Ditemukan 3865 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 17-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1810 K/PID/2010
Terdakwa; Puryoto bin Sudin
1814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa segala yang terungkap dipersidangan juga sangat memberatkansaya sebagai Terdakwa, yaitu bahwa saksisaksi yang diajukan dipersidangan adalah merekamereka yang dekat dan ada hubungan dengansaksi/korban SUTRISNO, sehingga keteranganketerangan yang disampaikan dipersidangan tidak netral dan cenderung memihak kepada saksi/korbanSUTRISNO dan sangat memberatkan saya, padahal mereka tidak mengetahui langsung kejadiannya dan hanya mendengar dari keterangan saksi/korban SUTRISNO..
Register : 07-03-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
4931
  • Bahwa tempat pertemuan dapat dilakukan di tempat lain yang netral menurutkesepakatan Para Pihak;NAFKAH ANAKPasal 5. Bahwa Pihak II berjanji akan memberikan nafkah kepada kedua orang anaknyamenurut kKemampuan Pihak II;. Bahwa nafkah anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut dapat berupauang dan/atau barang kebutuhan anak;. Bahwa di luar dari nafkah tersebut, Pihak II berjanji akan memenuhi kebutuhanlain anak terkait pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya menurutkemampuan Pihak II;.
Register : 02-02-2012 — Putus : 16-02-2012 — Upload : 10-04-2012
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 08/Pdt.G/2012/PTA.BJM
Tanggal 16 Februari 2012 — PEMBANDING VS TERBANDING
4032
  • tingkat pertama Tergugat/Pembanding' tidak bisamembuktikan kebenaran dalil bantahannya, karena saksi pertamaTergugat/Pembanding yang bernama SAKSI 1 tidak tahupermasalahannya, sedangkan saksi kedua yang bernama SAKSI 2keterangannya justru mendukung dalil Penggugat/Terbanding, sehinggamajelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwabantahan Tergugat/Pembanding memang tidak ada yang perludipertimbangkan;Menimbang bahwa Pembanding keberatan dengan saksi orang tua/keluarga karena tidak netral
Register : 17-05-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 64/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
H. LUKMAN HAKIM
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bangkalan
327202
  • mengudurkan diri dari panitia pemilihan;34.Bahwa, selain dari pada itu berdasarkan pada Pasal 14 ayat (3)Peraturan Bupati Bangkalan Nomor: 89 Tahun 2020 Tentang PetunjukTeknis Pemilihnan Kepala Desa Penggugat (Panitia Pemilihan dalammelaksanakan tugasnya dan kewajibanya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab kepada BadanPermusyawaratan Desa bukan kepada Tergugat, sehinggaseharusnya berdasarkan pada aturan yang ada apabila Tergugatberasumsi atau menilai dikawatirkan panitia tidak netral
    , oleh karenaPenggugat bertanggung jawab kepada Badan PermusyawaratanDesa seharusnya terlebin dahulu) Tergugat memanggil BadanPermusyawaratan Desa(BPD) terkait dengan dikawatirkan Penggugattidak netral yang selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa(BPD)akan memanggil Penggugat atau Badan PermusyawaratanDesa(BPD) dapat mengganti Panitia Pemilihan sesuai dengan aturandan prosedur hukum yang berlaku, bukan dengan serta mertamengeluarkan objek sengketa tanpa aturan dan mekanisme yangbenar;35.Bahwa, berdasarkan
    Adanya penolakan darimasyarakat, laporan baik dari TFKD dan laporan dari bakal calon yangmerasa P2KD tidak netral. Fakta tersebut akan menimbulkan konflik dimasyarakat karena curiga pelaksanaan pilkades di Desa Tanah MerahLaok tidak akan independen. Karena salah satu calon kepala Desamerupakan Kepala incumbent yang notabenenya adalah atasan dari KetuaP2KD dan anggotanya.
    P17); Bahwa berdasarkan Surat Tim Fasilitasi pemilinan Kepala DesaKabupaten Bangkalan (TFPKD) Nomor : 11/TFPKD/IV/2021 tertanggal 9April 2021 Perihal : Laporan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaTanah Merah Laok, jelas disebutkan dalam surat tersebut yang padapokoknya melaporkan secara umum pelaksanaan tahapan Pilkades DesaTanah Merah Laok berjalan lancar sesuai perundangundangan yangberlaku, namun ada beberapa laporan catatan yaitu pembentukan panitiatidak terbuka dan cenderung tidak netral
    , bendahara tidak dijabat KaurKeuangan, Verifikasi berkas tidak netral, pengumuman hasil verifikasi berkastidak terbuka (vide bukti T3);Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas,dikaitkan dengan substansi hukum penerbitan Keputusan objek sengketa,Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terkait alasan Tergugat yang pada pokoknyamenduga adanya ketidaknetralan panitia dan juga adanya eskalasi konflik dimasyarakat, dengan adanya
Register : 20-09-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN MALANG Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN Mlg
Tanggal 11 Desember 2017 — Penuntut Umum:
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
SATRIA ATMONEGARA
406
  • persneling netral, sehingga ketika sampai di jalan Simpang PanjiSuroso saat di perempatan plaosan kendaraan yang terdakwakemudikan oleng / menyerong ke kanan dan terdakwa juga tidakmenyadari dari arah berlawanan ada sebuah Daihatsu Pick Up No.Pol W 9908 NN yang sedang posisi berhenti disebelah kanan dansebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No Pol N 3398 AACyang dikemudikan oleh korban RUBIYANTONO, dan terdakwa barumenyadari bahwa kendaraan yang dikemudikannya sudah berjalanmenyerong ke kanan dan
    untuk menarik kendaraan tersebut menujuke Surabaya, sekitar jam 13.30 Wib., teman terdakwa yang bernamaAGUS mendatangi terdakwa dengan membawa kendaraan trukMitsubishi L 8372 UV untuk menarik kendaraan truk terdakwa dengancara menggunakan bambu panjangnya sekitar 3 meter dan diikatdengan tali dan berjalan pelanpelan dengan kecepatan kurang lebih2030 km / jam, dan saat itu terdakwa tetap berada didalamkendaraannya dan kondisi terdakwa yang dalam keadaan mengantukberat, dan posisi gigi persneling netral
Putus : 12-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 1174/Pid.B/2015/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2016 — RIAN PRATAMA, SH., M.Kn.
5116
  • (seratus juta rupiah) kepada saksi GIA SUBAGIA, yang lalumereka sepakat memproses transaksi atas tanah tersebut oleh terdakwa sebagaiPPAT, selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan akan bertindak sebagaipenengah atau akan bertindak netral dalam transaksi tersebut dengan meyakinkankepada para ahli waris bahwa ia tidak akan memproses jual beli atas tanah tersebutsebelum pembayarannya selesai atau lunas dan atas tanah tersebut telahditentukan luas maupun batasbatasannya yang menjadi bagian keenam ahli
    (seratus juta rupiah) kepada saksi GIA SUBAGIA, yang laluhalaman10 dari 49 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2015/PN.Bdgmereka sepakat memproses transaksi atas tanah tersebut oleh terdakwa sebagaiPPAT, selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan akan bertindak sebagaipenengah atau akan bertindak netral dalam transaksi tersebut dengan meyakinkankepada para ahli waris bahwa ia tidak akan memproses jual beli atas tanah tersebutsebelum pembayarannya selesai atau lunas dan atas tanah tersebut telahditentukan luas
    Asep meminta sertifikat karena uangnya ada dibank dan saksi mengatakan tidak bisa lalu akhirnya sertifikat tersebutdititipkan di terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sebagaipihak yang netral sehingga akan aman sertifikat berada di terdakwa laluakhirnya dibuatkan tanda terima penitipan sertifikat dan saksi memintafotocopy legalisir sertifikat tersebut kepada terdakwa.
    (seratusjuta rupiah) kepada saksi GIA SUBAGIA, yang lalu mereka sepakatmemproses transaksi atas tanah tersebut oleh terdakwa sebagai PPAT,selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan akan bertindak sebagaipenengah atau akan bertindak netral dalam transaksi tersebut denganmeyakinkan kepada para ahli waris bahwa ia tidak akan memproses jual beliatas tanah tersebut sebelum pembayarannya selesai atau lunas dan atastanah tersebut telah ditentukan luas maupun batasbatasannya yang menjadibagian keenam ahli waris
Register : 06-02-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 11/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 23 Agustus 2017 — H. MAZNI HAMID vs 1.BUPATI LOMBOK BARAT 2. PRASINO ILMAN, SE
12356
  • Penggugatmenganggap Panitia Desa tidak netral, sehingga rekap suara cenderungmenguntungkan Calon Kepala Desa No. 1 (Prasino Ilman, SE), adapunperselisihan perhitungan suara adalah hanya 1 (satu) suara, yaitu: NO. NAMA CALON JUMLAH DENGAN HURUF1. PRASINO ILMAN, SE. 1064 Satu kosong enam empat2. SAHDAN, S.PD 649 Enam empat sembilanai HAJI MAZNI HAMID 1063 Satu kosong enam tiga . Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat untuk menyaksikanrekap perhitungan suara, yaitu Sdr.
    Frase gugatan yang menadalilkan bahwa panitiatidak netral sangat tidak jelas, apbakah KPPS atau Panitia Pemilihan Desa.Bila yang dimaksudkan adalah KPPS maka akan bertolak belakangdengan frase dalil Penggugat yang menyatakan: "dalam rekap suarapanitia pemilihan desa.." dst.
    Dalam dalilnya, berulangulangPenggugat disebut kepentingan hukumnya dirugikan oleh PanitiaPemilihan Desa sebagai berikut:a.Panitia Desa tidak netral karena pada saat rekap suara terjadiperselisihan hasil penghitungan surat antara surat suara pemilih yangmencoblos Penggugat dengan surat pemilih yang mencoblos kepaladesa nomor 1, sehingga dalam rekap suara panitia desa cenderungmenguntungkan calon kepala desa nomor urut (1);. kKeberadaan 2 (dua) surat suara dianggap batal/tidak sah oleh PanitiaPemilinaan
    ,perselisihan tersebut Penggugat beranggapan Panitia Desa tidak netral,sehingga rekap suara Panitia Desa menguntungkan calon Kepala Desa No.1 (satu), adapun perselisihan perhitungan suara adalah hanya 1suara) yaitu:(satu NO. NAMA CALON JUMLAH DENGAN HURUF1. PRASINO ILMAN, SE. 1064 Satu kosong enam empat2.
    VII VT xX SuaraPrasino 186 132 141 209 368 0 2 10 16 1064Ilman SE.Sahdan 38 3 34 19 18 247 257 20 13 649SPDH.Mazni 66 65 148 59 11 21 69 298 326 1063Suara 3 1 5 8 5 3 6 1 2 34BatalPutusan Nomor 11/G/2017/PTUN.MTR Halaman 32 Dari fakta hukum tersebut jelas Panitia Desa dalam menghitung perolehansuara masingmasing Calon, sesuai dengan aturan Hukum yang berlakuyaitu menjumlahkan peroleh suara masingmasing calon dari TPS sampaiTPS IX, sehingga Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Panitia DesaTidak Netral
Register : 23-12-2013 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 28-05-2014
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 27/G/2013/PTUN.YK
Tanggal 14 Mei 2014 — Penggugat : Poniman dkk Tergugat : Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo
12865
  • Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai PanitiaPemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni tidak netral yangmana hal ini dilakukan dengan memihak calon yang berhakdipilih nomor urut : 2 dengan cara mencari massa untukmemilih calon nomor urut : 2 dengan berbincangbincang/mempengaruhi warga calon pemilih, salah satudiantaranya Saudara HARYANTO yang beralamat di KalikepekRt 33 Rw 15 Desa Giripeni, Wates, Kulon Progo, kalau mausebetulnya lumayan mendapat Rp. 600.000 (enam ratus ribu)untuk seluruh
    Dari dalil yang dikemukakanPenggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatanyang kabur, sedangkan alasan dan dasar gugatan nomor 4 yangmenyatakan tergugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai PanitiaPemilihan Dukuh tidak netral dengan mencari masa untuk memilihnomor urut 2 salah satu di antaranya saudara Haryanto yangberalamat di Kalikepek Rt.33/Rw.15.
Putus : 05-02-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2300 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 5 Februari 2014 — HASAN DAELANI Als HASAN Bin MADYUNUS
245 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2300 K/Pid.Sus/201314memberikan keterangan yang netral, independen dan obyektif.
    Padahal yang dibutuhkan sebagai saksiadalah orang yang benarbenar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur(vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP);Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakanpada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan ;Bahwa keterangan 3 orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidakmengetahui siapa barang tersebut;Bahwa barang yang ditemukan tidak jelas siapa pemiliknya.
    Pihak Kepolisian yang menangkapTerdakwa, tentu akan memberikan keterangan yang membenarkan tindakannya tanpaadanya dukungan dari saksi lainnya dari masyarakat yang bersifat netral, jujur danobjektif. Sedangkan Terdakwa dari sejak awal telah menyangkal perbuatan yangdituduhkan kepadanya.5 Bahwa alasan pertimbangan yang digunakan Judex Facti hanya didasarkan padaketerangan M. Zain Saidi dan saksi Tri Kurniawan, tanpa mempertimbangkanketerangan Terdakwa dan saksi Hervian dan saksi Arief.
Register : 07-02-2012 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 21-03-2014
Putusan PN TARUTUNG Nomor 13/Pid.B/2012/PN-Trt
Tanggal 10 April 2012 — DANIEL PASARIBU Alias DANI Alias NIEL
465
  • ARJUNATOBING meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kemudian berjalan masuk kedalamKompleks Gereja GKPI tersebut dan duduk menunggu pacar Terdakwa yang beradadidalam Gereja tersebut;Bahwa setelah % (setengah) Jam menunggu kemudian Terdakwa melihat sebuahsepeda motor bernomor polisi warna merah BB2384B yang tidak terkunci stang(kemudinya) dan Terdakwa kemudian membuka kabel pembungkus kontak danmenyambungkannya satu dengan yang lainnya sehingga lampu netral padaspeedometer menjadi menyala dan kemudian
    ARJUNA TOBING meninggalkanTerdakwa dan Terdakwa kemudian berjalan masuk kedalam Kompleks Gereja GKPI tersebut danduduk menunggu pacar Terdakwa yang berada didalam Gereja tersebut dan setelah 1% (setengah)Jam menunggu kemudian Terdakwa melihat sebuah sepeda motor bernomor polisi warna merahBB2384B yang tidak terkunci stang (kemudinya) dan Terdakwa kemudian membuka kabelpembungkus kontak dan menyambungkannya satu dengan yang lainnya sehingga lampu netral padaspeedometer menjadi menyala dan kemudian
Register : 16-01-2019 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD BUDI MUKLISH, SH, S.Hum
Terdakwa:
NURDIN, S.Pd.I Bin SANI
146195
  • melalui kita lah yang membagikan, tidak bolehkita yang membagikan, karena kita bukan tim sukses nya)Kena uln laporkan ke panwaslu (nanti SANIAH laporkan kepanwaslu) Putusan Perkara Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Bjb Halaman 7 dari 116 Kalo kita ikut membagikan beraeti kita ikut kampanye (apabilakita ikut membagikan berarti kita ikut kampanye)Tolong tahan dulu jangan dibagikanKena kita taumpat 2 berpolitik (nanti kita ikutikut berpolitik)SANIAH : lva pak masih ada diruang TUSUNARYO Maka kita harus netral
    Kada oleh kita lain timsukses nya (melalui kita lah yang membagikan, tidak bolehkita yang membagikan, karena kita bukan tim sukses nya)Kena uln laporkan ke panwaslu (nanti SANIAH laporkan ke panwaslu)Kalo kita ikut membagikan beraeti kita ikut kampanye (apabila kita ikut membagikan berarti kita ikut kampanye)Tolong tahan dulu jangan dibagikanKena kita taumpat 2 berpolitik (nanti kita ikutikut berpolitik)SANIAH : lva pak masih ada diruang TUSUNARYO Maka kita harus netral Setelah ada obrolan di grup
    Kada oleh kita lain tim sukses nya (melalui kita lah yang membagikan, tidak bolehkita yang membagikan, karena kita bukan tim sukses nya)Kena uln laporkan ke panwaslu (nanti SANIAH laporkan ke panwaslu)Kalo kita ikut membagikan beraeti kita ikut kampanye (apabila kita ikut membagikan berarti kita ikut kampanye)Tolong tahan dulu jangan dibagikanKena kita taumpat 2 berpolitik (nanti kita ikutikut berpolitik)SANIAH : lva pak masih ada diruang TUSUNARYO : Maka kita harus netral Setelah ada obrolan di
    Saksi Sunaryo chat kembali melalui kita lah yangmembagikannya, tidak boleh kita lain bagian tim suksesnya, apabila kitaikut membagikan berarti kita ikut kampanye, tolong tahan dulu jangandibagikan, nanti kita ikutikut berpolitik;Bahwa kemudian Saksi Saniah membalas chat Saksi Sunaryo iya pakmasih ada diruang TU lalu Saksi Sunaryo membalas chat tersebut makakita harus netral,Bahwa Saksi Sunaryo masuk dalam Pengawas Pemilu;Bahwa Saksi Sunaryo ikut dalam Pengawas Pemilu Kelurahan GuntungPayung;Bahwa
Register : 22-09-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Plw
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
SYAFRIDA,SH
Terdakwa:
EDO HERDIAN SITORUS Alias EDO Bin MULLER SITORUS
5421
  • ., M.H. dan Sev Netral H.Halawa S.H., M.Kn, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu) oleh Hj Manidar, S.H., M.H., PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri olehSyafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. Abraham V. V. H. Ginting, S.H., M.HSev Netral H.
Putus : 07-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 Desember 2015 — SYARIF HIDAYAT alias SYARIF alias UPIK CACAR bin SULAIMAN (Alm)
3129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 108 K/Pid.Sus/2015bukti lainnya, namun dari keterangan saksisaksi yang telah diuraikan diatas, bahwa para saksi dari Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara, diantaranya saksi AFRIANTO, AGUS SUTRISNO dan EKO LISTIYANTO,walaupun sudah disumpah di depan persidangan, telah dianggap berdirisendiri, karena tidak didukung oleh saksi netral, yakni saksi IDERIS selakuKetua RT serta Terdakwa sendiri terhadap barang bukti berupa 1 (satu)paket plastik kecil berisikan shabushabu yang disangkal sebagai milikTerdakwa
    Saksi AGUS SUTRISNO harus dipandang sebagai pihak netral,karena tidak mengambil keuntungan bila Terdakwa ditetapkan bersalah; Bahwa terhadap keterangan Ketua RT yang menyatakan tidak melihat padasaat shabushabu a quo ditemukan tidak dapat dibenarkan, karena KetuaRT hanya menyaksikan saat diadakan penggeledahan oleh Anggota Polisi.Ketua RT tidak memiliki kKewajiban untuk mengetahui keseluruhan hasilpenggeledahan, sudah cukup jika Ketua RT sekedar mengetahui telah adapenggeledahan; Bahwa menurut keterangan
Register : 17-12-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 105/Pid.B/2018/PN Wsb
Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.GIGIH JUANG DHITA, SH.MH.
2.PURNA NUGRAHADI, SH
Terdakwa:
BUDIONO Als CODET Bin JONO
6019
  • Pol AA1911 UP, No ka : MHMU5TU2EFK171411, Nosin : 4G15L87171 sedangdiparkir di dalam garasi rumah yang tidak ada pintunya selanjutnya terdakwamendekati mobil tersebut dan membuka pintu mobil sebelah kiri yang dalamkeadaan tidak terkunci lalu terdakwa mencabut soket kontak mobil tersebutsetelah itu. dengan menggunakan 1 buah kunci palsu yang sudahdimodifikasi berbentuk soket untuk dimasukkan ke dalam soket kontak mobilyang sudah terdakwa cabut lalu terdakwa memutar kunci sampai dalamkeadaan netral
    memakai kuncipalsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;Halaman 13 dari 16 halaman, Nomor 105/Pid.B/2018/PN Wsb.Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,untuk mencapai barang yang diambilnya tersebut dilakukan Terdakwadengan cara mencabut soket kontak mobil tersebut setelah itu denganmenggunakan 1 buah kunci palsu yang sudah dimodifikasi berbentuk soketuntuk dimasukkan ke dalam soket kontak mobil yang sudah terdakwa cabutlalu terdakwa memutar kunci sampai dalam keadaan netral
Putus : 19-05-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/Pdt/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — PT. SANUR KHATULISTIWA VS PT. PELITA ENAMELWARE INDUSTRY, CO
9143 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H (dikutip dari Varia Peradilan tahun XXX Nomor 347Oktober 2014, Halaman 31) , yang berbunyi:Makna penerapan hukum secara umum dapat diartikan sebagai "suatu sistempemecahan konflik sosial yang tidak berpihak, netral dan objektif. Sedangkankeadilan diartikan sebagai "pertimbangan dan resolusi intelektual bagi konfliktersebut, yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan secara dingin, lugas, tidakberat sebelah, dan tanpa prejudice".
    Untuk itu nalar dan prosedur hukumnyapun harus rasional, universal, formal dan mengesampingkan personal bias.Dalam hal ini, hakim harus berperan sebagai wasit yang netral dalam prosespenemuan fakta hukum sekaligus menerapkan hukumnya serta harusterbebas dari kepentingan diluar hukum dan keadilan.
    Nomor 153 PK/Pdt/2016Dari kedua tulisan tersebut dan kaidah hukum diatas, maka sepatutnyalahJudex Facti peradilan tingkat pertama dan Judex Facti tingkat keduaseharusnya melakukan halhal termaksud diatas, faktanya kedua JudexFacti tersebut tidak melakukan penerapan hukum secara netral dan objektif,maka sangat beralasan untuk dijadikan alasan pembatalan putusan kasasiperdata Mahkamah Agung yang dimohonkan PK ini dan untuk menolaktuntutan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan
Register : 10-03-2011 — Putus : 28-09-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 B/PK/PJK/2011
Tanggal 28 September 2012 — PT. KYUNGSEUNG TRADING INDONESIA dan DIREKTUR JENDERAL PAJAK
10790 Berkekuatan Hukum Tetap
  • di luar Daerah Pabean Indonesia;Bahwa sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya tujuan akhir PajakPertambahan Nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untukkonsumsi (a tax on consumption expenditure), karena konsumen tidaksematamata mengkonsumsi barang tetapi juga mengkonsumsi jasa, maka agarbeban pajak yang dipikul oleh konsumen dapat dihitung dengan baik, makaPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang maupun juga ataskonsumsi jasa;Bahwa dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai netral
    konsumsi sebenarnya tujuan akhir PajakPertambahan Nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluaran konsumsi,dengan legal karakter Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak atas konsumsi,sasaran akhir pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumen BarangKena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) selaku pemikul beban pajaksebenarnya, sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKPdan atau JKP hanya sebagai sasaran antara sebelum Pajak Pertambahan Nilaisampai ke sasaran akhir;4 PPN Bersifat Netral
    tujuan barang, yaitu negara tempatkomoditi ekspor tersebut akan dikonsumsi, meskipun demikian, supaya dayasaing komoditi ekspor Indonesia dengan produk domestik negara pengimportidak dipengaruhi oleh Pajak Pertarnbahan Nilai Indonesia, masih diperlukansarana lain berupa pengenaan Pajak Pertarnbahan Nilai atas komoditi ekspordengan tarif 0%;Bahwa oleh karena itu, dengan dianut prinsip tempat tujuan (destinationprinciple) yang dimodifikasi dengan perlakuan khusus terhadap komoditiekspor, maka PPN netral
Register : 08-04-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN BARRU Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
1.ERWIN,SH
2.ALFIAN BOMBING, SH., MH
3.MUHAEMIN, SH
4.DIYAH PUTRI KUSUMA WHARDHANI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ILYAS BANNO, SE Bin H. BANNO
15126
  • M.llyas Banno selaku Kepala Desa Corawali sudahmengetahui tentang kewajibannya untuk bersikap netral dalam pemilu,namun jika Lk. M.llyas Banno setelah mengetahuitetapi tetapmenghendaki untuk melakukan perbuatan memposting gambar atau fotoHalaman 9 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar2.salah satu calon DPD RI atas nama DR. H. SINDAWA TARANG,SH.MM.MH., di group whatssapp Barru Membangun kemudian tidaksegera menghapusnya, justru mengomentari bahwa ketua Umum apdesiitu.
    Jafar membalas komentar dengan menuliskan saya pahami daengjangan berkampanye karena di group ini ada juga tergabung Ketua BawasluKabupaten Barru; Bahwa nomor telepon 081355883366 adalah benar nomor telepon yangdigunakan untuk akun terdakwa atas nama M ilyasbanno; Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Corowali sudah mengetahuitentang kewajibannya untuk bersikap netral dalam pemilu, namun jikaTerdakwa setelah mengetahui tetapi tetap menghendaki untuk melakukanperbuatan memposting gambar atau foto salah
Putus : 26-05-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529 K/PID/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIDIT ADITIANTO
4830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal yang dibutunkan sebagai saksi adalahorang yang benarbenar diberikan secara bebas, netral, objektifdan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP. BahwaSaksi Untung Riswaji, Saksi Abu Tani dan Saksi Rizkie selakupetugas penegak hukum yang berhubungan langsung dalampenanganan perkara ini, tidak diperbolehkan sebagai saksidalam perkara ini.
    Sangat jelas terlinat bahwa pihak Kepolisian di dalamperkara ini memiliki kepentingan untuk melindungi kinerja dannama baik para penyidik tersebut, sehingga tidak mungkin parapenyidik yang dihadirkan di persidangan memberikanketerangan secara bebas, netral, objektif dan jujur.
    Putusan Nomor 529 K/PID/2016dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benarbenardiberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (videPenjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP).2.
Putus : 24-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 596 K/Pdt/2018
Tanggal 24 Mei 2018 — CV PADI GUNUNG, VS H. BAKI M.
4423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seorang wakil dari pihak ketiga (netral) sebagai Ketua yang ditunjuk olehkedua belah pihak;Keputusan Panitia Pendamai mengikat kedua belah pihak dan biayapenyelesaian perselisihan ditanggung bersama, jika keputusan tidak dapatditerima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihanakan diteruskan ke Pengadilan Negeri Bangko:Bahwa oleh karena usaha perdamaian yang telah diperjanjikanbelum ditempuh oleh kedua belah pihak, maka sudah tepat gugatan inimasih prematur;Bahwa alasan kasasi
Register : 30-08-2021 — Putus : 24-09-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 549/PID.SUS/2021/PT MKS
Tanggal 24 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : JAYADI SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SITTI HARDIANTI ALIAS ANTI Diwakili Oleh : SITTI HARDIANTI ALIAS ANTI
4234
  • Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai Keterangansaksisaksi, dari Kepolisian yang bersifat tidak netral, sebagaimanaHalaman 6 dari 15 halaman Put.No.57/PID.SUS/2021/PT MKSpertimbangan hukum Judex Factie pada putusannya halaman 5sampai dengan halaman 7.1.1.Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat denganpertimbangan terhadap saksi penangkap dari Kepolisian yangdiungkap oleh Judex Factie Tingkat Pertama sebagai fakta hukum;1.2.Bahwa pertimbangan tersebut amat keliru karena saksi
    sifatnyaSubjektif;1.3 Saksi penangkap Ismail Kadir, S.H. dan Abdul Qadir Jaelani tidakdapat dijadikan sebagai alat bukti karena sifatnya yang tidak netralsebagaimana dijelaskan dalam Putusan MA Nomor 1531K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung bahwa keterangan dua oranganggota Polisi tidak dapat diterima dan kebenarannya sangatdiragukan Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangan tersebutpada penjelasan Pasal 185 ayat (6) UndangUndang Nomor Tahun1981 (KUHAP) yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslahbebas, netral