Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 02-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.
Tanggal 2 Januari 2015 —
119 — 19
  • Multi Bina Teknika Utama berupa alat laboratorium teknik sipilyang dikirim dari Jakarta melalui PT. Nirmala Jaya dan tiba diprogram studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 17 Desember2011 namun belum di Install.(3) PT. Magno Sardo berupa alat laboratorium teknik lingkungan yangdikirim dari Surabaya melalui PT. Amanah Trans Mulia Logistic danPuts. No. : 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm. 37tiba di program studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 05Januari 2012 namun belum di Install.
    Multi Bina Teknika Utama berupa alat laboratorium teknik sipilyang dikirim dari Jakarta melalui PT. Nirmala Jaya dan tiba diprogram studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 17 Desember2011 namun belum di Install.3. PT. Magno Sardo berupa alat laboratorium teknik lingkungan yangdikirim dari Surabaya melalui PT. Amanah Trans Mulia Logistic dantiba di program studi teknik mesin Fak.
    Multi Bina Teknika Utama berupa alat laboratorium teknik sipilyang dikirim dari Jakarta melalui PT. Nirmala Jaya dan tiba diprogram studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 17 Desember2011 namun belum di Install.(3) PT. Magno Sardo berupa alat laboratorium teknik lingkungan yangdikirim dari Surabaya melalui PT. Amanah Trans Mulia Logistic dantiba di program studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 05Januari 2012 namun belum di Install.Puts. No. : 37/Pid.Sus/Tipikor/201 3/PN.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 29/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
MUGIARSIH, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
117 — 48
  • Bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : Pegawai negeri sipilyang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilapabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. melakukansuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan ; .
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 30-05-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 246/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 30 Mei 2017 — * Perdata - MINDO PANJAITAN, Dk X JURUSITA PENGADILAN NEGERI CIBINONG, Dk
47 — 39
  • Kelurga atas nama ~Mindo PanjaitanNo.(321070104110037), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P21;Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Merry SiregarNo.(32031428010809181), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P22;Foto Copy Surat Keterangan Pindah Datang WNI Yang Dikeluarkan OlehPemerintah Kabupaten Bogor F1.08 pada tanggal 14 Agustus 2013,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P23;Foto Copy Surat Dari Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilYang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 12-11-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 28 April 2015 — ELLY ZULIA BINTI ALM. SOETEDJO;1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,2.ZAINAL ARIFIN
43 — 27
  • posisinya bersebrangan dengan rumahPenggugat; Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga Pak Zainal Arifin terjadi ribut besar; Bahwa Pak Zainal Arifin suka mengikuti atau hadir di kegiatan yang besarcontoh. acara 17 Agustusan; Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat meninggalkan rumah maupuntinggal lama diluar kota; Bahwa saksi pernah bertemu Pak Zainal Arifin 2 tahun yang lalu di Batamnamun tidak pernah bertemu di rumah; Bahwa saksi mengetahui Pak Zainal Arifin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 143/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos
Tergugat:
Walikota Medan
78 — 54
  • Penggugat pada saat melakukan tindak pidanatersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengembanjabatan (ambt bevogheids) dan amanah sebagai konsekwensi dari kKewenanganyang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut;Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Pendayaan paratur Negara, dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 12/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
ANDRE ANTONONI, ST., MT
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
201 — 154
  • Juncto PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 9 Ayat (3) menyebutkan : Sebelummengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan sendiri atau bersama sama dengan isterinyauntuk diberi nasehat ;Bahwa faktanya Tergugat selaku Pejabat Instansi tempat Istri Penggugatbekerja tidak melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan IstriPenggugat dengan upaya memediasi secara langsung; Memang adasurat panggilan
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA MATARAM Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Mtr
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 32
  • Bahwa setelah Termohon Rekonpensi / Pemohon Konpensimembaca dan menganalisa selurun gugatan Rekonpensi dariPemohon Rekonpesi / Termohon Konpensi adalah gugatanRekonpensi yang sangat memberatkan Termohon Rekonpensi /Pemohon Konpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang punya penghasilan sangat minim yaitu gaji kotor Rp. 5.260. 300.,, dan dipotong dengan pinjaman bank MANDIRIHim. 17 dari 50 him / Put.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 80/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
ASIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
51 — 34
  • Nomor.80/G/2017/PTUNMTR Tanggal 7 Pebruari 2017 gugatan mana telahdiperbaiki secara formal pada Tanggal 8 Maret 2017 telah mengemukakanalasanalasan sebagai berikut:Putusan Nomor 80/G/2017/PTUN.MTR Halaman 4OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/065/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/248/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 03-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 148/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
Suweno
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
84 — 72
  • T1;2.Foto copy Petikan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor16/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, dengan terdakwa Suweno, selanjutnya(of) 0>) din tol A (6 = T2;3.Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/56597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Purusahn PengadilanPutusan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 02-09-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
JUWITA KAYANA, SH., MH
Terdakwa:
AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE
418 — 230
  • UtrAnggotanya karena selama ini Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)sejak kepemimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH sampai di delegasikankepada ALI KALORA beberapa kali melakukan tindak terorisme berupapenyeranganpenyarangan terhadap Aparat keamanan serta warga sipilyang tidak mendukung perjuangan Kelompok MIT dalam rangkamenegakan Daulah Islamiyah. Terdakwa mengetahui jika kelompok MITtelah aktif berjuang menegakan daulah Islamiyah sejak tahun 2012semenjak selesai kerusunan Poso.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 208/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
dr. NAGA BAKTI HARAHAP
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
170 — 102
  • dimana dalam penerbitan objek sengketasudah didasarkan pada adanya surat pemerintahan atasan yangmenginstruksikan agar PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan agar dilakukan pemberhentian tidakdengan hormat, dan setelah itu Badan Kepegawaian Daerah sudah membuatrapat dengan tim untuk menindaklanjuti surat dari Menteri PendayunganAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan keputusan bersama 3 (tiga)Menteri terkait dengan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Register : 22-09-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — MANAR RAMADHAN, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT;
123 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Zahara, dkk;Bahwa, selain Tergugat telah salah dalam mengutip amar putusanputusantersebut di atas dan lagi putusanputusan tersebut tidak mengikat kepadaPara Penggugat, Tergugat dalam suratnya yang menjadi objek sengketapada angka 2 telah mengemukakan antara lain bahwa Tergugat mempunyaiwewenang yang mutlak untuk melakukan penertiban rumah negara, hakuntuk menghuni rumah negara telah berakhir pada saat pegawai negeri sipilyang bersangkutan berhenti/pensiun/mutasi/dan/atau meninggal duniaseperti tercantum
Pengadilan PA Wangi Wangi Perdata Agama
Register : 26-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 0105/Pdt.G/2019/PA.Wgw
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 50
  • seadildilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi masingmasing datang didampingi oleh kuasanya;Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama
Register : 18-10-2018 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 5282/Pdt.G/2018/PA.Bwi
Tanggal 29 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 26
  • Bahwa Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru)yang tentunya tunduk pada Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Jo.PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANPEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILyang berbuny!
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Perceraian
Register : 18-11-2015 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0541/Pdt.G/2015/PA.Mrs
Tanggal 23 Agustus 2016 — perdata - pemohon - termohon
23 — 11
  • dalam perkara ini sebagaimana maksudPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut tidak berhasil,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapat izindari atasannya sehingga Pemohon membuat surat pernyataan bersediamenanggung segala resiko, sebagai syarat bagi sorang Pegawai Negen Sipilyang
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 14-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 4-K/PM.I-03/AL/I/2020
Tanggal 12 Februari 2020 — Oditur:
Yafriza Gutubela, S.H
Terdakwa:
Yalis Irfan Wijaya
86 — 25
  • Bahwa menurutinformasi Terdakwa dan Sadr.Fadli sudah sering di mengambilbarang milikHal 17 dari 65 hal Putusan No.04K/PM.103/AL/I/2020orang lain wilayah sekitaran Kota Tanjungpinang,Provinsi Kepulauan Riau.Bahwa dalam mengambil barang milik orang laintersebut Terdakwa selalu bersama denganseorang temannya yang merupakan warga sipilyang bernama Sdr.
Pengadilan PA PALOPO Perdata Agama
Register : 13-12-2016 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA PALOPO Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Plp
Tanggal 27 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 27
  • Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif dengan pangkat golongan terakhir adalah IV;Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka kepada Majelis HakimPengadilan Agama Palopo yang mengadili perkara Perdata Nomor691/Pdt.G/2016/PA Plp. ini dimohon untuk memutuskan perkara ini dengan amarsebagai berikut:1. Menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskanpermohonan cerai talak Pemohon sepanjang mengenai perceraian;2.
Pengadilan PA MOROTAI Perdata Agama
Register : 17-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PA MOROTAI Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.MORTB
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 24
  • Wamitna), Majelis Hakim berpendapatbahwa Taspen bersifat tabungan yang dipotong dari gaji Pegawai Negeri Sipilyang apabila pensiun hidup atau meninggal dunia akan dikembalikan kepadapenabung/peserta Taspen serta tanggungannya sebagai suami/isteri danmenjadi harta bersama atau menjadi harta peninggalan, mengacu padaMimbar Hukum No.33 tahun 1997 yang didiskusikan pada Pelatihan TehnisYustisial Mahkamah Agung Hakim Tinggi Agama seluruh Indonesia pada tahun1995 yang diambil alin menjadi pendapat Majelis
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama
Register : 05-03-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 3
  • Tergugatrekonvensi menyatakan akan menafkahi anakanak sesuai dengankemampuanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu. dikemukakan bahwaberdasarkan Pasal 41 huruf (b) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ,seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan danpendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannyatidak dapat melaksanakan kewajiabannya tersebut, Pengadilan dapatmenentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-04-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 12-08-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 29/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 29 Juli 2013 — Drs JALALUDDIN, SH,MH,Drs ARMAN SAMARA, SH VS KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG
113 — 54
  • Surat Nikah/Surat Kawin Orang Tua (Surat Keterangan dari Lurah/KepalaDesa tentang Kebenaran Orang Tua yang bersangkutan jika tidak adaSurat Nikah/Surat Kawin Orang Tua).Pasal 3Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat diterbitkan padaKantor Catatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan.Pasal 4Untuk menghindarkan Akta Kelahiran Ganda, kepala Kantor Catatan Sipilyang menerbitkan Akta dimaksud memberitahukan dengan surat kepadaKepala Kantor Catatan Sipil ditempat kelahiran yang bersangkutan.Menimbang