Ditemukan 5561 data
86 — 35
Kutipan Akta Perkawinan yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor : 63801 KW 26022013Tanggal 28 Juni 2017 salah yang benar 26 Februari 20132. Benar3. Benar4.
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor Putusan 163 K/TUN/20132.
46 — 25
./2013/PN.Bgr. tgl30 Des 20132. Terdakwa II bernama Edy Machali Alias Papi; Bahwa Terdakwa II.
70 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor277/B/PK/PJK/20132/7. Bahwa sebagai bahan petimbangan, kami sampaikan pendapat ahihukum tentang Yurispudensi. M. Yahya Harahap SH dalam bukunyaHukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal. 832834, adabeberapa syarat yang harus dipenuhi jika suatu putusan Hakim menjadiyurisprudensi, yaitu :a.
181 — 69
B. 687/DKKCP/ADK/09/2013 tgl 30 September 20132 SP II No. B. 706/IXKCP/ADK/10/2013 tgl 08 Oktober 20133 SP III No.
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/2013 Halaman 35 dari 39 halaman.
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.747 K/Pdt/20132. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlahRp500.000. (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 olehProf. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yangditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.
136 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 42 K/Pdt.Sus/20132. Hukum Acara Tingkat Banding (vide halaman 2 angka 2), dalam perkarakeberatan terhadap putusan BPSK tidak ada hukum acara tingkatbanding;3. Pasal 118 HIR vide halaman 2 alinea pertama), HIR tidak berlakudiwilayah Sumatera;Bahwa terhadap keberatan Pemohon incasu perkara a quo, secara khusustelah diatur dalam ketentuan khusus untuk itu yaitu antara lain:1. Undangundang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:Pasal 56 jo Pasal 58;2.
120 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehkarenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;e Dalam Rekonvensi:1.Bahwa apaapa yang Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi IIsampaikan dalam konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokokperkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagianrekonvensi, sehingga terhadap halhal yang Penggugat Rekonvensi danPenggugat Rekonvensi I sampaikan dalam konvensi tidak akan diulang lagipada bagian rekonvensi;Hal. 16 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.SusPHI/20132
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJkK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1V/16/20132 739/B/PK/PJkK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.1V/16/2013 Halaman 34 dari 39 halaman.
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Pengadilan,maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya atasketerlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan ;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Provisi1 Menerima dan Mengabulkan Tuntutan Provisi Para Penggugat ;Hal. 9 dari 27 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.SusPHI/20132
193 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 46/B/PK/PJK/20132 Bahwa alasanalasan butir B, C, D, dan E juga tidak dapat dibenarkan karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2005 Nomor : 00025/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007, atas namaPemohon Banding sekarang
358 — 189
Surat Penyerahan Sebidang Tanah Tertanggal 04 Januari 20132. Surat Pernyataan Kesaksian Kepemilikan Tertanggal 07 Februari 20133. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal O07 Februari 2013dan4. Surat Pernyataan Tertulis Juara Saogo Tertanggal 28 Juni 2014Bahwa namun ternyata buktibukti Penggugat tersebut tidak memenuhisyarat formal dan materiil maka tidak memiliki nilai pembuktian denganalasan sbb:1.
363 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1553 K/PID.SUS/20132/.28.PT. Optima Kharya Capital Management (PT.
No. 1553 K/PID.SUS/20132/.28. Besarnya pinalti pada saat pencairan investasi sebelum jatuh tempohendaknya dinegosiasikan oleh Direksi sampai pada tingkat terendah ; Direksi perlu memikirkan alternatif penghindaran dari kKemungkinan rugiberkelanjutan apabila terjadi masalah atas penempatan dana ;Bahwa Komisaris Utama PT.
No. 1553 K/PID.SUS/20132 (dua) lembar Risalah rapat Jumat, 6 Juni 2008 dan Rabu 11 Juni 2008tentang Acara presentasi produk discretionary fund yang dilaksanakandi gedung railway center PT. Kereta Api (Persero) ruang rapat lantai 4,Jalan Ir. H. Juanda B Nomor 1, Jakarta, risalah tersebut ditandatanganioleh Direktur Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Saudara AchmadKuntjoro ;1 (satu) lembar Surat dari Direktur Keuangan PT.
167 — 90
Membatalkan ke6 Akta Jual Beli yang masingmasing nomor :1) Akta JualBeli Nomor : 236/2013 tanggal 05 september 20132) Akta JualBeli Nomor : 237/2013 tanggal 05 september 20133) Akta JualBeli Nomor : 238/2013 tanggal 05 september 20134) Akta JualBeli Nomor : 239/2013 tanggal 05 september 20135) Akta JualBeli Nomor : 240/2013 tanggal 05 september 20136) Akta JualBeli Nomor : 241/2013 tanggal 05 september 2013Karena cacat hukum;3.
1126 — 1062 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 250 B/PK/PJK/20132) pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak; atau3) pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahanBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.Dalam PMK 11/2005 di atas, saat pemungutan tidak lagi hanya dipungut pada saatpembayaran, akan tetapi pembayaran atau penyerahan mana yang terjadi lebihdahulu atau accrual basis.
247 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 557 PK/Padt/20132. Pipil Nomor 569, Persil Nomor 92 a. Kelas V, Luas 2,775 ha terletak diDesa Ungasan, Nomor 128 Pasedahan D Kuta;3. Pipil Nomor 569, Persil Nomor 92 b, Kelas V, Luas 4,790 ha terletak diDesa Ungasan, Nomor 128 Pasedahan D Kuta;.
32 — 21
Bahwa Tergugat tetap menolak dengan keras semua dalil gugatanPenggugat dalam surat gugatannya , dan repliknya tgl 29 Juli 20132. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban I tertanggal 3 Juni 2013,mengingat penggugat tidak dengan tegas menyangkal dalil jawaban pertamaTergugat sehingga oleh karenanya apaapa yang tertuang didalamnya tidakdapat disangkal lagi kebenarannya.143.
44 — 2
Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d tanggal 30 Agustus 20132.Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbarusejaktanggal 31 September 2013 s/d tanggal 19 September 2013;3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2013 s/dtanggal 8 Oktober 2013 ;4.Penuntut Umum , sejak tanggal 9 Oktober 2013 s/d tanggal 20Oktober2013;6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 21 Oktober2013 s/d 19 Nopember 2013 ;7.
Penyidik , sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/dtanggal 29 Juli 2013 ;3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbarusejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013 ;4. Penuntut Umum ,sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 4September 2013 ;5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tangga! 28 Agustus 2013s/d 26 September 20136.
Penyidik , sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 s/dtanggal 24 Juni 2013 ;3. Penuntut Umum , sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli2013 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 5 Juli 2013 s/d 3Agustus 2013 ;5.
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 986 K/Pid.Sus/20132 Bahwa ternyata tanah yang dibelioleh Terdakwa atas namaPemerintah Kabupaten LombokTengah dari Olemudin tidakbersertipikat, sehingga perbuatanTerdakwa merupakanpenyalahgunaan kewenangan yangmenguntungkan diri sendiri atauorang lain yaitu Olemudin;3 Bahwa perbuatan Terdakwa yangmenyalahgunakan kewenanganmenguntungkan diri sendiri atauorang lain mengakibatkan kerugiankeuangan Negara sebesarRp.57.000.000,00 (lima puluh tujuhjuta Rupiah).