada pelantikan, padahal ada pemberhentian pelantikan

pak Kepala Desa kepadamenyampaikan saksi besok ada acara dibalai desa jam 8; Bahwa saksi hadir saat pelantikan dan saksi tidak semua kenal yang hadir; Bahwa saat pelantikan pak Kepala Desa hadir, dari pihakkecamatan, kepolisian, dan Koramil juga hadir; Baha seingat saksi acara pelantikan dimulai jam Jam 10 selesaijam11; Bahwa saat pelantikan tidak yang protes, lancarlancarHalaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor : 175/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa saksi pernah melihat ramairamai dibalai desa hanya waktupelantikan; Bahwa saksi mengetahui ada pelantikan dari Sdr. YogiSetyadani:; Bahwa setahu Saksi sdr. Yogi Setyadani dilantik sebagai Kamituodan pelantikan dilaksanakan Tanggal 10 Maret 2018:; Bahwa Saksi hadir saat pelantikan Sdr. YogiSetyadani Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ikut seleksi perangkat Bahwa saksi tidak tahu sdr.

Yogi; Bahwa dua hari setelah pelantikan ada pengumuman dipapan balai desa; Bahwa saksi tahu ada pengumuman karena hampir setiap harisaksi menyalakan lampu didepan balaidesa; Bahwa seingat saksi saat acara pelantikan saat itu semua yanghadir tanda tangan;Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor : 175/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Sdr.Sutarno); Bahwa setahu Saksi Penggugat ikut ujianseleksi; Bahwa Saksi mendapat undangan pelantikan dari panitia diberioleh pak Masrokin dan tidak hadir di acarapelantikan; Bahwa seingat saksi pelantikan dilaksanakan tanggal 10 Maret2018; Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua peserta Pilperadesmendapat undangan pelantikan, tapi Saksi mendapatundangan; Bahwa setahu saksi kedudukan pak Masrukin dalam kepanitiaanPilperades desa Sampang adalah sebagai anggota Panitia

, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa ; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian

Dan PemberhentianPerangkat Desa ; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sdr Herman Susilo tanggal 16 Januari 2018,selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

danPemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten PurworejoNomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat DesaHalaman 71 dari 93 halaman Putusan Nomor : 108/G/2018/PTUN.

No. 31 K/TUN/2004dan c UndangUndang No. 5 Tahun 1986, karenanya patut untuk dinyatakanbatal atau tidak sah;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikanputusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 04/2002,tentang Pengangkatan dan Pelantikan Sdr.

penundaandari Pengurus dan Anggota BPD maka acara pelantikan tersebut diundurpada tanggal 11 Juni 2002, dimana dalam kesempatan tersebut Tergugatjuga telah menyebar undangan yang kedua kalinya kepada tokohmasyarakat, Pengurus dan Anggota BPD; Dengan demikian PenggugatHal. 4 dari 9 hal.

No. 31 K/TUN/2004dianggap mengetahui adanya Pelantikan Sekretaris Desa Plosolor padatanggal 27 Mei 2002, bukan pada tanggal 11 Juni 2002. Oleh karena itugugatan ini seharusnya diajukan sebelum tanggal 27 Agustus 2002sebagai batas terakhir pengajuan gugatan;3. Bahwa Surat Keputusan No. 4/2002 ditetapkan tanggal 27 Mei 2002,bukan tanggal 11 Juni 2002 sebagaimana dalil Penggugat dalamgugatannya di atas serta petitum angka 3.

Padahal sebelumnya tanggal 27Mei 2002 telah disebar undangan mengenai pelantikan danpengangkatan Sekretaris Desa yang diketahui umum (P9). Apalagitanggal Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa Plosolor adalahtanggal 27 Mei 2002 bukan tanggal 11 Juni 2002 (Bukti P4). SeharusnyaJudex Factie menyatakan gugatan Penggugat telah melampaui bataswaktu yang ditetapkan oleh Undangundang karena telah melebihi 90Hal. 6 dari 9 hal. Put.

, MahkamahAgung tidak sependapat karena tanggal 27 April 2002 adalah tanggalditerbitkannya Pengangkatan Sekretaris Desa Plosolor dan tanggal 11 Juni2002 adalah tanggal Pelantikan Sekretaris Desa, karenanya Pelantikan tidakmelebihi tenggang waktu yang ditentukan;Bahwa mengenai adanya kebocoran soalsoal ujian dimana Juhantomemperoleh kebocoran hal tersebut tidak dapat diterapbkan kepada R.

Bukti T42 : Screenshoot fotofoto saat pelantikan tangal 14 Maret2018 di Balai Desa Pilangrejo (Sesuai printouthandphone);43.

Imam Cahyono (Penggugat); Bahwa pelaksanaan pelantikan yaitu tanggal 14 Maret 2018 kuranglebih pukul 08.00 wib; Bahwa saat pelantikan berlangsung ada demo di luar halaman BalaiDesa Pilangrejo; Bahwa para Ketua RW yang diundang dalam acara pelantikanmempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil pelantikan kepadawarga melalui para Ketua RT masingmasing; Bahwa terhadap bukti T28, foto pada saat pelantikan perangkat desatanggal 14 Maret 2018 yang memakai tas selempang membelakangi kamera adalah Penggugat

Halaman 38 dari 60 halaman Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Penggugat yaitu anak menantudari Pak Sugeng dan Bu Dasmi yang merupakan tetangga Saksi; Bahwa saat pelantikan Saksi tahu Penggugat hadir di Balai DesaPilangrejo namun berada di luar halaman; Bahwa pelantikan dilaksanakan tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.00 wibdan setelan acara pelantikan ada demo yang intinya menolakpelantikan perangkat desa terpilih; Bahwa terhadap bukti T28, foto pada saat pelantikan perangkat desatanggal 14 Maret 2018

Halaman 39 dari 60 halaman Bahwa setahu Saksi tidak ada demo di Balai Desa Pilangrejo selain demo saat pelantikan tanggal 14 Maret 2018;4.

Desa Pilangrejo dimulai pukul09.00 wib; Bahwa di dalam fotofoto pada saat pelantikan perangkat desa tanggal14 Maret 2018 (vide bukti T28), adalah satunya Saksi yang memakaibaju kotakkotak biru yang mendekati para pendemo dan para pesertayang tidak lulus, bahwa Saksi menghimbau para pendemo tidak anarkiskarena ada pelantikan; Bahwa dalam pelaksanaan pelantikan perangkat desa di BalaiDesa Pilangrejo ada demo yang intinya menolak pelantikan tersebutyang dilakukan oleh sebagian peserta Pilperades yang

No. 1851 K/Pdt/2010oleh Tergugat dan Tergugat Il;Bahwa pada tahun 2006, oleh Tergugat telah membentuk PanitiaPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Passo in cacu Tergugat ll,dan pembentukan mana berdasarkan surat keputusan Tergugat Ill yangmengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan danpemberhentian kepala desa, yaitu:a.

Surat Keputusan Tergugat Ill No. 207 tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;b. Peraturan Tergugat Ill No. 424 tahun 2004 tanggal 29 November 2004tentang Perubahan atas Keputusan Tergugat Ill No. 207 tahun 2003tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;Bahwa kemudian Tergugat menetapkan Penggugat dan sdr.

PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan atau Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa haruslahberdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana dikehendakiUndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo.Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa; Tergugat sebagai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Passo danTergugat Il sebagai Panitia Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan KepalaDesa Passo, yang terbentuk berdasar Surat Keputusan Tergugat Ill No

. 207tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, jo.

Marthen Sarimanella;13.Menghukum Tergugat Ill untuk tidak melakukan pelantikan Kepala DesaPasso atas nama sdr.

Selesai membakar bangunan Balai Rakyat lalusaksi Abdul Hamid Rahayaan Alias Mid pergi menuju ke Masjid di DesaNgurko untuk meluapkan protesnya atas pelantikan saksi MuhammadPadang Rahayaan dengan marahmarah.

tersebut paraterdakwa merasa kecewa dan telah membuat surat keberatanterhadap pelantikan kepala desa kepada Bupati Maluku Tenggarauntuk tidak dilakukan pelantikan terhadap saksi sebagai Kepala DesaOhoi Ngurko dan Bupati menyetujui keberatan para terdakwa, tetapitanpa sepengetahuan para terdakwa, saksi tetap dilantik;2.

Para Terdakwa menyatakan sebelum Pelantikan saksi dan MuhamadPadang Rahayaan Alias Padang sudah pernah ke desa./Ohoi Ngurkomengumpulkan masyarakat terkait pelantikan tersebut namun paraterdakwa tidak hadir; tidak benar, yang benar sebelumnya mereka berduatidak pernah turun ke Desa /Ohoi Ngurko untuk mengumpulkan wargamasyarakat terkait pelantikan tersebut;3.

Tiba tiba masyarakat dengar dari RRI kepala desa dilantik,sebelum terjadi pelantikan pada saat pertemuan dengan Bupati kamisudah mengatakan bahwa pelantikan dibatalkan namun tibatibamendengar bahwa sudah dilakukan pelantikan kepala ohoi, dimana padasaat itu para terdakwa sementara kerja balai desa maka timbulahkemarahan; Bahwa persayaratan untuk dilantik sebagai kepala ohoi, sebelumpelantikan harus duduk bebicara dengan masyarakatd, dengan BSO,camat, raja; Bahwa saksi ada bertemu dengan Bupati dan

; Bahwa Kami bertemu dengan Bupati tanggal 6 Februari 2019 sebelumpelantikan dan kami jelaskan ke Bupati mengenai mekanisme sebelumpelantikan Kepala Ohoi dan Bupati meresponnya dengan menyuruh kamiHalaman 29 dari 50 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Tulmembuat surat sebagai dasar pembatalan pelantikan dan Bupati berjanjitidak melakukan pelantikan, namun ternyata pelantikan tersebutdilaksanakan dan menyebabkan kekecewaan; Bahwa Sebenarnya bisa diselesaikan secara adat namun tidak adatanggapan atau respon

Buchari ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An. Drs. Ach. Buchari ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Musyaffak;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An.

Sujono, BA;Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008, tanggal 9Mei 2008 An. Drs. Sujono, BA ;Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/ 2008,tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA;Copy Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/258/435.203/ 2008,tanggal 9 Mei 2008 An.

Sujono, BA;Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008, tanggal 9Mei 2008 An. Drs. Sujono, BA ;Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/ 2008,tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA;798081828384Copy Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/258/435.203/ 2008,tanggal 9 Mei 2008 An.

Buchari ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An. Drs. Ach. Buchari ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.03 1/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Musyaffak;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An.

Denganadanya undangan pelantikan dan acara pelantikan danpengambilan sumpah di Balai Desa yang dihadiri olehpengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokohdan Lembaga Masyarakat dan Masyarakat desalainnya(bukti T20, T21, T23), maka Majelis Hakim berpendapatbahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaianperistiwa hukum Pengangkatan Perangkat Desa yangdilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awalsampai akhir proses.

Denganadanya undangan pelantikan dan acara pelantikan danpengambilan sumpah di Balai Desa yang dihadiri olehpengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokohdan Lembaga Masyarakat dan Masyarakat desa lainnya(bukti T20, T21, T23), makaMajelis Hakim berpendapatbahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaianpernstiwa hukum Pengangkatan Perangkat Desa yangdilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awalsampai akhir proses.

Sehingga sejak awal proses pendaftaran perangkat desa,PENGGUGAT sudah pasti telah mengetahui bahwa tahapanpenetapan dan pelantikan telah ditentukan waktunya yaitutanggal 01 s/d 06 September 2020.3.

Tahap Penetapan dan Pelantikan : tanggal 24 Agustus s/d 06September 2020.5.

Sehingga acara pelantikan dilakukan secara umum danmasyarakat luas mengetahui adanya pelantikan TERGUGAT iiINTERVENSI.8. Bahwa semua tahapan proses pengisian perangkat desa jabatan Kadus Desa Kendaldoyong telah sesuai dengan ketentuan yang diatur Perda No.1 tahun 2018, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI keberatan denganadanya gugatan PENGGUGAT karena tidak ada perbuatan yang melawanhukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.9.

Nurdin Tapoin, S.Sosakan melaksanakan Pelantikan Perangkat Desa Oelet paling lambat 21September 2020 sesuai Rekomendasi dari Camat Amanuban Timur.7.

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dibatalkan Pelantikan CalonPerangkat Desa hasil Seleksi Perangkat Desa Oelet Tahun 2020 dansesuai informasi Kepala Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur,pelaksanaan Pelantikan Perangkat Desa Oelet akan dilaksanakantanggal 21 September 2020 bertempat di Kantor Kecamatan AmanubanTimur yang telah dihadiri oleh Para Tamu Undangan dan setelahmenunggu kehadiran Kepala Desa Oelet tapi Kepala Desa Oelet tidakjuga hadir dengan alasan yang tidak jelas, maka Kepala Dinas PMDKab.TTS

Bahwa selanjutnya oleh karena Rekomendasi Camat Amanuban Timurtidak sesuai dengan usulan Tergugat maka Tergugat tidak bersedia untukmelakukan pelantikan sesuai tahapan yang ada sekalipun telah didesakbaik oleh Camat Amanuban Timur maupun Dinas PMD Kab.TTS dansebaliknya Tergugat memilih meminta petunjuk dan solusi dari Bupati TTSuntuk menyelesaikan masalah dimaksud;d.

Bahwa mengenai Surat Teguran dari Sekda Kab.TTS sebagaimana dalilPosita Angka 9 oleh karena proses pelantikan Perangkat Desa Oelet telahTergugat laksanakan pada tanggal 01 Oktober 2020 dan hal itu telah sesuaidengan usul/saran dari segenap Komponen Masyarakat Oelet dan hal itutelah pula diketahui serta ikut disetujui oleh Bupati TTS, oleh karenanya dalilgugatan a quo haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;.

Fotokopi Undangan Pelantikan, tertanggal 30 September 2020, diberitanda bukti T3;4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan, tanggal 1Oktober 2020, diberi tanda bukti T4;5. Fotokopi Kata Pelantikan tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti T5;6. Fotokopi Notulen Pelantikan Perangkat Desa Baru tahun 2020, diberitanda bukti T6;7. Fotokopi Daftar Hadir Pelantikan, Pengambilan Sumpah Janji JabatanPerangkat Desa Oelet, tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti T7;8.

Bahwa masa jabatan Penggugat selaku Kepala Desa ditetapkandalam diktum kedua Keputusan Bupati Sleman Nomor65/Kep.KDH/A/2008 adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;C.

Bahwa pada saat itu kKewenangan pelantikan kepala desa ada padaHalaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 1685 K/Pdt/2017Gubernur dan karena Penggugat menghadapi permasalahan pidana dansedang mengajukan gugatan melalui PTUN maka pelantikan Penggugatmenjadi tertunda;. Bahwa selain perkara pidana yang diperiksa di pengadilan umum karenadugaan pemalsuan ijazah Sdr.

Nomor 141/4347 tanggal 21 Oktober 2004 yang berlaku adalah PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang TatacaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten SlemanNomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa tidak terdapat ketentuan yangmengakomodir permasalahan Penggugat, demikian halnya

dalam PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa jugatidak diatur;Bahwa kemudian Tergugat dalam rangka mengakomodir kepentinganPenggugat melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan DaerahKabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten

Nomor 1685 K/Pdt/2017Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa sangat jelas memang khusus mengakomodirkepentingan Penggugat dan berdasarkan Peraturan Daerah tersebutkemudian Penggugat dilantik sebagai Kepala Desa Sariharjo;Tindakan Tergugat tidak segera

Saya Para Peserta Pilperades Tahun 2018 MemintaPenundaan Pelantikan yang diwakili oleh peserta Izrofuzain yangdisampaikan Kepada Bapak Kepala Desa M. Asnawi, S,Ag danKetua Panitia, untuk menunda pelantikan, namun di jawab (sayatetep melantik sesui skedul atau jadwal yang telah ditentukan);4.

Penggugat hadir, mereka protes kepadapanitia supaya tidak ada pelantikan; Bahwa ketika Sdr.

Saksi bernama Nurhadi, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi hadir dalam pelantikan karena diundang sebagaiLKMD; Bahwa yang dilantik pada Kadus Ill adalah Sdr. Nur Bahwa yang hadir dalam pelantikan pada tanggal 12 Maret 2018yaitu RT, RW, LKMD, BPD, dan TokohMasyarakat; Bahwa Penggugat hadir dalampelantikan; Bahwa proses pelantikan berjalan lancar tetapi pada saatmembacakan kata pelantikan Sdr.

Edhy Haryanto datang melakukanprotes supaya tidak diadakan pelantikan;Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa Saksi mengetahui undangan yang dibuat Kepala Desaterhadap pelantikan; 0 nn orn nnn nnn ne ncn nnn nn nc nnnnnns Bahwa setelah proses pelantikan tidak adakegaduhan; Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan yang dibacakanoleh Kepala Desa saat pelantikan di Balai Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pelantikan Penggugatmelakukan protes kepada Siapa;0 Bahwa Penggugat masuk sendiri ke ruang BalaiMenimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal21 Februari 2019 baik pihak Penggugat dan

Sabam JohansenMangihut Tua Simatupang, MPH., terkait dengan keputusan pembatalanpengangkatan dan pelantikan dr.

Dengan demikian organorgan dalam Yayasanharus mengacu pada Anggaran Dasar Yayasan dalam melaksanakankegiatan dari Yayasan itu sendiri ;PENGGANGKATAN DAN PELANTIKAN DR.

Bahwa sebagaimana yang telah jelaskan pada butir11 jawaban diatas, dimanaproses pengangkatan dan pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP Baligea.n. Dr.

Justru yangterjadi adalah pelantikan Direktur RS HKBP Balige tanpa dasar aturanpelaksanaan apapun. sebagaimana kami baca di media massa.SELANJUTNYA PADA POIN 2.3.

terhadap Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;Bahwa tindakan pengangkatan dan pelantikan DR.

Putusan Nomor 27 P/HUM/20202015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan PeraturanDaerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan PemberhentianKepala Desa, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:A.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa;8.

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019, tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan,Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah DiubahDengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017,tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan,Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada point kelima

, Pemilinan, Pengangkatan,Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana TelahDiubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten KudusNomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa,Halaman 12 dari 37 halaman.

DaerahKabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;3.

HARI sebagaipeserta Pilkades dengan Nomor Urut 2 (dua) dengan tanda gambar padi, sangat mempunyaikepentingan karena hal pelantikan tersebut merugikan hak dan kepentingan diri Penggugatsebagai salah satu pesertaPilkades ; === 222 n nnn nnn nnn nn nnnSehubungan dengan dilantiknya Rahmawi maka Pelantikan tersebut adalahmerupakan suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha negara yang bersifat konkrit,individual dan final ;Konkrit, ...........Konkrit, dalam hal ini artinya karena obyek yang diputuskan

Selanjutnya BPD Kropoh meminta kepada BupatiSumenep (Tergugat) didalam melakukan pelantikan terhadap calon terpilih dalamPilkades Kropoh Kec.

Dengan tetap melakukannya pelantikan tersebut sudah jelas BupatiSumenep (Tergugat) dalam hal ini telah melakukan penyalahgunaanwewenang (detournement de pouvoir).

Adapun yang dimaksud dengan AsasKepastian Hukum disini yakni Bupati Sumenep (Tergugat) masih melakukanproses pelantikan Kepala Desa Terpilih meskipun proses pelaksanaan Pilkadestelah menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Sumenep dengan adanya gugatandari Penggugat, sehingga tindakan Bupati Sumenep tersebut telah melanggar AsasKepastian Hukum ;Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188 / 318 / KEP / 435.013 /2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama: RAHMAWI

Bahwa berdasarkan Notulen tersebut selanjutnya Sekretaris Daerah KabupatenSumenep membuat Nota Dinas tertanggal 29 Mei 2013 (vide bukti T11) yang ditujukan47kepada Tergugat dengan kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Sumenep dengan dasarlaporan Panitia Pilkades dan unsur yang mendukung sudah dapat memproses penetapandan pelantikan Kepala Desa terpilih dan menyarankan kepada Tergugat untuk dapatmelaksanakan pelantikan Kepala Desa Kropoh ;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan KeputusanBupati

Terdakwa ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA menyatakan bahwaketerangan saksi tidak benar karena tidak ada kompromi bersamamasyarakat;Saksi ABDUL RAHMAN OHOIWUY:Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Tul Bahwa Pada tanggal 7 Februari 2019 ada pelantikan Kepala OhoiNgurko, sekitar pukul 12 siang Wit saksi mendapat telepon saudaraIDRIS RAHAYAAN yang menagatakan bahwa Ohoi Ngurko sudahterbakar.

Setelah selesai pelantikan kami menuju ke rumah Kepala OhoiNgurko di Fidabot dan disana kami melihat siaran langsung di akunfacebook saudara NINING NUR AZIZA dan di dalam rekaman tersebutkami melihat; Bahwa Saksi sampaikan informasi Ohoi Ngurko telah terbakar kepadaKepala Ohoi Ngurko; Bahwa Saksi sampaikan informasi tersebut pada saat pelantikan KepalaOhoi; Bahwa Tanggal 8 Februari 2019, oleh Kepala Ohoi Ngruko, saksi dansaudara SAIFUDIN RAHAYAAN Alias IPO diberikan tugas pergi ke OhoiNgurko untuk

Bahwa saksi dan masyarakat bertemu dengan bapak Bupati padatanggal 6 Februari 2019 sebelum pelantikan dan kami jelaskan ke bapakBupati mengenai mekanisme sebelum pelantikan Kepala Ohoi dan bapakBupati meresponnya dengan menyuruh kami membuat surat sebagaidasar pembatalan pelantikan dan bapak Bupati berjanji tidak melakukanpelantikan, namun ternyata pelantikan tersebut dilaksanakan danmenyebabkan kekecewaan; Bahwa sebenarnya persoalan ini, bisa diselesaikan secara adat namuntidak ada tanggapan atau

ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA:Bahwa Pada tanggal 6 Februari 2019 jam 8 pagi Wit kami ketemu denganBupati Maluku Tenggara diruang kerjanya dan di dampingi Kabag HukumKabupaten Maluku Tenggara PETRUS PAULUS UPI, S.H dan kamimenanyakan apakah Ohoi Ngurko masuk dalam daftar pelantikan KepalaOhoi ? dan siapa yang akan dilantik sebagai Kepala Ohoi Ngurko ?

Namun sebelum jam 5 sore Wit surat sudah kamiserahkan ke Kabag Hukum dan Kabag Hukum mengarahkan kami ketemudengan Ibu yang membuat undangan pelantikan Kepala Ohoi dan KabagHukum menyampaikan kepada ibu tersebut bahwa kami dari Ohoi Ngurkosudah ketemu dengan Bupati.

Bahwa dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatanpada tanggal 25 September 2017 tersebut, Penggugat tidak hadir tanpamemberikan alasan yang jelas.

Dari hasilklarifikasi tersebut Penggugat menyatakan: a. tidak akan memanfaatkan ketentuan tentang akhir pelantikan danpengambilan sumpah dalam waktu 30 hari kerja sejak keputusanpengangkatan ditetapkan dan tidak akan hadir apabila diundang kembali untuk dilantik;b. Penggugat siap menerima segala resiko atau konsekuensi atasketidakhadiran Penggugat dalam acara pelantikan dan pengambilanSumpah jabatan.

Asas KecermatanBahwa sebelum penetapan objek gugatan telah dilaksanakanklarifikasi terhadap ketidakhadiran Penggugat dalam pelantikan danpengambilan sumpah jabatan pada tanggal 25 September 2017,dalam hal ini Penggugat juga telah diberikan kesempatan untukmenghadiri undangan pelantikan dan pengambilan sumpah lagi akantetapi Penggugat menyatakan tidak akan memanfaatkan kesempatantersebut.

ketentuan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagai batasakhir pelantikan dan pengambilan sumpah sejak keputusan pengangkatanditetapkan (vide bukti T6, T7, T.8 dan keterangan Saksi Suyono);6.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan administrator dan Jabatanpengawas dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusanpengangkatannya ditetapkan.

Pasal 3, pasal4, pasal 5 ayat (1), pasal 5 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemiliohan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa jo. 5 ayat (3), 5 ayat (4)Peraturan Bupati Sampang Nomor : 8 tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Sampang Nomor : 5 tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, makadapat ketahui dengan jelas bahwa Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa (P2KD)

Foto Copy ijazah MTsN / MAN/ PGAN/ dan surat keterangan Penggantiijazah yang rusak/hilang dilegalisir olehKepala Sekolah yang bersangkutan dan KepalaKantor Departemen Agama bagi yang berijazahMTsN/MAN/PGAN;53Sesirtst Beans Sohne ean Blo. 0 Sill VF wwe: woase 121s exncen meBahwa Sesuai dengan Pasal 8 huruf (d)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa Jo.

Pasal 8 huruf (d) PeraturanBupati Sampang Paraturan Bupati Sampang Nomer8 Tahun 2007 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa, Jo.

Pasal5huruf (f huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomer 5. tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian kepala Desa tahun 2006 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian kepala Desa, maka P2KD berhakmelakukan seleksi administratif dan memeriksakelengkapan' administratif bakal talon dan hasilPemeriksaan administratif ditetapkan oleh P2KD,begitu. juga bakal calon kepala desa SUPARTO yangsetelah diperiksa oleh P2KD ternyata tidak memenuhisyarat

Pasal 11. ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Sampang Nomer 5 tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa yang berbunyi57"Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukansecara tertulis kepada panitia pemilihandengan dilampiri berkas Persyaratan yangditetapKan= 3 seexn+sseseeeesscmne eee snene semePasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Sampang Nomer 5 tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa