Ditemukan 4979 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-05-2011 — Putus : 13-05-2011 — Upload : 19-08-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 28/BDG/KAD/PMTII/V/2011 Tanggal 13 Mei 2011 — Ervan Zainudin./Kopda / 31970338000477./Ta Jurlis Kiwal Denma Pussenif. /Pussenif Kodiklat TNI AD.
60 — 39
60 — 39
LisyeLisnawati karena Saksi tersebut adalah seorang sipilyang tunduk kepada Peradilan sipil, ini pun menuruthemat kami bukan merupakan alasan penjatuhan hukumanyang berat bagi diri terdakwa karena fakta tersebutmerupakan pembuktian yang hakiki bahwa sesungguhnyapelaku utama dalam perkara ini adalah Saksi 18 (Sdri.Lisye Lisnawati), dan seyogyanya Oditur Militer yangberkedudukan juga sebagai penyidik (pasal 69 ayat (1)UU no. 31 th 1997) selaku aparat penegak hukummengkoordinasikan dengan pihak Kepolisian
Register : 17-05-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 31-K/PM.I-07/AD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 — Oditur:
Agus Haryono, S.H
Terdakwa:
Ahan Ria Setiawan
47 — 30
Agus Haryono, S.H
Terdakwa:
Ahan Ria Setiawan
47 — 30
Bahwa benar Terdakwa menjelaskan menurut Saksi3 PratuHeri Irawan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut aman dantidak ada masalah dikemudian hari karena diperoleh dari orang sipilyang menggadaikan kepada Saksi3 Pratu Heri Irawan dan kondisikendaraan tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan (STNK danBPKB) kemudian Terdakwa merubah polat Nopol kendaraan dengancara memesan plat Nopol KT 3048 ZH di daerah Gunung Pasirselanjutnya Terdakwa memasang sendiri plat nopol tersebut padasepeda motor Honda
Putus : 29-11-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2510 K/Pdt./2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — REVIANA HUTAHAEAN, DK
VS
FERRY RUMENGAN, DKK
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unsur kerugian kepada orang lain adalah kerugian saya, FerryRumengan, dalam kedudukan sebagai duda dari pegawai negeri sipilyang telah meninggal dunia, di mana kerugian itu nyata dalam bentuk:e Kerusakan pada nama baik saya baik sebagai pribadi yang beritikatbaik maupun sebagai seorang rohaniawan (pendeta KristenProtestan) sebagai akibat tuduhan para Penggugat baik dalamberbagai dalil pada Gugatan maupun dalam berbagai kesempatanyang pada intinya menyatakan bahwa saya dan istri sayaAlmarhumah Marietta
Register : 31-10-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 260/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 28 Maret 2019 — TUAN DAVID ADRIAN SIQUEIROS : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
200 — 98
200 — 98
perkawinanWarga Negara Indonesia dalam Daftar PerkawinanWarga Negara Indonesia dan memberikan surat buktipencatatan perkawinan dari negara setempat; ;Bukti pelaporan di perwakilan RI sebagaimana dimaksud Pasal70 Perpres No. 25/2008 itulah, yang dijadikan salah satu syaratdefinitif pelaporan perkawinan di luar negeri di Kantor PencatatanSipil setempat (in casu: Tergugat), sebagaimana diatur Pasal 14Permendagri No. 10/2012, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipilyang
Register : 25-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 79/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
BAMBANG SURYADI, M.Pd.
Tergugat:
BUPATI BENGKULU TENGAH
94 — 47
BAMBANG SURYADI, M.Pd.
Tergugat:
BUPATI BENGKULU TENGAH
94 — 47
Terhadaplamanya Pidana Penjara yang diputuskan tersebut,untuk kemudian apabila dilihat pada pengaturanpemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak DenganHormat, yang disandarkan pada ketentuan Pasal 87Halaman 32 dari 99 halaman Putusan Perkara Nomor :79/G/2019/PTUNBKLayat (4) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun2014, maka jangka waktu Pidana Penjara yangdikenakan kepada Penggugat tidak memenuhi bataswaktu paling lama pidana penjara yang dapatberakibat pada pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang melakukan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 28/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
WIDYAWATI
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
286 — 167
WIDYAWATI
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
286 — 167
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya yangbersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dan atasputusan tersebut Penggugat menerima dan tidak melakukan upaya hukum;Bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : Pegawai negeri sipilyang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilapabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang
Register : 02-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 54/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
SITTI RAKHMAH, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU
171 — 45
SITTI RAKHMAH, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU
171 — 45
(vide Bukti P8, P10);Menimbang, bahwa dalam rangka sinergitas antara kementerian / Lembagaserta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin AparaturSipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah di jatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telahhalaman 32 dari 35 Putusan Nomor 54/G/2019
Register : 18-10-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 13-02-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 215/G/2017/PTUN.JKT Tanggal 6 Februari 2018 — OKTOVIANTHINNO ESR WA RO, A.Mk : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
533 — 312
533 — 312
Selanjutnya Tim Pemeriksa danPenggugat selaku Terperiksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis menarikkesimpulan bahwa atas dugaan perbuatan melanggar kewajiban masuk kerja danmenaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 11Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang diduga dilakukan oleh Penggugat, terhadap Penggugat telah dilakukanpemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang pangkatnya
Register : 07-06-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Mbn Tanggal 4 Mei 2017 — PANDI Bin SAâÂÂARI
37 — 12
37 — 12
Pid.Sus/2017/PN MbnHalaman 12 dari 29 halamansedang berjalan di RT.08 Desa Tebing Tinggi Kecamatan PemayungKabupaten Batanghari dan saat kedua pelaku hendak Saksi tangkap,saat itu Terdakwa sempat membuang bungkusan Rokok Sampoerna UBOLD warna hitam di atas tanah sedangkan Saksi DEDI ARSADlangsung lari meninggalkan Terdakwa;Bahwa saat itu yang Saksi lakukan adalah langsung menangkapTerdakwa sedangkan Saksi YOGI EKO PRASETYO langsung mengejardan menangkap Saksi DEDI ARSAD, setelah ada Saksi dari warga sipilyang
Register : 30-11-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 05-01-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PDG Tanggal 4 Januari 2021 — Pemohon:
Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M.
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
292 — 210
Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M.
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
292 — 210
Negara (ASN)berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkatPutusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.PDGHalaman 816.17.berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 31274/C/2/1977 tanggal 7 Mei 1977 sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil dengan masa percobaan dengan tugassebagai Guru SLTP pada SMP Negeri I di Pariaman (bukti P6 terlampir)dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor988/IV/Kwpk1978 tanggal 20 April 1978 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-03-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn Tanggal 12 April 2021 — Pemohon:
Andik Dwi Cahyanto
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPOLISIAN RESORT MALANG
66 — 77
Andik Dwi Cahyanto
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPOLISIAN RESORT MALANG
66 — 77
PUTUSANNomor 2/Pid.Pra/2021/PN KpnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara Praperadilan dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Nama lengkap : Andik Dwi CahyantoTempat lahir : MalangUmur/tanggal lahir : 44/19760331Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Krajan Barat 82 RT 003 RW 004 Desa Pakiskembar,Kecamatan Pakis, Kabupaten MalangAgama > IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — RAMLA TUHINDUN vs BUPATI DOMPU
75 — 34
75 — 34
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/040/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/163/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/040/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/163/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama RamlaTuhindun;3.
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — YULIANA IRMAYANTI vs BUPATI DOMPU
71 — 32
71 — 32
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/370/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/370/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YulianaIrmayanti;3.
Register : 02-05-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PA Belopa Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Blp Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 33
78 — 33
No. 224/Pdt.G/2019/PA.Blpdengan dalil uraian dalam rekonpensi ini;Bahwa oleh karena kemauan keras atau keinginan TergugatRekonpensi/ Pemohon tetap ingin menceraikan PenggugatRekonpensi/ Termohon dan segala tanggung jawab hukumnya,sehingga wajar dan berdasar hukum apabila Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar nafkah kepadaPenggugat Rekonpensi/ Termohon, karena kita ketahui bersamabahwa Pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang memperoleh penghasilan yang
Register : 24-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA UNAAHA Nomor 0239/Pdt.G/2019/PA.Una Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 16
48 — 16
SebabPemohon tidak mentaati peraturan kedinasan selaku Pegawai Negeri Sipilsebagaimana pasal 3 angka 4 dan pasal 10 angka 13 PeraturanPemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dapat dikenai Sanksi Berat berupa Pemecatan Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 5 dari 356.
Register : 15-11-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PA RAHA Nomor 0457/Pdt.G/2019/PA.Rh Tanggal 13 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 28
86 — 28
majelismempertimbangkan kemampuan atas penghasilan dari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksisaksi dipersidangan bahwa Penggugat telah bekerja sebagai penjual kue dan sebagaitukang ojek yang dijalaninya sejak tahun 2016, hal ini pula bersamaan sejakadanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehinggamajelis hakim menilai hal tersebut merupakan indikasi tidak pernah adanyanafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-07-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PA BAUBAU Nomor 264/Pdt.G/2014/PA Bb. Tanggal 24 Februari 2015 — -
47 — 14
47 — 14
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum memperoleh surat izindari atasannya, maka Majelis Hakim telah memperingatkan kepada Pemohontentang sanksi seorang Pegawai Negeri Sipilyang tidak memperoleh izin untukbercerai, sehingga telah teroenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 1984dan Pemohon telah pula membuat surat pernyataan siapmenanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraian ini yangditandatangani langsung oleh Pemohon tertanggal 09
Register : 18-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 171/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Juli 2020 — Pemohon:
1.B. A. Cahyadi Wira
2.Dewi S. Bagus Cahyadi
118 — 56
1.B. A. Cahyadi Wira
2.Dewi S. Bagus Cahyadi
118 — 56
dibatalkan akta perceraiannya karena tidak memenuhi cacathukumnya;Bahwa didalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 44mengatur mengenai pembatalan perceraian, sedangkan Pasal 60mengatur mengenai pencatatan Pembatalan Akta Catatan Sipil,dimana persyaratnnya harus ada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yangdibatalkan, dimana Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud adalahRegister Akta Pencatatan Sipil, sedangkan Kutipan Akta Catatan Sipilyang
Register : 19-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 7/G/2018/PTUN.MTR Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
AHMAD SOLIHAN
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
161 — 82
AHMAD SOLIHAN
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
161 — 82
Tidak serta merta dijadikandasar untuk eksekutif mengambil keputusan.Bahwa Ahli memberikan pendapat apabila ada Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran dan harus diproses maka tetap yangmenjadi dasar aturan adalah PP Nomor 53 tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;Bahwa Ahli memberikan pendapat Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap pada tahun 2013, terbit SKGubernur pada tahun 2015 maka Peraturan yang dipakai adalah PPNomor 53 tahun 2010;Bahwa Ahli memberikan
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — NURKOMALASARI vs BUPATI DOMPU
71 — 29
71 — 29
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/082/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/290/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/082/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/290/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNurkomalasari;3.