Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PT KENDARI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 09-11-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 26-02-2013
Putusan PT KENDARI Nomor 95/pid/2012/PT.Sultra
Tanggal 5 Desember 2012 — - RITA SARANANI, A.Ma Als RITA Binti RASID SARANANI
93 — 31
  • memenuhi rasa keadilan khususnyapada diri terdakwa yang berstatus sebagai seorangPegawai Negeri Sipil (Guru SD) ; ~~~~~~~Hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahunterhadap diri terdakwa sangat memberatkan dan tidakmempertimbangkan kehidupan terdawka yang berstatusPegawai Negeri Sipil dan memiliki tanggungan dan 2(dua) orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayangorang tua sebagai ibu kandungnya ; ~~~~~~Bahwa hukuman pidana seberat itu maka tidakmungkin status terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 05-09-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 95/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
DON CARLOS F. L. NISNONI, ST. MT
Tergugat:
BUPATI KUPANG
188 — 64
  • berikan perlakukan berbeda padakeadaan yang berbeda, hal mana masih terdapat oknum Pegawai NegeriSipildalam hal ini: Ir.Roy Pongsilurang, yang pernah terlibat pula dalam kasusserupa, namun hingga saat ini masih tetap berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil dan telah berpindah tugas ke Sulawesi (Tanah Toraja);Bahwa terbitnya Objek Sengketa telah nyata bertentangan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 24-09-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 52/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat:
Drs. LALU MARWAN, MM.Pd.
Tergugat:
WALIKOTA MATARAM
154 — 107
  • Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr3.T3 : Keputusan Walikota Mataram Nomor821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil;4.T4 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/ KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Telah dijatuhi Hukuman Berdasrkan Putusan Pengadilanyang
Pengadilan PN STABAT Perdata Agama Perceraian
Putus : 18-11-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN STABAT Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.STB
Tanggal 18 Nopember 2013 — RINI SIHOTANG, AMK Melawan DIAN KURNIAWAN SURBAKTI, SKM
88 — 43
  • sebelumnyaadalah sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran/perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehinggaPenggugat mohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karenaperceraian ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan (1) Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
SURYA DHARMA, S.Kep.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
105 — 43
  • PendayagunaanAparatur Negara Selaku Ketua Badan PertimbanganKepegawaian, tanggal 09 Juli 1998, (Fotokopi sesuaidengan fotokop)i);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirikrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153KEP/2018Halaman 28dari 40 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.BNA14.15.16.17.18.19.20.21.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiTentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1052/Pdt.G/2017/PA.Pbr
Tanggal 6 Nopember 2017 — Pemohon, Termohon
12 — 7
  • Bahwa Pemohon tidak memiliki kepedulian kepada Termohon dananak Pemohon dan Termohon, pada saat anak Termohon danPemohon sakit saja Pemohon tidak peduli dan hanya Termohon danorang tua Termohon yang menjaga dan membawa pergiberobat,padahal Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpendidikan S2 (Strata 2),dan sedang menempuhpendidikan S3 (Strata 3) yang tetulah sudah memiliki intelektualitasyang tinggi;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-04-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277 K/PID.SUS/2010
Tanggal 27 April 2011 — FRANSISCO PEA DJONE, SE
41 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ratus delapan puluh satu rupiah) = Rp.142.905.751,56 (seratusempat puluh dua juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh satuRupiah, lima puluh enam sen) atau sekitar jumlah itu;Bahwa perbuatan Terdakwa Fransisco Pea Djone, SE diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Jo Undangundang No.20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Fransisco Pea Djone, SE seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 30-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 69/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. MUSTAHIR EDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI TANA TORAJA
334 — 261
  • Aparatur SipilNegara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,tanggal 10 September 2018; Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN.Mks.6.7.10.11.12.13.Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10Bukti T 11Bukti T 12Bukti T 13Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 TentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 67/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 12 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Drs. AGUSTARI VS TERGUGAT :GUBERNUR SUMATERA UTARA
49 — 20
  • Pemerintahdiantaranya :Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentangsanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
SAMARDIN GURIUM, S.Pdi
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
304 — 131
  • perbuatan yangHIm. 29 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN.tidak tepat (keliru) sebab objek sengketa yang diterbitkan Tergugattersebut berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil dan bukanlah berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 26-02-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 36 /Pdt.G/2014/PN.Jr
Tanggal 15 September 2014 — SUKAMTO bin DJANIMAN Melawan RETNOWATI Binti WAHID
90 — 19
  • 09 Mei 2012, MajelisHakim telah membaca sungguhsungguh dan seksama, maka penetapan tersebut dalammempertimbangkan suatu permohon tidak ada dasar hukumnya yang dikemukan akantetapi dalam amar permohonan tersebut mucul tergugat berhak mendapatkan % dari hakpensiun Penggugat ;Menimbang bahwa, menurut majelis Hakim munculnya Tergugat mendapatkanuang % hak dari pensiunnya Penggugat berdasarkan pasal 8 Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-08-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — DRS. PAULUS ARWALEMBUN VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
74 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan 2) ketentuan ketentuan yang bersifat materli/substansi.Bahwa memperhatikan pula pertimbangan Majelis Hakim dalamputusannya pada halaman 51, ad.2) Kewenangan dari BadanPertimbangan Kepegawaian (Bapek) dan prosedur upaya BandingAdministrasi terhadap penerbitan obyek sengketa sebagaimana tersebutdalam alinea 1 (pertama) , alinea 2 (Kedua) dan alinea 3 (Ketiga) sampaidengan pertimbangan halaman 52 pada alinea 1 (Pertama) disebutkan :"Menimbang, bahwa ketentuan diatas mengikat bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 14-03-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Bb
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 6
  • bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah membeli sebidangtanah dari N dengan harga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah),bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat, namun oleh karena Penggugatdalam kesimpulannya telah mencabut gugatannya berkenaan dengan hartabersama dan hak asuh anak, oleh karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah status validasi tunjangan profesi,bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 19-11-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PT MANADO Nomor 195/PDT/2020/PT MND
Tanggal 21 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : JURIKE PASEKI Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat II : ALBERT PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat III : STEFI TH. PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat IV : MARTHEN PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Terbanding/Penggugat I : REFLY M. RORINGPANDEY
Terbanding/Penggugat II : KENEDY E. RORIMPANDEY
Terbanding/Penggugat III : ORBY RORINGPANDEY
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat VI : Kepala kantor ATR BPN Kabupaten Minahasa
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Sulawesi utara Cq bupati Minahasa Utara cq hukum tua Desa Mapanget Kabupaten Minahasa Utara
168 — 104
  • bukti P10) tersebut memang tidak ada makaseharusnya SHM No.31/Mapanget harus dikesampingkan dalam perkaraaquo;Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkatpertama yang tidak memberi pertimbangan hukum yang benar tentang buktiT TUN, ,IV10 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.47/Pdt.G/2019/PN.Arm yang menyatakan kesaksian saksi DJEFRI NICCOGERUNGAN Pengailan Negeri Airmadidi Nomor:Bahwa begitu juga sesualdengan keterangan saksi DJEFRI NICCO GERUNGAN Pegawai Neteri sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 29-04-2009 — Putus : 11-08-2009 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 11 Agustus 2009 — MARGARITHA SALEAN, SE., MAP (Penggugat) WALIKOTA KUPANG (Tergugat)
136 — 66
  • pembebasandari jabatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil : Pasal 9(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukumwajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukanpelanggaran disiplin itu ;(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenangmenghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 174/Pid.B/2016/PN Sda
Tanggal 7 Juni 2016 — I Slamet Riyadi alias Bambang II Achmad Munir
47 — 9
  • 159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa surat KTP dan KK yang dibuat oleh saksi Tjuk Biantoro, S.Sos.yang bahan bakunya berupa blangko KTP dan KK yang tertulis diterbitkan olehInstansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan KotaSurabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasmenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 02-11-2021 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA Ngamprah Nomor 3086/Pdt.G/2021/PA.Nph
Tanggal 31 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 25
  • Bahwa Pemohon telah pensiun sesuai dengan Keputusan BupatiBandung Barat Nomor : xxxxx tentang Pemberian Kenaikan Pangkat,Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negri Sipilyang mencapai batas usia Pensiun yang diterbitkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tertanggal 19Agustus 2021;10. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syaratsesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 389/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Agustus 2017 — ANANG BASUNI, S.H.,M.H >< SABRI ZAKARIA bin H.ZAKARIA CS
53 — 48
  • No.389/ Pdt/2017/PT.DKIPengadilan Agama Jakarta Timur teregister denganNo.1005/Pdt.G/2015/PA.JT Terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ;16.Bahwa perlu diketahui, Tergugat adalah seorang mantan Pegawai Negeri Sipilyang sudah sangat lama pensiun, saat ini umur Tergugat 73 tahun, memilikikondisi kesehatan yang sangat rapuh, menderita berbagai macampenyakit bahkan sering mengalami lupa akan sesuatu. Namun dalamkondisi seperti itu pada kenyataannya setelah mendiang istri Tergugatterdahulu.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Tanah
Register : 21-03-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 08-02-2013
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Jbi
Tanggal 13 Agustus 2012 — ISKANDAR vs PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG, LTD, dkk
148 — 62
  • satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugatyang telah dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung RI didalam Buku IIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam EmpatLingkungan Peradilan edisi 2007, oleh karena itu gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona, dimana Penggugat telahmenjadikan Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara a quo, dalam jabatannyaselaku Lurah Nibung Putih, karena Tergugat III adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 129/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SRI WAHIDAH, S.Pd
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 31
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/044/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/167/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahidah, S.Pd.3.
    Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkanPutusan No. 129/G/2017/PTUNMTR Hal. 69 dari 89 halaman.kepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang