., selaku & Skretaris Jenderal Dewany oeoe Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rrsatuan Pembangunan (PPP),> +Ss berdasarkan Surat Kept ysan Menteri Hukum Dan Hak Asasi =y Manusia Republi, idonesia Nomor : M.HH06.AH.11.01 oeee Tahun 2016, ato gal 27 April 2016, Tentang Pengesahanid us Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanKY gsLy eSw Hal 2 dari 15 hal. Put. No. 58/B/ 2017 PT.

SH. 5 2ennnnnnn nnn ennnene nsec cc eneene8 Ridwan atid Yudhabakti, S.H. ; Kesemuatea Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokatberafafnat di Kantor Advokat Gani Djemat & Partners,.PlazaGari Djemat Lt. 8, Jalan Imam Bonjol 7678, Jat Pusat10310, berdasarkan surat kuasa khusus lerahggal 28 Aprila 2016, selanjutnya disebut sebagai bahwa oleh karena diprsoalkanoy SyPenggugat(Terbanding adalah isi atau substansi dari obyekSengketa yaituyanglontang, Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pi ign Pusat PartaiPetgatuan

pada tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan 02 Maret 2012mengikuti Workshop/Pelatihnan di Mataram atas nama Serikat Pekerja Hotel LEGRANDEUR, yang dilengkapi dengan Surat Izin resmi;e Bahwa Penggugat tidak masuk kerja pada tanggal 03 Maret 2012 namun tidakada keterangan atas ketidakhadiran tersebut;e Bahwa Saksi selaku atasan tidak pernah dihubungi oleh Penggugat atasketidakhadiran tersebut namun Penggugat menghubungi/memberitahukankepada Yusup bahwa Ketidakhadiran penggugat sebagai Cuti;e Bahwa Personalia

Perusahaan memanggil Penggugat sebanyak 2 (dua) kalidengan Mekanisme Pemanggilan melalui Surat dan Telepon, baik yangdilakukan oleh HRD/Personalia ataupun Serikat Pekerja sampai pada tidakmasuk kerja 05 hari berturutturut;e Bahwa Penggugat atas Pemanggilan oleh HRD/Personalia tersebut TidakDatang memenuhi Panggilan tersebut tanpa Keterangan Resmi, sedangkanSurat Pemanggilan tersebut sudah sampai dan Penggugat sudah mengetahuibahwa ia nya dipanggil untuk berdinas kembali;e Bahwa Pengugat datang dan

masuk kerja pada tanggal 22 Maret 2012, namundiminta agar Penggugat menghadap ke Personalia karena sudah dianggapmengundurkan Diri;e Bahwa Kepala Departemen hanya sebatas mengetahui melalui tembusan Suratatas Pemanggilan yang dilakukan oleh HRD/Personalia karena hal tersebut telahmenyangkut Hubungan Industrial;e Bahwa Izin Cuti di Perusahaan hanya dapat dilakukan dengan MekanismePengisian Formulir Permohonan untuk melaksanakan Cuti yang ditandatanganioleh Pemohon, Diketahui oleh Manager atau Personalia

Organisasi tersebut;e Bahwa saksi bekerja sebagai Administrasi atau Office Clerk pada DepartemenHouse Keeping;Organisasi dari tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan 02 Maret 2012 denganizin resmi, namun sejak tanggal 03 Maret 2012 Penggugat tidak pernah hadirmasuk bekerja seperti biasa;e Bahwa saksi telah menghubungi Penggugat sebanyak 3 kali untukmenyampaikan bahwa Perusahaan telah melakukan pemanggilan kepadaPenggugat untuk bekerja melalui Surat Penggilan, dengan terlebin dahulumenghadap kepada Personalia

;e Bahwa Penggugat mengaku telah mengajukan Surat Permohonan Cuti melaluiSekretaris/Administrasi Departemen yakni Sdri Yuni, namun saat Saksimelakukan Konfirmasi, Sdri Yuni mengaku tidak pernah dihubungi olehPenggugat untuk membuat Surat Cuti Penggugat;e Bahwa Mekanisme Permohonan Cuti adalah dengan Mengajukan FormulirPermohonan Cuti yang ditandatangani oleh Karyawan untuk disetujui olehKepala Departemen dan diketahui Manager/Personalia, 30 hari sebelumnya;e Bahwa dalam keadaan yang sangat mendesak

., jabatan Manager Personalia PT.Icimenta;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanTaman Kopo Indah Nomor 8, Kabupaten Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2002;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha

Icimenta saudara Adang Setiawanpada awalnya bekerja dengan baik kemudian terjadi perubahan dalamproduktivitas kerja sehingga perusahaan mengeluarkan SuratPeringatan s/d Ill;Pada Tahun 1999 saudara Adang Setiawan menjadi provokator Demodiperusahaan, setelah pasca Demo kerja saudara Adang Setiawansudah tidak baik lagi, pernah suatu hari saudara Adang Setiawanmeminta izin untuk tidak masuk kerja lalu Personalia memberi izindengan catatan pada waktu bayaran saudara Adang kerja harusmemenuhi target jangan

Pada waktu dipanggil oleh Personalia karena yangdisubsidi dikenakan sanksi Surat Peringatan saudara Adang tidak mauterima sanksisanksi tersebut dengan alasan kenapa perusahaanmemberi izin? Selanjutnya saudara Adang Setiawan melakukankesalahankesalahan dan telah menerima sanksi Surat Peringatan,yaitu:a).

Penyempurnaan Struktur dan Komposisi Personalia DPP PPI masa bakti20092014 yang dipimpin oleh Ketua Umum Drs. DESRECHI TANDO, SH danSekretaris Jendral Drs. REINHARD SAMAH ;c.

REINHARD SAMAH beserta Personalia Kepengurusan DPP PPI lainnya yangbertentangan dengan Hasil Ketetapan MUNASLUB PPI.12.13.14.15.16.Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan Nomor : M.HH09AH.11.01Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 dengan susunan personalia Dewan PimpinanPusat bertentangan dengan hasil Munas I dan keputusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor : 179/Pdt.G/2010/PN.Jak.Sel.

M.HH09.AH.11.01 Tahun 2011 yangsecara langsung telah melakukan penolakan atas permintaan Penggugat terhadapHal 5 dari 15 Hal Putusan No. 363/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.17.18.Tergugat untuk pengesahan komposisi dan susunan personalia pengurusan harianDewan Pimpinan Partai Pemuda Indonesia hasil MUNASLUB tanggal 29 Aprilhingga 1 Mei 2011 dengan demikian perbuatan Tergugat mengeluarkan SK tersebutadalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa dengan dikeluarkannya

yang diajukankepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakanbahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana: Disersi dimasa Damai Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1)ke2 jo ayat (2)KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohonagar Terdakwa dijatuhi pidana :Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.Pidana Tambahan : Pecat dari dinas militerMenetapkan tentang barang bukti :Suratsurat :2 (dua) lembar absensi Staf Personalia

Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yangsah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaandamai,baik Kesatuan maupun Terdakwa Kodim 0902/Trd tidaksedang dipersiapkan untuk tugas operasi atau perang.Bahwa dari barangbarang bukti yang diajukan oleh OditurMiliter Kepersidangan berupa :Suratsurat: 2 (dua) lembar absensi Staf Personalia Kodim 0902/Trd bulanNopember dan Desember 2014.Telah diperlihatkan dan diterangkan dipersidangan ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti

bulan sesuaiPutusan Pengadilan Militer I07 Balikpapan Nomor : 60K/PM.I07/AD/VII/2014, tanggal 18 September 2014.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhaltersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimanatercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengankesalahan Terdakwa.13Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harusdibebani membayar biaya perkara.Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :Suratsurat : 2 (dua) lembar absensi Staf Personalia

Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat: 2 (dua) lembar Absensi Staf Personalia Kodim 0902/Trd bulan Nopemberdan Desember 2014.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah).5.

Anthony, Personalia Manager;Bahwa pada tanggal 24 November 2015, Kemal Ahmad disarankan olehdokter RS. Santo Yusuf untuk membawa Alikna ke rumah sakit yangmempunyai fasilitas PICU/NICU agar mendapatkan penanganan lebih lanjut;Namun demikian, dikarenakan rumah sakit rujukan yang mempunyaifasilitas PICU/NICU mensyaratkan adanya uang muka sebesar Rp. 10 juta,sedangkan sdr.

Champ Resto Indonesia milik Tergugat, sejak tanggal 22Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT. Champ Resto Indonesia;(BUKTI P9d)e. Pada tanggal 8 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 5,danmemberikansurat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor suratNomor 0029/CRI/PERSBDG/I/2016 kepada Penggugat 5, yang isinyapada intinya menyatakan bahwa Penggugat 5 diberhentikan bekerja dariperusahaan PT.

Champ Resto Indonesia milik Tergugat, sejak tanggal 8Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT. Champ Resto Indonesia;(BUKTI P9e)f. Pada tanggal 11 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 6,danmemberikansurat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor suratNomor 0033/CRI/PERSBDG/I/2016 kepada Penggugat 6, yang isinyapada intinya menyatakan bahwa Penggugat 6 diberhentikan bekerja dariperusahaan PT.

Champ Resto Indonesia milik Tergugat, sejak tanggal 11Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT. Champ Resto Indonesia;(Bukti P9g)h. Pada tanggal 8 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 8,danmemberikansurat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor suratNomor 0032/CRI/PERSBDG/I/2016 kepada Penggugat 8, yang isinyapada intinya menyatakan bahwa Penggugat 8 diberhentikan bekerja dariperusahaan PT.

Champ Resto Indonesia milik Tergugat, sejaktanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawanselaku Manager Personalia PT. Champ Resto Indonesia;(BUKT1 P9)j)33. Bahwa dalam Surat Pemutusan Hubungan tersebut, Para Penggugatdianggap melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT.

., Kepala Bagian Personalia PT Tjipta RimbaDjaja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2016;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanSUPRA YOGA, bertempat tinggal di Jalan G.

Penggugat menerima surat peringatanIll (SPIII) dengan kesalahan tidak menseleksi bahan;Bahwa Penggugat menerima SPI dan SPIll, (in casu tanpa telebihdahulu menerima SPII), sementara jika dilinat kesalahan Penggugatdalam menerima SP adalah kesalahan indispliner saja yang memangdiperlukan pembinaan bukan kesalahan berat sebagaimana yangdiungkapkan Tergugat dalam perundingan Mediasi di kantor DinasSosial dan Tenaga kerja Kota Medan;Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 Penggugat dipanggil oleh Personaliadan Personalia

ke bagian compussersebagian pekerja harian lepas tidak dipakai lagi alias di putus hubungankerja dan sebagain dipindahkan menjadi operator mesin; Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapseluruh anggota SBSI 1992 secara bergilir, mulai dari bulan Agustus2014 sebanyak 14 orang, bulan September 2014 sebanyak 7(tujuh) orang, bulan Februari 2015 sebanyak 8 orang, bulan Mei 3orang dan terakhir Penggugat di bulan Juni 2015 tepatnya dilaranglagi bekerja sejak tanggal 27 Juni 2015 oleh Personalia

Sarko bahwa mutasi tersebut bukan karena Penggugatmengikuti sebagai anggota SBSI 1992 tapi murni karena kebutuhan kerjadan di perusahaan Tergugat ada 2 (dua) organisasi serikat pekerja/ buruhyaitu SPSI dan SBSI 1992 dan Tergugat tidak pernah mengintimidasiterhadap keberadaan serikat a quo; Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 (vide bukti T3) dalam berita acarakesalahan kerja yang ditandatangani Penggugat terbukti dengan sengajamengoyak venner yang masih bisa dipakai sehingga pimpinan melaluidepartment Personalia

Petugaslangsung membuatkan karcis dan disobek sampai arsipnya, tetapi olehPenggugat dilarang sehingga terjadi adu mulut antara petugas kontroldengan Penggugat ;Bahwa Penggugat pada tanggal 19 Mei 2007 turun dinas dan menghadappak Budi Satrio staf personalia untuk menanyakan permasalahan Penggugattentang kejadian tanggal 17 Mei 2007 dan disuruh kembali pada tanggal 22 Mei2007 menghadap Bapak H. Adam M.A.G, SH. Kabag. Personalia Bapak BudiSatrio, staf personalia dan Sdr. Nurhadi, petugas kontrol.

Personalia ;Bahwa Penggugat sejak terima skorsing (penangguhan dinas) tidakdipekerjakan oleh Tergugat sampai saat ini (tidak diberi surat perintah.untuk kerja). Berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 155 ayat (2) berbunyi :"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ouruh harus tetapmelaksanakan kewajibannya".

Anthony, Personalia Manager,Halaman 12 dari 115 halaman, Putusan Nomor : 4/Padt.SUSPHI/2017/PN.Bdg25.Bahwa pada tanggal 24 November 2015, PENGGUGAT 9 disarankan olehdokter RS.

Champ Resto Indonesia/ TERGUGAT, sejak tanggal23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT. Champ Resto Indonesia; (BUKTI P10p).

Champ Resto Indonesia/ TERGUGAT, sejak tanggal 17Halaman 17 dari 115 halaman, Putusan Nomor : 4/Padt.SUSPHI/2017/PN.Bdgaa.Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT.

Champ Resto Indonesia/ TERGUGAT, sejak tanggal31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT.

P18Copy Photo Email Manager Personalia kepada seluruh pekerja dioutletmasingmasing Tanggal 27 Juni 2014 tentang jaminan pemeliharaankesehatan dari TERGUGAT. P19Copy dari Photo Email Manager Personalia kepada seluruh pekerjadioutlet masingmasing bulan Juli 2010 dengan Nomor 0142/CRVHRBDG/V1V2010 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari TERGUGAT. P201. SCAN DARI ASLI Slip Gaji Pekerja yang bekerja ditempatTERGUGAT yang pernah sakit.2.

Pimpinan Musda X Gapensi DKI Jakarta Lanjutan :1)Sesuai Ketetapan Musda X Gapensi DKI Jakarta LanjutanNomor 03/Musda X/Gapensi/2017 tentang PengesahanPeraturan Tata Tertib Musda X Gapensi DKI Jakarta LanjutanBab VI Pasal 18 Pimpinan Musda, maka dipilih dan ditetapkanPimpinan Musda X Gapensi DKI Jakarta Lanjutan melaluiKetetapan Nomor 04/Musda X/Gapensi/2017 tentangPengesahan Pimpinan Musda X Gapensi DKI Jakarta Lanjutandengan Komposisi dan Personalia, sebagai berikut :Ketua : Drs. H.

DKFormatur melalui Ketetapan Nomor 05/Musda X/Gapensi/2017 tentangPenetapan Tim Formatur Guna Menyusun dan Menetapkan PersonaliaPenasehat, Ketua Kehormatan, Dewan Pertimbangan dan BadanPimpinan Daerah Gapensi DKI Jakarta Masa Bakti 20162021, denganKomposisi dan Personalia Tim Formatur : Gibson Nainggolan, S.E.; Edward H. Napitupulu, S.T.; Ir. Erwin Princen B.

tentang Penetapan Tim Formatur Guna Menyusun dan MenetapkanPersonalia Penasehat, Ketua Kehormatan, Dewan Pertimbangan danBadan Pimpinan Daerah Gapensi DKI Jakarta Masa Bakti 20162021,dengan Komposisi dan Personalia Tim Formatur : Gibson Nainggolan, S.E. : Ketua (Merangkap Anggota); Edward H. Napitupulu, S.T. : Sekretaris (Merangkap Anggota); Ir. Erwin Princen B.

Sihite =: Anggota;Bahwa sesuai Ketetapan Musda X Gapensi DKI Jakarta LanjutanNomor 05/Musda X/Gapensi/2017 tentang Penetapan Tim FormaturGuna Menyusun dan Menetapkan Personalia Penasehat, KetuaKehormatan, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan DaerahGapensi DKI Jakarta Masa Bakti 20162021, selanjutnya Tim Formaturtelah berhasil menyusun Personalia Penasehat, Ketua Kehormatan,Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah Gapensi DKIJakarta Masa Bakti 20162021 yang dituangkan dalam Berita Acaratertanggal

(TurutTergugat Ill);Sesuai dengan Berita Acara Penyusunan Personalia Penasehat, KetuaKehormatan, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan DaerahGapensi DKI Jakarta Masa Bakti 20162021, selanjutnya Tim Formaturtelah berhasil menyusun Personalia Penasehat, Ketua Kehormatan,Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah Gapensi DKIJakarta Masa Bakti 20162021, selanjutnya Pimpinan Musda X GapensiDKI Jakarta menetapkan dan mengesahkan melalui Ketetapan Nomor06/Musda X/Gapensi/2017 tentang Pengesahan Bentuk

Perawat ;Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1998, Pekerja telahmelakukan kesalahan berat yang melanggar peraturanPerusahaan yaitu) Pekerja pada saat dinas yang menyebabkanhilangnya TV yang ada di ruang perawat (ruangan tempatPekerja tidur).Atas kesalahan ini Pekerja mendapat tegorantertulis dari Perusahaan melalui Kepala Bagian Personalia(bukti P5) ;Bahwa meskipun Pekerja sering melakukan kesalahankesalahan dalam melakukan pekerjaan di rumah sakit, namundemikian Penggugat baik secara lisan maupun tertulis

yang = manapernikahan tersebut akan dilaksanakan pada akhir bulanApril 2000, di Sumatera ;Bahwa pada tanggal 18 Noperaber 2000 Pekerja kembalimengajukan cuti melahirkan selama 3 bulan yaitu sampaidengan tanggal 18 Pebruari 2001, dan Pekerja melahirkanpada tanggal 19 Nopember 2000 di Perusahaan dan dibantuoleh Penggugat ;Bahwa setelah cutinya habis, seharusnya Pekerja mulaibekerja kembali di Perusahaan pada tanggal 18 Februari2001, + tetapi pada tanggal 19 Februari 2001 +#Pekerjamenyatakan kepada Personalia

Personalia untuk mengundurkan diri, karenamaraknya pembicaraan (gunjingan) dikalangan parapekerja lainnya tentang kelahiran anak pekerja yangtidak cukup waktu.

WIRA TANIK, berkedudukan di Jalan BrebekIndustri II No. 18, Sidoarjo;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya pada pokoknya atas dalildalil:1Bahwa Tergugat mulai bekerja kepada Penggugat di bagian Personalia

Rekonvensi) yangpada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa pada bagian ini Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkanPenggugat disebut Tergugat Rekonvensi;Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim halhal yangdiuraikan dalam jawaban pokok perkara di atas, dianggap terulang kembali disinisebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah karyawan tetap PT.Hartono Wira Tanik Sidoarjo sebagai Kepala Personalia

HRD) yangbekerja sejak bulan November 2006 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Personalia dengan pekerjaanseharihari, mengatur tentang manajemen perusahaan, termasuk membuat danmenandatangani perjanjian kerja antara perusahaan dan para karyawan;4 Bahwa selama bekerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telahmelaksanakan pekerjaan dengan baik, oleh sebab itu selama bekerja tidak pernahmendapat teguran maupun nota peringatan dari Pimpinan;5 Bahwa perkara

Karena itu tidak mungkin Direktur/Pengusaha memberisurat perintah kepada partnernya (Kepala Personalia) yang intinya agar semuakaryawan dikondisikan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PK WT)dan kalau ada Direktur/Pengusaha yang berbuat demikian adalah Direktur/Pengusaha yang ceroboh karenanya jelasjelas bertentangan dengan undangundang;Seharusnya Majelis Hakim bersedia membuka mata hati dan memahami bahwasaat ini sangat populer apa yang disebut tenaga Out Sourcing (tenaga kontrakdari

Menetapkan barang bukti berupa : Surat-surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK/03/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Keteranga tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Kopka Hartono NRP 617535 Ta Kodim 0111/Brn terhitung mulai tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan sekarang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).d Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK/03/VI/2013 tanggal 25Juni 2013 tentang Keteranga tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan olehTerdakwa a.n.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka yangdibuat dan dikeluarkan oleh Sub Denpom IM/I11 tanggal 5 Juli 2013 yang menyatakanTerdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belumkembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militerdalam persidangan berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia

kehidupanprajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.Menimbang bahwa setelah meniliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah iniadalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia

Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK/03/VI/2013 tanggal 25Juni 2013 tentang Keteranga tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan olehTerdakwa a.n. Kopka Hartono NRP 617535 Ta Kodim 0111/Brn terhitungmulai tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan sekarang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

(Vide Bukti P9).2 Bahwa seluruh Personalia Pengurus sebagaimana SK Nomor 07A/SKEP/DPPPKP IND/KS/IV/2012 tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran disiplinPartai apalagi menerima sanksi baik dalam bentuk teguran lisan, tertulis,peringatan keras maupun penonaktifan/pemberhentian sebagai pengurus apalagisanksi pemberhentian sebagai anggota Partai, hal ini diatur dalam PeraturanPartai Nomor : 02 /PP/DPN PKP IND/IX/2014 tentang Disiplin Partai.3 Bahwa membaca berita dimedia massa mengenai dukungan PKP

Bahwa sebagaimana AD/ART PKP Indonesia yang telah disempurnakan padaKongres IV di Medan tanggal 18 21 April 2015, sangat jelas DPP PKPIndonesia hanya mempunyai wewenang mengesahkan pengangkatan danpemberhentian personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, sebagaimanaketentuan Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga PKP Indonesia.

KPU Kabupaten HST sebelum proses pendaftaran calon Bupati dan WakilBupati HST Tahun 2015 telah menerima Salinan SK Nomor 042/SKEP/DPPPKP INDKS/VII2015 tanggal 21 Juli 2015 tentang Susunan Personalia16Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DKPPKP INDONESIA) Hulu Sungai Tengah Massa Bhakti 2011 2016 dariKPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 Juli 2015, sejumlah satukepengurusan ( T.1); SK Nomor 042/SKEP/DPP PKP INDKS/VII2015 tanggal 21 Juli 2015tentang Susunan Personalia

Bukti T1 : SK Nomor 042/SKEP/DPP PKP INDKS/VII2015 tanggal21 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan PimpinanKabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DKPPKP INDONESIA) Hulu Sungai Tengah masa bhakti 2011 2016 dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25Hal. 25 dari 38 hal Put No. 26/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT2.3.4.26Bukti T2Bukti T3Bukti T4Juli 2015, sejumlah satu kepengurusan (fotokopi sesuai aslidengan email KPU Propinsi); Kepengurusan yang sah sesuai Surat Keputusan DewanPimpinan

Nasional Nomor 70/SKEP/DPN PKP IND/XI/2011tentang Pergantian dan Reposisi Pengurus Dewan PimpinanProvinsi Kalimantan Selatan Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (DPP PKP INDONESIA) Kalimantan SelatanMasa Bakti 20112016 (fotokopi sesuai Website dari KPUKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.HH11.AH.11.01 tahun 2015 tentangPengesahan Perubahan Susunan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga dan Susunan Personalia Dewan PimpinanNasional Partai Keadilan dan Persatuan

Dan akan dipanggil Tergugat untuk masukkerja kembali melalui pengumuman;Bahwa para Penggugat pernah diminta oleh Tergugat melalui Personalia agarmembuat lamaran baru dengan form surat lamaran sudah dipersiapkan perusahaan.Padahal para Penggugat sudah bekerja sebagai buruh di perusahaan Tergugat sejaktahun 2006. Personalia memberikan pilihan, jika tidak membuat lamaran baru danmenandatangani Perjanjian Kerja Harian Lepas, maka tidak dapat bekerja lagi diperusahaan Tergugat.

Bahkan sebagian para Penggugat pada saatmengisi form tersebut kalimatnya dibacakan oleh Staf Personalia, sehingga paraPenggugat hanya menuliskan saja. Setelah form lamaran ditulis dan ditandatanganioleh para Penggugat, maka Tergugat mengambil kembali form tersebut;Bahwa pada bulan Oktober 2009 sebagian buruh/ pekerja yang sudahdiliburkan, dipanggil masuk kerja melalui pengumuman, tetapi yang dipanggilmasuk kerja hanya buruh/ pekerja yang bukan anggota SBDI PT.

Adapun hasil Mediasi I adalah musyawarahditunda pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2010 karena perwakilan Tergugat tidakmembawa surat kuasa dari Tergugat;Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 telah dilakukan Mediasi ke II yangmenghasilkan kesimpulan bahwa para Penggugat tetap menginginkan agardipekerjakan kembali, tetapi perwakilan Tergugat melalui Personalia tidak dapatmemutuskan.

Tergugat justru menyatakan tidakdapat mempekerjakan para Penggugat dan tidak akan membayar kompensasi PHK.Pada saat itu, para Penggugat memberikan daftar nama berikut rincian kompensasiPHK (terlampir), sedangkan Tergugat melalui Personalia membawa dokumen tetapitidak ditunjukkan dalam forum mediasi tersebut dengan alasan rahasia.

Dalamketerangan saksi Endah Purwani, Ngatinem, Sugiyanti, FitriRima Wati dibawah sumpah menerangkan bahwa paraPenggugat diliburkan pada waktu libur lebaran & cutibersama sebelum lebaran 2009 dan akan dipanggil lagi, akantetapi setelah seluruh karyawan masuk, para PemohonKasasi/ para Penggugat tidak dipanggil, sehingga saksiEndah Purwani selaku Pengurus Serikat Buruh Dahlia(SBDI) menanyakan kepada Termohon Kasasi/ Tergugatmelalui Personalia dan disampaikan akan dipanggil yangbarubaru dahulu, akan

menghadap Tergugatuntuk mohon diberikan ijin cuti selama 3 (tiga) hari guna melihat mertuanyameninggal di Jakarta, namun Tergugat hanya memberikan ijin sebanyak 2 (dua)hari untuk tanggal 30 september 2013 dan 1 Oktober 2013;Bahwa pada tanggal 2 oktober 2013 Penggugat masuk bekerja seperti biasa danbekerja pada shift II (malam hari) sesuai dengan jadwal kerjanya;Bahwa pagi harinya tanggal 3 Oktober 2013, pada saat hendak mengambil gajibulan September 2013, Penggugat di panggil oleh Kepala Bagian Personalia

(Parisman Purba) untuk menyerahkan surat keterangan kematian mertua a quodengan tenggat waktu paling lama (satu) minggu;Bahwa Penggugat telah menerangkan kepada Kepala Bagian Personalia, mertuaa quo memiliki 2 (dua) orang isteri dan tinggal dengan isteri yang bukan orangtua dari perempuan dari isteri penggugat, sehingga Penggugat tidak dapatmemenuhi permintaan Tergugat tersebut;Bahwa akibat permasalahan Penggugat tidak di bolehkan masuk kerja, dantanggal 10 oktober 2013, Kepala Bagian Personalia

Sinar Plastik, hal ini juga telahdiakui dalam pemeriksaan saksi Parisman Parulian Purba (Kepala Personalia),yaitu saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah mengakui bahwa pemakaianCV. Sinar Plastik khusus ditujukan kepada pelanggan perusahaan dan merupakanpetunjuk bahwa CV. Sinar memproduksi Plastik. Akan tetapi yang menjadi pokokkeberatan dari Pemohon kasasi (dahulu Tergugat) adalah bahwa pihak yangdijadikan sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalah PT. Sinar Plastik bukanCV.

Menetapkan barang bukti berupa : Surat-surat : - 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia Nomor SK/04/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Tersangka a.n. Serda Abdul Wahid NRP 31950012470575 Ba Kodim 0111/Brn terhitung mulai tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan sekarang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah).d Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia Nomor SK/04/VI/2013 tanggal 25Juni 2013 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersi yang didugadilakukan Tersangka a.n.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka yangdibuat dan dikeluarkan oleh Sub Denpom IM/I11 tanggal 04 Juli 2013 yang menyatakanTerdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belumkembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militerdalam persidangan berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia

kehidupanprajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.Menimbang bahwa setelah meniliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah iniadalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia

Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia Nomor SK/04/VI/2013 tanggal 25Juni 2013 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersi yang didugadilakukan Tersangka a.n. Serda Abdul Wahid NRP 31950012470575 BaKodim 0111/Brn terhitung mulai tanggal 8 Maret 2012 sampai dengansekarang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.134.

Hutahaean selaku Pimpinan Transportdikarenakan kondisi badan yang belum Pulih atau belum sehat; akibat darikecelakaan tersebut;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2015 Penggugat kembali lagi untuk bekerjadan diperintahkan oleh Bapak Endri Selaku kepala Personalia untukmembuat Kronologis kejadian;Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Pihak Personalia mengeluarkan suratSkorsing dengan Nomor Surat Penggugat 376/HTH/PERS/X/2015 dan yangberisi tidak dapat bekerja selama enam hari dimulai dari tanggal 30 Oktober2015

dan berakhir ditanggal 5 November 2015 tanpa menerima gaji dariperusahaan;Bahwa setelah selesai masa skorsing Penggugat kembali bekerja padatanggal 6 November 2015, tetapi tidak diperbolehkan untuk membawa mobilsampai ada keputusan dari kepala Personalia;Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015 Penggugat menerimaSurat Pernyataan mengenai pembayaran ganti rugi kerusakan mobil senilaiRp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincianPenggugat menanggung sebesar 65% =

Nomor 1109 K/Pdt.SusPHI/201715.16.17.18.19.20.Rp66.690.000,00 dan Penggugat menandatangani serta membuat suratpermohonan kemudahan dalam melakukan pembayaran ganti rugikerusakan mobil:Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Penggugat diperintahkan Bapak J.Hutahaean menghadap Bapak Endri selaku kepala Personalia untukmengambil Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, Penggugat denganNomor Surat 069/HTHVPO/XII/2015 tetapi Penggugat tidak menyetujui dantidak bersedia menandatangani surat tersebut;Bahwa Tergugat

Menetapkan barang bukti berupa surat - surat : . 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Nomor SK/06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang keterangan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa mulai tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan sekarang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,-( tujuh ribu lima ratus rupiah),-.

Memohon agar barang bukti berupa suratsurat : 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Nomor SK/06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013tentang keterangan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa mulai tanggal 26Pebruari 2013 sampai dengan sekarang.4.

inventaris kantor.Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa yang dibuat olehPenyidik Denpom IM/1 4 Juli 2013, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namunTerdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir dipersidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yangberupa suratsurat : 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia

Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan halhal tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayarbiaya perkara.Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yangberupa surat surat :1 (satu) lembar Surat keterangan personalia

Menetapkan barang bukti berupa surat surat :1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Nomor SK/06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013tentang keterangan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa mulai tanggal 26Pebruari 2013 sampai dengan sekarang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

SUWASTAMA (Tergugat);Bahwa selama tanggal 2 April 2010 sampai dengan tanggal 8 April 2010Penggugat masuk kerja tetapi tidak dipekerjakan sebagaimana biasanya (tidakdiberi pekerjaan) dan kemudian pada tanggal 9 April 2010 Penggugat mendapatskorsing (penonaktifan kerja) dari personalia / HRD Tergugat (Bp. Harmunadi)dengan batas waktu yang tidak ditentukan P5;Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 Penggugat mendapat panggilan lewat telepondari Personalia HRD Tergugat (Bp.

dengan job discription seorang sopirperusahaan tertanggal 17 Mei 2010 P6;Bahwa bersamaan hal tersebut pada tanggal 1 Juni 2010 Penggugat mengajukansurat pensiun dini dikarenakan riwayat penyakit jantungnya (pernah dioperasi)kambuh akibat tekanantekanan batin (psikologi) serta dipekerjakan tidakselayaknya/tidak sesuai job discription seorang sopir selama bekerja di rumahkediaman Direksi Tergugat sebagai driver pribadi P7;Dan bahwa surat pengajuan pensiun dini Penggugat tersebut yang menerimaadalah personalia